web analytics
Connect with us

Publikasi

Keberangkatan PMI tidak Prosedural Berbuah Ancaman

Published

on

Waktu dibaca: 11 menit

Yngvie Ahsanu Nadiyya

 Bagian 4 Buku Menyuarakan Kesunyian

Saya tidak pernah digaji sesuai dengan kontrak, saya juga gak dibolehin ngirim uang buat keluarga di rumah, pas pulang juga gak dikasih bekal apa-apa, saya sengaja dipulangin mbak, dibikin sakit saya itu sama mereka, padahal saya malu gak bawa apa-apa buat keluarga”. (WR)

Pernyataan WR membuyarkan lamunan saya pada suatu petang saat pertemuan rutin  organisasi P3A PESISIR (Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak Perempuan Sehat Beriman) Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Waktu itu saya mendapat giliran menyampaikan materi kejahatan dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Setelah sesi belajar selesai, saya beristirahat sebentar lalu berpindah tempat duduk untuk mendekat dengan ibu-ibu yang hadir. Di atas tikar anyaman bambu berwarna kuning telah tersedia berbagai kudapan khas desa, seperti; jadah, tempe, klepon, bakso goreng, arem-arem dan timus. Hidangan tersebut kebanyakan merupakan hasil kreasi ibu-ibu  anggota  organisasi yang dijadikan unit usaha kelompok sebagai penunjang program kerja organisasi.

Tatkala pikiran saya mengembara, tiba-tiba seorang anggota P3A PESISIR datang menghampiri. Dia terlihat cantik dengan balutan kerudung ungu muda. Atasan batik yang senada, serta celana panjang hitam yang menyempurnakan penampilannya. Saya mengenalnya dengan nama WR. Tanpa basa-basi, WR melontarkan sebuah pertanyaan tak lama setelah berada tepat di samping saya.

“Mbak, ternyata dahulu waktu aku berangkat kerja ke luar negeri aku sebenarnya kena perdagangan orang ya mbak?” Tanya WR.

“Bagaimana bu?” Saya menjawab sembari mencoba menanggapinya dengan perasaan yang tidak menentu.

WR lalu menceritakan pengalamannya ketika berangkat ke Taiwan sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia). Nahasnya, bukan kesejahteraan yang peroleh, justru mendapati dirinya telah ditipu habis-habisan oleh agen yang menaunginya. Sungguh sayang, pada saat itu cerita terputus karena waktu pertemuan rutin harus segera berakhir. Namun, sebelum berpamitan kami sempat membuat janji untuk melanjutkan diskusi  di hari lain.

Saya adalah seorang  CO  (Community  Organizer) di perkumpulan Mitra Wacana. Beralamat di Gedongan Baru, Banguntapan, Bantul. Bergabung semenjak bulan November 2018 hingga sekarang. Saya ditugaskan mendampingi   masyarakat,   khususnya   remaja   desa di Kecamatan Galur, Kulon Progo untuk program Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Tugas ini  menjadi  gerbang  utama  yang  membawa saya masuk ke dalam kisah-kisah  pilu  yang  dialami oleh mantan pekerja migran di Kecamatan Galur. WR merupakan satu diantaranya.

Selama mengorganisir remaja desa, saya telah berhasil mengumpulkan sejumlah muda-mudi yang bersedia bergabung sebagai tim media desa. Tujuannya untuk mengampanyekan pencegahan perdagangan orang di desanya masing-masing.

Dari beberapa pilihan  media  kampanye,  media desa Banaran memilih film pendek sebagai alat untuk mengangkat kasus perdagangan orang yang menimpa beberapa anggota P3A PESISIR. Sebagian besar dari anggota P3A merupakan mantan pekerja migran. Kisah WR akan menjadi karya pertama tim media Desa Banaran untuk turut serta mengampanyekan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Demi mendapat cerita yang lengkap, saya bersama tim media desa Banaran yang berjumlah 3 orang mengunjungi kediaman WR. Ketika kami sampai di rumahnya, WR tampak bersemangat menyambut kedatangan kami. Tergambar dari senyuman yang sering dia pamerkan. Kami disuguhi teh dan bakwan jagung yang masih hangat. Dimulai dengan obrolan pembuka, saling bertanya kabar dan aktivitasnya, percakapan antara kami dan WR lambat laun berkembang. Kami mulai mengenal sosoknya secara dekat.

WR merupakan seorang ibu dari seorang anak. Bekerja sebagai buruh serabutan di desanya sepulang dari luar negeri menjadi pekerja migran. Disela-sela kesibukannya bekerja dan mengurus  rumah  tangga, WR masih menyempatkan diri untuk bergabung menjadi anggota organisasi P3A PESISIR.

Selama menjadi anggota P3A, WR banyak men- dapatkan informasi hak-hak pekerja migran. Setelah sekian lama bergabung, WR akhirnya menyadari tentang berbagai tindakan sewenang-wenang yang pernah dialaminya saat bekerja di Taiwan pada 2010 silam. Sambil menyeruput teh dan menikmati bakwan jagung yang lezat, saya memberanikan diri untuk mendiskusikan lebih rinci tentang pengalamannya saat bekerja di luar negeri.

Disebabkan oleh himpitan ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang kerap menimpanya. WR mencari tahu informasi lowongan pekerjaan yang mungkin dapat menjadi kesempatan agar bisa keluar dari situasi sulit yang telah lama membebani hidupnya.

Pada mulanya, WR mendapat informasi dari kerabatnya tentang perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang berada di Jakarta. Saat mendaftar, WR sudah merasa janggal terhadap perusahaan tersebut yang justru memberikan saran pada WR agar membuat paspor wisata atau kunjungan. Padahal WR telah mengetahui bahwa salah satu syarat menjadi pekerja migran adalah memiliki paspor kerja. Saat itu, WR mengurungkan niatnya pergi ke luar negeri.

Namun, agar secepatnya bisa keluar dari kesulitan hidup, WR berusaha mendapatkan agen penyalur tenaga kerja ke luar negeri karena merasa putus asa dengan kondisinya di desa. Tak lama setelah mencari, akhirnya WR mendapatkan informasi perusahaan penyalur tenaga kerja di Yogyakarta. Berbeda dari perusahaan sebelumnya, proses pendaftaran kali ini terbilang cukup lancar, WR tidak diminta biaya apa pun untuk mengurus keberangkatannya, semua ditanggung oleh perusahaan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

“Kata petugasnya, gak usah bayar apa-apa mbak, tetapi nanti gaji saya dipotong setiap bulan. Ya karena itu saya jadi mau, karena gak usah ngurus surat-surat, soalnya saya gak paham” ungkap WR kepada kami.

WR mengikuti prosedur yang diberikan oleh perusahaan sebelum terbang ke luar negeri, dengan mengikuti pelatihan bahasa. Pada tahun 2010 WR diberangkatkan ke Surabaya. Namun, sesampainya di Surabaya WR dikejutkan dengan kondisi dan situasi tempat tinggal sementara yang sama sekali berbeda sebagaimana yang dijanjikan oleh perusahaan. WR ditampung di sebuah rumah, bersama  dengan  calon PMI lainnya dari perusahaan yang berbeda. Bagi WR, perusahaan sebelumnya tampak cuci tangan dengan mengoper dirinya kepada perusahaan lain di Surabaya.

Akibat ketidakpastian, akhirnya WR resmi berangkat ke Taiwan pada 2010. WR meninggalkan Indonesia penuh dengan kesedihan. WR bercerai dengan suami, dan terpaksa berpisah dengan anaknya yang  masih kecil. Keinginan untuk meningkatkan ekonomi keluarga ternyata tidak semulus harapannya. Di Taiwan, WR tidak langsung dapat bekerja dengan tenang. Sialnya, malah ditampung di sebuah tempat yang lebih mirip penjara dengan sekat besi yang tampak mengerikan. Menurut WR tempat itu digunakan untuk tes kesiapan kerja, sebagaimana penuturan seorang pegawai yang ditugaskan oleh perusahaan. Sayangnya, dalam proses tes, WR diperlakukan tidak manusiawi (WR tidak bersedia menceritakan lebih rinci). Menurut WR, fasilitas kesehatan yang disediakan juga tidak memenuhi standar layak.

Dokumen resmi seperti seperti pasport dan dokumen pelengkap lainnya diminta agen secara paksa. WR juga tidak sempat mencatat hal-hal penting yang ada di dalam surat-surat miliknya. Tidak lama setelah tinggal di penampungan, akhirnya WR mendapat pekerjaan sebagai pengasuh anak. Dalam surat kontrak kerja tertulis bahwa WR hanya akan mengurus satu orang anak. Namun pada kenyataannya WR mengurus 3 orang.

Selama bekerja sebagai pengasuh anak, WR tidak pernah menerima gaji seperti yang sudah dijanjikan oleh agen. Bahkan mengirim uang kepada keluarga saja tidak diperbolehkan oleh agen.

“Kata agennya, gak usah ngirim-ngirim keluarga, nanti malah berkurang gajinya dan kamu gak bawa uang pas pulang ke Indonesia.” WR menjelaskan.

Setelah hampir enam bulan WR bekerja, tiba-tiba dia dijemput oleh agen dan dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebut WR hanya bisa menangis dan merasa depresi hampir selama tiga minggu. Terdengar kabar bahwa WR akan dipulangkan, dan syarat agar bisa dipulangkan ke Indonesia dengan sengaja membuat dirinya sakit. Maka agen yang menaunginya membawa WR kerumah sakit. Benar saja, setelah pulang dari rumah sakit dia merasa kakinya nyeri dan membengkak. Akhirnya dia dipaksa pulang tanpa membawa apa-apa dari Taiwan. Gajinya ditahan, kondisi fisiknya juga memburuk.

Dari kisah WR, kita semua memahami bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat menimpa siapapun dan dimanapun. Menurut hemat saya, penting untuk mengetahui apa saja indikasi tindak pidana perdagangan orang yang selanjutnya akan diuraikan pada bagian lain dalam tulisan ini.

Pengalaman WR sebagai mantan pekerja migran di Taiwan pada 2010, telah diangkat menjadi film pendek yang diproduksi oleh media desa Banaran. Kita semua dapat menyaksikan di cahnnel youtube milik Media Karsa.

Menyoal TPPO

“Saya tidak pernah digaji sesuai dengan kontrak, saya juga gak dibolehin ngirim uang buat keluarga di rumah, pas pulang juga gak dikasih bekal apa-apa, saya sengaja dipulangin mbak, dibikin sakit saya itu sama mereka, padahal saya malu gak bawa apa-apa buat keluarga.” kata WR sambil matanya berkaca-kaca.

Sepenggal kalimat yang diucapkan oleh WR dapat menggambarkan bahwa ada yang tidak beres dari proses pelindungan beliau ke Taiwan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dapat dikatakan Jika WR terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia. Jurnal perempuan menyebutkan, bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan. Bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan dan anak  merupakan  kelompok  yang paling banyak menjadi korban. Terdapat beberapa bentuk dari tindak pidana perdagangan orang, yaitu: eksploitasi  seksual;  kerja  paksa;  pelayanan   paksa; dan praktik perbudakan. Tindak pidana perdagangan orang juga memiliki beberapa unsur, yakni: perekrutan; pengangkutan; pemindahan; dan penampungan dengan ancaman kekerasan, pemalsuan; penipuan; penyalahgunaan kekuasaan kepada orang yang berada dalam posisi rentan.

Kisah dan pengalaman WR, mengindikasikan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. WR telah melewati elemen perekrutan, pengangkutan, pemindahan dan penampungan. Tidak hanya itu, WR juga mengalami eksploitasi dalam bekerja karena tidak mendapatkan upah yang telah dijanjikan oleh agen. Mirisnya, tindak pidana perdagangan orang dalam kasus  WR  bukan   hanya   karena   ulah   perorangan saja namun telah melibatkan korporasi dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya demi memanfaatkan kondisi rentan calon pekerja migran.

Merujuk pada undang-undang No. 21 tahun 2007 Tentang PTPPO, WR merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. WR telah mengalami kerugian secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi. Kasus tindak pidana perdagangan orang masih kerap terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: akses pengetahuan yang belum merata, penyalahgunaan kekuasaan dari pihak perusahaan perihal transparansi kontrak kerja, gaji yang diterima, dan karakteristik tempat kerja, serta belum banyak calon PMI yang mengetahui mekanisme keberangkatan prosedural meskipun telah ditetapkan oleh Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi. Atau karena peraturan tersebut belum ramah bagi PMI. Lantas apa yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang?

PMI prosedural, sebuah langkah antisipatif

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, PMI dibagi menjadi 3 jenis: Pertama, PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hokum. Kedua, PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga. Ketiga, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Setelah kita mengetahui siapa yang dapat dikatakan sebagai PMI, pertanyaannya adalah mengapa keberangkatan PMI prosedural diutamakan?

UU No. 18 tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi: “seluruh PMI berhak mendapat pelindungan hukum, ekonomi dan sosial dengan asas keterpaduan, persamaan hak, pengakuan atas martabat dan HAM, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, nondiskriminasi, anti perdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan”.

Pelindungan PMI menjadi kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) dan pemerintah desa. Lebih jelasnya pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola penempatan dan pelindungan PMI, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam izin dan rekruitmen calon PMI serta mempersiapkan keterampilan PMI.

Sedangkan pemerintah desa berfungsi sebagai pendeteksi dini proses penempatan dan pelindungan calon  PMI.  Cakupan  pelindungan  PMI  mulai  dari calon PMI yang sudah terdaftar di instansi pemerintah kabupaten atau kota, pekerja migran yang akan/sedang/ telah bekerja di luar negeri, keluarga pekerja migran baik yang berada di Indonesia maupun luar negeri.

Tabel tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab
Pusat Provinsi Kabupaten/ Kota Desa
Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak PMI Memberikan perlindungan PMI sebelum dan setelah bekerja. Memberikan perlindungan PMI sebelum dan setelah bekerja Melakukan pemberdayaan kepada calon PMI, PMI dan keluarganya
Mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyeleng- garaan penempatan PMI Menerbitkan ijin kantor cabang perusahaan PMI dan melaporkan hasil evaluasi- nya secara berjenjang Melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan penempatan PMI kepada Pemprov. Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon PMI
Membentuk dan mengembang- kan sistem informasi terpadu Mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelengga- raan penem- patan PMI Menyosialisasi- kan informasi dan perminta- an PMI kepada masyarakat, membuat basis data PMI. Menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi
Melakukan koordinasi kerja sama antar instansi dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus PMI Dapat membentuk layanan terpadu satu atap

penemapatan dan perlindungan PMI.

Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan PMI Melakukan verifikasi data dan pencatatan calon PMI

 

Mengurus kepulangan PMI Menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat pemberang- katan dan pemulangan PMI Mengurus kepulangan PMI Melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI
Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI Menyeleng- garakan pendidikan dan pelatihan kerja Menyelenggara- kan pendidikan dan pelatihan kerja serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendi- dikan dan pela- tihan kerja di kabupaten/kota  
    Melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya  

Upaya pelindungan PMI juga didukung oleh pembentukan badan non-departemen bernama BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) yang memiliki tugas untuk melakukan penempatan  atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna PMI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

Tidak hanya hanya itu, BP2MI wajib memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen; Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); penyelesaian masalah; sumber-sumber pembiayaan; pemberangkatan sampai pemulangan; peningkatan kualitas calon PMI; informasi; kualitas pelaksana penempatan TKI; dan peningkatan kesejahteraan PMI dan keluarganya.

Menurut laman https://www.bp2mi.go.id/, kementrian tenaga kerja dan transmigrasi telah mengatur tata cara keberangkatan prosedural calon PMI yang bersinergi dengan BP2MI dan beberapa lembaga terkait seperti KBRI, DISNAKER, P3MI, Kemenlu, Dirjen Imigrasi, Kemendagri, dan Kemenko Polhukam.

Tata cara penempatan PMI juga disesuaikan dengan tujuannya   masing-masing.   Misalnya    penempatan PMI private to private, penempatan PMI untuk kepentingan perusahaan sendiri, penempatan PMI untuk perseorangan, penempatan PMI visa Specified Skilled Worker (SSW) dan penempatan PMI Spesial Placement Program to Taiwan (SP2T).

Keberangkatan prosedural PMI, perlu melengkapi persyaratan dokumen, yaitu: (1) surat keterangan status perkawinan (bagi yang sudah menikah melampirkan fotokopi buku nikah), (2) surat keterangan izin suami atau istri, (3) surat keterangan izin orang tua, (4) surat keterangan izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat, (5) surat kompetensi kerja, (6) surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan psikologi, (7) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, (8) visa kerja, (9) perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan (10) perjanjian kerja.

Berdasarkan beberapa pengalaman mantan PMI yang telah saya jumpai di Kabupaten Kulon Progo, kebanyakan dari mereka berangkat menggunakan jasa perusahaan swasta yang telah bekerja sama dengan perusahan pemberi kerja di luar negeri. Jika merujuk pada istilah yang dikeluarkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi hal tersebut termasuk kategori penempatan PMI private to private.

Secara prosedural penempatan ini memiliki skema sebagai berikut: Keberangkatan prosedural yang telah diatur merupakan langkah antisipatif mencegah tindak pidana perdagangan orang, kekerasan yang dilakukan oleh majikan, penipuan dan masalah hukum lainnya yang dapat mengakibatkan banyak kerugian pekerja migran.

Informasi mengenai hal tersebut sudah mulai disosialisasikan dari tingkat provinsi hingga desa. Namun, menurut hemat saya  perlu  ada  harmonisasi UU No. 18 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI di Luar Negeri dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama tentang pembagian urusan di bidang ketenagakerjaan termasuk urusan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Sehingga, tidak ada lagi penyelewengan yang dilakukan oleh perusahaan swasta  penyalur tenaga kerja yang memanfaatkan kerentanan calon pekerja migran. Seluruh calon pekerja migran berhak mendapatkan akses pengetahuan tentang keberangkatan prosedural sebagai upaya pelindungan dari tindakan pelanggaran HAM tanpa memandang latar belakang, keluarga, ras, agama, status sosial dan lain sebagainya.

Menurut hemat penulis, pelindungan PMI menjadi tanggung jawab bersama untuk menuntaskan persoalan- persoalan yang selama ini banyak menimpa pekerja migran. Sudah semestinya semua sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah menaruh perhatian yang lebih terhadap pelindungan pekerja migran.

Dalam hal pelindungan pekerja migran di desa, tidak bisa hanya menaruh perhatian pada agen “bodong” yang menjadi ancaman bagi calon pekerja migran. Namun perlu menengok kinerja pemerintah  desa.  Merujuk pada kasus yang menimpa WR, pemerintah desa semestinya menjadi organ penting sebagai pendeteksi dini keberangkatan calon pekerja migran. Setidaknya, pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengontrol regulasi atas keberangkatan dan kepulangan warganya yang menjadi pekerja migran. Hal inilah yang didorong oleh Mitra Wacana supaya memasukkan peraturan atau mekanisme keberangkatan atau penempatan pekerja migran mulai dari di tingkat desa hingga nasional.

Penyebaran informasi mengenai tata cara keberangkatan prosedural harus disebarluaskan secara masif dan intensif. Tidak hanya kepada masyarakat, tetapi sektor pemerintahan dari tingkat desa hingga nasional. Selain itu, mekanisme keberangkatan prosedural harus bisa memberikan kemudahan untuk keberangkatan calon pekerja migran.

Perjuangan dan kontribusi P3A

Kisah WR bukan hanya  satu-satunya  kasus dijumpai oleh Mitra Wacana. Wilayah dampingan lain di kecamatan Sentolo, dan Kokap juga terdapat kisah pilu dari ibu-ibu anggota P3A mantan pekerja migran. Kasus yang menimpa para pekerja migran semestinya menjadi “tamparan” keras bagi pemerintah yang belum maksimal dalam melakukan pelindungan pada warga negara. Oleh sebab itu Mitra Wacana hadir untuk “menambal” kekosongan kinerja pemerintah yang diawali dari pembentukan organisasi akar rumput di desa-desa.

Semenjak 2014 hingga sekarang, Mitra Wacana fokus dan konsisten berpartispasi aktif dalam advokasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Meskipun baru bergabung empat tahun setelahnya, namun saya telah banyak mendengar dan membaca kisah perjuangan yang dilakukan oleh Mitra Wacana bersama P3A.

Langkah awal perjuangan Mitra Wacana adalah melakukan pengorganisasian masyarakat. Tiga kecamatan dipilih berdasarkan letak geografis yaitu; wilayah perbukitan; pesisir dan kota. Wilayah perbukitan yang dipilih adalah Kecamatan Kokap, di wilayah pesisir ada Kecamatan Galur dan di wilayah kota ada Kecamatan Sentolo. Pengorganisasian ini awalnya menyasar pada perempuan mantan pekerja migran. Melalui assessment, Mitra Wacana memperoleh data perempuan mantan pekerja migran diundang dalam temuan. Dalam pertemuan pertama yang dilaksanakan di balai desa, mereka yang hadir diajak berdiskusi tentang rencana pencegahan tindak pidana perdagangan orang di desa.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya terbentuklah organisasi P3A (Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak) dengan nama yang berbeda-beda di setiap desa (P3A Srikandi, P3A PESISIR, P3A Selaras, P3A Rengganis).

Saat ini, anggota organisasi P3A tidak hanya terdiri dari mantan pekerja migran saja, namun juga ibu-ibu warga desa setempat. Tujuan utama organisasi P3A adalah menjadi tempat belajar bersama, menampung aspirasi, menjadi organisasi perempuan yang memiliki perspektif gender, mencegah kekerasan terhadap perempuan, aktif terlibat dalam proses pembangunan desa, serta turut serta dalam mengampanyekan isu pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Kegiatan organisasi P3A meliputi sosialisasi pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diseminasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), pendataan pekerja migran di masing- masing padukuhan, serta terlibat dalam musyawarah desa mewakili kelompok perempuan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk perjuangan perempuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, supaya tidak ada lagi perempuan yang mengalami diskriminasi, baik di Indonesia maupun yang berada di luar negeri.

WR merupakan salah satu diantara anggota P3A yang baru menyadari jika dirinya menjadi  korban tindak pidana perdagangan orang. Kesadaran tersebut muncul karena keputusannya terlibat aktif di organisasi.

Organisasi P3A juga telah terbukti mampu meningkatkan kesadaran anggotanya terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan, ketimpangan gender, diskrimasi sosial, dan persoalan lain yang belum mereka ketahui sebelumnya.

Terbentuknya organisasi P3A merupakan wujud demokrasi yang di dalamnya terdapat kaidah peng- hargaan hak-hak minoritas, yakni perempuan dan anak. Perwujudan dari pelaksanaan demokrasi juga wajib menjamin pemenuhan hak pelindungan HAM bagi warga negara.

Meskipun pada praktiknya P3A telah menjangkau pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, namun peran dan kiprahnya dalam mewujudkan negara yang demokratis serta memperjuangan pelindungan HAM tidak boleh diabaikan.

Sebagai penutup seluruh rangkaian tulisan, saya ingin menyampaikan pernyataan ketua BP2MI Benny Rhamdani, “PMI bisa menggunakan penghasilan dari bekerja dengan sebaik mungkin dan ditabung, sehingga bisa pergi menjadi migran, pulang menjadi juragan.” https://www.bp2mi.go.id/profil-kepala

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Publikasi

Oase itu Bernama Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A)

Published

on

Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A)
Waktu dibaca: 9 menit
Alfi Ramadhani

Alfi Ramadhani

Bagian 6 Buku Menyuarakan Kesunyian

Siang itu Bu Sekti Rochani berdiri tegak di depan khalayak, senyumnya merekah, puas, melihat pengorbanannya berbuah menjadi pelajaran berharga. Ia menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan dan pengalamannya selama di luar negeri. Cerita itu kini tidak hanya mengendap dan menjadi bom waktu bagi dirinya. Ia sudah bisa berdamai dengan masa lalunya dan berharap bahwa tak ada lagi yang mengalami hal serupa.

Bu Sekti memang telah bangkit dari trauma kekerasan yang pernah dialaminya ketika menjadi pekerja migran di Arab Saudi. Namun Bu Sekti bukan satu-satunya penyintas, ada banyak Bu Sekti yang lain, dengan cerita berbeda. Ada  Bu  Jumini  yang  hampir dua tahun bekerja di Malaysia,  tidak  mendapatkan upah yang sesuai petrjanjian dan tak pernah mendapat insentif tambahan saat lembur. Lain lagi dengan cerita Bu Ponirah yang bekerja di Arab Saudi, ia tak sengaja melihat paspor miliknya terjatuh dari lemari majikannya. Setelah ia lihat dan membacanya, ia menemukan bahwa alamatnya telah dipalsukan, yang seharusnya dari Desa Demangrejo, Kulon Progo, menjadi sebuah alamat di Kota Tasikmalaya.

Ada juga cerita Bu Anis, yang bekerja di Malaysia. Ia seharusnya ditempatkan di rumah makan, namun nyatanya ia juga disuruh menjalankan bisnis sampingan majikannya, untuk menjadi kurir. Baru diketahui beberapa bulan setelahnya, ternyata ia menjadi kurir barang ilegal, berupa sabu. Meski telah mengetahuinya, Bu Anis tetap menjalankan pekerjaan tersebut karena desakan ekonomi.

Selanjutnya ada Bu Kariyem, yang bekerja di Saudi Arabia. Di sana Bu Kariyem dijual oleh majikannya ke pihak lain. Gajinya pun dipotong. Meski begitu, namun anehnya Bu Kariyem tetap merasa senang, sebab nominal yang diberikan oleh majikan relatif cukup besar baginya. Bukan hanya cerita Bu Sekti, Bu Jumini, Bu Ponirah, Bu Anis, atau Bu Kariyem, namun banyak lagi pengalaman yang luar biasa mengejutkan dalam perjuangan mencari nafkah bagi keluarga, sekaligus penyumbang devisa bagi negara.

Mitra Wacana memiliki program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo. Perempuan- perempuan dengan cerita serupa, berkumpul dalam organisasi bernama Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) yang didampingi oleh Community Organizer (yang selanjutnya akan disebut CO) sejak tahun 2013.

Pada awalnya, pelaksana program yang ditugaskan mencari informasi dan data dari dinas terkait tidak menemukan satu nama pun yang menerangkan bahwa di Kulon Progo terdapat korban perdagangan orang. Ketidaktersediaan data ini mengharuskan pelaksana program bekerjasama dengan pemerintah, mendata warga yang pernah pergi keluar negeri, baik yang secara legal maupun illegal. Terdapat 3 Kecamatan yang terpilih yang diasumsikan dapat mewakili lanskap Kabupaten Kulon Progo yang sangat beragam. Kecamatan Galur untuk wilayah pesisir pantai, Kecamatan Kokap untuk wilayah Pegunungan Menoreh, dan Kecamatan Sentolo untuk wilayah sekitar kota.

Dari data yang telah dikumpulkan, terdapat 225 perempuan yang  diindikasi  sebagai  korban  TPPO. Data tersebut menjadi acuan CO untuk mengorganisir kelompok. Kami memulai dengan mengetuk pintu dari rumah-kerumah. Itu bukanlah hal yang mudah. Terlebih menyampaikan maksud dan tujuan dari program pencegahan “perdagangan orang” yang terdengar asing sekaligus mengerikan di telinga mereka. Berbagai penolakan kami terima saat ingin mencari cerita dari pengalaman mereka. Meski begitu, kami tetap berhasil mengumpulkan serpihan cerita dari para mantan buruh migran. Sungguh miris mendengar cerita bagaimana seorang korban bahkan tak menyadari bahwa dirinya ialah seorang korban. Dari hasil upaya untuk mendapatkan data itulah kami mengundang mereka dalam sebuah acara di Balai Desa.

Di sini pertama kali seluruh mantan pekerja migran di 3 Kecamatan dikumpulkan dan menyadari bahwa sebagian besar dari mereka terindikasi menjadi korban perdagangan manusia.

“Oalah Mas, tibakno (ternyata) saya ini juga korban tapi ra kroso (tidak merasa)!” Begitu kata salah satu perempuan paruh baya dari Kalirejo.

Dengan kesepakatan bersama dan juga dukungan dari pihak desa, maka dibentuklah kelompok perempuan bernama Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A). Kelompok ini memiliki visi mencegah perdagangan orang di wilayah desa masing-masing, yaitu: P3A Rengganis di Kalurahan Salamrejo, Kecamatan Sentolo; P3A Putri Pertiwi di Kalurahan Nomporejo, Kecamatan Galur; P3A sekar Melati di Kalurahan Hargorejo, Kecamatan Kokap. Salah satu program yang dilakukan ialah OPSD (Omah Perempuan Sinau Desa) yang berfokus pada penambahan kapasitas pengetahuan mereka tentang desa agar mampu mengadvokasi pemerintah desa dalam upaya pencegahan TPPO di Kalurahan masing-masing.

Dengan melihat adanya manfaat dan mendesaknya pencegahan TPPO di Kulon Progo, karena dampak dari rancangan pembangunan bandara YIA yang digadang akan menjadi pintu masuk dunia internasional, maka dalam perpanjangan program bersama Missereor Mitra Wacana mengusulkan adanya penambahan kuantitas kelompok P3A di 3 Kecamatan yang telah disebutkan tadi.

Di Kecamatan Sentolo terdapat P3A Srikandi di Kalurahan Sentolo, dan P3A Putri Arimbi di Kalurahan Demangrejo. Di Kecamatan Kokap terdapat penamabahan P3A Putri Menoreh di Kalurahan Hargotirto, dan P3A Anggun Rejo di Kalurahan Kalirejo. Di Kecamatan Galur terdapat penambahan P3A Tirto Kemuning di Kalurahan Tirtorahayu, dan P3A Pesisir di Kalurahan Banaran. Dengan adanya penambahan ini, diharapkan langkah dalam pencegahan TPPO di level kecamatan semakin masif.

Bu Sekti dari P3A Rengganis Salamrejo

Dalam tulisan ini saya berfokus pada satu kelompok saja yang bernama P3A  Rengganis.  P3A  Rengganis ialah kelompok P3A yang pertama kali dibentuk pada tanggal 11 November 2013. Ketua dari P3A Rengganis Bu Sekti Rokhani, perempuan berumur 42 tahun yang pernah menjadi ART di Arab Saudi. Tidak hanya pada satu majikan, melainkan tiga majikan yang berbeda. Pengalaman Bu Sekti ketika berjuang  agar  terbebas dari jeratan perdagangan manusia kini sudah dijadikan sebuah film pendek berjudul “Sekti, Berjuang agar Kembali” yang digarap oleh kelompok Media Desa.

Perjalanan hidup Bu Sekti tak hanya berhenti ketika pulang dari Saudi, namun lebih dari itu. Ia mengalami masalah dalam rumah tangga. Anak sulungnya yang ditinggal bersama neneknya sejak umur tiga tahun tak lagi menganggapnya sebagai ibu. “Padahal saya pergi keluar negeri untuk membiayai hidup anak, mbak. Tapi kok malah saya kehilangan anak” kata Bu Sekti dengan mata nanar melihat halaman rumah simboknya, yang tak lain ialah rumah yang ditempati anak sulungnya. Anak bu Sekti yang bernama Fian, sama sekali tak mau tinggal satu atap dengannya. Ia lebih memilih berada dirumah Si Mbok atau nenek yang berada tepat didepan rumah Bu Sekti. Fian pun lebih memilih makan, dari makanan Si Mbok-nya dibandingkan masakan Bu Sekti.

“Kalau saya bisa memutar waktu, mbak, saya nggak akan kerja diluar negeri. Hasilnya tak sebanding dengan kehilangan saya. Makanya sekarang saya mencurahkan rasa sayang saya ke Adul.” Bu Sekti terisak pilu.

Tak cukup sampai di situ, Bu Sekti juga mengalami perceraian. Mantan suaminya tidak menafkahi, malah menjual satu demi satu perhiasan Bu Sekti yang berhasil ia kumpulkan sejak menjadi pekerja migran. Bukan hal yang mudah bercerai di sebuah wilayah yang memiliki kultur patriarkis yang kuat.

