Berita
Sarah Crockket, Mahasiswa Internship, Perkenalkan Sosial Budaya Australia di Mitra Wacana
Senin, (17/03/2025) Sarah Crockket, mahasiswa internship asal Australia, mengenalkan Sosial Budaya Australia yang bertajuk “Mengenal Australia: Dari Sejarah hingga Isu Kontemporer” yang diselenggarakan Mitra Wacana. Diskusi ini menjadi wadah bagi Sarah untuk berbagi pengetahuan tentang sejarah, keanekaragaman hayati, kuliner, serta dinamika sosial budaya Australia, diakhiri diskusi interaktif mengenai ekonomi, pendidikan, dan isu kesetaraan gender di negara tersebut.
Perjalanan Sejarah hingga Keunikan Satwa
Sarah membuka presentasi dengan mengulas sejarah Benua Australia, mulai dari penghunian pertama oleh Suku Aborigin lebih dari 65.000 tahun lalu, kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-18, hingga proses modernisasi yang membentuk Australia multikultural saat ini. Ia juga menyoroti keunikan satwa endemik seperti kanguru, koala, dan platipus, serta upaya konservasi menghadapi ancaman perubahan iklim. “Satwa Australia adalah simbol ketahanan alam, tapi mereka juga mengingatkan kita akan tanggung jawab menjaga lingkungan,” ujarnya.
Kuliner dan Interaksi Sosial
Pada sesi kuliner, Sarah memperkenalkan hidangan khas seperti Vegemite, meat pie, dan barbekyu Australia yang menjadi bagian dari gaya hidup santai masyarakat. Tak lupa, ia membandingkan budaya “mateship” (semangat persahabatan) dan nilai inklusivitas di ruang publik dengan fenomena “cultural diversity” akibat gelombang imigrasi dari Asia, Eropa, dan Timur Tengah. “Australia adalah mosaik budaya. Hampir 30% penduduknya lahir di luar negeri,” jelas Sarah.
Diskusi Ekonomi, Pendidikan, dan Kesetaraan Gender
Bagian akhir acara diisi diskusi interaktif yang menyoroti tiga isu strategis: pertumbuhan ekonomi berbasis sektor jasa dan tambang, sistem pendidikan berkelas dunia dengan angka partisipasi tinggi di perguruan tinggi, serta tantangan kesenjangan gender di tempat kerja. Sarah mengungkap data terbaru tentang upah perempuan Australia yang masih 13% lebih rendah daripada laki-laki untuk posisi setara. “Kemajuan sudah ada, seperti peningkatan representasi perempuan di parlemen, tapi perjuangan belum selesai,” tegasnya.
Berita
Workshop DRPPA: Dalam Diskusi Bahas Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Efisiensi Anggaran
Workshop Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang diinisiasi oleh Mitra Wacana, Senin, (24/3/2025). Kegiatan yang diadakan di Balai Langit, Kalurahan Salamrejo ini merupakan transformasi dari program Rumah Bersama Indonesia (RBI), disesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah terbaru. Meski berganti nama, komitmen untuk mewujudkan desa yang inklusif bagi perempuan dan anak melalui pemenuhan hak serta perlindungan dari kekerasan tetap menjadi inti agenda.
Acara dihadiri oleh perwakilan tiga kalurahan (Salamrejo, Sentolo, Demangrejo), dan Mitra Wacana. Denagn tema “Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran” mengemuka, menyoroti dampak kebijakan nasional seperti Inpres No. 1/2025, MBG (Makan Bergizi Gratis) dan efisiensi dana desa terhadap program pemberdayaan.
Dampak Kebijakan Pusat pada Perencanaan Desa
Pak Teguh, Lurah Sentolo, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pusat seringkali mengganggu perencanaan jangka panjang desa. “RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) yang disusun 8 tahun harus menyesuaikan instruksi baru, seperti program ketahanan pangan yang tiba-tiba memerlukan penyertaan modal BUMDes. Ini berdampak pada alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak,” ujarnya.
Aji Jogoboyo, mewakili Lurah Demangrejo, menambahkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya mengalihkan dana tetapi memotongnya langsung. “Contohnya, anggaran untuk kelompok P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sempat tertunda, sehingga kami harus berkolaborasi dengan mitra seperti Mitra Wacana untuk menjaga keberlanjutan program,” paparnya.
Suara dari Kelompok Perempuan: Tantangan Nyata di Lapangan
Ibu Sri Hari Murtiati dari Tim Penggerak PKK Salamrejo menyoroti dampak langsung pemangkasan anggaran pada program pemberdayaan perempuan. “Terus terang, dampaknya terasa hingga ke tingkat bawah. Misalnya, program cor blok jalan dua jalur yang tidak ramah bagi ibu hamil atau kurangnya polisi tidur yang aman. Padahal, infrastruktur yang inklusif adalah hak dasar perempuan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinan atas kasus perundungan (bullying) di Sentolo. “Kami berencana mengadakan sosialisasi di sekolah, tetapi anggaran yang dipotong membuat kegiatan ini terancam. Meski begitu, PKK berkomitmen untuk tetap bergerak, sekalipun dengan dana terbatas.”
Lebih lanjut, Ibu Sri menekankan pentingnya membangun ketangguhan perempuan. “Perempuan tangguh bukan hanya mampu mengelola ekonomi, tetapi juga menjadi ‘penyejuk’ dan ‘pemanas’ keluarga. Tanggung jawab kami besar: merawat suami, anak, sekaligus aktif di masyarakat. Karena itu, dukungan untuk PKK sebagai ujung tombak pemberdayaan perempuan dan anak harus tetap menjadi prioritas,” tandasnya.
Strategi Kolaborasi dan Inovasi Lokal
Pak Dani, Lurah Salamrejo, menekankan pentingnya memberdayakan perempuan sebagai kunci pembangunan. “65% penduduk kami adalah perempuan. Mereka adalah garda terdepan dalam pendidikan anak dan penguatan ekonomi keluarga. Kami fokus pada program non-fisik seperti pelatihan dan pendampingan,” tegasnya.
Sementara itu, Alfi dari Mitra Wacana mengapresiasi upaya desa melibatkan perempuan dalam forum diskusi. “Budaya ‘bisu’ pada perempuan masih jadi tantangan. Kehadiran perempuan sebagai pembicara hari ini adalah langkah progresif untuk membuka ruang partisipasi,” ujarnya.
Solusi di Tengah Tantangan
Beberapa solusi yang mengemuka antara lain:
- Kolaborasi dengan BUMDes dan Mitra: Memanfaatkan BUMDes untuk program MBG dan usaha lokal seperti peternakan ayam petelur di Demangrejo.
- Penguatan Kelembagaan Perempuan: Memastikan kelompok seperti KWT (Kelompok Wanita Tani) dan P3A mendapat pendampingan berkelanjutan.
- Advokasi Kebijakan Berperspektif Gender: Mendesak pemerintah pusat mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran pada program pemberdayaan.
Workshop ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong terwujudnya Generasi Emas 2045 melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perubahan nama dari DRPPA ke RBI bukanlah hambatan, selama esensi pemenuhan hak perempuan dan anak tetap menjadi prioritas.
