Bantul, 22 Mei 2025 — Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar rapat koordinasi guna membahas perkembangan situasi dan kondisi wilayah terkini. Rapat yang dilangsungkan pada hari Kamis, 22 Mei 2025, pukul 13.30 WIB hingga selesai ini bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1, Bantul. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, tokoh lintas agama, dan organisasi masyarakat. Adapun undangan yang hadir meliputi Bupati Bantul, Komandan Kodim 0729/Bantul, Kapolres Bantul, Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Selain itu, turut hadir perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) DIY, para pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Satpol PP, serta perwakilan dari unsur intelijen TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Rapat ini juga mengundang elemen masyarakat dan tokoh agama, antara lain Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul yang mengirim enam perwakilan dari masing-masing agama, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM), Ketua Paksikaton, Ketua MUKI Bantul, Ketua Mitra Wacana, Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Bantul, Ketua Sentra Komunikasi (SENKOM), Ketua Yayasan Teratai Putih, serta Ketua Rakso Kabupaten Bantul.

Agenda pokok dalam rapat ini adalah membahas dinamika sosial, keamanan, ketertiban, serta isu-isu strategis yang tengah berkembang di wilayah Bantul. Dalam sambutannya, Sekda Agus Budiraharja menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah.

“Kita perlu memperkuat koordinasi lintas sektoral untuk menghadapi berbagai tantangan di masyarakat. Peran semua elemen, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat sipil, sangat penting untuk menciptakan kondusivitas di wilayah Bantul,” tegasnya.

Masing-masing perwakilan ormas yang turut hadir menyampaikan pendapat dan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan potensi kerentanan konflik di masing-masing wilayah. Rapat juga membahas peristiwa kasus perusakan nisan bertanda salib di sebuah makam di Banguntapan dan kota Yogyakarta.

Beberapa ormas juga menyampaikan usulan kepada sekda agar melibatkan KPAID Bantul dalam proses pendampingan. Selain itu kepastian tentang jaminan keamanan sosial bagi kelompok rentan juga diusulkan.

Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan penyampaian pandangan dan masukan dari berbagai pihak, yang diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam waktu dekat. (Wtn)