web analytics
Connect with us

Kulonprogo

P3A Putri Arimbi Rencanakan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Sabun

Published

on

P3A Putri Arimbi Rencanakan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Sabun

Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) Putri Arimbi Kalurahan Demangrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pertemuan rutin pada Senin, 15 Januari 2024 di Kolam Renang Trukan Gemilang, Demangrejo. Acara dilaksanakan mulai pukul 14.00 WIB dengan jumlah kehadiran 16 orang dari anggota P3A Putri Arimbi dan ditambah 1 CO / pendamping dari Mitr Wacana. Acara dibuka dengan membaca doa bersama yang dipandu oleh Bu Ira selaku MC. Acara selanjutnya sambutan Bu Sulastri selaku ketua P3A Putri Arimbi. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada anggota atas kekompakan yang masih dijaga dan berharap semakin solid kedepannya.

P3A Putri Arimbi Rencanakan Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan SabunAcara dilanjutkan dengan pembahasan mengenai rencana sosialisasi yang ingin dilaksanakan oleh P3A Putri Arimbi di wilayah Kalurahan Demangrejo yang akan dilaksanakan pada bulan februari. Materi sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan mulai dari gender, perlindungan anak, sampai dengan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. CO mendorong P3A Putri Arimbi agar mampu menjadi fasilitator dalam kegiatan sosialisasi dan mengelolanya mulai dari persiapan sampai dengan proses evaluasi pasca sosialisasi.

Diskusi tersebut membahas juga tentang pembagian tugas setiap anggota mulai dari MC, moderator, fasilitator dan juga lokasi kegiatan. Di bulan yang sama P3A Putri Arimbi juga akan mengadakan pelatihan pembuatan sabun cuci piring dengan mendatangkan nara sumber  Sukarni dari P3A Srikandi Sentolo. Respon anggota semangat dan optimis untuk dua acara di Bulan Februari ini. Mereka berharap semoga acara yang akan diadakan dibulan februari ini bisa berjalan dengan lancer dan bermanfaat bagi banyak orang. (alfi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

Workshop DRPPA: Dalam Diskusi Bahas Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Efisiensi Anggaran

Published

on

Workshop Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang diinisiasi oleh Mitra Wacana, Senin, (24/3/2025). Kegiatan yang diadakan di Balai Langit, Kalurahan Salamrejo ini merupakan transformasi dari program Rumah Bersama Indonesia (RBI), disesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah terbaru. Meski berganti nama, komitmen untuk mewujudkan desa yang inklusif bagi perempuan dan anak melalui pemenuhan hak serta perlindungan dari kekerasan tetap menjadi inti agenda.

Acara dihadiri oleh perwakilan tiga kalurahan (Salamrejo, Sentolo, Demangrejo),  dan Mitra Wacana. Denagn tema “Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran” mengemuka, menyoroti dampak kebijakan nasional seperti Inpres No. 1/2025, MBG (Makan Bergizi Gratis) dan efisiensi dana desa terhadap program pemberdayaan.

Dampak Kebijakan Pusat pada Perencanaan Desa
Pak Teguh, Lurah Sentolo, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pusat seringkali mengganggu perencanaan jangka panjang desa. “RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) yang disusun 8 tahun harus menyesuaikan instruksi baru, seperti program ketahanan pangan yang tiba-tiba memerlukan penyertaan modal BUMDes. Ini berdampak pada alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak,” ujarnya.

Aji Jogoboyo, mewakili Lurah Demangrejo, menambahkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya mengalihkan dana tetapi memotongnya langsung. “Contohnya, anggaran untuk kelompok P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sempat tertunda, sehingga kami harus berkolaborasi dengan mitra seperti Mitra Wacana untuk menjaga keberlanjutan program,” paparnya.

Suara dari Kelompok Perempuan: Tantangan Nyata di Lapangan
Ibu Sri Hari Murtiati dari Tim Penggerak PKK Salamrejo menyoroti dampak langsung pemangkasan anggaran pada program pemberdayaan perempuan. “Terus terang, dampaknya terasa hingga ke tingkat bawah. Misalnya, program cor blok jalan dua jalur yang tidak ramah bagi ibu hamil atau kurangnya polisi tidur yang aman. Padahal, infrastruktur yang inklusif adalah hak dasar perempuan,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan keprihatinan atas kasus perundungan (bullying) di Sentolo. “Kami berencana mengadakan sosialisasi di sekolah, tetapi anggaran yang dipotong membuat kegiatan ini terancam. Meski begitu, PKK berkomitmen untuk tetap bergerak, sekalipun dengan dana terbatas.”

Lebih lanjut, Ibu Sri menekankan pentingnya membangun ketangguhan perempuan. “Perempuan tangguh bukan hanya mampu mengelola ekonomi, tetapi juga menjadi ‘penyejuk’ dan ‘pemanas’ keluarga. Tanggung jawab kami besar: merawat suami, anak, sekaligus aktif di masyarakat. Karena itu, dukungan untuk PKK sebagai ujung tombak pemberdayaan perempuan dan anak harus tetap menjadi prioritas,” tandasnya.

Strategi Kolaborasi dan Inovasi Lokal
Pak Dani, Lurah Salamrejo, menekankan pentingnya memberdayakan perempuan sebagai kunci pembangunan. “65% penduduk kami adalah perempuan. Mereka adalah garda terdepan dalam pendidikan anak dan penguatan ekonomi keluarga. Kami fokus pada program non-fisik seperti pelatihan dan pendampingan,” tegasnya.

Sementara itu, Alfi dari Mitra Wacana mengapresiasi upaya desa melibatkan perempuan dalam forum diskusi. “Budaya ‘bisu’ pada perempuan masih jadi tantangan. Kehadiran perempuan sebagai pembicara hari ini adalah langkah progresif untuk membuka ruang partisipasi,” ujarnya.

Solusi di Tengah Tantangan
Beberapa solusi yang mengemuka antara lain:

  1. Kolaborasi dengan BUMDes dan Mitra: Memanfaatkan BUMDes untuk program MBG dan usaha lokal seperti peternakan ayam petelur di Demangrejo.
  2. Penguatan Kelembagaan Perempuan: Memastikan kelompok seperti KWT (Kelompok Wanita Tani) dan P3A mendapat pendampingan berkelanjutan.
  3. Advokasi Kebijakan Berperspektif Gender: Mendesak pemerintah pusat mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran pada program pemberdayaan.

Workshop ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong terwujudnya Generasi Emas 2045 melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perubahan nama dari DRPPA ke RBI bukanlah hambatan, selama esensi pemenuhan hak perempuan dan anak tetap menjadi prioritas.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending