Berita
Pemerintah DIY Gelar FGD Lintas Sektor, Pertajam Kajian Pencegahan Pornografi Perempuan dan Anak
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Akhir Kajian Pencegahan dan Penanganan Pornografi Pada Perempuan dan Anak di Wilayah DIY. Pertemuan penting lintas sektoral ini dilangsungkan di Gedung Radyosuyoso lantai 2, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, pada Kamis (18/6/2026) pagi.
Agenda FGD ini diinisiasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda DIY guna merumuskan langkah taktis, terpadu, dan preventif dalam memutus mata rantai penyebaran serta dampak buruk pornografi yang menyasar kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak di wilayah Yogyakarta.
Pertemuan berskala besar ini menghadirkan perwakilan dari berbagai elemen strategis, mulai dari instansi vertikal, dinas di lingkungan Pemda DIY, aparat penegak hukum, organisasi non-pemerintah (NGO), hingga para pakar.
Dalam paparannya, Fajar Gegana dari Komisi D DPRD DIY menyampaikan komitmen penuh legislatif dalam mendukung agenda ini.
“Kami menyampaikan komitmen Komisi D tentang pencegahan dan penanganan pornografi di DIY,” tegasnya.
Beliau juga menambahkan bahwa legislatif sangat siap menerima aspirasi publik demi melakukan pembaruan regulasi.
“Komisi D sangat terbuka bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap perda yang sudah tidak relevan agar disesuaikan dengan zamannya.”
Di sisi lain, tantangan penanganan digital mutakhir turut dibahas oleh pihak kepolisian. IPTU Robertus Wuryan Kristiana selaku Kanit Bantuan Teknologi Direskrimsus Polda DIY membeberkan aspek teknis pengawasan siber.
“Meta sangat support jika kepolisian meminta data terkait anak. Setiap merk HP memiliki cloud yang artinya penyedia memiliki wewenang untuk melihat seluruh isi cloud,” jelasnya.
Beliau juga menekankan pentingnya pemerataan edukasi di tingkat akar rumput, “Saran pencegahan terkait isu anak harus sampai ke desa-desa.”
Di lini pemerintahan dan penegakan hukum lainnya, hadir pula jajaran perwakilan dari Kanwil Kemenkumham DIY, Kejaksaan Tinggi, Polda DIY, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Satpol PP, Paniradya Pati, serta BKKBN DIY. Hadir pula dinas teknis terkait seperti Dinas P3AP2 DIY, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Balai Telkomdik, serta Balai Perlindungan Perempuan dan Anak.
Guna memastikan kajian berjalan komprehensif, forum juga melibatkan lembaga pengawasan dan perlindungan anak seperti KPID DIY, KPAID Sleman dan Bantul, Rekso Dyah Utami, Mitra Wacana, Yayasan Anak Bumi Dwipantara, Satgas Pesantren Ramah Anak PWNU, serta unsur layanan kesehatan dari RSJ Grhasia dan BPJS Kesehatan.
Kajian akhir ini dipandu langsung oleh tim Tenaga Ahli independen, di antaranya Dr. Didik Haryadi Santoso, M.A., CICS., Rendra Agusta, M.Psi., Psikolog., dan Rose Merry Indrasari, S.H., guna memastikan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berbasis data ilmiah, pendekatan psikologis, dan penguatan regulasi hukum yang kuat.
Melalui FGD ini, Pemda DIY berharap dapat melahirkan peta jalan (roadmap) penanganan pornografi yang lebih mutakhir dan aplikatif, yang mampu mensinergikan pengawasan digital, edukasi keluarga, hingga penegakan hukum yang tegas di lapangan. (Tnt)
Berita
KOPPMI Perkuat Kapasitas Purna Pekerja Migran melalui Pelatihan Manajemen Organisasi dan Pembuatan Pupuk Organik Cair
Oleh Iman Amirullah
Cilacap — Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI) menyelenggarakan pelatihan capacity building bertema “Persoalan-Persoalan Manajemen pada Komunitas Perempuan Purna Pekerja Migran Petani” yang dipadukan dengan pelatihan pembuatan pupuk organik cair.
Kegiatan ini berlangsung di rumah salah satu anggota, Bu Mus, di Desa Karangjengkol, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, pada Selasa (21/7).
Pelatihan diikuti anggota KOPPMI yang merupakan perempuan purna pekerja migran dan kini menekuni sektor pertanian. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas organisasi sekaligus meningkatkan keterampilan anggota dalam mengembangkan pertanian yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan.
Pelatihan menghadirkan tiga narasumber dari STIE Muhammadiyah Cilacap, yaitu Tri Nurindahyanti, S.E., Rustina Dewi, S.E., M.M., dan Wignyo, S.Kom., S.E. Ketiganya memberikan materi mengenai penguatan manajemen organisasi komunitas serta praktik pembuatan pupuk organik cair yang dapat diterapkan langsung oleh para peserta.
Dalam sesi capacity building, peserta mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan organisasi, kepemimpinan komunitas, pembagian peran, serta strategi memperkuat solidaritas antaranggota agar mampu mengembangkan organisasi yang lebih mandiri dan berdaya.
Sementara itu, pelatihan pembuatan pupuk organik cair bertujuan mendorong terciptanya ketahanan pangan keluarga yang sehat sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk berbahan kimia.
Peserta mengikuti pelatihan membuat pupuk organisasi. Dok. KOPPMI
KOPPMI menilai penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat berdampak buruk terhadap kesehatan dan menurunkan tingkat kesuburan tanah. Selain itu, kelangkaan dan tingginya harga pupuk kimia membuat petani sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh dinamika dan permainan pasar global.
Melalui pelatihan ini, peserta diajarkan memanfaatkan limbah organik yang mudah ditemukan di sekitar, seperti kotoran ternak, dedaunan, dan sisa-sisa hasil pertanian, untuk diolah menjadi pupuk organik cair yang berkualitas, murah, dan ramah lingkungan.
KOPPMI berharap para purna pekerja migran dapat menerapkan pengetahuan tersebut secara mandiri sehingga mampu mengurangi biaya produksi pertanian, meningkatkan produktivitas lahan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.
Selain meningkatkan keterampilan teknis, kegiatan ini juga menjadi ruang konsolidasi bagi para anggota untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat jejaring, dan membangun kemandirian ekonomi perempuan purna pekerja migran melalui sektor pertanian berkelanjutan.
