web analytics
Connect with us

Berita

Dari Diam ke Perlawanan: Saatnya Menghancurkan Kekerasan Seksual

Published

on

Sumber foto: Freepik

Oleh : T.H. Hari Sucahyo*

 

T.H. Hari Sucahyo,
alumnus Psikologi, peminat sosial humaniora

Kejahatan seksual bukan hanya melukai tubuh, tetapi juga merusak martabat dan kemanusiaan. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana budaya diam dan permisif terhadap tindakan ini masih mengakar di masyarakat. Korban sering kali dibungkam oleh stigma, dihakimi oleh lingkungan, bahkan diabaikan oleh sistem hukum. Saatnya kita beralih dari sikap diam menuju perlawanan yang nyata dan terorganisir.

Di banyak kasus, tindak kejahatan ini dibiarkan terjadi karena korban takut berbicara. Masyarakat kerap menyalahkan korban dengan pertanyaan yang seharusnya tidak relevan, seperti “Mengapa berpakaian seperti itu?” atau “Mengapa keluar malam?”. Perspektif ini menciptakan rasa bersalah pada korban dan memberi celah bagi pelaku untuk terus beraksi tanpa konsekuensi.

Selain itu, hukum yang seharusnya melindungi korban sering kali tidak berpihak pada mereka.

             Proses hukum yang berbelit, kurangnya perlindungan bagi korban, serta minimnya edukasi tentang masalah ini menjadi hambatan dalam menegakkan keadilan. Akibatnya, banyak kasus yang tidak dilaporkan atau akhirnya menguap tanpa penyelesaian. Keadaan ini diperburuk oleh kurangnya sumber daya bagi aparat hukum dalam menangani kasus-kasus terkait serta bias gender yang sering kali menguntungkan pelaku.

Budaya patriarki yang masih kuat juga berkontribusi pada maraknya kasus ini. Perempuan, terutama, masih sering dianggap sebagai objek dan berada dalam posisi subordinat dibanding laki-laki. Hal ini melanggengkan dominasi dan pelecehan, baik di ranah publik maupun domestik. Sementara itu, korban laki-laki juga menghadapi stigma bahwa mereka harus “kuat” dan tidak boleh mengakui diri sebagai korban, yang semakin memperparah sikap diam terhadap permasalahan ini.

Perlawanan terhadap tindak kekerasan ini harus dimulai dari perubahan pola pikir. Kita harus berhenti menyalahkan korban dan mulai menempatkan tanggung jawab sepenuhnya pada pelaku. Kesadaran ini harus diperkuat dengan edukasi yang masif di berbagai lini, mulai dari keluarga, sekolah, hingga tempat kerja. Edukasi tentang persetujuan (consent) dan kesetaraan gender harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah untuk membangun generasi yang lebih sadar dan peduli terhadap isu ini.

Di samping itu sistem hukum harus diperbaiki agar lebih responsif terhadap korban. Undang-undang yang lebih tegas, perlindungan bagi korban, serta proses hukum yang tidak berbelit adalah hal mendesak yang harus diwujudkan. Perlu pula ada mekanisme dukungan psikologis yang mudah diakses oleh para penyintas. Negara harus menjamin adanya layanan darurat, tempat perlindungan, serta pendampingan hukum yang bebas biaya bagi korban. Di banyak negara, sistem peradilan berbasis gender telah diterapkan untuk memastikan keadilan bagi korban, dan Indonesia harus mengambil langkah serupa.

Dalam hal ini media dan tokoh publik memiliki peran penting dalam membentuk opini masyarakat. Dengan semakin banyaknya figur yang berbicara tentang pentingnya menghapus tindak pelecehan dan kekerasan, akan semakin banyak pula kesadaran yang terbangun. Kampanye daring maupun luring harus diperkuat untuk menciptakan tekanan sosial terhadap para pelaku dan sistem yang masih abai terhadap isu ini. Media harus lebih banyak memberitakan kasus-kasus terkait dengan perspektif yang berpihak pada korban dan tidak menyajikan narasi yang membenarkan perilaku pelaku.

Perusahaan dan institusi juga harus mengambil peran dalam menghapus pelecehan di lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bebas dari intimidasi dan kekerasan harus menjadi prioritas, dengan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk pelecehan. Program pelatihan bagi karyawan serta kanal pengaduan yang aman dan terpercaya harus dibangun untuk melindungi pekerja dari ancaman serupa.

Menghapus kejahatan seksual bukan sekadar wacana, tetapi perjuangan yang harus dilakukan secara kolektif. Kita tidak boleh lagi diam dan membiarkan korban bertarung sendirian. Saatnya bergerak, berbicara, dan melawan agar dunia menjadi tempat yang lebih aman bagi semua orang. Dari diam ke perlawanan, itulah jalan yang harus kita tempuh demi keadilan dan kemanusiaan.

Perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi langkah kecil yang diambil secara konsisten dapat menciptakan dampak besar. Setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki peran dalam menciptakan dunia yang bebas dari kekerasan dan pelecehan. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat kita, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih adil dan manusiawi.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

National Youth Leader: Mempersatukan Konten Kreator Muda Indonesia Melawan Perdagangan Orang

Published

on

Mitra Wacana laksanakan agenda National Youth Leader untuk konten kreator muda dari berbagai daerah di Indonesia dari Sumatera Utara (Medan), Kalimantan Barat (Pontianak), NTT (kupang), Maluku Utara (Ternate) dan berbagai provinsi lainya dari Jawa Barat-Jawa Timur. Kegiatan ini berupaya membekali pemimpin muda dengan pengetahuan dan keterampilan penting dalam memerangi perdagangan orang, memahami isu perdagangan orang, dan memanfaatkan platform digital. NYL dilaksanakan selama tiga hari dari 30 Januari hingga 1 Februari 2026 di Hotel Lamora Sagan.

Dalam kegiatan ini peserta dibekali materi-materi terkait isu perdagangan orang. Peserta di ajak mengenali kerangka kerja TPPO dan strategi pencegahan, perspektif gender dalam dukungan korban TPPO, kebijakan pemberantasan perdagangan orang di Indonesia, manajemen media sosial untuk advokasi serta keamanan digital untuk aktivis muda dan media sosial dalam melihat isu perdagangan orang di Indonesia saat ini.

National Youth Leader menghadirkan sejumlah pakar untuk menjadi narasumber. Sri Wiyanti Eddyono (Pengajar Fakultas Hukum UGM) berbicara tentang kebijakan pemberantasan perdagangan orang di Indonesia Dan  Afdillah Chudiel dari Greenpeace Indonesia berbagi tentang strategi kampanye efektif. Peserta juga mendapatkan materi keamanan digital dari Combine. Dari Mitra Wacana sebagai penyelenggara yang di dukung Misereor menghadirkan narasumber Wahyu Tanoto selaku Ketua Dewan Pengurus Mitra Wacana  yang  juga menjelaskan tentang gender dalam TPPO. NYL juga membekali peserta dengan materi-materi berkaitan dengan kampanye anti perdagangan online di media sosial. Kampanye anti perdagangan orang sangat penting di lakukan oleh orang muda. Wahyu Tanoto menyampaikan “Kami mengajak anak muda untuk menyuarakan kembali isu perdagangan orang. Banyak anak muda yang terjebak dalam situasi seperti itu tanpa mereka sadari”.

Di hari pertama peserta dipahamkan dengan subtansi isu perdagangan orang oleh Muazim selaku Project Manager PTPPO Mitra Wacana. Di akhir sesi peserta diajak untuk membuat kampanye media sosial untuk melawan perdagangan orang yang di dampingi oleh Robi Setiyawan selaku koordinator kegiatan. Video kampanye tersebut dipublikasikan melalui platform istagram sehingga dapat menjangkau publik pengguna media sosial. Dalam sesi kampanye efektif, Afdillah Chudiel menyampaikan bahwa kampanye bertujuan untuk menjadikan orang yang tidak tahu menjadi tahu, menjadikan orang yang sudah tahu menjadi peduli dan mendorong orang yang sudah memiliki kepedulian untuk melakukan aksi.

Wiji

Continue Reading
Advertisement NYL2026
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending