web analytics
Connect with us

Berita

Mitra Wacana Gelar Pelatihan Pembuatan Konten Cegah Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme

Published

on

Yogyakarta, 21 Mei 2025 — Dalam upaya menanggulangi ancaman intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme (IRE) yang masih marak di masyarakat, Mitra Wacana bekerja sama dengan Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) menggelar workshop pelatihan pembuatan konten digital. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Griya Gusdurian dan diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari pegiat media sosial, aktivis komunitas, serta perwakilan pemuda lintas iman di Yogyakarta.

Pelatihan ini merupakan bagian dari program “Merajut Kolaborasi Lintas Iman dalam pencegahan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme”, yang bertujuan memperkuat narasi perdamaian dan toleransi di ruang digital. Program ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas maraknya ujaran kebencian, eksklusivisme agama, dan diskriminasi yang semakin mudah menyebar melalui media sosial. Peristiwa intoleransi di Yogyakarta, seperti pemotongan nisan salib, penutupan patung Bunda Maria maupun pelarangan pendirian tempat ibadah, menjadi pengingat nyata pentingnya gerakan kolektif untuk mencegah konflik berbasis identitas.

 

Koordinator Program Mitra Wacana, Ruliyanto, menegaskan urgensi kegiatan ini. “Kami menyadari bahwa media sosial saat ini menjadi medan strategis penyebaran ideologi, termasuk paham-paham intoleran. Maka dari itu, penting bagi para kreator konten untuk memiliki kesadaran kritis dan keterampilan teknis dalam memproduksi konten yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menyuarakan nilai-nilai damai, keberagaman, dan anti-kekerasan,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan pelatihan ini mencakup pemaparan materi oleh narasumber dari Gusdurian dan Mitra Wacana. Para peserta mempelajari strategi komunikasi digital, interseksional isu IRE dengan isu lainnya, serta langkah-langkah praktis dalam membuat konten inklusif yang mampu menangkal narasi radikal. Tak hanya itu, peserta juga didorong untuk menyusun kampanye digital dan mempresentasikan ide konten mereka secara berkelompok.

“Kegiatan seperti ini sangat penting karena kita bisa menambah jaringan untuk kampanye pencegahan intoleransi. Kita bertemu banyak komunitas berbeda, dan bisa saling berbagi cerita suka duka membuat konten seputar perdamaian,” kata Baskoro, perwakilan dari organisasi penghayat Gema Pakti.

Dengan metode partisipatif, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan literasi digital peserta, tetapi juga membangun jejaring kolaboratif lintas identitas. Para peserta diajak merancang konten yang responsif terhadap isu-isu lokal, seperti diskriminasi berbasis keyakinan, dengan pendekatan yang kreatif dan sesuai dengan karakteristik audiens digital masa kini.

“Kami berharap, dari pelatihan ini akan lahir lebih banyak kreator konten yang punya komitmen untuk menyuarakan perdamaian. Ini penting demi menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan inklusif,” pungkas Ruliyanto.

Pelatihan ini menjadi langkah konkret Mitra Wacana untuk mendukung jaringan kolaboratif dalam melawan narasi kebencian dan memperkuat solidaritas lintas iman di era digital.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

Mitra Wacana Dorong Pemerintah Perkuat Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia

Published

on

Jakarta, 10 November 2025 — Mitra Wacana turut berpartisipasi aktif dalam Konsultasi Nasional tentang Akses terhadap Pelindungan Sosial yang Layak dan Berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Migrant Forum in Asia (MFA) bekerja sama dengan Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Solidaritas Perempuan, dengan dukungan dari IOM melalui program Migration, Business and Human Rights in Asia (MBHR Asia) yang didanai oleh Uni Eropa dan Pemerintah Swedia.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan serikat buruh ini bertujuan untuk memperkuat advokasi dan sinergi kebijakan dalam menjamin akses perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik di tahap pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air.

Dalam sesi diskusi, berbagai isu krusial mencuat, mulai dari minimnya akses pendidikan dan lapangan kerja yang layak di dalam negeri hingga praktik perekrutan yang tidak adil dan jeratan hutang yang menjerat calon pekerja migran. Kondisi ini, menurut para peserta, memperlihatkan bagaimana kemiskinan struktural masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

“Ketika pemerintah tidak menyediakan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak, masyarakat akhirnya mencari penghidupan di luar negeri. Tapi di sana pun mereka menghadapi eksploitasi dan kekerasan, bahkan ada yang tidak kembali dengan selamat,” ungkap salah satu peserta diskusi yang menyoroti rentannya posisi pekerja migran di berbagai negara penempatan.

Mitra Wacana, melalui perwakilannya Nurmalia, menegaskan pentingnya tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga internasional agar pekerja migran dan keluarganya memperoleh jaminan sosial yang adil.

“Negara harus hadir secara konkret, tidak hanya menjadikan PMI sebagai pahlawan devisa, tetapi juga memastikan mereka terlindungi dari hulu ke hilir. Kami mendesak pemerintah untuk memperkuat kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan perwakilan Indonesia di luar negeri, agar sistem perlindungan berjalan efektif dan tidak ada lagi korban yang dipulangkan tanpa pemulihan yang layak,” tegas Nurmalia, mewakili Mitra Wacana.

Konsultasi nasional ini juga merekomendasikan penguatan kebijakan jaminan sosial lintas negara serta sistem reimbursement yang memungkinkan pekerja mendapatkan layanan kesehatan sebelum dipulangkan. Para peserta berharap hasil diskusi ini menjadi pijakan bagi advokasi regional dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada pekerja migran.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperluas jaringan advokasi dan mendorong pembentukan kebijakan yang tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga mereka di tanah air.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending