web analytics
Connect with us

Berita

Talitha Kum dan Mitra Wacana Kolaborasi Gen Z Kampanyekan Anti-TPPO

Published

8 months ago

on

Jaringan Muda Talitha Kum Galang Aksi Bersama untuk Lawan Perdagangan Orang

Senin, (17/03/2025)– Jaringan muda Talitha Kum Indonesia, yang fokus pada isu pemberantasan perdagangan orang (TPPO), menggandeng Mitra Wacana dalam kolaborasi strategis untuk mengkampanyekan kesadaran anti-TPPO di kalangan Generasi Z. Kolaborasi ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan edukatif, mulai dari talkshow hingga program kepemimpinan nasional, guna memperkuat peran pemuda dalam melawan kejahatan kemanusiaan tersebut.

Talkshow Pemuda: Suarakan TPPO di Hari Anti-Perdagangan Manusia
Kolaborasi akan dimulai dengan acara talkshow interaktif bertema “Generasi Z Beraksi: Stop Eksploitasi Manusia!” yang digelar pada Juli mendatang, bertepatan dengan World Day Against Trafficking in Persons (Hari Anti-Perdagangan Manusia Sedunia) pada di Bulan Juli. Acara ini akan menghadirkan aktivis muda, penyintas TPPO, dan praktisi hukum untuk membahas dampak TPPO serta langkah konkret yang bisa diambil pemuda. Talkshow ini diharapkan menjadi platform edukasi dan advokasi untuk mendorong partisipasi aktif Gen Z dalam pencegahan TPPO.

Youth Camp hingga National Youth Leader: Bangun Kapasitas Pemuda
Kolaborasi tak berhenti di talkshow. Talitha Kum dan Mitra Wacana akan melanjutkan sinergi melalui program National Youth Leader, yang diawali dengan kegiatan Youth Camp dari perwakilan komunitas muda di sejumlah kota di Indonesia di Bulan November nanti. Youth Camp akan melatih puluhan pemuda dari jaringan Talitha Kum dan komunitas mitra untuk menjadi agen perubahan dengan pendalaman materi seputar pencegahan TPPO, literasi digital, serta strategi kampanye kreatif. Peserta yang terpilih kemudian akan dibina dalam program National Youth Leader dari edukasi berbagai aspek multi isu sampai dengan produksi konten kampanye untuk mengimplementasikan proyek kampanye di daerah masing-masing daerah melalui media sosial dalam skala nasional.

“Generasi Z adalah generasi yang melek teknologi dan punya pengaruh besar di media sosial. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan suara mereka menjadi motor penggerak dalam melindungi kelompok rentan dari jerat TPPO,” ujar Koordinator Jaringan Muda Talitha Kum.

Sementara itu, perwakilan Mitra Wacana menegaskan komitmennya untuk mendukung kolaborasi lintas generasi ini. “Pemuda bukan hanya masa depan, tapi juga pemegang peran kunci dalam mengubah narasi. Bersama Talitha Kum, kami ingin memperkuat kapasitas mereka agar mampu merancang kampanye yang relevan dan berdampak luas,” jelas Ruliyanto.

Targetkan Puluhan Pemuda Terlibat
Kedua lembaga menargetkan setidaknya puluhan pemuda dari beberapa kota di Indonesia akan terlibat dalam program ini sepanjang 2025-2027 . Kampanye digital juga akan digencarkan melalui konten kreatif di media sosial.

Kolaborasi ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk menekan angka TPPO yang masih tinggi, terutama di daerah rentan seperti NTT, Kalimantan, dan Sumatra. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat, pada 2023, terdapat lebih dari 2.000 korban TPPO di Indonesia, dengan 60% di antaranya adalah perempuan dan anak.

Dengan semangat “Nothing About Us Without Us”, Talitha Kum dan Mitra Wacana berharap inisiatif ini dapat menjadi model kolaborasi antar-generasi dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan secara berkelanjutan.

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

Mitra Wacana Dorong Pemerintah Perkuat Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia

Published

3 days ago

on

11 November 2025

By

Jakarta, 10 November 2025 — Mitra Wacana turut berpartisipasi aktif dalam Konsultasi Nasional tentang Akses terhadap Pelindungan Sosial yang Layak dan Berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Migrant Forum in Asia (MFA) bekerja sama dengan Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Solidaritas Perempuan, dengan dukungan dari IOM melalui program Migration, Business and Human Rights in Asia (MBHR Asia) yang didanai oleh Uni Eropa dan Pemerintah Swedia.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan serikat buruh ini bertujuan untuk memperkuat advokasi dan sinergi kebijakan dalam menjamin akses perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik di tahap pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air.

Dalam sesi diskusi, berbagai isu krusial mencuat, mulai dari minimnya akses pendidikan dan lapangan kerja yang layak di dalam negeri hingga praktik perekrutan yang tidak adil dan jeratan hutang yang menjerat calon pekerja migran. Kondisi ini, menurut para peserta, memperlihatkan bagaimana kemiskinan struktural masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

“Ketika pemerintah tidak menyediakan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak, masyarakat akhirnya mencari penghidupan di luar negeri. Tapi di sana pun mereka menghadapi eksploitasi dan kekerasan, bahkan ada yang tidak kembali dengan selamat,” ungkap salah satu peserta diskusi yang menyoroti rentannya posisi pekerja migran di berbagai negara penempatan.

Mitra Wacana, melalui perwakilannya Nurmalia, menegaskan pentingnya tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga internasional agar pekerja migran dan keluarganya memperoleh jaminan sosial yang adil.

“Negara harus hadir secara konkret, tidak hanya menjadikan PMI sebagai pahlawan devisa, tetapi juga memastikan mereka terlindungi dari hulu ke hilir. Kami mendesak pemerintah untuk memperkuat kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan perwakilan Indonesia di luar negeri, agar sistem perlindungan berjalan efektif dan tidak ada lagi korban yang dipulangkan tanpa pemulihan yang layak,” tegas Nurmalia, mewakili Mitra Wacana.

Konsultasi nasional ini juga merekomendasikan penguatan kebijakan jaminan sosial lintas negara serta sistem reimbursement yang memungkinkan pekerja mendapatkan layanan kesehatan sebelum dipulangkan. Para peserta berharap hasil diskusi ini menjadi pijakan bagi advokasi regional dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada pekerja migran.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperluas jaringan advokasi dan mendorong pembentukan kebijakan yang tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga mereka di tanah air.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending