Berita
Mitra Wacana Gelar Pelatihan Pembuatan Konten Cegah Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme
Yogyakarta, 21 Mei 2025 — Dalam upaya menanggulangi ancaman intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme (IRE) yang masih marak di masyarakat, Mitra Wacana bekerja sama dengan Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) menggelar workshop pelatihan pembuatan konten digital. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Griya Gusdurian dan diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari pegiat media sosial, aktivis komunitas, serta perwakilan pemuda lintas iman di Yogyakarta.
Pelatihan ini merupakan bagian dari program “Merajut Kolaborasi Lintas Iman dalam pencegahan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme”, yang bertujuan memperkuat narasi perdamaian dan toleransi di ruang digital. Program ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atas maraknya ujaran kebencian, eksklusivisme agama, dan diskriminasi yang semakin mudah menyebar melalui media sosial. Peristiwa intoleransi di Yogyakarta, seperti pemotongan nisan salib, penutupan patung Bunda Maria maupun pelarangan pendirian tempat ibadah, menjadi pengingat nyata pentingnya gerakan kolektif untuk mencegah konflik berbasis identitas.
Koordinator Program Mitra Wacana, Ruliyanto, menegaskan urgensi kegiatan ini. “Kami menyadari bahwa media sosial saat ini menjadi medan strategis penyebaran ideologi, termasuk paham-paham intoleran. Maka dari itu, penting bagi para kreator konten untuk memiliki kesadaran kritis dan keterampilan teknis dalam memproduksi konten yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menyuarakan nilai-nilai damai, keberagaman, dan anti-kekerasan,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan pelatihan ini mencakup pemaparan materi oleh narasumber dari Gusdurian dan Mitra Wacana. Para peserta mempelajari strategi komunikasi digital, interseksional isu IRE dengan isu lainnya, serta langkah-langkah praktis dalam membuat konten inklusif yang mampu menangkal narasi radikal. Tak hanya itu, peserta juga didorong untuk menyusun kampanye digital dan mempresentasikan ide konten mereka secara berkelompok.
“Kegiatan seperti ini sangat penting karena kita bisa menambah jaringan untuk kampanye pencegahan intoleransi. Kita bertemu banyak komunitas berbeda, dan bisa saling berbagi cerita suka duka membuat konten seputar perdamaian,” kata Baskoro, perwakilan dari organisasi penghayat Gema Pakti.
Dengan metode partisipatif, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan literasi digital peserta, tetapi juga membangun jejaring kolaboratif lintas identitas. Para peserta diajak merancang konten yang responsif terhadap isu-isu lokal, seperti diskriminasi berbasis keyakinan, dengan pendekatan yang kreatif dan sesuai dengan karakteristik audiens digital masa kini.
“Kami berharap, dari pelatihan ini akan lahir lebih banyak kreator konten yang punya komitmen untuk menyuarakan perdamaian. Ini penting demi menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan inklusif,” pungkas Ruliyanto.
Pelatihan ini menjadi langkah konkret Mitra Wacana untuk mendukung jaringan kolaboratif dalam melawan narasi kebencian dan memperkuat solidaritas lintas iman di era digital.
Berita
Peringati Hari Migran Internasional, Koalisi Lembaga di Yogyakarta Laksanakan Acara Rembug Migran
Dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional, Mitra Wacana, KOPPMI dan Beranda Migran berkolaborasi untuk melaksanakan agenda Rembug Migran, Minggu (21/12/2025). Kegiatan bertajuk Rembug Migran: Kami Bukan Sekadar Angka dengan tema (Desak Negara Memenuhi Pelindungan serta Hak Pekerja Migran dan Purna Migran) ini bertempat di Venue Bakmi Jawa Mas Kuntet, Yogyakarta. Kegiatan peringatan International Migrants Day ini menjadi bagian dari gerakan kolektif untuk menyediakan ruang, memperjuangkan keadilan, keselamatan, dan harkat hidup pekerja migran serta penyintas perdagangan orang.
Acara ini dibuka dengan sambutan dari Eni Lestari selaku ketua International Migran Alliance (IMA). Melalui sambutannya ia menyampaikan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebut pekerja dan pahlawan devisa itu hanya jargon saja. Sesungguhnya, PMI bukan pekerja (formal) yang diakui dan dilindungi dalam UU Ketenagakerjaan Indonesia. Inilah alasan mengapa perlindungan bagi PMI sangat minim, birokratis dan tidak jelas. Mayoritas PMI termasuk korban TPPO dan purna migran tidak mendapat layanan dan bantuan yang dibutuhkan.
Kemudian, Muazim membagikan pengalaman keterlibatan Mitra Wacana dalam menangani kasus perdagangan orang. Dalam presentasinya, Muazim menunjukkan kasus-kasus yang turut ditangani oleh Mitra Wacana dari tahun ke tahun sejak 2021. Dia juga menggarisbawahi bagaimana Mitra Wacana mendorong adanya partisipasi pemerintah di setiap level untuk melaksanakan perlindungan masyarakat dari perdagangan orang. Dia menyampaikan “Sebenarnya Mitra Wacana bukan fokus pada advokasi dan pendampingan, tapi karena banyaknya kasus, mau tidak mau kita juga menangani.”
Kegiatan ini juga menghadirkan Iwan dan Puspa (nama samaran) yang merupakan penyintas kasus perdagangan orang yang dipekerjakan di Kamboja sebagai scammer online. Saat sharing session keduanya membagikan pengalaman mereka bagaimana proses perekrutan, pemberangkatan, situasi pekerjaan hingga perjuangan mereka melarikan diri dari perusahaan penipuan online di Kamboja. Dari cerita mereka terlihat bahwa kejahatan perdagangan manusia ini menjadi lingkaran setan yang merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Pasalnya perusahaan scammer online merekrut pekerja dari Indonesia untuk menipu orang-orang Indonesia melalui platform seperti TikTok Shop, aplikasi pajak dan Taspen. Dua orang purna pekerja migran juga turut membagikan pengalaman mereka tentang kesulitan dalam proses reintegrasi dan adaptasi sekembalinya mereka ke Indonesia setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa peran negara masih sangat minim dalam melindungi pekerja migran dan korban perdagangan orang.
Untuk membungkus keseluruhan sesi, Hanindiya Kristy menyampaikan bahwa kebijakan dan program ekspor tenaga kerja dianggap sebagai jalan buntu dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Program dan kebijakan ekspor tenaga kerja dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan jumlah pekerja yang dikirim ke luar negeri setiap tahun dan meningkatkan pendapatan dari remitansi bagi negara-negara tersebut serta industri pengiriman tenaga kerja. Program ekspor tenaga kerja yang berorientasi pada keuntungan di banyak negara memperlakukan pekerja migran sebagai komoditas dan mesin penghasil uang tanpa memprioritaskan hak-hak pekerja migran. Pekerja migran menjadi rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan perdagangan manusia sejak mereka dipaksa bekerja di luar negeri. Apa yang membuat PMI bekerja luar negeri, kembali dihadapi oleh purna PMI saat kembali ke tanah air dan justru dalam kondisi lebih buruk.
