Connect with us

Berita

Film Tertipu

Published

on

Tertipu

Human trafficking is like the iceberg phenomenon. There are many cases in surroundings us, even sometimes we don’t know that it is a human trafficking. The victim of it gets more disadvantages, eg loss the wealth is caused by exploitation until suffer from loss non-materialize. In addition, it’s cause the death. According the impacts, human trafficking preventing must be done by society and government collectively. Mitra Wacana WRC and Misereor together with the adolescent do the socialization about human trafficking preventing since the early. They make a film about it.

This film was made in 3 sub-districts in Kulon Progo District; there are Galur, Sentolo, and Kokap. The story just fictitious, so that if find the same of name and location are not intentional. Theme of this story is “Let’s do collectively the human trafficking preventing”. By the film, they information that human trafficking can threaten anyone.

The message from these films are we must be careful and not easy to believe the agent that promise a large salary when send us go to abroad. Getting information about their credibility, what the agent legal and legitimate before we submit the application. The most important, we must complement the requirements and legal identity.

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Berita

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Published

on

Red backdrop. Sumber gambar: https://pixabay.com

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan Pembentukan Komite ini adalah :
a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas;
b. mendorong pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan
dan pelayanan publik;
c. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak
Penyandang Disabilitas yang meliputi hak :
1. hidup;
2. bebas dari stigma;
3. privasi;
4. keadilan dan perlindungan hukum;
5. pendidikan;
6. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
7. kesehatan;
8. politik;
9. keagamaan,
10. Keolahragaan;
11. kebudayaan dan pariwisata;
12. kesejahteraan sosial,
13. aksesibilitas;
14. pelayanan publik;
15. perlindungan dari bencana;
16. habilitasi dan rehabilitasi;
17. konsesi;
18. pendataan;
19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

22. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan
eksploitasi.

d. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi Penyandang
Disabilitas.

 

Selengkapnya silahkan unduh peraturan walikota Yogyakarta tersebut di bawah ini:

Continue Reading

Trending