Berita
Lurah Sentolo Tegaskan Komitmen Pemberdayaan dan Pelindungan Masyarakat Meski Dihadapkan dengan Berbagai Tantangan
Published
8 months agoon
By
Mitra Wacana
Sentolo, 18 Maret 2025 – Lurah Sentolo menegaskan bahwa upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas meskipun ada tantangan internal dan eksternal yang berdampak pada berbagai program pemberdayaan.
“Saya berkomitmen untuk upaya kita memberikan perlindungan kepada masyarakat. Meskipun ada efisiensi anggaran, pemberdayaan tetap harus dilaksanakan. Saya berharap mitra wacana ini bisa menguatkan kalurahan,” ujar Lurah Sentolo dalam wawancara dengan media. Menurutnya, pendampingan dari mitra wacana sangat penting agar program-program pemberdayaan dapat berjalan dengan efektif dan bentuk kolaborasi dan kerjasama multistakeholder.
Selain itu, Lurah Sentolo menyoroti bahwa perubahan kebijakan nasional turut memengaruhi perencanaan di kalurahan. Tahapan yang telah dilalui sebelum seperti musyawarah padukuhan, musyawarah kaluraham, pencermatan usulan kelembagaan dan penyusunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus di sesuaikan. Tentu perubahan ini berdampak pada usulan-usulan masyarakat yang harus tertunda khususnya dalam bidang Infrastruktur.
“Pemerintah pusat seolah tidak peduli dengan proses yang dilakukan di kalurahan dalam merancang program. Semua program yang sudah dibuat bisa hilang begitu saja karena kebijakan yang datang dari nasional,” tegasnya.
Terkait dengan penggunaan dana sebesar 20% dari APBKal untuk program ketahanan pangan, Lurah Sentolo menjelaskan bahwa setiap kalurahan mungkin memiliki alokasi yang berbeda. Di Sentolo, misalnya, Anggaran tersebut kami gunakan untuk penyediaan dan pengembangan pertanian seperti, persiapan lahan, penyediaan pupuk organik dan pengadaan bibit bagi petani. “Kami sudah mengkaji kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kalurahan. Salah satu program bertujuan untuk membantu para petani dan mengurangi ketergantungan pada bahan-bahan impor,” lanjutnya.
Program ketahanan pangan ini diharapkan dapat mendukung program makan siang gratis. “Jika produk pertanian dan perternakan yang di produksi di kalurahan dapat diserap sebagai bahan baku, saya fikir akan menghidupkan roda perekonomian lokal” namun sampai saat ini pihak kalurahan belum mengetahui bagaimana pengelolaan program tersebut.
Lurah Sentolo juga berbicara mengenai tantangan program makan siang bagi anak-anak . Mulai dari membiasakan anak untuk “cocok” dengan kebiasaan baru, selera yang berbeda hingga meninggalkan sarapan karena takut tidak sanggup menghabiskan makanan di sekolah. ujarnya.
Disisi lain kalurahan masih menunggu kebijakan baru di era Prabowo seperti kebijakan Koperasi Merah Putih. “Kami masih belum jelas apakah Koperasi ini mendukung, dapat bersinergi, kerjasama atau mengganti Badan Usaha Milik Kalurahan”. Berdasarkan pemberitaan di media Koperasi Merah Putih membutuhkan anggaran 5 Milyar/ Kalurahan. Jika memang akan di implementasikan semoga program ini tidak mengurangi asas rekognisi di kalurahan. “Membuat perencanaan yang tidak bisa dijalankan itu sia-sia. Lebih baik kita balik ke zaman dulu, tinggal menjalankan saja,” sindirnya dengan nada satir.
Meski banyak tantangan dan kebijakan yang perlu disesuaikan, Lurah Sentolo menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk menjalankan program pemberdayaan dan perlindungan bagi masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan bersama.
You may like
Berita
Mitra Wacana Dorong Pemerintah Perkuat Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
Published
6 days agoon
11 November 2025By
Mitra Wacana
Jakarta, 10 November 2025 — Mitra Wacana turut berpartisipasi aktif dalam Konsultasi Nasional tentang Akses terhadap Pelindungan Sosial yang Layak dan Berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Migrant Forum in Asia (MFA) bekerja sama dengan Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Solidaritas Perempuan, dengan dukungan dari IOM melalui program Migration, Business and Human Rights in Asia (MBHR Asia) yang didanai oleh Uni Eropa dan Pemerintah Swedia.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan serikat buruh ini bertujuan untuk memperkuat advokasi dan sinergi kebijakan dalam menjamin akses perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik di tahap pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air.
Dalam sesi diskusi, berbagai isu krusial mencuat, mulai dari minimnya akses pendidikan dan lapangan kerja yang layak di dalam negeri hingga praktik perekrutan yang tidak adil dan jeratan hutang yang menjerat calon pekerja migran. Kondisi ini, menurut para peserta, memperlihatkan bagaimana kemiskinan struktural masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
“Ketika pemerintah tidak menyediakan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak, masyarakat akhirnya mencari penghidupan di luar negeri. Tapi di sana pun mereka menghadapi eksploitasi dan kekerasan, bahkan ada yang tidak kembali dengan selamat,” ungkap salah satu peserta diskusi yang menyoroti rentannya posisi pekerja migran di berbagai negara penempatan.
Mitra Wacana, melalui perwakilannya Nurmalia, menegaskan pentingnya tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga internasional agar pekerja migran dan keluarganya memperoleh jaminan sosial yang adil.
“Negara harus hadir secara konkret, tidak hanya menjadikan PMI sebagai pahlawan devisa, tetapi juga memastikan mereka terlindungi dari hulu ke hilir. Kami mendesak pemerintah untuk memperkuat kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan perwakilan Indonesia di luar negeri, agar sistem perlindungan berjalan efektif dan tidak ada lagi korban yang dipulangkan tanpa pemulihan yang layak,” tegas Nurmalia, mewakili Mitra Wacana.
Konsultasi nasional ini juga merekomendasikan penguatan kebijakan jaminan sosial lintas negara serta sistem reimbursement yang memungkinkan pekerja mendapatkan layanan kesehatan sebelum dipulangkan. Para peserta berharap hasil diskusi ini menjadi pijakan bagi advokasi regional dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada pekerja migran.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperluas jaringan advokasi dan mendorong pembentukan kebijakan yang tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga mereka di tanah air.
