web analytics
Connect with us

Berita

Sharing Program PTPPO Komunitas Dampingan Mitra Wacana bersama Misereor

Published

on

Waktu dibaca: 2 menit

Rabu, 30 Agustus 2023, Mitra Wacana mengadakan sharing program PTPPO bersama komunitas dampingan di Kulon Progo bertempat di Pendopo Kalurahan Demangrejo. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Dikmen Kulon Progo, Dinas Sosial PPPA Kulon Progo, Perangkat Kalurahan dan Dukuh Demangrejo, komunitas P3A, media desa serta perwakilan Misereor dari Jerman.

Acara diawali dengan sambutan oleh Bapak Gunawan Selaku Kepala Kalurahan Demangrejo dan perwakilan P3A yakni Jumini, acara dibawakan oleh Ponirah selaku MC dari P3A dengan moderator oleh Alfi Ramadhani selaku CO (Community Organizer) atau pendamping dari Sentolo. Selaku Lurah Demangrejo Gunawan sangat mengapresiasi dukungan dari Misereor selaku donor dalam program PTPPO yang dijalankan oleh Mitra Wacana, harapanya program tetap dapat berlanjut karena manfaat yang dirasakan baik oleh komunitas, masyarakat maupun pemerintahan kalurahan.

Acara dilanjutkan dengan sharing diskusi bersama stake holder dan komunitas P3A, media desa bersama Misereor. Diawali dengan sharing dari perwakilan komunitas P3A, dilanjutan dengan sharing oleh stake holder dari pemerintah kabubuten dan terakhir dari perwakilan media desa.

Kemudian diakhir acara ditutup dengan sesi tanya jawab bersama perwakilan Misereor dari Jerman, harapanya dengan sharing diskusi bersama ini dapat lebih mengetahui kebutuhan dan strategi program ke depan dari lintas sektor.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Konsultasi Hak Asasi Manusia dan Pemberantasan Perdagangan Orang AICHR 2023

Published

on

Waktu dibaca: 2 menit

Pada 26-28 Juni 2023, Komisi Antarpemerintah untuk Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR) menyelenggarakan Konsultasi Hak Asasi Manusia dan Pemberantasan Perdagangan Orang di Yogyakarta, Indonesia. Konsultasi ini diselenggarakan bekerja sama dengan Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Lebih dari 56 peserta mewakili AICHR, Komisi ASEAN untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Komite ASEAN untuk Implementasi Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak Pekerja Migran, Satuan Tugas atau unit serupa yang bertanggung jawab untuk penanggulangan perdagangan orang (TIP) di Negara-negara Anggota ASEAN (AMS), Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional, organisasi masyarakat sipil, termasuk Mitra Wacana, dan universitas menghadiri pertemuan tersebut.

Pada sambutan pembukaannya, Ketua AICHR dan Perwakilan Indonesia Wahyuningrum menekankan pentingnya mekanisme rujukan nasional untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada semua korban TIP yang diduga atau teridentifikasi dalam yurisdiksi suatu negara berhak atas hak asasi manusia tanpa memandang latar belakang, kebangsaan, dan kewarganegaraan mereka.

Direktur Regional IOM untuk Asia Pasifik Sarah Lou Arriola menekankan pendekatan yang berpusat pada penyintas dalam sistem rujukan yang menghormati suara, pilihan, dan persetujuan para penyintas selama proses berlangsung. Hal ini pada akhirnya akan menjamin hasil yang lebih baik bagi penyelidikan penegakan hukum dan kesejahteraan jangka panjang para penyintas serta kemampuan mereka untuk membangun kembali kehidupan dan penghidupan di komunitas mereka.

Foto: Dokumentasi AICHR

Pada konsultasi tersebut, para peserta berbagi pembelajaran, tantangan dan inovasi mengenai pengalaman mereka dalam menyediakan sistem rujukan sebagai respons terhadap penanganan kekerasan berbasis gender (GBV) dan TIP; cara-cara untuk meningkatkan mekanisme rujukan untuk menyelamatkan, menyaring, dan melindungi korban TIP dan kerja paksa di sektor perikanan serta korban TIP karena penyalahgunaan teknologi; dan praktik-praktik baik terkait operasi penyelamatan dan reintegrasi yang dimanfaatkan pada inisiatif regional.

Berikut adalah beberapa rekomendasi penting dari konsultasi tersebut:

  1. Penerapan strategi berbasis masyarakat serta kemitraan dengan pemerintah dan aktor masyarakat sipil dalam isu GBV dan TIP. Strategi ini akan membantu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang GBV dan TIP, serta meningkatkan akses korban ke layanan yang mereka butuhkan.
  2. Mengintensifkan pelatihan bagi spesialis bantuan korban. Pelatihan ini akan membantu para spesialis untuk memberikan layanan yang berkualitas dan berpusat pada penyintas.
  3. Mengembangkan satu-pusat TIP yang bersifat stop-shop untuk perempuan dan anak-anak. Pusat ini akan memudahkan korban untuk mendapatkan akses ke berbagai layanan yang mereka butuhkan.
  4. Memperkuat kerja sama regional dan platform kolaboratif mengenai TIP dan kerja paksa di kapal penangkap ikan. Kerja sama regional akan membantu untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan TIP.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending

EnglishGermanIndonesian