Berita
Mitra Wacana Ikuti Orasi Budaya Hari HAM FISB UII
Jumat, (12/12/2025) Mitra Wacana mengikuti Orasi Kebudayaan yang berjudul “Krisis Memori Kolektif Pelanggaran Ham Berat Era Soeharto Sampai Kini (1965-2025)”, dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia sekaligus momen peluncuran jurnal pengabdian masyarakat FISB UII bernama Community Transformation Review (CTR) di Fakultas Kedokteran UII. Jurnal tersebut dipersiapkan sebagai wadah diseminasi bagi para akademisi dan aktivis sosial untuk mengomunikasikan aktivitas pemberdayaan serta gerakan sosial dalam format publikasi ilmiah. Orasi kebudayaan ini juga dihadirkan sebagai upaya menghidupkan kembali kesadaran sejarah, akal sehat akademik, dan tanggung jawab moral, agar tidak terus menjadi penonton dalam sejarah yang dipalsukan.
Prof. Masduki, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya (FISB), Universitas Islam Indonesia (UII) sekaligus ketua Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD), UII mengatakan, kebijakan ini menuai kontroversi luas karena dilakukan tanpa proses rekonsiliasi sejarah yang memadai dan tanpa penyelesaian hukum terhadap warisan pelanggaran HAM yang terjadi selama 32 tahun kekuasaan Soeharto.
Prof. Asvi Warman Adam sebagai penulis menambahkan, berkaitan dengan polemik pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional, ia telah menyatakan pendapatnya dalam seminar pengusulan pahlawan nasional bagi mantan Presiden Soeharto yang diselenggarakan oleh KNPI Surakarta pada 9 Juli 2009 di hotel Lor In Karanganyar. “Saya mengungkapkan ada pandangan seorang awam di Jakarta tentang Soeharto yang menarik dikaji karena bersifat paradoks. Beliau adalah “pembangun sekaligus perusak terbesar di Indonesia”. Apakah yang dimaksud pembangunan infrastruktur yang tampak sangat signifikan karena Orde Baru berkuasa tiga dasawarsa, sementara itu terjadi kerusakan lingkungan yang masif, dan berbagai pelanggaran HAM Berat?” ungkapnya kemudian.
Acara ditutup dengan tanda tangan solidaritas dalam memperjuangkan Korban Hak Asasi Manusia khususnya dalam kasus-kasus silam di Indonesia.
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
