Kulon Progo — Upaya penguatan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang responsif gender dan ramah anak terus didorong oleh Mitra Wacana di Kabupaten Kulon Progo. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Workshop Penyusunan Peraturan Kalurahan (PERKAL) sebagai bagian dari implementasi Program Kalurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA).
Kegiatan workshop ini dilaksanakan secara berjenjang di tiga Kapanewon, yakni Kapanewon Sentolo pada Senin, 8 Desember 2025, Kapanewon Kokap pada Selasa, 9 Desember 2025, dan Kapanewon Galur pada Rabu, 10 Desember 2025. Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam menyusun regulasi lokal yang berpihak pada pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak.
Di Kapanewon Sentolo, workshop dihadiri oleh Kalurahan Sentolo, Kalurahan Salamrejo, dan Kalurahan Demangrejo. Di Kapanewon Kokap, diikuti oleh Kalurahan Kalirejo, Kalurahan Hargorejo, dan Kalurahan Hargotirto. Sedangkan untuk Kapanewon galur, meliputi Kalurahan Banaran, Kalurahan Nomporejo, dan Kalurahan Tirtorahayu. Kegiatan ditujukan agar menjadi ruang pembelajaran strategis bagi aparatur Kalurahan serta unsur masyarakat untuk memahami kerangka hukum dan substansi penting dalam penyusunan PERKAL.
Materi utama disampaikan oleh Muazim, Fasilitator Daerah Program KRPPA Mitra Wacana Kabupaten Kulon Progo. Dalam pemaparannya, Muazim menekankan pentingnya keberadaan PERKAL sebagai instrumen hukum di tingkat Kalurahan yang mampu menjamin keberlanjutan program, keadilan pengalokasian anggaran, serta mekanisme pengawasan terhadap isu perempuan dan anak.
Muazim juga menyampaikan bahwa secara nilai dan praktik, komitmen Kalurahan terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak sebenarnya telah tumbuh. Bahkan, sejumlah Kalurahan telah mengalokasikan lebih dari 30 persen anggaran untuk program perempuan dan anak. Namun demikian, penguatan melalui regulasi lokal tetap menjadi kebutuhan mendesak agar seluruh upaya tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, kuat, dan berkelanjutan.
Workshop ini melibatkan berbagai unsur, tidak hanya dari Pemerintah Kalurahan, tetapi juga tokoh masyarakat, tokoh perempuan, Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A), serta Media Desa. Tercatat 80 peserta hadir dan aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
Pelibatan lintas unsur ini dinilai penting untuk memastikan bahwa penyusunan PERKAL benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat serta mencerminkan aspirasi seluruh kelompok, khususnya perempuan dan anak. Hasil dari workshop ini diharapkan menjadi langkah awal bagi masing-masing Kalurahan untuk membentuk tim penyusun PERKAL dan melanjutkannya melalui proses konsultasi publik di tingkat Kalurahan.
Melalui rangkaian workshop di tiga Kapanewon tersebut, Mitra Wacana berharap semakin banyak Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki regulasi lokal yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kalurahan yang inklusif, adil gender, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Oleh Alfi Ramadhani Divisi Pendidikan dan Pengorganisasian Mitra Wacana
