web analytics
Connect with us

Opini

Peran Feminisme Dalam Memerangi Kekerasan Terhadap Perempuan

Published

on

     Dewi Mastuarina                         Mahasiswa

Permasalahan mengenai perempuan selalu menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat terutama bagi perempuan itu sendiri. Menurut Komnas Perempuan ada 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020.

Dari 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus yang ditangani pengadilan berjumlah 291.677 kasus, lembaga layanan mitra Komnas Perempuan berjumlah 8.234 kasus, dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus.

Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, mengungkapkan setidaknya ada empat faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan baik fisik maupun seksual yaitu faktor individu, faktor pasangaan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

Kemenpppa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa dari sekian banyak faktor pemicu kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perlu dipahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga, pemahaman yang baik terhadap konsep kesetaraan itu adalah kunci dalam menghentikan tindakan kekerasan.

Perlu diketahui dan dipahami betul peran-peran laki-laki dan perempuan, yang mana peran ini nantinya akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan.

Pembahasan mengenai kesetaraan gender sudah sejak lama dilakukan dalam dunia filsafat, yaitu feminisme. Feminisme, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria yang merupakan penggabungan dari berbagai doktrin atas hak kesetaraan.

Marry Wallstonecraff  dalam bukunya yang berjudul The Right of Woman pada tahun 1972 mengartikan feminisme sebagai suatu gerakan emansipasi wanita, garakan dengan lantang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara laki-laki dan wanita.

Menurut Kamla Bhasin dan dan Nighat Said Khan, feminis dari Asia Selatan, feminisme  merupakan suatu kesadaran terhadap penindasan, pemerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan baik itu di tempat kerja maupun dalam ruang lingkup keluarga, yang mana perlu sebuah tindakan dengan penuh kesadaran yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan untuk mengubah keadaan itu.

Feminisme sebagai filsafat dan gerakan yang muncul atas kesadaran, dalam sejarah manusia di dunia menunjukkan kenyataan di mana kaum perempuan merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomor duakan oleh kaum laki-laki khususnya dalam masyarakat patriarki.

Feminisme sebagai sebuah teori gerakan sosial memiliki sejarah yang panjang. Kata feminisme digunakan pertama kali oleh Charles Fourier, seorang filsuf asal Prancis tahun 1837 dan terus berkembang hingga sekarang.

Di Indonesia sendiri gerakan feminisme sudah dimulai sejak zaman kolonial pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Namun, feminisme sebagai suatu istilah yang dipahami secara keilmuan baru dikenal sejak awal tahun 1970-an.

Meskipun feminisme sudah ada sejak lama dan terus berkembang hingga sekarang, nyatanya setiap periode pergerakannya mengalami hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan itu seperti kondisi politik, kondisi sosial-ekonomi dan masalah yang berkaitan dengan aspek ideologis dan psikologis.

Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini perempuan sudah mendapatkan hak-hak yang diinginkan sedari dulu, perempuan sekarang sudah bisa mengakses pendidikan dan meniti karir. Namun, masih ada beberapa sektor yang masih belum sepenuhnya adil bagi perempuan.

Sektor pertama yaitu stigma masyarakat. Norma sosial yang sudah terbangun dalam masyarakat yang telah menciptakan pembagian peran sosial yang tidak adil bagi perempuan, dimana perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan emosional. Oleh karena itu, masyarakat sering beranggapan bahwa perempuan tidak layak berada di ranah publik apalagi menduduki posisi strategis baik dalam struktur pemerintahan maupun swasta.

Dalam sektor pendidikan, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan yang tinggi untuk perempuan tidak begitu penting karena jika perempuan sudah menikah maka mereka akan di rumah saja mengurus keluarga.

Dalam Survei National Science Foundation dalam rentang tahun 2010-2014, terdapat 72.446 perempuan dan 104.425 laki-laki peraih gelar doktor. Menurut Kemendikbud, hal ini terjadi akibat adanya persepsi bahwa perempuan hanya bertanggung jawab dalam urusan domestik membuat mereka kurang termotivasi untuk mengambil pendidikan S2 dan S3.

Dalam sektor ekonomi, masyarakat beranggapan bahwa perempuan yang sudah menikah tidak wajib mencari nafkah sehingga banyak perempuan yang bergantung kepada laki-laki dari segi ekonomi.

Feminisme sebagai sebuah gerakan dapat dilakukan mulai dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengkonsumsi produk-produk maupun kebudayaan yang dihasilkan oleh kaum perempuan, memberikan ruang yang luas bagi perempuan, memberikan hak-hak perempuan sebagaimana laki-laki mendapatkan haknya, dan tidak mendiskriminasi perempuan.

Dalam ruang lingkup yang lebih sempit lagi, dalam ranah keluarga, orangtua sudah seharusnya memberikan hak-hak anak-anaknya baik laki-laki dan perempuan secara adil, mengajarkan kepada anak perempuan bagaimana seharusnya bersikap, serta mengajarkan kepada anak laki-laki bagaimana menghargai dan memperlakukan perempuan.

Pentingnya feminisme sebagai sebuah gerakan bukan hanya sebatas teori adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, baik laki-laki maupun perempuan mengetahui dan memahami betul peran-perannya dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, gerakan feminisme sudah seharusnya tidak hanya dilakukan oleh perempuan namun juga dilakukan oleh laki-laki.

Sebuah kutipan terkenal oleh Bell Hooks “feminisme diperuntukkan bagi setiap orang”, dalam bukunya “Feminis Untuk Semua Orang” Hooks memperkenalkan feminisme popular yang berakar pada akal sehat dan kebijaksanaan pengalaman. Visi feminis yang ia miliki adalah suatu masyarakat yang saling berkomitmen pada kesetaraan, saling menghormati, dan keadilan.

Dengan feminisme, diharapkan kekerasan-kekerasan yang kerap dialami oleh perempuan karena dianggap sebagai makhluk yang lemah, derajatnya berada di bawah laki-laki serta warga kelas dua, dapat perlahan-lahan hilang karena manusia baik laki-laki maupun perempuan pada hakikatnya adalah setara.

 

Sumber: https://www.qureta.com/next/post/feminisme-1 ,dengan izin penulis

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Dilema Seorang Pemimpin: Antara Netralisme dan Nepotisme

Published

on

Sumber gambar: Freepik

Zahid Fatiha
Mahasiswa tahun kedua dan pengamat organisasi mahasiswa

Tulisan ini diawali oleh statement menggelegar dari Pemimpin dari sebuah Negara Kepulauan di bagian Asia Paling tenggara. Pemimpin atau Presiden Indonesia, Joko Widodo dalam pernyataannya beberapa hari yang lalu mengemukakan statement ‘Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh lho kampanye, boleh memihak’.Statement ini tentu memberi dampak atau impact yang lebih besar dari yang kita kira. Sebagaimana pemimpin yang pastinya menjadi contoh dari orang-orang yang dipimpinnya, tentunya nanti akan banyak orang-orang yang mencontoh atau mengapliksikan tindakan dari apa yang disampaikan oleh pemilunya. Dalam konteks ini, maka dengan statement yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo ini seolah-olah menjadi lampu hijau yang memberi jalan bagi munculnya nepotisme dalam suksesi kepemimpinan di lingkup organisasi, komunitas, dan tidak menutup kemungkinan sampai pada tingkat perusahaan dan pemerintahan.

Mengapa demikian? karena sepengamatan saya apabila pemimpin sudah bersifat subjektif dalam mengeluarkan statement atau dalam tindakannya. Maka sudah pasti identitas dari suatu organisasi akan menjadi sama dengan identitas dari individu pemimpin tersebut. Sedangkan secara etika, seorang pemimpin sudah tidak memiliki ranah pribadi lagi dalam memimpin kelompok yang ia pimpin. Segala kepentingan pribadi harus ia kubur dalam-dalam dan harus selalu memprioritaskan kepentingan organisasi. Semisalnya tidak ada suara kepentingan yang keluar dari kelompok yang ia pimpin, etikanya adalah aktif menanyakan dan meminta suara. Sehingga suara pribadi dari pemimpin ini memang benar-benar menjadi opsi terakhir.

Sebelum membahas terkait ‘Netralitas’ dan ‘Nepotisme lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu akar permasalahan dari kedua kata tersebut yaitu ‘Etika’. Etika sebagaimana dijelaskan dalam KBBI diartikan sebagai ‘Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)’. Sehingga yang bisa disimpulkan dari kalimat tersebut adalah melahirkan suatu kata kunci untuk mendefinisikan etika itu sendiri, yaitu ‘Akhlak’. Dalam penjelasan yang lebih sederhana menurut Rushworth M. Kidder dalam buku ‘How Good People Make Tough Choices’ (2009), definisi etika adalah ‘Ilmu karakter manusia yang ideal atau ilmu kewajiban moral yang mengacu pada faktor-faktor seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kasih sayang’. Penjelasan dari Rushworth M. Kidder ini seolah-olah mempersempit sudut pandang kita terkait etika ini, yang mana apabila merunut kepada penjelasa dari KBBI yang menuntut kita untuk mengartikan mana yang baik dan yang buruk, penjelasan dari Rushworth M. Kidder ini setidaknya memberikan gambaran bahwa aspek-aspek atau sebuah akhlak yang dimaksud dalam etika ialah: kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rasa hormat, dan kasih sayang. Maka merunut pada pembahasan topik kali ini,ada beberapa aspek yang dapat dimasukkan kedalam pembahasan terkait etika seorang pemimpin dalam mengatur suksesi dalam kelompok yang ia pimpin. Perlu dijunjung tinggi aspek keadilan,tanggung jawab,serta rasa hormat dari pemimpin itu sendiri kepada calon-calon penerusnya. Pemimpin harus bersifat adil dan memberikan kesempatan yang sama untuk para calon-calon pemimpin yang ada. Pemimpin juga harus memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses suksesi dan memastikan bahwa proses suksesi berjalan sesuai dengan tata cara yang telah disepakati. Dan terakhir, seorang pemimpin harus menghormati anggota-anggotanya dan tidak memandang rendah anggotanya.

