web analytics
Connect with us

Berita

Dorong Regulasi Kalurahan Responsif Gender & Ramah Anak, Mitra Wacana Gelar Workshop Penyusunan PERKAL di 3 Kapanewon Kulon Progo

Published

on

Kulon Progo — Upaya penguatan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang responsif gender dan ramah anak terus didorong oleh Mitra Wacana di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Workshop Penyusunan Peraturan Kalurahan (PERKAL) sebagai bagian dari implementasi Program Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA).

Kegiatan workshop ini dilaksanakan secara berjenjang di tiga Kapanewon, yakni Kapanewon Sentolo pada Senin, 8 Desember 2025, Kapanewon Kokap pada Selasa, 9 Desember 2025, dan Kapanewon Galur pada Rabu, 10 Desember 2025. Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam menyusun regulasi lokal yang berpihak pada pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak.

Di Kapanewon Sentolo, workshop dihadiri oleh Kalurahan Sentolo, Kalurahan Salamrejo, dan Kalurahan Demangrejo. Di Kapanewon Kokap, diikuti oleh Kalurahan Kalirejo, Kalurahan Hargorejo, dan Kalurahan Hargotirto. Sedangkan untuk Kapanewon galur, meliputi Kalurahan Banaran, Kalurahan Nomporejo, dan Kalurahan Tirtorahayu. Kegiatan ditujukan agar menjadi ruang pembelajaran strategis bagi aparatur Kalurahan serta unsur masyarakat untuk memahami kerangka hukum dan substansi penting dalam penyusunan PERKAL.

Materi utama disampaikan oleh Muazim, Fasilitator Daerah Program KRPPA Mitra Wacana Kabupaten Kulon Progo. Dalam pemaparannya, Muazim menekankan pentingnya keberadaan PERKAL sebagai instrumen hukum di tingkat Kalurahan yang mampu menjamin keberlanjutan program, keadilan pengalokasian anggaran, serta mekanisme pengawasan terhadap isu perempuan dan anak.

Muazim juga menyampaikan bahwa secara nilai dan praktik, komitmen Kalurahan terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak sebenarnya telah tumbuh. Bahkan, sejumlah Kalurahan telah mengalokasikan lebih dari 30 persen anggaran untuk program perempuan dan anak. Namun demikian, penguatan melalui regulasi lokal tetap menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh upaya tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, kuat, dan berkelanjutan.

Workshop ini melibatkan berbagai unsur, tidak hanya dari Pemerintah Kalurahan, tetapi juga tokoh masyarakat, tokoh perempuan, Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A), serta Media Desa. Tercatat 80 peserta hadir dan aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Pelibatan lintas unsur ini dinilai penting untuk memastikan bahwa penyusunan PERKAL benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat serta mencerminkan aspirasi seluruh kelompok, khususnya perempuan dan anak. Hasil dari workshop ini diharapkan menjadi langkah awal bagi masing-masing Kalurahan untuk membentuk tim penyusun PERKAL dan melanjutkannya melalui proses konsultasi publik di tingkat Kalurahan.

Melalui rangkaian workshop di tiga Kapanewon tersebut, Mitra Wacana berharap semakin banyak Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki regulasi lokal yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kalurahan yang inklusif, adil gender, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Oleh Alfi Ramadhani Divisi Pendidikan dan Pengorganisasian Mitra Wacana

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

Bersatu Melawan Perdagangan Orang: JBPO Gelar Kegiatan Memperingati Bulan Anti Perdagangan Manusia Sedunia

Published

on

Pada hari Kamis (30/07/2026) Jaringan Jogja Bebas Perdagangan Orang (JBPO) menggelar kegiatan puncak acara untuk Peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia yang bertajuk “Menungso Ora Didol, Bersatu Melawan Eksploitasi”, kegiatan ini terlaksana di Aula Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Yogyakarta. Acara ini terselenggara atas dukungan kolaborasi dari Mitra Wacana, Pusat Kajian Law Gender Society Fakultas Hukum UGM, Beranda Migran, Talitha Kum Jaringan Yogyakarta, Rifka Annisa WCC, LBH Yogyakarta, LBH Apik Yogyakarta, Yayasan DIAN Interfidei, Indriyanati, Koppmi, Jarnas Anti Perdagangan  Orang, BP3MI DIY, dan Tier Two Coalition.  Rangkaian acara diisi dengan kegiatan talkshow sebanyak tiga sesi dengan topik yang berbeda dan diskusi mendalam bersama berbagai narasumber ahli, praktisi, dan aktivis yang bergerak di garis depan perlindungan hak asasi manusia.

Acara dimulai dengan sambutan dari Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UGM. Ia menyampaikan harapan dengan adanya kegiatan ini, isu tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat lebih diperhatikan lagi untuk kedepannya, kemudian memberikan pengetahuan akan langkah-langkah dan rencana yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu perdagangan orang.

Kemudian dilanjut dengan sambutan dari Arif Sugeng Widodo M.Phil selaku Dewan Pengawas Mitra Wacana, Arif menyampaikan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang perlu adanya kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat, supaya pencegahan tidak hanya berhenti dalam ruang diskusi, tapi bisa diamalkan dalam kerja praktis.

Untuk talkshow sesi pertama materi yang dipaparkan bertajuk Menghadapi Wajah Baru Perdagangan Orang: Kolaborasi untuk Perlindungan dan Penegakan Hukum, sesi ini diisi oleh tiga pemateri yaitu Eni Lestari (Chair International Migrant Alliance), Muhammad Ilyas Prakananda,S.Kom,M.Kom (Kepala BP3MI DIY), Sri Wiyanti Eddyono SH, LLM (HR), PHD (Dosen Fakultas Hukum UGM). Pada sesi talkshow pertama ketiga pembicara menjelaskan bagaimana menghadapi dan mencegah perdagangan orang yang memiliki pola baru dalam melakukan aksinya, sesi ini salah satu pembicara mengatakan bahwa aktivitas migrasi berubah menjadi tujuan untuk bertahan hidup karena banyaknya krisis global yang terjadi. Pada sesi ini juga menyoroti walaupun peraturan hukum di Indonesia terlihat banyak, tetapi pada realitanya terdapat kontradiksi antara UU satu dengan yang lain.

Di Indonesia peraturan hukum terlihat sudah banyak, tapi ternyata terdapat kontradiksi antara UU tersebut.”

Lanjut pada talkshow sesi kedua, tema yang diangkat adalah Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang: Pengorganisasian, advokasi, kampanye, pendampingan hukum dan psikologis. Pada sesi ini diisi oleh SR. Anastasia (Koordinator Talitha Kum Jaringan Yogyakarta), Mona Iswandari (Koordinator Divisi Riset dan Advokasi Mitra Wacana), Indiah Wahyu Andari.S.Psi (Direktur Rifka Anisa WCC), dan Kharisma Wardhatul K,S.H,M.H. (Direktur LBH Yogyakarta). Pada talkshow sesi kedua ini para pembicara menyampaikan bahwa perlu adanya kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan untuk isu TPPO baik hukum atau psikologis pada korban. Di sesi ini juga menyoroti bahwa korban bukan hanya dari kalangan orang dewasa tetapi juga meluas sampai ke pelajar. Kemudian dalam penanganan psikologis dapat dilakukan dengan mendengarkan tanpa menghakimi  serta memberikan rasa aman bagi korban. Sesi terakhir pada talkshow kedua ini menekankan bahwa perlu adanya penguatan terhadap pemahaman dan kesadaran hukum.

 

“Kepedulian aparat penegak hukum masih sangat minim. Dalam restitusi korban TPPO masih sangat sulit, karena proses yang banyak hambatan yang terjadi.”

Selanjutnya pada talkshow sesi terakhir dengan tema Berbagai modus perdagangan orang; dari student trafficking, nikah pesanan serta peran jaringan lintas iman dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Pada sesi ini akan diisi oleh Hanindha Kristy (Direktur Beranda Migran), Neti Hasiah (LBH APIK), Pdt. A. Elga J. Sarapung (Direktur Yayasan DIAN Interfidei). Pada sesi talkshow ketiga ini berisi bentuk bentuk dari modus perdagangan orang, yang bukan hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga para pelajar. Dalam modusnya berbentuk seperti tawaran magang dan tawaran nikah pesanan. Pada sesi ini juga menyoroti pentingnya jaringan antar agama dalam melakukan pencegahan dan dan penanganan perdagangan orang, hal ini karena human trafficking adalah persoalan kemanusiaan yang sangat serius sehingga jaringan antar agama juga penting untuk telibat.

Dalam sesi diskusi, peserta menunjukkan antusiasme yang besar dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan yang bervariatif di setiap rangkaian sesi talkshow yang. Kemudian pertanyaan dari peserta juga dijawab dengan jawaban yang informatif oleh para pembicara.

Sebagai penutup acara, JBPO memberikan harapan bahwa kegiatan pencegahan ini bukan hanya tanggung jawab lembaga saja tetapi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia harus berkolaborasi untuk berupaya dalam pencegahan dan memberikan perlindungan kepada korban-korban tindak pidana perdagangan orang. Serta diharapkan peserta bisa menyebarluaskan informasi yang diperoleh saat mengikuti kegiatan, agar kegiatan ini tidak hanya berhenti dalam bentuk ruang diskusi, tapi bisa diimplementasikan dalam kerja praktis.

Meilina Salsabila (Mahasiswa Magang UNS)

Continue Reading

Trending