Alih-alih mendapat dukungan, fitnah pun menyebar. Bu Sekti dituduh selingkuh dengan mantan pacarnya dahulu yang kini sudah memiliki anak dan istri di Sumatra. Tak banyak yang dapat dilakukan untuk membendung fitnah yang telanjur menjalar.

Namun Bu Sekti tidak sendiri, kelompok P3A Rengganis selalu merangkulnya, menjadi tempat bercerita dan memecah tangisnya, menemaninya dalam mencari kedamaian yang diidam-idamkan. Bukan yang pertama kali Bu Sekti mengajukan gugatan perceraian, namun empat kali. Segala usaha dan dana ia habiskan untuk terlepas dari situasi menjengkelkan di dalam rumahnya. Keadaan ekonominya  memburuk.  Ia  memakan  apa saja yang bisa dihasilkan dari kebun pekarangannya, singkong, talas, atau apapun itu. Asal bisa mengganjal perut laparnya. Tak hanya berat badan saja yang menyusut, rambut pun mulai rontok, ia sangat kuyu.

Dengan berbagai cara Bu Sekti mencari bantuan hukum. Didampingi oleh Mitra Wacana dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum), maka Bu Sekti melangkah menuju gerbang kebebasan jiwanya. Ia tak lagi terjerat hubungan toxic bersama mantan suaminya. Ia memulai menata kembali usaha telur asinnya yang bernama “My Pink”, mengikuti komunitas-komunitas baru dalam pertanian, UMKM dan kembali ke Rengganis dengan membawa nuansa baru yang lebih berwarna. Ia sudah berdamai dengan masa lalunya dan mampu menceritakan pengalaman buruknya tersebut didepan khalayak umum.

P3A Rengganis dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Perempuan dan TPPO

Dalam  program  kedua  ini,   P3A   diharapkan dapat menjadi rekan bagi Mitra Wacana dalam mengkampanyekan pencegahan TPPO di kelurahannya masing-masing. Namun, ternyata untuk mencapai cita- cita tersebut, butuh usaha besar karena tak sedikit anggota P3A yang masih takut untuk mengutarakan pendapatnya, tidak berani pergi ke kalurahan, terlilit hutang dan mengambil pinjaman kelompok yang akhirnya tidak pernah muncul lagi dalam pertemuan rutin bulanan.

“Saya itu njuk (lalu) pingin P3A ini diakui di kalurahan, mbak. Lalu diperhitungkan usulan-usulannya.”

“Lha wong (hanya) kadang diundang cuma buat bikin wedang di belakang kok Mbak Ani, ki.” Kata mbak Yuni. Salah satu anggota P3A Rengganis yang sekaligus menjadi staff perpustakaan Kalurahan Salamrejo.

Ya, mungkin seperti itulah P3A jika dilihat dari beberapa desa di tiga kecamatan. Tidak, tapi mungkin begitulah nasib para perempuan diranah publik secara umum. Di hadapkan pada realitas patriarkis di mana perempuanlah yang “seharusnya” menyiapkan kudapan, wedang dan makanan untuk acara  maupun  rapat- rapat. Hanya sebagai pelengkap saja, suaranya tidak diperhitungkan. Keberadaannya pun hanya sebagai formalitas.

Realita seperti itulah yang membuat geram, Mbak Yuni. Ia didapuk menjadi salah satu panitia pemilihan lurah sebagai perwakilan dari kelompok PKK di Kalurahan Salamrejo. Sebagai satu-satunya perempuan di dalam kepanitiaan, ia merasa serba salah, sebagai salah satu staf kalurahan sekaligus panitia pemilihan lurah, ia merasa bahwa jika dirinya terlalu aktif dalam rapat maka beberapa orang akan memberi dia cap caper (cari perhatian) dengan suami orang karena ia banyak pergi bersama dan mengobrol dengan laki-laki yang notabene- nya adalah seorang suami. Namun jika ia tidak aktif, ia hanya akan diminta menjadi bagian penyedia konsumsi seperti biasanya.  Kebingungan  yang  ia  alami  sempat ia tumpahkan saat pertemuan rutin di rumah Mbak Jumini. Ia kesal, karena ia hanya menjadi satu-satunya perempuan di dalam kepanitiaan, jumlah minimal yang menjadi persyaratan. Sayangnya cerita seperti ini tidak hanya datang dari Mbak  Yuni.  Bu  Sukarni  sebagai salah satu dukuh perempuan di Kalurahan Sentolo pun merasakan hal yang sama.

Terlibatnya perempuan di dalam pembangunan sebenarnya sudah menjadi syarat mutlak mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Peran perempuan juga telah diakomodir di dalam pembangunan nasional, seperti di UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menerangkan bahwa keterlibatan perempuan sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa. Sayangnya, di dalam praktek pembangunan, perempuan hanya diberikan ruang minimal dengan hanya memenuhi kebutuhan minimal yang tercantum dalam persyaratan keterlibatan perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Vivekananda “Bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati perempuan tidak akan pernah menjadi besar, baik saat ini maupun di masa depan.”

Cerita mbak Yuni ini menjadi salah satu pendorong perempuan di P3A Rengganis untuk menjadikan kelompoknya sebuah organisasi yang diakui oleh desa. Membuktikan bahwa mereka mampu dan suaranya dapat diperhitungkan dalam pembangunan desa.

Salah satu perjuangan P3A Rengganis dalam mendapatkan pengakuan pemerintah kalurahan tersebut ialah dengan melalui sikap peran aktif dalam proses belajar masyarakat. Beberapa kali P3A Rengganis menggelar acara di balai desa; sosialisasi PTPPO hingga sosialisasi pertanian dengan berkolaborasi bersama kelompok Pilar Tani. P3A Rengganis juga terlibat dalam proses advokasi korban kekerasan seksual di mana korbannya ialah ibu dan anak. Mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami sekaligus ayah tiri sang anak yang masih berusia 8 tahun.

P3A Rengganis merasa harus membela korban karena sudah memiliki kapasitas dalam isu-isu perempuan. Mbak Tumirah, selaku anggota P3A Rengganis merupakan tetangga korban yang diajak cerita oleh korban tentang masalahnya juga turut menemani dalam proses investigasi oleh Babinkamtibnas. Adapun mbak Yuni dan Bu Sekti menemani korban saat ke Puskesmas dan Rumah sakit untuk proses visum.

Perjuangan P3A Rengganis tak  sampai  di  situ dalam memperoleh SK. Pada 2019,  P3A  Rengganis turut memeriahkan pawai yang diadakan dalam rangka memperingati hari jadi Kalurahan Salamrejo. Di sana, P3A Rengganis membagikan pamflet dan brosur tentang pencegahan TPPO dan profil P3A Rengganis dengan harapan lebih dikenal di tengah masyarakat.

Meski beberapa usaha telah dilakukan oleh P3A Rengganis, tak lantas segera mendapatkan SK. Sempat ada penolakan dari lurah. Mbak Yuni, selaku anggota P3A Rengganis dan staf perpustakaan kalurahan memiliki tugas khusus, yaitu melobi pak lurah. Dari mulai mencari info-info kegiatan yang bisa dikolaborasikan dengan P3A Rengganis, hingga mendorong terbitnya SK bagi P3A Rengganis yang sudah ada sejak 2013.

Akhirnya pada tanggal 4 november 2021 P3A Rengganis berhasil mendapatkan SK dari kalurahan. Bu Sekti dan mbak Yuni tersenyum bahagia. Cita-cita akan pengakuan dari kalurahan kini sudah mereka dapatkan.

“Alhamdulillah ya, mbak. Akhirnya Rengganis diakui.” Kata Bu Sekti dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat semua usahanya dengan kelompok, berjuang dalam membuktikan bahwa P3A Rengganis pantas mendapatkan pengakuan atas kontribusinya di kalurahan. Meski demikian, Mbak Yuni cukup kecewa dengan pernyataan Pak Lurah, bahwa meskipun mendapatkan SK, bukan berarti mendapatkan dana kegiatan seperti PKK.

P3A di Pertengahan 2022

Hingga pertengahan tahun 2022 tercatat bahwa seluruh P3A mendapatkan SK dari kalurahan, tiga P3A mendapatkan dana rutin dari desa, lima diantaranya pernah didanai desa dalam kegiatan. Hal itu tidak terlepas karena faktor dari dalam P3A sendiri yang sudah menemukan anggota kelompoknya, yang mampu menyampaikan pendapat dan argumen. P3A diikutkan dalam lomba desa dan didapuk sebagai organisasi perempuan yang katakanlah dapat diandalkan dalam isu-isu kekerasan perempuan dan anak. Poin tamba untuk desanya.

Namun sayangnya, saat P3A mulai menemukan motivasi untuk lebih tampil, Pandemi Covid-19 merebak. Segala jenis kegiatan yang melibatkan banyak orang dilarang, bahkan semua orang diharuskan untuk diam di rumah. Kegiatan ekonomi berhenti padahal mayoritas anggota P3A ialah ibu rumah tangga dan pekerja UMKM. Kegiatan belajar di sekolah diganti menjadi online dilakukan di rumah dan lagi-lagi ibulah yang seakan paling bertanggung jawab menemani anak-anak mereka belajar.

Pandemi covid-19, sangat berdampak bagi P3A, pertemuan tatap muka berubah online, dan membuat output kegiatan tidak maksimal. Belum lagi pasca pandemi, beberapa anggota dilarang suaminya berkegiatan karena memiliki bayi.

Tantangan juga ditemukan di P3A Kecamatan Kokap setelah pergantian CO, adanya kesalah pahaman bahwa P3A akan dibubarkan seiring kepergian CO lama menjadi spirit tersendiri bagi CO baru. Lalu P3A di Kecamatan Galur yang secara mendadak mendapat pandangan “buruk” dari pemerintah desa dan masyarakat—P3A dianggap mengajarkan perempuan untuk melawan suami dan meminta bercerai. Hal itu dihubungkan dengan perceraian CO dan teman CO yang kebetulan juga  bercerai.  Meski  demikian,  dengan  tertatih, karena banyak anggota yang tidak aktif lagi, P3A tetap membangun semangatnya. Hal itu dilakukan dengan membuat beberapa strategi untuk menguatkan organisasi dan memperlihatkan eksistensinya kembali, seperti: memperbarui AD/ART sekaligus membuat perencanaan kelompok, merekrut anggota baru, berkolaborasi dengan kelompok perempuan di kalurahan seperti KWT dan PKK, melakukan sosialisasi tentang pencegahan TPPO, menambah kapasitas pengetahuan berbasis pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi sebagai warga negara seperti yang dulu pernah dilakukan di OPSD pada masa awal pembentukan P3A.

Strategi tersebut diharapkan akan mendorong kiprah P3A agar menjadi organisasi yang mumpuni dan sesuai dengan nama yang mereka miliki “Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak”. Dengan begitu, P3A mampu mendorong sikap proaktif pemerintah desa dalam memerhatikan perlindungan bagi warganya yang hendak bekerja di luar negeri pasca pandemi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending

EnglishGermanIndonesian