Berita
Learning and sharing Nasional dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan orang di Indonesia
Yogyakarta, 20–21 November 2025 — Upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia terus menghadapi tantangan yang kompleks dan dinamis. Sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan paling serius, perdagangan orang tidak hanya merampas hak dasar manusia, tetapi juga memerangkap kelompok rentan melalui berbagai bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, kekerasan seksual, dan perbudakan modern. Indonesia berada pada posisi rawan sebagai negara asal, tujuan, dan transit jaringan perdagangan orang, sementara kerja-kerja organisasi masyarakat sipil yang selama ini berupaya memberikan perlindungan masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi secara kuat.
Menyadari pentingnya ruang konsolidasi nasional, Mitra Wacana menyelenggarakan forum “Learning & Sharing Praktik Baik dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang” yang digelar pada 20–21 November 2025 di Hotel Arjuna Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh 37 peserta dari berbagai lembaga yang tersebar dari Kalimantan, NTT, Lombok, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat. Forum ini dirancang sebagai ruang belajar bersama, membangun dokumentasi pengalaman lapangan, dan menyusun strategi kolaboratif untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanganan korban perdagangan orang di Indonesia. Para peserta terlibat dalam rangkaian sesi yang membahas lima tema utama: migrasi global, kerangka hukum, upaya pencegahan, penanganan korban, dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam sesi berbagi pengalaman, berbagai suara dari lapangan mengemuka, membuka realitas yang selama ini jarang terdengar. Juni Warlif dari Solidaritas Perempuan Nasional menegaskan pentingnya saling belajar antar wilayah sebagai pondasi memperkuat advokasi berbasis pengalaman nyata. Menurutnya, forum ini mempertemukan banyak pengetahuan baru dari beragam daerah sekaligus memperlihatkan tumpang tindih kebijakan dan lemahnya implementasi perlindungan bagi korban. “Belum ada implementasi kebijakan yang betul-betul melindungi korban. Harapannya harus ada political will dari pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan tanpa diskriminasi, termasuk menindak tegas oknum aparat yang menjadi pelaku atau dilindungi aparat. Harus ada implementasi kebijakan yang jelas dan tegas sebagai payung hukum perlindungan korban,” ujarnya menutup penyampaiannya.
Dukungan senada juga datang dari Matilda Tjundawan, perwakilan JPIC CM dan PK Indonesia, yang melihat forum ini sebagai momentum memperkuat solidaritas gerakan nasional. Ia menyampaikan apresiasi atas keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang memberikan ruang bagi setiap peserta untuk berbagi pengalaman dan strategi kerja. “Pertemuan sharing dan learning ini merupakan langkah awal yang baik dalam menjalin kerja sama dan praktik baik ke depan. Semua peserta diberi kesempatan berbagi, dan ini menjadi penguat bahwa kita tidak sendiri. Jika kejahatan kemanusiaan dilakukan secara terkoordinir, maka kita juga perlu menyusun taktik secara berjejaring dan terkoordinir,” ungkapnya. Matilda juga mengapresiasi pengelompokan peserta berdasarkan skala layanan dan mandat masing-masing, yang menurutnya sangat membantu memperkaya perspektif dan inspirasi untuk langkah-langkah berikutnya.
Dari perspektif penyelenggara, Muazim, Project Manager Program Pencegahan TPPO Mitra Wacana, menegaskan bahwa forum ini merupakan upaya memperkuat solidaritas dan kolaborasi antarorganisasi masyarakat sipil, akademisi, jaringan serikat, dan para pegiat isu migrasi dan perdagangan orang. Ia melihat bahwa sesi berbagi menunjukkan kenyataan bahwa eksploitasi, perbudakan, kerja paksa, dan perdagangan orang masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. “Di sisi lain, kita harus terus meningkatkan kapasitas, adaptif, dan konsisten pada pelindungan data dan diri dari berbagai ancaman di masa mendatang,” tegasnya dalam pernyataan penutup.
Forum ini melahirkan komitmen bersama untuk membangun jejaring kolaboratif berkelanjutan yang diperkuat dengan rekomendasi konkret bagi pemerintah pusat dan daerah. Langkah tindak lanjut mencakup penyusunan peta tantangan nasional, identifikasi kebutuhan mendesak, pembentukan ruang pembelajaran bersama (Community of Practice), serta rumusan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada pengalaman nyata di lapangan. Forum ini menegaskan kembali bahwa ketika jaringan perdagangan orang bekerja secara terorganisir, maka gerakan kemanusiaan pun harus berkolaborasi lebih kuat, lebih strategis, dan lebih tegas dalam memperjuangkan keadilan bagi para penyintas.
Kegiatan di Yogyakarta ini menjadi penanda penting bahwa perjuangan menuju Indonesia bebas perdagangan orang tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus dijalankan melalui kekuatan kolektif yang solid, berbasis pengetahuan, dan berlandaskan kemanusiaan.
Kulon Progo, 26 Februari 2026 – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo menggelar Pelatihan Konvensi Hak Anak pada Kamis (26/2) di Aula Adikarto Gedung Kaca Kompleks Pemerintah Kulon Progo. Kegiatan ini menghadirkan Muazim dari Mitra Wacana sebagai narasumber utama. Pelatihan ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, pemerintah kapanewon se-kabupaten Kulon Progo, institusi kesehatan, lembaga Pendidikan, tokoh lintas agama, organisasi masyarakat sipil seperti PKK dan forum anak, hingga unsur TNI/Polri dan media massa.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para stakeholder serta meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat sipil dalam mendukung pemenuhan hak anak di Kulon Progo sehingga terwujudnya suatu daerah yang layak anak.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ernawati Sukesi, S.IP., M.M., menyampaikan bahwa masih banyak persoalan klasik perlindungan anak seperti kekerasan, perkawinan anak, dan ketimpangan akses layanan dasar masih menjadi tantangan di lapangan. Termasuk juga kemajuan teknologi digital yang sangat mempengaruhi berbagai aspek bagi anak “Kondisi ini menunjukkan masih adanya hak-hak anak yang belum terpenuhi secara optimal. Maka diperlukan upaya kolaboratif yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak anak,” ujarnya.
Fakta dan Data Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kulon Progo
Data UPT PPA Kulon Progo mencatat kenaikan kasus kekerasan anak dari 26 kasus menjadi 40 kasus pada tahun 2025. Selain itu, layanan konseling perkawinan usia anak di Puspaga Binangun Kulon Progo juga meningkat, dari 50 kasus pada 2024 menjadi 52 kasus pada 2025.
Di sektor Pendidikan, perwakilan dinas Pendidikan juga menyampaikan tantangan yang dihadapi untuk mendorong program wajib belajar 13 tahun. Data dari kementrian angka anak putus sekolah (ATS) di Kulon Progo mencapai 2.100 orang. Ia menegaskan masih ada ribuan anak yang putus sekolah dan sulit diajak kembali belajar, baik di sekolah formal maupun paket kesetaraan. “Pendidikan adalah salah satu hak anak, namun kami juga mengalami tantangan untuk mendorong program ini, karena tidak ada kemauan dari anak itu sendiri”.
Perlindungan dan Pendidikan Anak Harus Sesuai Prinsip Hak Anak
Muazim menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan ekonomi dan eksploitasi, masih menjadi persoalan serius. Termasuk juga tidak boleh adanya diskriminasi bagi anak, termasuk bagi anak yang lahir tanpa pengakuan ayah secara formal. Setiap anak berhak atas identitas yang jelas, layanan kesehatan yang layak, serta perlindungan fisik dan psikologis.
Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak kasus KTD yang berujung pada keputusan yang diambil orang dewasa untuk “menikahkan anak” sebagai jalan keluar. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak. “Dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi yang utama, termasuk juga dengan mendengarkan pendapat anak” tegasnya.
Salah satu peserta dari lembaga pendidikan menyampaikan pertanyaan terkait tantangan dan dilema yang dihadapi guru dalam mendidik siswa. “Kami para guru ini sering merasa bingung dalam menegur maupun mengingatkan siswa tanpa melanggar hak-hak anak yang disampaikan tadi mas? Padahal tujuan kami juga baik, yaitu untuk kebaikan siswa itu sendiri”.
Muazim menanggapi pertanyaan tersebut dengan menegaskan bahwa tidak ada rumus pasti agar siswa patuh terhadap guru. Namun, sekolah perlu memiliki suatu kebijakan atau SOP, misalnya kebijakan anti-perundungan serta penerapan metode pembelajaran sesuai Konvensi Hak Anak. Selain itu, penting bagi setiap instansi, lembaga, maupun sektor yang bekerja dengan anak untuk memiliki kode etik (code of conduct) dalam berinteraksi dengan anak. Kebijakan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan (safeguarding) bagi lembaga apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Penguatan Komitmen Pemenuhan Hak Anak melalui Konvensi Hak Anak dan Kabupaten/Kota Layak Anak
Konvensi Hak Anak (KHA) adalah instrumen hukum internasional yang mengikat secara yuridis yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan khusus, tanpa diskriminasi, serta berhak atas kepentingan terbaik dalam setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut dirinya.
Indonesia sendiri sudah berkomitmen menjalankan KHA dengan meratifikasinya melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990. Maka sejak saat itu, Indonesia terikat untuk melaksanakan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak dalam kebijakan dan praktik perlindungan anak.
Dalam konteks lokal, Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2021 mengatur tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA). Perda ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Di dalamnya, terdapat tiga pilar utama mewujudkan KLA, yaitu penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan, peran serta semua pihak, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Dalam implementasinya, pemda telah membentuk gugus tugas KLA, yang diharapkan mampu motor penggerak lintas sektor. Saat ini, capaian KLA Kabupaten Kulon Progo masih berada pada kategori Madya, sehingga diharapkan ada penguatan kolaborasi dan komitmen bersama semua pihak.
Pesan Penutup
Muazim menyampaikan bahwa, Indonesia tidak kekurangan aturan dalam perlindungan anak. Namun yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah implementasinya. Salah satunya terlihat dair masih ada anak Pekerja Migran Indonesia di wilayah perbatasan Indoensia-Malaysia yang kesulitan memperoleh identitas, serta risiko eksploitasi anak dalam rantai pasok dunia usaha.
“Perilaku dan keputusan anak dipengaruhi oleh banyak faktor: keluarga, lingkungan, pengalaman masa kecil, hingga rung digital. Maka dalam KHA, kerjasama lintas sector menjadi kewajiban. Melindungi anak bukan hanya tugas satu pihak saja ,ini tanggung jawab kita Bersama. Mari bersinergi mewujudkan system perlindungan yang terintegrasi, karena setiap anak berhak tumbuh dalam kasih saying, martabat dan kesempatan yang sama” tutupnya.
Mitra Wacana Menjadi Narasumber pada Pelatihan Konvensi Hak Anak Dinsos PPA Kulon Progo
Lindungi Ruang Sipil dan Demokrasi: Perkumpulan Mitra Wacana Ajukan Amicus Curiae Tuntut Keadilan bagi Perdana Arie Putra Veriasa
