web analytics
Connect with us

Berita

Dari Diam ke Perlawanan: Saatnya Menghancurkan Kekerasan Seksual

Published

on

Sumber foto: Freepik

Oleh : T.H. Hari Sucahyo*

 

T.H. Hari Sucahyo,
alumnus Psikologi, peminat sosial humaniora

Kejahatan seksual bukan hanya melukai tubuh, tetapi juga merusak martabat dan kemanusiaan. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana budaya diam dan permisif terhadap tindakan ini masih mengakar di masyarakat. Korban sering kali dibungkam oleh stigma, dihakimi oleh lingkungan, bahkan diabaikan oleh sistem hukum. Saatnya kita beralih dari sikap diam menuju perlawanan yang nyata dan terorganisir.

Di banyak kasus, tindak kejahatan ini dibiarkan terjadi karena korban takut berbicara. Masyarakat kerap menyalahkan korban dengan pertanyaan yang seharusnya tidak relevan, seperti “Mengapa berpakaian seperti itu?” atau “Mengapa keluar malam?”. Perspektif ini menciptakan rasa bersalah pada korban dan memberi celah bagi pelaku untuk terus beraksi tanpa konsekuensi.

Selain itu, hukum yang seharusnya melindungi korban sering kali tidak berpihak pada mereka.

             Proses hukum yang berbelit, kurangnya perlindungan bagi korban, serta minimnya edukasi tentang masalah ini menjadi hambatan dalam menegakkan keadilan. Akibatnya, banyak kasus yang tidak dilaporkan atau akhirnya menguap tanpa penyelesaian. Keadaan ini diperburuk oleh kurangnya sumber daya bagi aparat hukum dalam menangani kasus-kasus terkait serta bias gender yang sering kali menguntungkan pelaku.

Budaya patriarki yang masih kuat juga berkontribusi pada maraknya kasus ini. Perempuan, terutama, masih sering dianggap sebagai objek dan berada dalam posisi subordinat dibanding laki-laki. Hal ini melanggengkan dominasi dan pelecehan, baik di ranah publik maupun domestik. Sementara itu, korban laki-laki juga menghadapi stigma bahwa mereka harus “kuat” dan tidak boleh mengakui diri sebagai korban, yang semakin memperparah sikap diam terhadap permasalahan ini.

Perlawanan terhadap tindak kekerasan ini harus dimulai dari perubahan pola pikir. Kita harus berhenti menyalahkan korban dan mulai menempatkan tanggung jawab sepenuhnya pada pelaku. Kesadaran ini harus diperkuat dengan edukasi yang masif di berbagai lini, mulai dari keluarga, sekolah, hingga tempat kerja. Edukasi tentang persetujuan (consent) dan kesetaraan gender harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah untuk membangun generasi yang lebih sadar dan peduli terhadap isu ini.

Di samping itu sistem hukum harus diperbaiki agar lebih responsif terhadap korban. Undang-undang yang lebih tegas, perlindungan bagi korban, serta proses hukum yang tidak berbelit adalah hal mendesak yang harus diwujudkan. Perlu pula ada mekanisme dukungan psikologis yang mudah diakses oleh para penyintas. Negara harus menjamin adanya layanan darurat, tempat perlindungan, serta pendampingan hukum yang bebas biaya bagi korban. Di banyak negara, sistem peradilan berbasis gender telah diterapkan untuk memastikan keadilan bagi korban, dan Indonesia harus mengambil langkah serupa.

Dalam hal ini media dan tokoh publik memiliki peran penting dalam membentuk opini masyarakat. Dengan semakin banyaknya figur yang berbicara tentang pentingnya menghapus tindak pelecehan dan kekerasan, akan semakin banyak pula kesadaran yang terbangun. Kampanye daring maupun luring harus diperkuat untuk menciptakan tekanan sosial terhadap para pelaku dan sistem yang masih abai terhadap isu ini. Media harus lebih banyak memberitakan kasus-kasus terkait dengan perspektif yang berpihak pada korban dan tidak menyajikan narasi yang membenarkan perilaku pelaku.

Perusahaan dan institusi juga harus mengambil peran dalam menghapus pelecehan di lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bebas dari intimidasi dan kekerasan harus menjadi prioritas, dengan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk pelecehan. Program pelatihan bagi karyawan serta kanal pengaduan yang aman dan terpercaya harus dibangun untuk melindungi pekerja dari ancaman serupa.

Menghapus kejahatan seksual bukan sekadar wacana, tetapi perjuangan yang harus dilakukan secara kolektif. Kita tidak boleh lagi diam dan membiarkan korban bertarung sendirian. Saatnya bergerak, berbicara, dan melawan agar dunia menjadi tempat yang lebih aman bagi semua orang. Dari diam ke perlawanan, itulah jalan yang harus kita tempuh demi keadilan dan kemanusiaan.

Perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam, tetapi langkah kecil yang diambil secara konsisten dapat menciptakan dampak besar. Setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki peran dalam menciptakan dunia yang bebas dari kekerasan dan pelecehan. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat kita, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih adil dan manusiawi.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

BPBD Kabupaten Morowali Utara Komitmen dalam Tingkatkan Literasi Kebencanaan

Published

on

Faisal Tahadju, ST., MSi
Analis Bencana
Penata Tkt. I. (III/d)
NIP. 198504052008011011
BPBD Kabupaten Morowali Utara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan generasi muda dengan turut ambil bagian dalam kegiatan Diklat Dasar Search and Rescue (SAR) se-Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Morowali Utara.

 
Kegiatan yang dilaksanakan pada 25–28 Juni 2025 ini berlangsung di SMKS Lemboraya, Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, dan secara resmi dibuka oleh Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS
BPBD Morowali Utara Edukasi Pramuka Soal Simulasi dan Evakuasi Bencana dalam Diklat SAR
BPBD Morowali Utara Edukasi Pramuka Soal Simulasi dan Evakuasi Bencana dalam Diklat SAR
BPBD Morowali Utara, Faisal Tahadju, ST., M.Si., selaku Analis Bencana, saat memberikan materi penting terkait penanggulangan dan simulasi bencana, pada Rabu, (26/6/2025). (doc. BPBD Morowali Utara)
BPBD Morowali Utara, Faisal Tahadju, ST., M.Si., selaku Analis Bencana, saat memberikan materi penting terkait penanggulangan dan simulasi bencana, pada Rabu, (26/6/2025). (doc. BPBD Morowali Utara)
Morowali Utara, Krajan.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan generasi muda dengan turut ambil bagian dalam kegiatan Diklat Dasar Search and Rescue (SAR) se-Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Morowali Utara.
 
Kegiatan yang dilaksanakan pada 25–28 Juni 2025 ini berlangsung di SMKS Lemboraya, Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, dan secara resmi dibuka oleh Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS.
Dalam sambutannya, Bupati Delis menegaskan bahwa gerakan Pramuka memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan kesiapsiagaan generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana.
 
“Pramuka menjadi solusi tepat untuk menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kedisiplinan, dan kemandirian kepada generasi muda. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara akan terus menjadi mitra aktif dalam membina dan mendukung gerakan Pramuka,” tegas Bupati pada (25/6/2025).
 
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, BPBD Morowali Utara, melalui Faisal Tahadju, ST., M.Si., selaku Analis Bencana, hadir untuk memberikan materi penting terkait penanggulangan dan simulasi bencana, pada Rabu, (26/6/2025).
Dalam sesi tersebut, Faisal menyampaikan pengetahuan menyeluruh kepada para peserta Pramuka mengenai siklus bencana, yang terdiri dari tiga tahapan utama: pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.
 
“Pemahaman terhadap siklus ini sangat penting agar setiap individu bisa mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Pengetahuan inilah yang akan menyelamatkan banyak nyawa,” ujar Faisal dalam penyampaiannya.
 
Selain teori, peserta juga mendapat pembekalan tentang mitigasi bencana, baik struktural maupun non-struktural. Mitigasi struktural mencakup langkah-langkah teknis seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, sementara mitigasi non-struktural lebih kepada edukasi, pelatihan, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Puncak kegiatan BPBD berlangsung dalam bentuk simulasi evakuasi bencana gempa bumi. Dalam simulasi ini, para peserta dilatih bagaimana melakukan proses evakuasi korban dari lokasi bencana ke tempat aman, sesuai dengan protokol dan kondisi riil di lapangan. Proses evakuasi diperagakan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi korban dan ketersediaan sarana transportasi.
Faisal menjelaskan bahwa pelatihan seperti ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis para Pramuka, tetapi juga membentuk pola pikir tanggap, sigap, dan terorganisir saat bencana terjadi.
 
“Kami ingin membentuk pribadi-pribadi muda yang tidak hanya tangguh secara mental, tetapi juga siap secara fisik dan pengetahuan saat berada di tengah situasi darurat,” tambahnya.
 
Kegiatan ini mendapat respons positif dari peserta dan panitia. Para anggota Pramuka merasa lebih siap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, serta memahami pentingnya peran mereka sebagai relawan muda di komunitas masing-masing.
Partisipasi BPBD Morowali Utara dalam Diklat Dasar SAR ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah dan organisasi kepemudaan seperti Pramuka. Sinergi semacam ini diharapkan terus berlanjut untuk menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, sadar risiko, dan mampu bertindak cepat dalam situasi bencana.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending