web analytics
Connect with us

Berita

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Mitra Wacana Perkuat Sinergi Cegah Perdagangan Orang dan Kekerasan Berbasis Gender

Published

on

Kulon Progo, 29 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyambut baik kehadiran LSM Mitra Wacana dalam audiensi resmi yang digelar pada Selasa (29/07), membahas kerja sama strategis untuk menangani isu-isu sosial yang kian kompleks, terutama Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kekerasan berbasis gender, serta perlindungan perempuan dan anak. Forum ini merupakan tindak lanjut dari permohonan audiensi kepada Bupati dan dihadiri oleh Dinas Sosial PPPA, Dinas Tenaga Kerja, Kesbangpol, Sekretariat Daerah serta Organisasi Pemerintah Daerah terkait.

Mitra Wacana telah menjalankan programnya di Kulon Progo sejak 2014. Audiensi kali ini berfokus pada pemaparan capaian dan tantangan program priode 2021-2024 dalam kerja-kerja di sembilan Kalurahan di tiga Kapanewon. Program yang diusung mencakup pencegahan perdagangan orang, pemberdayaan ekonomi, pelindungan pekerja migran dan advokasi kebijakan.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Mitra Wacana pada akhir 2024 lalu bahwa 20% Pekerja migran di Kulonprogo mengalami masalah dan rentan menjadi korban perdagangan orang.  . Praktek migrasi undokumen, pemotongan gaji, overcharging dan kekerasan masih ditemukan.  “Ini menunjukkan adanya migrasi yang berisiko dan potensi TPPO yang tinggi,” ungkap Wahyu Tanoto dari Mitra Wacana. Dari hasil assessment dan pemantauan yang dilakukan Mitra Wacana,  Kulonprogo masih rentan menjadi, asal, transit dan tujuan TPPO.

Dalam paparannya, Mitra Wacana menyoroti pula kasus eksploitasi digital dan skema penipuan di luar negeri yang melibatkan warga DIY, termasuk anak muda dari Kulon Progo. Salah satunya adalah korban perempuan yang dijebak ke Kamboja melalui modus pekerjaan fiktif dan dieksploitasi secara seksual serta ekonomi.

Siti Sholikhah dari Dinas Sosial PPPA menegaskan pentingnya kemitraan dengan LSM untuk menghadapi kompleksitas kasus kekerasan. “Tanpa kolaborasi, kami akan kewalahan menangani kasus yang terus meningkat, dari KDRT, kekerasan anak, hingga perdagangan orang,” ujarnya.

Data dari Disnakertrans Kulon Progo menunjukkan 95 warga menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada semester pertama 2025, mayoritas ke Malaysia. Namun, keterbatasan sosialisasi dan literasi migrasi membuat warga rentan menjadi korban penipuan dan eksploitasi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Jazil Ambar Was’an, menyampaikan refleksi mendalam atas fenomena sosial ini. “Masalah-masalah ini bukan hanya kabar, tapi luka sosial yang membutuhkan kerja kolektif dari semua pihak—keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.”

Audiensi ini juga membahas potensi penandatanganan MoU antara Pemkab Kulon Progo dan Mitra Wacana sebagai dasar legalitas kerja sama ke depan. Pemerintah daerah membuka ruang untuk penguatan kolaborasi, dengan target menjadikan seluruh Kalurahan sebagai Kesa Ramah Perempuan dan Peduli Anak pada 2029.

“Ini bukan sekadar soal data dan angka. Ini soal martabat manusia, tentang bagaimana kita bersama mencegah anak-anak kita, perempuan, dan warga yang rentan jatuh ke jurang eksploitasi,” tutup Wahyu Tanoto dengan penuh keprihatinan dan semangat kolaborasi.

Dalam Audiensi kali ini Mitra Wacana mengajukan kolaborasi dan dukungan untuk program 2025-2027 mendatang sebagai berikut :

  1. Program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di 9 Kalurahan, meliputi (Hargorejo, Kalirejo, Hargotirto, Sentolo, Demangrejo, Salamrejo, Banaran, Nomporejo, dan Tirtorahayu).
  2. Mendorong peningkatan sebaran Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
  3. Mendukung pendirian dan pengelolaan Migrant Crisis Center. Khususnya dikawasan Bandara YIA (Kapanewon Temon).
  4. Meningkatkan sinergi antar pihak dalam upaya pencegahan TPPO di Kabupaten Kulon Progo.
  5. Advokasi dalam rangka mewujudukan pemenuhan hak dan pelindungan masyarakat dari kekerasan berbasis gender.

Dengan berlangsungnya audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Mitra Wacana menunjukkan komitmen bersama dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih kuat dan responsif. Sinergi lintas sektor ini diharapkan tidak hanya memperkuat langkah preventif terhadap tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan berbasis gender, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan inklusif bagi seluruh warga, terutama perempuan dan anak.

Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengedepankan kepedulian sosial, memperkuat ketahanan keluarga, dan membangun kesadaran kritis terhadap potensi eksploitasi dalam berbagai bentuk. Melalui kerja sama yang berkelanjutan dan berbasis nilai kemanusiaan, Kulon Progo diharapkan dapat menjadi wilayah yang benar-benar ramah bagi semua, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan perdagangan orang.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

Mitra Wacana Dorong Peningkatan Kapasitas Masyarakat Kulon Progo untuk Wujudkan Kalurahan Ramah Perempuan dan Anak

Published

on

Kulon Progo – Mitra Wacana gelar sosialisasi Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di tiga kapanewon Kabupaten Kulon Progo. KRPPA merupakan program yang didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama pemerintah daerah, organisasi, dan masyarakat setempat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak.

KRPPA merupakan program nasional yang mendorong setiap kalurahan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan serta anak. Melalui sosialisasi ini, masyarakat diajak untuk memahami dan berperan aktif dalam penerapan prinsip-prinsip KRPPA di lingkungan mereka.

Sosialiasasi ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan komitmen KRPPA yang sebelumnya telah dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan di tingkat lokal, yakni Kalurahan Salamrejo, Sentolo, dan Demangrejo untuk wilayah Kapanewon Sentolo, Kalurahan Tirtorahayu, Nomporejo, dan Banaran untuk wilayah Galur, dan Kalurahan Hargotirto, Hargorejo, dan Kalirejo untuk wilayah Kapanewon Kokap. Pelakasanaan sosialisasi ini dilakukan selama enam hari di tiga kapanewon, masing-masing selama dua hari, yaitu Kapanewon Sentolo pada 20-21 Oktober 2025, Kapanewon Galur pada 22-23 Oktober 2025, dan penutupnya di Kapanewon Kokap pada 27-28 Oktober 2025, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan lokal dari pemerintah Kalurahan, unsur penggerak perempuan, tokoh masyarakat dan kelompok P3A (Pusat Pembelajaran Perempuan&Anak) dampingan Mitra Wacana.

Selama dua hari kegiatan, peserta dari berbagai kalurahan di setiap kapanewon mendengarkan empat materi yang dipaparkan oleh pegiat Mitra Wacana. Sebelum sesi pemaparan materi dimulai, hari pertama kegiatan diawali dengan pre-test yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan setiap peserta tentang KRPPA. Selanjutnya, peserta mendapatkan dua materi, yaitu Hak dan Perlindungan Perempuan, serta Hak dan Perlindungan Anak. Kedua materi ini menyoroti pentingnya kesetaraan akses, perlindungan hukum, serta peran masyarakat dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Pada hari kedua, kegiatan berlanjut dengan materi tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Panduan Pelaksanaan Gerakan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak). SAPA merupakan sebuah inisiatif partisipatif yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan kekerasan berbasis gender dan perlindungan anak. Di akhir kegiatan, diadakan juga post-test untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

Materi tentang Hak dan Perlindungan Perempuan membahas berbagai bentuk diskriminasi berbasis gender, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) sebagai payung hukum internasional dalam melindungi hak-hak perempuan, serta prinsip dan tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Setelah itu, dilanjutkan materi tentang Hak dan Perlindungan Anak membahas tentang landasan hukum dalam melindungi hak anak, serta berdiskusi tentang kasus-kasus pelanggaran hak anak, seperti kasus pernikahan anak, putus sekolah, dan keterbatasan ruang aman dalam bermain.

Hari kedua kegiatan dimulai dengan pemaparan materi Pengarutamaan Gender (PUG) dan Panduan Pelaksanaan Gerakan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak). Dalam sesi PUG, tim Mitra Wacana menjelaskan kesetaraan gender tidak sekadar memperjuangkan hak perempuan, tetapi meningkatkan kapasitas dan partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam pembangunan daerah. Tim Mitra Wacana juga menjelaskan indikator keberhasilan PUG meliputi partisipasi pengambilan keputusan, akses ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, keadilan sosial, dan kesadaran terhadap perubahan sosial.

“Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam kehidupan,” tegas Alfi Rahmadani, tim Mitra Wacana, pada sosialisasi di Kapanewon Galur, Kamis (23/10/2025).

Setelah pemaparan PUG selesai, dilanjutkan dengan pemaparan Panduan Pelaksanaan Gerakan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) oleh Muhammad Mansur, tim Mitra Wacana. Gerakan SAPA menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga layanan, apparat hukum dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan yang cepat tanggap dan berkeadilan. Setelah menjelaskan tentang SAPA, Mansur mengajak semua peserta untuk berdiskusi tentang implementasi gerakan SAPA di tingkat kalurahan.

“Melalui gerakan SAPA, kita wujudkan lingkungan aman, setara, dan bebas dari kekerasan bagi perempuan dan anak,” ujar Mansur pada sosialisasi di Kapanewon Galur, Kamis (23/10/2025).

Melalui kegiatan ini, Mitra Wacana berharap adanya peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperkuat pondasi pemahaman dan kesadaran kolektif dalam masyarakat tentang KRPPA. Selain itu, diharapkan proses kolaborasi ini dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan demi terciptanya kalurahan yang setara, aman, dan inklusif bagi perempuan dan anak.

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending