Kulon Progo, 29 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyambut baik kehadiran LSM Mitra Wacana dalam audiensi resmi yang digelar pada Selasa (29/07), membahas kerja sama strategis untuk menangani isu-isu sosial yang kian kompleks, terutama Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kekerasan berbasis gender, serta perlindungan perempuan dan anak. Forum ini merupakan tindak lanjut dari permohonan audiensi kepada Bupati dan dihadiri oleh Dinas Sosial PPPA, Dinas Tenaga Kerja, Kesbangpol, Sekretariat Daerah serta Organisasi Pemerintah Daerah terkait.

Mitra Wacana telah menjalankan programnya di Kulon Progo sejak 2014. Audiensi kali ini berfokus pada pemaparan capaian dan tantangan program priode 2021-2024 dalam kerja-kerja di sembilan Kalurahan di tiga Kapanewon. Program yang diusung mencakup pencegahan perdagangan orang, pemberdayaan ekonomi, pelindungan pekerja migran dan advokasi kebijakan.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Mitra Wacana pada akhir 2024 lalu bahwa 20% Pekerja migran di Kulonprogo mengalami masalah dan rentan menjadi korban perdagangan orang.  . Praktek migrasi undokumen, pemotongan gaji, overcharging dan kekerasan masih ditemukan.  “Ini menunjukkan adanya migrasi yang berisiko dan potensi TPPO yang tinggi,” ungkap Wahyu Tanoto dari Mitra Wacana. Dari hasil assessment dan pemantauan yang dilakukan Mitra Wacana,  Kulonprogo masih rentan menjadi, asal, transit dan tujuan TPPO.

Dalam paparannya, Mitra Wacana menyoroti pula kasus eksploitasi digital dan skema penipuan di luar negeri yang melibatkan warga DIY, termasuk anak muda dari Kulon Progo. Salah satunya adalah korban perempuan yang dijebak ke Kamboja melalui modus pekerjaan fiktif dan dieksploitasi secara seksual serta ekonomi.

Siti Sholikhah dari Dinas Sosial PPPA menegaskan pentingnya kemitraan dengan LSM untuk menghadapi kompleksitas kasus kekerasan. “Tanpa kolaborasi, kami akan kewalahan menangani kasus yang terus meningkat, dari KDRT, kekerasan anak, hingga perdagangan orang,” ujarnya.

Data dari Disnakertrans Kulon Progo menunjukkan 95 warga menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada semester pertama 2025, mayoritas ke Malaysia. Namun, keterbatasan sosialisasi dan literasi migrasi membuat warga rentan menjadi korban penipuan dan eksploitasi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Jazil Ambar Was’an, menyampaikan refleksi mendalam atas fenomena sosial ini. “Masalah-masalah ini bukan hanya kabar, tapi luka sosial yang membutuhkan kerja kolektif dari semua pihak—keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.”

Audiensi ini juga membahas potensi penandatanganan MoU antara Pemkab Kulon Progo dan Mitra Wacana sebagai dasar legalitas kerja sama ke depan. Pemerintah daerah membuka ruang untuk penguatan kolaborasi, dengan target menjadikan seluruh Kalurahan sebagai Kesa Ramah Perempuan dan Peduli Anak pada 2029.

“Ini bukan sekadar soal data dan angka. Ini soal martabat manusia, tentang bagaimana kita bersama mencegah anak-anak kita, perempuan, dan warga yang rentan jatuh ke jurang eksploitasi,” tutup Wahyu Tanoto dengan penuh keprihatinan dan semangat kolaborasi.

Dalam Audiensi kali ini Mitra Wacana mengajukan kolaborasi dan dukungan untuk program 2025-2027 mendatang sebagai berikut :

1. Program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di 9 Kalurahan, meliputi (Hargorejo, Kalirejo, Hargotirto, Sentolo, Demangrejo, Salamrejo, Banaran, Nomporejo, dan Tirtorahayu).
2. Mendorong peningkatan sebaran Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
3. Mendukung pendirian dan pengelolaan Migrant Crisis Center. Khususnya dikawasan Bandara YIA (Kapanewon Temon).
4. Meningkatkan sinergi antar pihak dalam upaya pencegahan TPPO di Kabupaten Kulon Progo.
5. Advokasi dalam rangka mewujudukan pemenuhan hak dan pelindungan masyarakat dari kekerasan berbasis gender.

Dengan berlangsungnya audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Mitra Wacana menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih kuat dan responsif. Sinergi lintas sektor ini diharapkan tidak hanya memperkuat langkah preventif terhadap tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan berbasis gender, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi seluruh warga, terutama perempuan dan anak.

Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengedepankan kepedulian sosial, memperkuat ketahanan keluarga, dan membangun kesadaran kritis terhadap potensi eksploitasi dalam berbagai bentuk. Melalui kerja sama yang berkelanjutan dan berbasis nilai kemanusiaan, Kulon Progo diharapkan dapat menjadi wilayah yang benar-benar ramah bagi semua, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan perdagangan orang.