web analytics
Connect with us

Publikasi

Menyoal Upaya Pelindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Published

on

Upaya Pelindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Waktu dibaca: 9 menit

Muazim

Bagian 3 Buku Menyuarakan Kesunyian

Ponsel berdering, ada panggilan tanpa nama dengan kode area +673

“Ah ini bukan +62.”

“Mas tolong Mas, aku kena tipu! Di sini kerjanya tidak sesuai perjanjian. Semula dijanjikan bekerja di restoran kenyataanya saya dipekerjakan di rumah tangga, jam kerjanya lebih dari 12 jam dan saya tidak boleh berkomunikasi dengan keluarga.”

Kalimat pertama dari seorang pekerja migran asal Kulon Progo yang aku kenal, mengingatkanku beberapa bulan lalu ketika ia berpamitan untuk mengadu nasib di negeri seberang. Sebelum berangkat, ia pernah berjualan soto namun kini telah tutup.

“Aku heran mas, masakan yang kubuat sering membusuk padahal baru setengah hari. Mungkin ada yang nakal, Mas.” Ungkapnya menjelaskan.

Upaya dan daya telah ia peras, namun tak kunjung membuahkan hasil sehingga menuntunnya menjadi pekerja migran. Aduan tersebut memperpanjang daftar masalah pekerja migran yang kami terima sejak 2018.

Praktek perekrutan pekerja migran dengan iming- iming gaji besar, proses pengurusan administrasi dipermudah dan tipu daya uang saku masih terjadi. Oknum calo dan sponsor menggunakan jaringan pertemanan, media sosial, bahkan merekrut langsung dari pintu-kepintu untuk mendapatkan keuntungan, melalui proses pengurusan calon pekerja migran.

Setali tiga uang, beberapa proses penempatan pekerja migran di negara tujuan sarat dengan manipulasi dan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penempatan jenis kerja tidak sesuai, jam kerja melebihi batas dari ketentuan, fasilitas kerja tidak layak dan hak komunikasi tidak dipenuhi. Kejadian serupa banyak dialami oleh pekerja migran Indonesia bahkan kekerasan fisik, psikis, ekonomi hingga kematian sering kita dengar.

Perlakukan yang dialami pekerja migran sebelum, pada saat dan setelah bekerja dilakukan oleh oknum calo, sponsor, agensi, dan pemberi kerja. Seakan-akan mereka terkoneksi dalam jaringan antar negara yang terorganisir. Mereka bergerak dan bekerja demi meraih keuntungan tanpa memedulikan nilai-nilai kemanusian. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan semangat internasional dalam mengakhiri segala bentuk perbudakan dan perdagangan orang. Hal ini mengingatkan diskusi tiga bulan yang lalu terkait Konvensi Palermo, dimana negara harus hadir untuk mencegah, menindak dan menghukum

para pelaku perdagangan orang. Lantas dimana negara hadir untuk melindung pekerja migran?

Banyaknya aduan yang kami terima,  menuntun kami untuk bertanya, sejauh mana upaya dan hasil pencegahan, serta penanganganan tindak pidana perdagangan orang yang telah dicapai pemerintah indonesia dalam melakukannya? Menurut laporan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) setelah Undang-undang No. 21 tahun 2007 telah disahkan, pemerintah Indonesia melaporkan telah mencegah keberangkatan dan menolak penerbitan paspor bagi 20. 853 WNI yang diduga sebagai PMI non-prosedural dan berisiko menjadi korban perdagangan orang. Pemerintah membentuk Satuan Tugas Pencegahan PMI Non-prosedural di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi, guna melakukan pencegahan penempatan 12.757 calon PMI non-prosedural.

Pemerintah juga telah meningkatkan penindakan hukum, Bareskrim Polri berhasil menangani 554 laporan polisi, dengan korban sebanyak 2.648  orang dan 757 orang tersangka. Sekitar 87% korban TPPO yang ditangani kepolisian adalah perempuan dan anak perempuan. Sedangkan menurut laporan Kementrian Luar Negeri Amerika serikat, pada masa pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia dinilai belum melaksanakan standar minimal dalam pencegahan dan penanganan TPPO, namun pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya untuk memenuhinya. Lantas apakah tantangan yang dihadapi Indonesia dan apakah sistem pencegahan sudah menyelesaikan akar masalah, serta menjangkau kelompok rentan di pedesaan?

Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah, namun belum menghentikan praktek perekrutan pekerja migran non prosedural dan pelanggaran hak pekerja migran. Baru-baru ini Mitra Wacana menerima aduan adanya perekrutan pekerja migran ke Polandia di wilayah Kokap, Kulon Progo. Perekrutan tersebut dimobilisasi oleh calo dan sponsor dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) swasta yang tidak jelas. Mereka menawarkan upah Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000 untuk satu calon pekerja migran.

Diluar itu, mereka menawarkan uang saku kepada calon pekerja migran. Padahal menurut komunikasi dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), penempatan di Polandia banyak mengalami masalah karena ketidakjelasan agen dan pekerjaan di sana. Mitra Wacana juga mencatat praktek promosi lembaga kursus bahasa di Kulon Progo yang  menjanjikan  pekerjaan atau penyaluran pekerjaan ke luar negeri. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pemerintah, dimana pihak swasta yang diberbolehkan melakukan penyaluran pekerja migran adalah perseroan terbatas yang sudah mendapatkan  ijin  usaha  dari  Kementrian  Tenaga Kerja dan mendapatkan ijin penyaluran dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Fakta di atas mengatakan usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam melakukan pencegahan TPPO belum optimal. Program yang dirancang baru melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah desa dan jejering pemerintah di level provinsi dan kabupaten. Usaha yang dilakukan belum menyentuh pada akar permasalahan dimana pengetahuan, kesadaran dan perilaku masyarakat mencerminkan anti perdagangan orang, program yang meminimalisir kerentanan ekonomi, sosial dan budaya serta kebijakan yang berorientasi pada pelindungan dan hak warga masyarakat.

Mendorong kepedulian dan upaya pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan pengamatan Mitra Wacana sepanjang tahun 2018-2021 program pencegahan tindak pidana perdagangan orang telah dilakukan oleh pemerintah. Seperti diadakan workshop, pelatihan dan bimbingan teknis untuk aparat penegak hukum dan NGO. Reorganisasi, penyusunan rencana aksi daerah Gugus Tugas TPPO di level provinsi dan pelatihan pencegahan TPPO untuk 12 pemerintah kalurahan mandiri budaya se- DIY menjadi kegiatan nyata yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah DIY telah menerbitkan Peraturan Daerah (perda) No. 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan telah dilakukan evaluasi pada tahun 2018.

Hasil evaluasi merekomendasikan peraturan daerah, untuk dikaji ulang dengan mempertimbangkan: Pertama, menyelaraskan dengan peraturan perundang- undangan yang terbaru; Kedua, turunan peraturan yang dimandatkan dalam perda tersebut belum ditindaklanjuti, sehingga belum ada panduan teknis dalam pelaksanaan perda tersebut; Ketiga, sosialisasi dan publikasi perda belum optimal, hal tersebut  terkonfirmasi  bahwa belum ada organisasi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum yang menggunakan perda tersebut dalam melaksanakan programnya; Keempat, beberpa pasal yang susah diterapkan karena  tidak  sesuai dengan peraturan pemerintah pusat seperti di pasal 10 tentang pengendalian proses perijinan bekerja. Dalam pasal 1 dinyatakan “Setiap orang yang akan bekerja di luar kabupaten/kota wajib memiliki Surat Ijin Bekerja Keluar (SIBK) yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat tanpa dipungut biaya.” Pada kenyataanya sampai tulisan ini dibuat belum ada pemerintah desa/ kalurahan yang menerapkan SIBK, menurut  Tri Wahyuni dari Dinas Tenaga Kerja, dalam sebuah diskusi menyampaikan “Pasal ini sulit dilaksanakan karena tidak diatur dalam kebijakan pemerintah pusat apalagi setelah disahkanya Onimbuslaw tentang Cipta Kerja.”

Langkah kami lanjutkan dengan mengadakan pertemuan secara online yang menghadirkan perwakilan Dinas Pemberdaya Perempuan Perlinduangan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, OPD se-Kabupaten Kulon Progo, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, dan tim evaluasi. “Banyak catatan dari isi perda ini, sehingga akan menjadi masalah jika dijadikan rujukan dalam menyusun peraturan di tingkat kabupaten.” Ujar Kepala Dinas Sosial dan PPA Kabupaten Kulon Progo, Drs. Yohanes Irianta, M.Si.

Mitra Wacana melihat pemerintah DIY belum menjadikan isu perdagangan orang menjadi isu prioritas, regulasi yang hadir belum dimengerti dan dilaksanakan oleh pemangku kebijakan terkait. Belum terlihat kerjasama lintas sektoral dalam  pencegahan dan penanganan, sehingga program yang dilaksanakan terkesan parsial dan hanya menyentuh permukaan. Hal di atas, mengingatkan himbauan tidak tertulis Gubenur DIY tentang larangan penempatan pekerja migran asal DIY di sektor informal. Pada kenyataanya, himbauan tersebut tidak menghentikan praktek perekrutan dan penempatan bahkan menambah resiko bagi pekerja migran karena ada beberapa kasus pindah KTP ke wilayah lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sistem pelindungan pekerja migran melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang diresmikan pada tahun 2016, belum bisa menjangkau lapisan masyarakat terbawah. Informasi lowongan Pekerjaan di luar negeri berisiko beredar luas di dunia maya, perekrutan masih gencar dilakukan oleh agen, calo, atau sponsor. Praktek iming-iming uang saku dan upah untuk perekrutan masih terjadi. Banyak oknum-oknum perusahaan swasta yang melakukan perekrutan tanpa mempertimbangkan hak-hak pekerja migran yang beroperasi di Yogyakarta.

Advokasi “Akar Rumput” Ala Mitra Wacana

Mitra Wacana telah mendampingi dan belajar bersama dengan komunitas perempuan yang sebagian besar mantan pekerja migran sejak tahun 2013. Dari sana kami mendengarkan situasi, kondisi dan cerita suka duka menjadi pahlawan devisa. Dimulai dari 225 perempuan membentuk kelompok dengan nama Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak di 9 kalurahan, di Kabupaten Kulon Progo. Kelurahan tersebut adalah Hargotirto, Kalirejo dan Hargorejo di Kapanewon Kokap. Kelurahan Sentolo, Salamrejo dan Demangrejo di Kapanewon Sentolo. Satu wilayah lain berada di Kapanewon Galur, Kelurahan Nomporejo, Banaran dan Tirtorahayu.

