Sentolo, 18 Maret 2025 – Lurah Sentolo menegaskan bahwa upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas meskipun ada tantangan internal dan eksternal yang berdampak pada berbagai program pemberdayaan.

“Saya berkomitmen untuk upaya kita memberikan perlindungan kepada masyarakat. Meskipun ada efisiensi anggaran, pemberdayaan tetap harus dilaksanakan. Saya berharap mitra wacana ini bisa menguatkan kalurahan,” ujar Lurah Sentolo dalam wawancara dengan media. Menurutnya, pendampingan dari mitra wacana sangat penting agar program-program pemberdayaan dapat berjalan dengan efektif dan bentuk kolaborasi dan kerjasama multistakeholder.

Selain itu, Lurah Sentolo menyoroti bahwa perubahan kebijakan nasional turut memengaruhi perencanaan di kalurahan. Tahapan yang telah dilalui sebelum seperti musyawarah padukuhan, musyawarah kaluraham, pencermatan usulan kelembagaan dan penyusunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus di sesuaikan. Tentu perubahan ini berdampak pada usulan-usulan masyarakat yang harus tertunda khususnya dalam bidang Infrastruktur.

“Pemerintah pusat seolah tidak peduli dengan proses yang dilakukan di kalurahan dalam merancang program. Semua program yang sudah dibuat bisa hilang begitu saja karena kebijakan yang datang dari nasional,” tegasnya.

Terkait dengan penggunaan dana sebesar 20% dari APBKal untuk program ketahanan pangan, Lurah Sentolo menjelaskan bahwa setiap kalurahan mungkin memiliki alokasi yang berbeda. Di Sentolo, misalnya, Anggaran tersebut kami gunakan untuk penyediaan dan pengembangan pertanian seperti, persiapan lahan, penyediaan pupuk organik dan pengadaan bibit bagi petani. “Kami sudah mengkaji kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kalurahan. Salah satu program bertujuan untuk membantu para petani dan mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan impor,” lanjutnya.

Program ketahanan pangan ini diharapkan dapat mendukung program makan siang gratis. “Jika produk pertanian dan perternakan yang di produksi di kalurahan dapat diserap sebagai bahan baku, saya fikir akan menghidupkan roda perekonomian lokal” namun sampai saat ini pihak kalurahan belum mengetahui bagaimana pengelolaan program tersebut.

Lurah Sentolo juga berbicara mengenai tantangan program makan siang bagi anak-anak . Mulai dari membiasakan anak untuk “cocok” dengan kebiasaan baru, selera yang berbeda hingga meninggalkan sarapan karena takut tidak sanggup menghabiskan makanan di sekolah. ujarnya.

Disisi lain kalurahan masih menunggu kebijakan baru di era Prabowo seperti kebijakan Koperasi Merah Putih. “Kami masih belum jelas apakah Koperasi ini mendukung, dapat bersinergi, kerjasama atau mengganti Badan Usaha Milik Kalurahan”. Berdasarkan pemberitaan di media Koperasi Merah Putih membutuhkan anggaran 5 Milyar/ Kalurahan. Jika memang akan di implementasikan semoga program ini tidak mengurangi asas rekognisi di kalurahan. “Membuat perencanaan yang tidak bisa dijalankan itu sia-sia. Lebih baik kita balik ke zaman dulu, tinggal menjalankan saja,” sindirnya dengan nada satir.

Meski banyak tantangan dan kebijakan yang perlu disesuaikan, Lurah Sentolo menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk menjalankan program pemberdayaan dan perlindungan bagi masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan bersama.