Selanjutnya memasuki pembahasan terkait ‘Netralisme’ dan ‘Nepotisme’.

Netralitas dalam KBBI diartikan sebagai ‘Keadaan dan sikap netral (tidak memihak atau bebas).’ Netralitas berarti menuntut seseorang atau kelompok untuk tidak memilih apabila diberikan suatu pilihan. Dalam suatu kelompok, netralitas sangatlah tidak disarankan kepada anggota-anggotanya. Karena apabila anggota-anggotanya bersifat netral, lantas tidak akan ada keputusan atau langkah yang dapat diambil. Lain ceritanya bagi pemimpin, pemimpin etikanya harus bersifat netral dan hanya menjadi muka bagi kelompoknya saja di muka umum. Pemimpin lah yang mendengar aspirasi kelompoknya, menyampaikan dengan suaranya. Pemimpin juga menjadi mata bagi para anggota-anggotanya dan menjadi kulit untuk melindungi kesalahan-kesalahan anggotanya. Namun, ada kalanya seorang pemimpin harus mengabaikan sikap netralitas yang ia junjung tinggi itu apabila memang masa depan kelompok tersebut dipertaruhkan dalam proses suksesi kepemimpinan. Apabila memang dirasa akan adanya potensi perubahan arah kelompok dari suksesi yang akan tiba,maka pemimpin dapat mengabaikan sikap netralitasnya dan mengeluarkan kebijakan atau tindakannya. Namun dengan catatan bahwa hal tersebut didasari atas keinginan anggota kelompok.

Terakhir, mengenai Nepotisme itu sendiri. Dalam KBBI dapat disimpulkan sebagai ‘Perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat — Kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah — Tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan’. Nepotisme ini dapat diartikan juga sebagai keberpihakan yang mana kecendrungan untuk memilih seseorang berdasarkan hubungan atau keuntungan yang akan diberikan dan bukan berdasar pada kompetensi yang ia miliki. Nepotisme ini secara pandangan singkat, merupakan suatu hal yang sangat buruk dan melambangkan kepentingan penguasa untuk memilih siapa penerusnya. Namun, pada kenyataannya tidak semua nepotisme merupakan hal yang buruk. Pada beberapa kesempatan, seorang pemimpin harus menunjukkan sedikit keberpihakannya agar dapat memberi motivasi bagi anggotanya agar suksesi dapat berjalan dengan baik. Karena pada kenyataanya, tidak semua suksesi berjalan dengan mulus. Bahkan pada kenyataannya ,banyak suksesi yang berjalan mulus karena adanya keberpihakan dari pemimpin itu sendiri. Sehingga pada akhirnya, tidak ada kesalahan apabila pemimpin menunjukkan sikap nepotisme atau keberpihakannya dengan catatan apabila hal tersebut memang dikehendaki anggotanya.

Sampai pada titik ini, jujur saja pada awal mula akan menulis saya merasa bahwa kedua hal ini merupakan hitam dan putih ataupun baik dan buruk. Namun seiring diasahnya pemikiran dan diperbanyaknya kata-kata, terlihat bahwa kedua hal ini (Netralitas dan Nepotisme) pada akhirnya hanyalah sebuah bentuk atau upaya pemimpin dalam mengawal proses suksesi kepemimpinan. Selama kedua hal tersebut saat dilakukan memprioritaskan etika dan keinginan anggota, maka tidak ada yang salah dari yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Yang menjadi catatan dan perlu diperhatikan ialah, apakah tindakan pemimpin tersebut didasari untuk kepentingan kelompok ataukah kepentingan pribadi.

Sehingga pada titik ini, akan dikembalikan kepada pembaca untuk menilai. Bagaimanakah idealnya pemimpin bertindak dalam mengawal suksesi kepemimpinan? Hal apa yang harus dioptimalkan baik oleh anggota ataupun pemimpin suatu kelompok agar dapat melahirkan regenerasi yang baik?

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending