Rilis
Mengenal P3A Lentera Hati Banjarnegara
Published
8 years agoon
By
Mitra Wacana
PROFIL Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) LENTERA HATI
Oleh: Lilis Nur Khasanah, Rustinah, Warsono
Organisasi
Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) Lentera Hati (LH) adalah organisasi di Desa Berta yang beranggotakan perempuan dan laki-laki Desa Berta yang peduli terhadap isu perempuan dan anak. P3A LH berfungsi sebagai Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak serta tempat berbagi informasi terkait dunia perempuan dan anak. Selain itu P3A LH juga berfungsi sebagai WCC (Women Crisis Center) atau pusat pengaduan dan pendampingan korban. P3A LH didirikan pada 17 Oktober 2014 di Desa Berta.
Lambang
Gambar hati berwarna merah dalam lambang P3A LH melambangkan organisasi yang berdiri dari sebuah gerakan cinta dan kepedulian terhadap perempuan dan anak. Tulisan Lentera Hati dengan lambang nyala lilin pada huruf (i) nyala api di tulisan Lentera Hati melambangkan harapan bahwa hadirnya LH diharapkan mampu menjadi penerang di tengah masyarakat, meski hanya sebuah cahaya kecil, diharapkan mampu menjadi solusi mengatasi masalah perempuan dan anak, khususnya di Desa Berta.
Tujuan Organisasi
Organisasi P3A Lentera Hati mempunyai tujuan menghimpun potensi yang ada untuk bersama-sama mengupayakan kesejahteraan sosial menunjang pemerintah dalam menangani permasalahan sosial perempuan dan anak yang ada dalam masyarakat.
1. Menciptakan kepedulian masyarakat terhadap isu perempuan dan anak.
2. Menumbuhkan sikap empati dan tanggap terhadap korban kekerasan.
3. Memberdayakan perempuan dan anak tentang korban kekerasan.
Latar Belakang
Kehadiran P3A LH adalah kepedulian perempuan Desa Berta untuk mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak di Desa Berta. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah mensosialisasikan:
1. Anti kekerasan
Menjelaskan apa arti kekerasan menurut Undang-undang Nomor 35Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15a menyebutkan, “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Macam-macam kekerasan dan dampaknya:
a) Kekerasan fisik, segala bentuk tindakan yang sengaja dilakukan melukai tubuh orang lain baik itu dengan anggota tubuh atau dengan alat yang menimbulkan bekas luka berdarah, memar, gigi rontok, rambut tercabut. Contoh: dipukul, ditendang, ditampar, dijambak. Dampak: mudah sakit, susah tidur, susah makan, memar, luka-luka, pendarahan, patah tulang.
b) Kekerasan psikis, segala bentuk tindakan atau ucapan yang menimbulkan sakit hati atau melukai perasaan orang lain. Bentuk: dihina, dicaci, dirundung (bully), direndahkan, dicibir. Dampak: rendah diri, takut, tidak percaya diri, depresi, stress, trauma.
c) Kekerasan ekonomi, segala bentuk yang menimbulkan kerugian secara ekonomi.
Bentuk: dipekerjakan tidak sesuai dengan aturan, dipalak, eksploitasi ekonomi, dipaksa mengemis. Dampak: pendidikan terganggu, kehilangan waktu bermain dan berkumpul dengan teman, kelaparan.
d) Kekerasan seksual, segala bentuk tindakan atau serangan yang dilakukan atau diarahkan ke bagian seksual dan seksualitas dengan menggunakan organ seksual (vagina/penis) ataupun tidak.
Contoh: pelecehan, pencabulan, perkosaan, eksploitasi seks, pernikahan dibawah umur, pemaksaan melakukan pernikahan. Dampak: kerusakan organ reproduksi, kehamilan tidak diinginkan (KTD), Infeksi menular seksual (IMS), trauma, depresi, malu, rendah diri, takut.
e) Kekerasan sosial, segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian didalam pergaulan bermasyarakat.
Contoh: dikucilkan, diberi stigma negatif, disisihkan dalam pergaulan.
Dampak: dikucilkan masyarakat, menjadi bahan gosip, menarik diri dari lingkungan pergaulan.
f) Kekerasan politik, segala bentuk kekerasan yang berkaitan dengan politik.
Contoh: tidak dipenuhi hak dalam partisipasi politik, dilarang mengikuti pemilihan umum.
Dampak: tidak dapat berpartisipasi dalam politik, tidak dapat mengikuti pemilihan umum.
2. Kesehatan Reproduksi (Kespro) terhadap remaja dan anak. Memperkenalkan empat zona terlarang pada tubuh (mulut,dada, kemaluan, dan pantat) dan cara menjaga organ tersebut.
3. Parenting (pola asuh anak). Sasaran P3A LH adalah orangtua. Memaparkan bagaimana cara mengenali dan memahami keinginan dan hak-hak anak dalam perlindungan.
Selain itu, P3A LH juga melakukan koordinasi dan berjejaring dengan instansi-instansi terkait. Koordinasi dan jejaring dilakukan dari:
1. Lingkup Desa (RT, RW, Kepala Dusun, Pemerintahan Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan organisasi lainyang ada di desa).
2. Di tingkat kecamatan: Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kecamatan, Kepolisian Sektor (Polsek), Komandan Rayon Militer (Koramil), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pusat Layanan Keluarga Berencana(PLKB) Kecamatan.
3. Lingkup Kabupaten Banjarnegara. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Aman, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
Banyak orang yang belum tahu apa itu P3A Lentera Hati dan banyak orang yang menganggap P3A LH hanya segerombolan ibu-ibu rumah tangga, tetapi kami selalu menekankankepada semua masyarakat, kami hadir di masyarakat untuk membantu semua masalah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah remaja, dan pola asuh. Memberikan alternatif-alternatif dan informasi mengenai penyelesaian masalah kepada korban, tetapi keputusan terakhir tetap ada pada korban. Kami juga punya tempat untuk konseling yang bertempat di sebelah SDN 1 Berta.
Sekretariat
Gedung Lumbung Desa Berta RT 04 RW 02 Kecamatan Sususkan, Banjarnegara 53475 Jawa Tengah. Facebook : Lentera Hati Telpon +6282242094963/+6285647720005
You may like
Berita
Hari Pengungsi Sedunia 2026 Melampaui Kebencian, Merawat Kemanusiaan: Resiliensi Rohingya dan Solidaritas yang Menjaga Harapan
Published
2 weeks agoon
26 June 2026By
Mitra Wacana
Pada Kamis, 25 Juni 2026 Koalisi Milk Tea Alliance for Refugees yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Beranda Migran, KontraS, Marsinah.id, dan International Migrants Alliance (IMA) menggelar diskusi publik bertajuk “Bertahan di Tengah Kebencian: Resiliensi Rohingya dan Solidaritas yang Menjaga Harapan” dalam rangka memperingati Hari Pengungsi Sedunia 2026.
Berangkat dari keprihatinan kolektif atas krisis kemanusian global terkait masih terombang-ambingnya nasib pengungsi dalam gelombang ketidakpastian. Peringatan tahun ini mengusung tema globall “Until Everyone is Safe” yang dimaksudkan untuk kembali menegaskan bahwa keselamatan, perlindungan, dan kehidupan yang layak merupakan bagian dari martabat sebagai manusia yang melekat secara inheren dan harus dinikmati semua orang tanpa terkecuali.
Ruang dialog diskusi ini secara garis besar menyoroti peningkatan sentimen anti-pengungsi, penyebaran disinformasi, pengabaian atas hak-hak dasar, serta tantangan perlindungan yang dihadapi pengungsi Rohingya di Indonesia.
Diskusi dibuka oleh Ketua YLBHI, Muhammad Isnur. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pengungsi merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan yang melekat dalam sejarah dan konstitusi Indonesia.
“Gangguan yang mengakar dari kebencian terhadap pengungsi bukan hanya ancaman bagi para pengungsi itu sendiri, tetapi juga merupakan gangguan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, konstitusi, dan kebangsaan kita,” ujarnya.
Diskusi ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Atika Paraswaty, Ketua Perkumpulan SUAKA dan Al Fadhil, S.Pd.I., M.H., Direktur Yayasan Geutanyoe. Dalam paparannya, Ketua Perkumpulan SUAKA Atika Paraswaty menjelaskan bahwa hingga Maret 2026 terdapat 12.238 pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, dengan sekitar 2.700 di antaranya merupakan pengungsi Rohingya. Kelompok pengungsi dari Myanmar, termasuk Rohingya, menjadi kelompok terbesar kedua setelah Afghanistan.
Atika menjelaskan bahwa peningkatan xenofobia yang secara spesifik menargetkan kelompok pengungsi Rohingya bukanlah fenomena yang muncul secara alami. Melainkan suatu pola sistemik yang didorong oleh disinformasi yang terstruktur, minimnya pengetahuan publik mengenai akar krisis Rohingya, lemahnya narasi tandingan, serta manipulasi terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi lokal. Fenomena ini semakin diperkeruh pula dengan semakin dinormalisasinya ujaran-ujaran yang sarat akan xenofobia.
“Cara kita memandang kelompok lain dapat dibentuk oleh disinformasi. Ketika kebencian terus dinormalisasi, empati perlahan hilang dan kekerasan menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Karena itu, empati harus menjadi fondasi utama perlindungan pengungsi,” ujar Atika.
Atika turut menyoroti berbagai insiden penolakan terhadap pengungsi Rohingya yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari pengusiran paksa di lokasi penampungan hingga penolakan pendaratan kapal pengungsi. Ia menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang perlu diwaspadai bersama.
Senada dengan penjelasan Atika, Direktur Yayasan Geutanyoe Al Fadhil mengingatkan bahwa pengungsi Rohingya menghadapi berbagai tantangan serius selama berada di Indonesia. Tantangan tersebut mencakup penolakan dari sebagian masyarakat, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, larangan bekerja secara legal, berkurangnya bantuan kemanusiaan, serta lambannya proses penempatan ke negara ketiga (resettlement).
Meski demikian, Al Fadhil menekankan bagaimana di tengah tantangan tersebut, masih banyak praktik solidaritas yang tumbuh di tingkat komunitas. Salah satu contohnya terjadi saat banjir melanda Lhokseumawe pada akhir 2025. Ketika pengungsi Rohingya turut membantu warga terdampak dengan menyalurkan logistik dan dukungan kemanusiaan.
“Pengungsi bukanlah kriminal. Mengungsi adalah pilihan terakhir ketika seseorang tidak lagi memiliki tempat yang aman untuk hidup. Aksi kemanusiaan tidak boleh dibatasi oleh apa pun selain nilai kemanusiaan itu sendiri,” tegas Al Fadhil.
Para pembicara kemudian juga ikut menyorot pentingnya kehadiran Negara melalui penguatan kebijakan perlindungan pengungsi di Indonesia. Meski Indonesia telah memiliki mandat Negara melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, berbagai organisasi masyarakat sipil menilai masih diperlukan penguatan kerangka hukum yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar para pengungsi, khususnya perempuan dan anak-anak.
Melalui peringatan Hari Pengungsi Sedunia 2026, Koalisi Masyarakat Sipil bersama-sama mengajak publik untuk lebih kritis terhadap informasi yang beredar, menolak dan memutus penyebaran penyebaran ujaran kebencian, serta semakin memperkuat solidaritas terhadap kelompok-kelompok yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik, persekusi, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Dokumentasi kegiatan dapat diakses di laman berikut, sedangkan tayangan ulang dapat disaksikan di halaman berikut.
Narahubung:
Iman Amirullah
Milk Tea Alliance Indonesia for Refugees
0895630677404 / kimberanda.migran@gmail.com
