Berita
Lurah Sentolo Tegaskan Komitmen Pemberdayaan dan Pelindungan Masyarakat Meski Dihadapkan dengan Berbagai Tantangan

Published
1 month agoon
By
Mitra Wacana
Sentolo, 18 Maret 2025 – Lurah Sentolo menegaskan bahwa upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas meskipun ada tantangan internal dan eksternal yang berdampak pada berbagai program pemberdayaan.
“Saya berkomitmen untuk upaya kita memberikan perlindungan kepada masyarakat. Meskipun ada efisiensi anggaran, pemberdayaan tetap harus dilaksanakan. Saya berharap mitra wacana ini bisa menguatkan kalurahan,” ujar Lurah Sentolo dalam wawancara dengan media. Menurutnya, pendampingan dari mitra wacana sangat penting agar program-program pemberdayaan dapat berjalan dengan efektif dan bentuk kolaborasi dan kerjasama multistakeholder.
Selain itu, Lurah Sentolo menyoroti bahwa perubahan kebijakan nasional turut memengaruhi perencanaan di kalurahan. Tahapan yang telah dilalui sebelum seperti musyawarah padukuhan, musyawarah kaluraham, pencermatan usulan kelembagaan dan penyusunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus di sesuaikan. Tentu perubahan ini berdampak pada usulan-usulan masyarakat yang harus tertunda khususnya dalam bidang Infrastruktur.
“Pemerintah pusat seolah tidak peduli dengan proses yang dilakukan di kalurahan dalam merancang program. Semua program yang sudah dibuat bisa hilang begitu saja karena kebijakan yang datang dari nasional,” tegasnya.
Terkait dengan penggunaan dana sebesar 20% dari APBKal untuk program ketahanan pangan, Lurah Sentolo menjelaskan bahwa setiap kalurahan mungkin memiliki alokasi yang berbeda. Di Sentolo, misalnya, Anggaran tersebut kami gunakan untuk penyediaan dan pengembangan pertanian seperti, persiapan lahan, penyediaan pupuk organik dan pengadaan bibit bagi petani. “Kami sudah mengkaji kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kalurahan. Salah satu program bertujuan untuk membantu para petani dan mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan impor,” lanjutnya.
Program ketahanan pangan ini diharapkan dapat mendukung program makan siang gratis. “Jika produk pertanian dan perternakan yang di produksi di kalurahan dapat diserap sebagai bahan baku, saya fikir akan menghidupkan roda perekonomian lokal” namun sampai saat ini pihak kalurahan belum mengetahui bagaimana pengelolaan program tersebut.
Lurah Sentolo juga berbicara mengenai tantangan program makan siang bagi anak-anak . Mulai dari membiasakan anak untuk “cocok” dengan kebiasaan baru, selera yang berbeda hingga meninggalkan sarapan karena takut tidak sanggup menghabiskan makanan di sekolah. ujarnya.
Disisi lain kalurahan masih menunggu kebijakan baru di era Prabowo seperti kebijakan Koperasi Merah Putih. “Kami masih belum jelas apakah Koperasi ini mendukung, dapat bersinergi, kerjasama atau mengganti Badan Usaha Milik Kalurahan”. Berdasarkan pemberitaan di media Koperasi Merah Putih membutuhkan anggaran 5 Milyar/ Kalurahan. Jika memang akan di implementasikan semoga program ini tidak mengurangi asas rekognisi di kalurahan. “Membuat perencanaan yang tidak bisa dijalankan itu sia-sia. Lebih baik kita balik ke zaman dulu, tinggal menjalankan saja,” sindirnya dengan nada satir.
Meski banyak tantangan dan kebijakan yang perlu disesuaikan, Lurah Sentolo menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk menjalankan program pemberdayaan dan perlindungan bagi masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan bersama.
You may like
Berita
Workshop DRPPA: Dalam Diskusi Bahas Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Efisiensi Anggaran

Published
4 weeks agoon
27 March 2025By
Mitra Wacana
Workshop Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang diinisiasi oleh Mitra Wacana, Senin, (24/3/2025). Kegiatan yang diadakan di Balai Langit, Kalurahan Salamrejo ini merupakan transformasi dari program Rumah Bersama Indonesia (RBI), disesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah terbaru. Meski berganti nama, komitmen untuk mewujudkan desa yang inklusif bagi perempuan dan anak melalui pemenuhan hak serta perlindungan dari kekerasan tetap menjadi inti agenda.
Acara dihadiri oleh perwakilan tiga kalurahan (Salamrejo, Sentolo, Demangrejo), dan Mitra Wacana. Denagn tema “Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran” mengemuka, menyoroti dampak kebijakan nasional seperti Inpres No. 1/2025, MBG (Makan Bergizi Gratis) dan efisiensi dana desa terhadap program pemberdayaan.
Dampak Kebijakan Pusat pada Perencanaan Desa
Pak Teguh, Lurah Sentolo, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pusat seringkali mengganggu perencanaan jangka panjang desa. “RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) yang disusun 8 tahun harus menyesuaikan instruksi baru, seperti program ketahanan pangan yang tiba-tiba memerlukan penyertaan modal BUMDes. Ini berdampak pada alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak,” ujarnya.
Aji Jogoboyo, mewakili Lurah Demangrejo, menambahkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya mengalihkan dana tetapi memotongnya langsung. “Contohnya, anggaran untuk kelompok P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sempat tertunda, sehingga kami harus berkolaborasi dengan mitra seperti Mitra Wacana untuk menjaga keberlanjutan program,” paparnya.
Suara dari Kelompok Perempuan: Tantangan Nyata di Lapangan
Ibu Sri Hari Murtiati dari Tim Penggerak PKK Salamrejo menyoroti dampak langsung pemangkasan anggaran pada program pemberdayaan perempuan. “Terus terang, dampaknya terasa hingga ke tingkat bawah. Misalnya, program cor blok jalan dua jalur yang tidak ramah bagi ibu hamil atau kurangnya polisi tidur yang aman. Padahal, infrastruktur yang inklusif adalah hak dasar perempuan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinan atas kasus perundungan (bullying) di Sentolo. “Kami berencana mengadakan sosialisasi di sekolah, tetapi anggaran yang dipotong membuat kegiatan ini terancam. Meski begitu, PKK berkomitmen untuk tetap bergerak, sekalipun dengan dana terbatas.”
Lebih lanjut, Ibu Sri menekankan pentingnya membangun ketangguhan perempuan. “Perempuan tangguh bukan hanya mampu mengelola ekonomi, tetapi juga menjadi ‘penyejuk’ dan ‘pemanas’ keluarga. Tanggung jawab kami besar: merawat suami, anak, sekaligus aktif di masyarakat. Karena itu, dukungan untuk PKK sebagai ujung tombak pemberdayaan perempuan dan anak harus tetap menjadi prioritas,” tandasnya.
Strategi Kolaborasi dan Inovasi Lokal
Pak Dani, Lurah Salamrejo, menekankan pentingnya memberdayakan perempuan sebagai kunci pembangunan. “65% penduduk kami adalah perempuan. Mereka adalah garda terdepan dalam pendidikan anak dan penguatan ekonomi keluarga. Kami fokus pada program non-fisik seperti pelatihan dan pendampingan,” tegasnya.
Sementara itu, Alfi dari Mitra Wacana mengapresiasi upaya desa melibatkan perempuan dalam forum diskusi. “Budaya ‘bisu’ pada perempuan masih jadi tantangan. Kehadiran perempuan sebagai pembicara hari ini adalah langkah progresif untuk membuka ruang partisipasi,” ujarnya.
Solusi di Tengah Tantangan
Beberapa solusi yang mengemuka antara lain:
- Kolaborasi dengan BUMDes dan Mitra: Memanfaatkan BUMDes untuk program MBG dan usaha lokal seperti peternakan ayam petelur di Demangrejo.
- Penguatan Kelembagaan Perempuan: Memastikan kelompok seperti KWT (Kelompok Wanita Tani) dan P3A mendapat pendampingan berkelanjutan.
- Advokasi Kebijakan Berperspektif Gender: Mendesak pemerintah pusat mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran pada program pemberdayaan.
Workshop ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong terwujudnya Generasi Emas 2045 melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perubahan nama dari DRPPA ke RBI bukanlah hambatan, selama esensi pemenuhan hak perempuan dan anak tetap menjadi prioritas.