Berita
Mitra Wacana Ajak Komunitas P3A dan Media Desa untuk Memberi Usulan Pelindungan Pekerja Migran dalam Acara Syawalan
Published
2 years agoon
By
Mitra Wacana
Setelah menjalani ibadah puasa dibulan suci ramadhan, sampailah kita pada bulan yang baru, yakni bulan Syawal. Umat Muslim percaya bahwa bulan Syawal adalah bulan yang mengembalikan kita pada kesucian diri setelah memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu. Membicarakan syawalan, tentu masyarakat Jawa telah lama lekat dengan tradisi Syawalan, ialah sebuah tradisi untuk meminta dan memberi maaf yang dibalut dalam sebuah ikrar. Oleh karena itu, Mitra Wacana tentu tak ingin melewatkan momen ini bersama komunitas dampingannya. Selain bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, pertemuan ini juga dapat menjadi forum diskusi apabila komunitas memiliki usulan terkait projek pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang telah dijalankan beberapa tahun ini.

Sehingga pada Sabtu, 20 April 2024 di Rumah Makan Hartin, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Mitra Wacana mengundang seluruh komunitas dampingan Se-Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari kelompok P3A (Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak) dan kelompok Media Desa untuk berkumpul, bersilaturahmi dan menjalankan tradisi syawalan. Acara dimulai pukul 10.00 WIB, antusiasme tergambar dari jumlah peserta yang hadir hampir memenuhi ruangan yang disediakan. Tak perlu menunggu lama, pembawa acara mulai menghantarkan acara yang diawali dari sambutan oleh Ketua Dewan Pengurus Mitra Wacana, Istiatun, M.A, kemudian sambutan dari P3A yang diwakili oleh Jumini (P3A Rengganis), serta ikrar syawalan yang dipimpin oleh Murdiasih (P3A PESISIR Banaran). Semua peserta terlihat khidmat dalam mengikuti rangkaian acara hari itu.

Setelah membaca ikrar syawalan, Mitra Wacana membagi peserta sesuai dengan kecamatan asal (Galur, Kokap dan Sentolo). Hal tersebut dilakukan untuk membuka ruang diskusi tentang upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di tingkat kalurahan. Mitra Wacana mendorong komunitas untuk memberikan usulannya kepada pemerintah kalurahan dalam pelindungan migrasi warganya. Fasilitator setiap kecamatan mencoba menggali permasalahan, kebutuhan, dan kira-kira solusi apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan pelindungan pekerja migran tingkat kalurahan.
Dari FGD tersebut akhirnya Mitra Wacana merangkum usulan komunitas meliputi, pendataan calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) maupun PMI yang telah bekerja di luar negeri secara berkala, pembekalan terkait edukasi alur keberangkatan jalur prosedural, sosialisasi keberangkatan migrasi yang aman kepada seluruh lapisan masyarakat di kalurahan, pendataan perusahaan agen dan/atau perusahaan yang aman bagi calon PMI, serta pemerintah kalurahan dapat menginisiasi DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak). Terkait usulan yang telah disampaikan oleh komunitas, Mitra Wacana akan menjadi perpanjangan tangan antara masyarakat dan pemerintah kalurahan. Usulan-usulan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah kalurahan dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kulon Progo pada pertemuan selanjutnya. Mitra Wacana berupaya untuk menjaga komitmen awal dalam mewujudkan pelindungan migrasi mulai dari akar rumput. Semoga bulan syawal ini menjadi berkah dan menumbuhkan semangat baru untuk kita semua dalam memperjuangkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.
Liputan Oleh : Yngvie A. Nadiyya/Divisi Media dan Litbang Mitra Wacana
You may like
Berita
Mitra Wacana Dorong Pemerintah Perkuat Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
Published
3 days agoon
11 November 2025By
Mitra Wacana
Jakarta, 10 November 2025 — Mitra Wacana turut berpartisipasi aktif dalam Konsultasi Nasional tentang Akses terhadap Pelindungan Sosial yang Layak dan Berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Migrant Forum in Asia (MFA) bekerja sama dengan Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Solidaritas Perempuan, dengan dukungan dari IOM melalui program Migration, Business and Human Rights in Asia (MBHR Asia) yang didanai oleh Uni Eropa dan Pemerintah Swedia.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan serikat buruh ini bertujuan untuk memperkuat advokasi dan sinergi kebijakan dalam menjamin akses perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik di tahap pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air.
Dalam sesi diskusi, berbagai isu krusial mencuat, mulai dari minimnya akses pendidikan dan lapangan kerja yang layak di dalam negeri hingga praktik perekrutan yang tidak adil dan jeratan hutang yang menjerat calon pekerja migran. Kondisi ini, menurut para peserta, memperlihatkan bagaimana kemiskinan struktural masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
“Ketika pemerintah tidak menyediakan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak, masyarakat akhirnya mencari penghidupan di luar negeri. Tapi di sana pun mereka menghadapi eksploitasi dan kekerasan, bahkan ada yang tidak kembali dengan selamat,” ungkap salah satu peserta diskusi yang menyoroti rentannya posisi pekerja migran di berbagai negara penempatan.
Mitra Wacana, melalui perwakilannya Nurmalia, menegaskan pentingnya tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga internasional agar pekerja migran dan keluarganya memperoleh jaminan sosial yang adil.
“Negara harus hadir secara konkret, tidak hanya menjadikan PMI sebagai pahlawan devisa, tetapi juga memastikan mereka terlindungi dari hulu ke hilir. Kami mendesak pemerintah untuk memperkuat kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan perwakilan Indonesia di luar negeri, agar sistem perlindungan berjalan efektif dan tidak ada lagi korban yang dipulangkan tanpa pemulihan yang layak,” tegas Nurmalia, mewakili Mitra Wacana.
Konsultasi nasional ini juga merekomendasikan penguatan kebijakan jaminan sosial lintas negara serta sistem reimbursement yang memungkinkan pekerja mendapatkan layanan kesehatan sebelum dipulangkan. Para peserta berharap hasil diskusi ini menjadi pijakan bagi advokasi regional dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada pekerja migran.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperluas jaringan advokasi dan mendorong pembentukan kebijakan yang tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga mereka di tanah air.