Mitra Wacana meyakini pendidikan kritis yang berorientasi pada perubahan pengetahuan, ketrampilan, kesadaran, sikap, dan perilaku menjadi faktor penting dalam Perjuangan Hak dan Demokrasi. Rangkaian kegiatan seperti pertemuan rutin, seminar, pelatihan, workshop, sosialisasi, dan pemberdayaan telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perempuan baik secara individu maupun kapasitas sebagai sebuah organisasi.

Mitra Wacana beserta komunitas, mengembangkan materi pembelajaran berbasis pada pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi sebagai warga negara. Salah satu capaian Mitra Wacana telah mengembangkan Omah Perempuan Sinau Desa (OPSD) sebagai media pembelajaran tentang isu pencegahan tindak pidana perdagangan orang, gender, partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, pencegahan kekerasan berbasis gender, parenting atau pengasuhan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan isu terkait peningkatan ketrampilan dan pengetahuan perempuan.

Mulai tahun 2018 pengorganisasian  kelompok muda dilakukan, masing-masing kalurahan membentuk tim Media Desa. Tim Media Mesa diharapkan mampu mendukung P3A dalam mendalami, mendokumentasikan dan mengembangkan penggunaan tekhnologi informasi sebagai media sosialisasi dan kampanye. Setidaknya 12 Film pendek, poster baik cetak dan elektronik, podcast dan wawancara serta  beberapa  produk  kampanye telah diproduksi dengan orientasi untuk mengenalkan, mengajak dan memengaruhi masyarakat dalam gerakan pencegahan perdagangan orang.

Mitra Wacana dan penerima manfaat melihat upaya yang dilakukan perlu ditingkatkan untuk membangun relasi strategis dengan pemangku kepentingan  di tingkat kalurahan dan kabupaten. Kelurahan sebagai representasi negara harus hadir dalam menangangi masalah dan kebutuhan perempuan khususnya tindak pidana perdagangan orang. Berbagai upaya dilakukan seperti audiensi, menyampaikan usulan di forum desa, pelatihan, workshop sosialisasi, aksi teatrikal, hingga melakukan kegiatan bersama melibatkan pemangku kepentingan kalurahan.

Untuk memperkuat posisi P3A di kalurahan pada tahun 2019, delapan dari sembilan kelompok P3A telah mendapatkan pengakuan dari kalurahan menjadi salah satu lembaga resmi di kalurahan. Dengan  pengakuan ini, P3A dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya di masyarakat. Enam kalurahan, yaitu Nomporejo, Banaran, Hargorejo, Salamrejo, Demangrejo, dan Tirtorahayu telah melaksanakan kegiatan dalam mendukung pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dukungan kalurahan berupa fasilitas sarana dan prasarana, konsumsi, dan materi kegiatan untuk pencegahan. Beberapa kalurahan memulai dengan pendataan pekerja migran untuk mengetahui jalur dan proses keberangkatan, situasi dan kondisi yang dihadapi serta membuka ruang aduan untuk pekerja migran. Sedangkan Kalurahan Sentolo, mengembangkan praktek pencegahan dengan melakukan pengecekan atau verifikasi kelengkapan administrasi dan wawancara dengan menghadirkan calon dan keluarga pekerja migran.

Advokasi dalam memperjuangkan hak perempuan khususnya pelindungan dari perdagangan orang mendapat banyak tantangan. Sampai  hari  ini,  masih ada pemerintah kalurahan dan masyarakat yang kurang peduli dan mengganggap isu perdagangan orang bukan isu prioritas di kalurahan mereka. Usulan program pemerintah terkait isu pencegahan perdagangan orang belum banyak dibahas dalam forum kalurahan. Kecuali usulan tersebut berasal dari penerima manfaat dan individu yang pernah terlibat dalam program Mitra Wacana.

Isu-isu pelindungan perempuan dan anak, terutama perdagangan orang masih tenggelam dalam forum musyawarah padukuhan. Faktanya sebagian besar forum tersebut hanya diikuti oleh laki-laki yang dianggap mewakili kepala rumah tangga. Waktu pelaksanaanya seringkali diadakan pada malam hari di mana pilihan tersebut tidak ramah bagi perempuan. Bagi perempuan sendiri, banyak tantangan ketika mengikuti kegiatan. Sering kali mereka harus mampu berembug dengan suami dan anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan ditambah lagi ada urusan domestik yang sering kali dibebankan kepada perempuan.

Kelurahan sebagai sistem pemerintah otonom yang diakui oleh negara, seharusnya dapat mengembangkan produk hukum, kebijakan dan program sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Namun dalam konteks isu pencegahan perdagangan orang, pemerintah kalurahan seringkali menanyakan dasar hukum atau kebijakan di tingkat kabupaten. Hal ini menjadi perhatian Mitra Wacana untuk melakukan langkah advokasi di tingkat kabupaten.

Peraturan Bupati, Langkah Awal Menciptakan Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang di Kulon Progo

Dalam sebuah diskusi terbatas antara Mitra Wacana dan Dinas Sosial PPA Kulon Progo pada pertengahan tahun 2018. Menurut Woro Kandini,  Kepala  Bidang PPA, “Kulon Progo menjadi satu-satunya kabupaten dari lima wilayah di DIY yang belum mempunyai peraturan tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan.”

Kulon Progo menjadi pintu gerbang internasional untuk wilayah DIY dan sekitarnya setelah beroperasinya Yogyakarta International Airport (YIA). Pada hari ini, sudah mulai dibangun hotel berbintang,  destinasi wisata bertumbuh subur di kawasan bukit menoreh dan tentunya pusat-pusat hiburan akan segera menyusul, hadir di Kulon Progo. Pembangunan selalu diharapkan berdampak  positif  bagi  kehidupan  ekonomi,  sosial dan budaya bagi masyarakat. Namun kenyataanya, pembangunan juga mempunyai dampak negatif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penggusuran, penambangan di lahan kritis, perubahan perilaku dan budaya masyakat, bahkan kesenjangan ekonomi yang memicu tindak kejahatan lainya akan berkembang. Dalam kontek isu perdagangan orang di Kulon Progo, berpotensi menjadi asal transit dan tujuan perdagangan orang.

Dari rangkaian pertemuan, diskusi dan wokshop yang digelar dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Kulon Progo, maka munculah wacana untuk melahirkan produk hukum, yang mengatur pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Muncul perdebatan antara usulan untuk membuat Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. Mitra Wacana berpendapat peraturan daerah lebih kuat secara hukum dan lebih mengikat. Namun, Dinas sosial PPA berpendapat, bahwa membuat sebuah peraturan daerah tidak mudah. Apalagi usulan ini berangkat dari eksekutif dan partisipasi masyarakat, usulan ini harus mampu memengaruhi legislatif atau DPRD untuk berkomitmen dalam mengawal, sampai menjadi sebuah produk hukum yang sah. Beberapa pemangku kepentingan menyarankan peraturan daerah akan tetap diusulkan namun untuk mengisi kekosongan, maka tidak ada salahnya mengusulkan peraturan bupati.

Awal 2019 penyusunan rancangan peraturan bupati dimulai, kami sepakat penyusunan kebijakan harus partisipatif, dengan melibatkan masyarakat, ormas, organisasi dan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainya. Penyusunan dimulai dengan mendengarkan praktek-praktek rentan yang mengarah pada perdagangan orang. Tentu, perwakilan Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) diundang untuk bercerita situasi dan kondisi sebelum, pada saat dan setelah bekerja menjadi pekerja migran. Kami juga berdiskusi praktek-praktek yang masih terjadi seperti perjodohan, pengangkatan anak, penipuan tenaga kerja, dan pekerjaan terburuk bagi anak dan pekerja anak.

Setidaknya ada tiga draft (rancangan) Peraturan Bupati  yang  diajukan  setelah   dilakukan   lebih   dari 12 kali workshop dan diskusi. Pada awal 2021, Draft Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang disepakakti untuk diajukan. Perbub ini menjadi langkah konkret pemerintah kabupaten dalam menjalankan mandat UU No 21 Tahun 2007. Dalam perbub tersebut, tugas dan kewenangan didasarkan pada kerentanan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Pertama, Pelindungan Perempuan dan Anak, mencangkup bidang pencegahan dan penanganan perempuan PMI non prosedural, perjodohan pesanan, pengangkatan anak non prosedural pekerja  anak. Kedua, Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi. Bidang ini berfokus dalam menangani korban TPPO berbasis pada pemenuhan hak.

Anggota bidang ini terdiri dari OPD Bidang Kesehatan, Sosial dan Ketenagakerjaan. Ketiga, Sub Gugus Tugas Bidang Penegakan Hukum, Pengembangan Norma Hukum, dan Kerjasama. Bidang ini beranggotakan aparat penegak hukum, sekretaris, swasta dan NGO. Keempat, Sub Gugus Tugas Bidang Pendidikan dan Pelindungan Tenaga Kerja, bidang ini dianggap paling rentan terutama sektor pekerja migran, pemagangan kerja di kapal laut, penipuan lowongan pekerjaan dan adanya indikasi ekploitasi pekerja anak.

Peraturan bupati ini mengamanatkan kepada pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, NGO dan masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Pada awal 2022, Peraturan Bupati No.114 tentang Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  telah  disahkan.  Peraturan  ini  kemudian menjadi pintu gerbang untuk melakukan pengawalan pelaksanaanya. Di dalam peraturan bupati  tersebut telah mengatur penyusunan rencana aksi daerah, sosialisasi dan mendorong inisiatif semua kalangan agar terlibat dalam gerakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Perjuangan kelompok rentan, khususnya perempuan dalam mengusulkan kebutuhan dan  kepentinganya, baik  di  tingkat  keluarga,  masyarakat,  kalurahan hingga level pusat mengalami hambatan dan tantangan berlapis. Usaha yang telah  dilakukan  adalah  bagian dari perebutan ruang demokrasi, di mana perempuan sering kali terdiskriminasi dan terpinggirkan secara kultur dan struktur. Perjuangan harus dikobarkan demi terpenuhinya hak-hak perempuan dan kelompok rentan, sehingga tidak ada lagi kejahatan kemanusian yang merendahkan martabat manusia.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Publikasi

Oase itu Bernama Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A)

Published

on

Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A)
Waktu dibaca: 9 menit
Alfi Ramadhani

Alfi Ramadhani

Bagian 6 Buku Menyuarakan Kesunyian

Siang itu Bu Sekti Rochani berdiri tegak di depan khalayak, senyumnya merekah, puas, melihat pengorbanannya berbuah menjadi pelajaran berharga. Ia menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan dan pengalamannya selama di luar negeri. Cerita itu kini tidak hanya mengendap dan menjadi bom waktu bagi dirinya. Ia sudah bisa berdamai dengan masa lalunya dan berharap bahwa tak ada lagi yang mengalami hal serupa.

Bu Sekti memang telah bangkit dari trauma kekerasan yang pernah dialaminya ketika menjadi pekerja migran di Arab Saudi. Namun Bu Sekti bukan satu-satunya penyintas, ada banyak Bu Sekti yang lain, dengan cerita berbeda. Ada  Bu  Jumini  yang  hampir dua tahun bekerja di Malaysia,  tidak  mendapatkan upah yang sesuai petrjanjian dan tak pernah mendapat insentif tambahan saat lembur. Lain lagi dengan cerita Bu Ponirah yang bekerja di Arab Saudi, ia tak sengaja melihat paspor miliknya terjatuh dari lemari majikannya. Setelah ia lihat dan membacanya, ia menemukan bahwa alamatnya telah dipalsukan, yang seharusnya dari Desa Demangrejo, Kulon Progo, menjadi sebuah alamat di Kota Tasikmalaya.

Ada juga cerita Bu Anis, yang bekerja di Malaysia. Ia seharusnya ditempatkan di rumah makan, namun nyatanya ia juga disuruh menjalankan bisnis sampingan majikannya, untuk menjadi kurir. Baru diketahui beberapa bulan setelahnya, ternyata ia menjadi kurir barang ilegal, berupa sabu. Meski telah mengetahuinya, Bu Anis tetap menjalankan pekerjaan tersebut karena desakan ekonomi.

Selanjutnya ada Bu Kariyem, yang bekerja di Saudi Arabia. Di sana Bu Kariyem dijual oleh majikannya ke pihak lain. Gajinya pun dipotong. Meski begitu, namun anehnya Bu Kariyem tetap merasa senang, sebab nominal yang diberikan oleh majikan relatif cukup besar baginya. Bukan hanya cerita Bu Sekti, Bu Jumini, Bu Ponirah, Bu Anis, atau Bu Kariyem, namun banyak lagi pengalaman yang luar biasa mengejutkan dalam perjuangan mencari nafkah bagi keluarga, sekaligus penyumbang devisa bagi negara.

Mitra Wacana memiliki program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo. Perempuan- perempuan dengan cerita serupa, berkumpul dalam organisasi bernama Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) yang didampingi oleh Community Organizer (yang selanjutnya akan disebut CO) sejak tahun 2013.

Pada awalnya, pelaksana program yang ditugaskan mencari informasi dan data dari dinas terkait tidak menemukan satu nama pun yang menerangkan bahwa di Kulon Progo terdapat korban perdagangan orang. Ketidaktersediaan data ini mengharuskan pelaksana program bekerjasama dengan pemerintah, mendata warga yang pernah pergi keluar negeri, baik yang secara legal maupun illegal. Terdapat 3 Kecamatan yang terpilih yang diasumsikan dapat mewakili lanskap Kabupaten Kulon Progo yang sangat beragam. Kecamatan Galur untuk wilayah pesisir pantai, Kecamatan Kokap untuk wilayah Pegunungan Menoreh, dan Kecamatan Sentolo untuk wilayah sekitar kota.

Dari data yang telah dikumpulkan, terdapat 225 perempuan yang  diindikasi  sebagai  korban  TPPO. Data tersebut menjadi acuan CO untuk mengorganisir kelompok. Kami memulai dengan mengetuk pintu dari rumah-kerumah. Itu bukanlah hal yang mudah. Terlebih menyampaikan maksud dan tujuan dari program pencegahan “perdagangan orang” yang terdengar asing sekaligus mengerikan di telinga mereka. Berbagai penolakan kami terima saat ingin mencari cerita dari pengalaman mereka. Meski begitu, kami tetap berhasil mengumpulkan serpihan cerita dari para mantan buruh migran. Sungguh miris mendengar cerita bagaimana seorang korban bahkan tak menyadari bahwa dirinya ialah seorang korban. Dari hasil upaya untuk mendapatkan data itulah kami mengundang mereka dalam sebuah acara di Balai Desa.

Di sini pertama kali seluruh mantan pekerja migran di 3 Kecamatan dikumpulkan dan menyadari bahwa sebagian besar dari mereka terindikasi menjadi korban perdagangan manusia.

“Oalah Mas, tibakno (ternyata) saya ini juga korban tapi ra kroso (tidak merasa)!” Begitu kata salah satu perempuan paruh baya dari Kalirejo.

Dengan kesepakatan bersama dan juga dukungan dari pihak desa, maka dibentuklah kelompok perempuan bernama Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A). Kelompok ini memiliki visi mencegah perdagangan orang di wilayah desa masing-masing, yaitu: P3A Rengganis di Kalurahan Salamrejo, Kecamatan Sentolo; P3A Putri Pertiwi di Kalurahan Nomporejo, Kecamatan Galur; P3A sekar Melati di Kalurahan Hargorejo, Kecamatan Kokap. Salah satu program yang dilakukan ialah OPSD (Omah Perempuan Sinau Desa) yang berfokus pada penambahan kapasitas pengetahuan mereka tentang desa agar mampu mengadvokasi pemerintah desa dalam upaya pencegahan TPPO di Kalurahan masing-masing.

Dengan melihat adanya manfaat dan mendesaknya pencegahan TPPO di Kulon Progo, karena dampak dari rancangan pembangunan bandara YIA yang digadang akan menjadi pintu masuk dunia internasional, maka dalam perpanjangan program bersama Missereor Mitra Wacana mengusulkan adanya penambahan kuantitas kelompok P3A di 3 Kecamatan yang telah disebutkan tadi.

Di Kecamatan Sentolo terdapat P3A Srikandi di Kalurahan Sentolo, dan P3A Putri Arimbi di Kalurahan Demangrejo. Di Kecamatan Kokap terdapat penamabahan P3A Putri Menoreh di Kalurahan Hargotirto, dan P3A Anggun Rejo di Kalurahan Kalirejo. Di Kecamatan Galur terdapat penambahan P3A Tirto Kemuning di Kalurahan Tirtorahayu, dan P3A Pesisir di Kalurahan Banaran. Dengan adanya penambahan ini, diharapkan langkah dalam pencegahan TPPO di level kecamatan semakin masif.

Bu Sekti dari P3A Rengganis Salamrejo

Dalam tulisan ini saya berfokus pada satu kelompok saja yang bernama P3A  Rengganis.  P3A  Rengganis ialah kelompok P3A yang pertama kali dibentuk pada tanggal 11 November 2013. Ketua dari P3A Rengganis Bu Sekti Rokhani, perempuan berumur 42 tahun yang pernah menjadi ART di Arab Saudi. Tidak hanya pada satu majikan, melainkan tiga majikan yang berbeda. Pengalaman Bu Sekti ketika berjuang  agar  terbebas dari jeratan perdagangan manusia kini sudah dijadikan sebuah film pendek berjudul “Sekti, Berjuang agar Kembali” yang digarap oleh kelompok Media Desa.

Perjalanan hidup Bu Sekti tak hanya berhenti ketika pulang dari Saudi, namun lebih dari itu. Ia mengalami masalah dalam rumah tangga. Anak sulungnya yang ditinggal bersama neneknya sejak umur tiga tahun tak lagi menganggapnya sebagai ibu. “Padahal saya pergi keluar negeri untuk membiayai hidup anak, mbak. Tapi kok malah saya kehilangan anak” kata Bu Sekti dengan mata nanar melihat halaman rumah simboknya, yang tak lain ialah rumah yang ditempati anak sulungnya. Anak bu Sekti yang bernama Fian, sama sekali tak mau tinggal satu atap dengannya. Ia lebih memilih berada dirumah Si Mbok atau nenek yang berada tepat didepan rumah Bu Sekti. Fian pun lebih memilih makan, dari makanan Si Mbok-nya dibandingkan masakan Bu Sekti.

“Kalau saya bisa memutar waktu, mbak, saya nggak akan kerja diluar negeri. Hasilnya tak sebanding dengan kehilangan saya. Makanya sekarang saya mencurahkan rasa sayang saya ke Adul.” Bu Sekti terisak pilu.

Tak cukup sampai di situ, Bu Sekti juga mengalami perceraian. Mantan suaminya tidak menafkahi, malah menjual satu demi satu perhiasan Bu Sekti yang berhasil ia kumpulkan sejak menjadi pekerja migran. Bukan hal yang mudah bercerai di sebuah wilayah yang memiliki kultur patriarkis yang kuat.

Alih-alih mendapat dukungan, fitnah pun menyebar. Bu Sekti dituduh selingkuh dengan mantan pacarnya dahulu yang kini sudah memiliki anak dan istri di Sumatra. Tak banyak yang dapat dilakukan untuk membendung fitnah yang telanjur menjalar.

Namun Bu Sekti tidak sendiri, kelompok P3A Rengganis selalu merangkulnya, menjadi tempat bercerita dan memecah tangisnya, menemaninya dalam mencari kedamaian yang diidam-idamkan. Bukan yang pertama kali Bu Sekti mengajukan gugatan perceraian, namun empat kali. Segala usaha dan dana ia habiskan untuk terlepas dari situasi menjengkelkan di dalam rumahnya. Keadaan ekonominya  memburuk.  Ia  memakan  apa saja yang bisa dihasilkan dari kebun pekarangannya, singkong, talas, atau apapun itu. Asal bisa mengganjal perut laparnya. Tak hanya berat badan saja yang menyusut, rambut pun mulai rontok, ia sangat kuyu.

Dengan berbagai cara Bu Sekti mencari bantuan hukum. Didampingi oleh Mitra Wacana dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum), maka Bu Sekti melangkah menuju gerbang kebebasan jiwanya. Ia tak lagi terjerat hubungan toxic bersama mantan suaminya. Ia memulai menata kembali usaha telur asinnya yang bernama “My Pink”, mengikuti komunitas-komunitas baru dalam pertanian, UMKM dan kembali ke Rengganis dengan membawa nuansa baru yang lebih berwarna. Ia sudah berdamai dengan masa lalunya dan mampu menceritakan pengalaman buruknya tersebut didepan khalayak umum.

P3A Rengganis dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Perempuan dan TPPO

Dalam  program  kedua  ini,   P3A   diharapkan dapat menjadi rekan bagi Mitra Wacana dalam mengkampanyekan pencegahan TPPO di kelurahannya masing-masing. Namun, ternyata untuk mencapai cita- cita tersebut, butuh usaha besar karena tak sedikit anggota P3A yang masih takut untuk mengutarakan pendapatnya, tidak berani pergi ke kalurahan, terlilit hutang dan mengambil pinjaman kelompok yang akhirnya tidak pernah muncul lagi dalam pertemuan rutin bulanan.

“Saya itu njuk (lalu) pingin P3A ini diakui di kalurahan, mbak. Lalu diperhitungkan usulan-usulannya.”

“Lha wong (hanya) kadang diundang cuma buat bikin wedang di belakang kok Mbak Ani, ki.” Kata mbak Yuni. Salah satu anggota P3A Rengganis yang sekaligus menjadi staff perpustakaan Kalurahan Salamrejo.

Ya, mungkin seperti itulah P3A jika dilihat dari beberapa desa di tiga kecamatan. Tidak, tapi mungkin begitulah nasib para perempuan diranah publik secara umum. Di hadapkan pada realitas patriarkis di mana perempuanlah yang “seharusnya” menyiapkan kudapan, wedang dan makanan untuk acara  maupun  rapat- rapat. Hanya sebagai pelengkap saja, suaranya tidak diperhitungkan. Keberadaannya pun hanya sebagai formalitas.

Realita seperti itulah yang membuat geram, Mbak Yuni. Ia didapuk menjadi salah satu panitia pemilihan lurah sebagai perwakilan dari kelompok PKK di Kalurahan Salamrejo. Sebagai satu-satunya perempuan di dalam kepanitiaan, ia merasa serba salah, sebagai salah satu staf kalurahan sekaligus panitia pemilihan lurah, ia merasa bahwa jika dirinya terlalu aktif dalam rapat maka beberapa orang akan memberi dia cap caper (cari perhatian) dengan suami orang karena ia banyak pergi bersama dan mengobrol dengan laki-laki yang notabene- nya adalah seorang suami. Namun jika ia tidak aktif, ia hanya akan diminta menjadi bagian penyedia konsumsi seperti biasanya.  Kebingungan  yang  ia  alami  sempat ia tumpahkan saat pertemuan rutin di rumah Mbak Jumini. Ia kesal, karena ia hanya menjadi satu-satunya perempuan di dalam kepanitiaan, jumlah minimal yang menjadi persyaratan. Sayangnya cerita seperti ini tidak hanya datang dari Mbak  Yuni.  Bu  Sukarni  sebagai salah satu dukuh perempuan di Kalurahan Sentolo pun merasakan hal yang sama.

Terlibatnya perempuan di dalam pembangunan sebenarnya sudah menjadi syarat mutlak mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Peran perempuan juga telah diakomodir di dalam pembangunan nasional, seperti di UU No 6 tahun 2014 tentang desa, yang menerangkan bahwa keterlibatan perempuan sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan desa. Sayangnya, di dalam praktek pembangunan, perempuan hanya diberikan ruang minimal dengan hanya memenuhi kebutuhan minimal yang tercantum dalam persyaratan keterlibatan perempuan. Seperti yang diungkapkan oleh Vivekananda “Bahwa negara dan bangsa yang tidak menghormati perempuan tidak akan pernah menjadi besar, baik saat ini maupun di masa depan.”

Cerita mbak Yuni ini menjadi salah satu pendorong perempuan di P3A Rengganis untuk menjadikan kelompoknya sebuah organisasi yang diakui oleh desa. Membuktikan bahwa mereka mampu dan suaranya dapat diperhitungkan dalam pembangunan desa.

Salah satu perjuangan P3A Rengganis dalam mendapatkan pengakuan pemerintah kalurahan tersebut ialah dengan melalui sikap peran aktif dalam proses belajar masyarakat. Beberapa kali P3A Rengganis menggelar acara di balai desa; sosialisasi PTPPO hingga sosialisasi pertanian dengan berkolaborasi bersama kelompok Pilar Tani. P3A Rengganis juga terlibat dalam proses advokasi korban kekerasan seksual di mana korbannya ialah ibu dan anak. Mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami sekaligus ayah tiri sang anak yang masih berusia 8 tahun.

P3A Rengganis merasa harus membela korban karena sudah memiliki kapasitas dalam isu-isu perempuan. Mbak Tumirah, selaku anggota P3A Rengganis merupakan tetangga korban yang diajak cerita oleh korban tentang masalahnya juga turut menemani dalam proses investigasi oleh Babinkamtibnas. Adapun mbak Yuni dan Bu Sekti menemani korban saat ke Puskesmas dan Rumah sakit untuk proses visum.

Perjuangan P3A Rengganis tak  sampai  di  situ dalam memperoleh SK. Pada 2019,  P3A  Rengganis turut memeriahkan pawai yang diadakan dalam rangka memperingati hari jadi Kalurahan Salamrejo. Di sana, P3A Rengganis membagikan pamflet dan brosur tentang pencegahan TPPO dan profil P3A Rengganis dengan harapan lebih dikenal di tengah masyarakat.

Meski beberapa usaha telah dilakukan oleh P3A Rengganis, tak lantas segera mendapatkan SK. Sempat ada penolakan dari lurah. Mbak Yuni, selaku anggota P3A Rengganis dan staf perpustakaan kalurahan memiliki tugas khusus, yaitu melobi pak lurah. Dari mulai mencari info-info kegiatan yang bisa dikolaborasikan dengan P3A Rengganis, hingga mendorong terbitnya SK bagi P3A Rengganis yang sudah ada sejak 2013.

Akhirnya pada tanggal 4 november 2021 P3A Rengganis berhasil mendapatkan SK dari kalurahan. Bu Sekti dan mbak Yuni tersenyum bahagia. Cita-cita akan pengakuan dari kalurahan kini sudah mereka dapatkan.

“Alhamdulillah ya, mbak. Akhirnya Rengganis diakui.” Kata Bu Sekti dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat semua usahanya dengan kelompok, berjuang dalam membuktikan bahwa P3A Rengganis pantas mendapatkan pengakuan atas kontribusinya di kalurahan. Meski demikian, Mbak Yuni cukup kecewa dengan pernyataan Pak Lurah, bahwa meskipun mendapatkan SK, bukan berarti mendapatkan dana kegiatan seperti PKK.

P3A di Pertengahan 2022

Hingga pertengahan tahun 2022 tercatat bahwa seluruh P3A mendapatkan SK dari kalurahan, tiga P3A mendapatkan dana rutin dari desa, lima diantaranya pernah didanai desa dalam kegiatan. Hal itu tidak terlepas karena faktor dari dalam P3A sendiri yang sudah menemukan anggota kelompoknya, yang mampu menyampaikan pendapat dan argumen. P3A diikutkan dalam lomba desa dan didapuk sebagai organisasi perempuan yang katakanlah dapat diandalkan dalam isu-isu kekerasan perempuan dan anak. Poin tamba untuk desanya.

Namun sayangnya, saat P3A mulai menemukan motivasi untuk lebih tampil, Pandemi Covid-19 merebak. Segala jenis kegiatan yang melibatkan banyak orang dilarang, bahkan semua orang diharuskan untuk diam di rumah. Kegiatan ekonomi berhenti padahal mayoritas anggota P3A ialah ibu rumah tangga dan pekerja UMKM. Kegiatan belajar di sekolah diganti menjadi online dilakukan di rumah dan lagi-lagi ibulah yang seakan paling bertanggung jawab menemani anak-anak mereka belajar.

Pandemi covid-19, sangat berdampak bagi P3A, pertemuan tatap muka berubah online, dan membuat output kegiatan tidak maksimal. Belum lagi pasca pandemi, beberapa anggota dilarang suaminya berkegiatan karena memiliki bayi.

Tantangan juga ditemukan di P3A Kecamatan Kokap setelah pergantian CO, adanya kesalah pahaman bahwa P3A akan dibubarkan seiring kepergian CO lama menjadi spirit tersendiri bagi CO baru. Lalu P3A di Kecamatan Galur yang secara mendadak mendapat pandangan “buruk” dari pemerintah desa dan masyarakat—P3A dianggap mengajarkan perempuan untuk melawan suami dan meminta bercerai. Hal itu dihubungkan dengan perceraian CO dan teman CO yang kebetulan juga  bercerai.  Meski  demikian,  dengan  tertatih, karena banyak anggota yang tidak aktif lagi, P3A tetap membangun semangatnya. Hal itu dilakukan dengan membuat beberapa strategi untuk menguatkan organisasi dan memperlihatkan eksistensinya kembali, seperti: memperbarui AD/ART sekaligus membuat perencanaan kelompok, merekrut anggota baru, berkolaborasi dengan kelompok perempuan di kalurahan seperti KWT dan PKK, melakukan sosialisasi tentang pencegahan TPPO, menambah kapasitas pengetahuan berbasis pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi sebagai warga negara seperti yang dulu pernah dilakukan di OPSD pada masa awal pembentukan P3A.

Strategi tersebut diharapkan akan mendorong kiprah P3A agar menjadi organisasi yang mumpuni dan sesuai dengan nama yang mereka miliki “Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak”. Dengan begitu, P3A mampu mendorong sikap proaktif pemerintah desa dalam memerhatikan perlindungan bagi warganya yang hendak bekerja di luar negeri pasca pandemi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending

EnglishGermanIndonesian