Berita
Talitha Kum dan Mitra Wacana Kolaborasi Gen Z Kampanyekan Anti-TPPO
Jaringan Muda Talitha Kum Galang Aksi Bersama untuk Lawan Perdagangan Orang
Senin, (17/03/2025)– Jaringan muda Talitha Kum Indonesia, yang fokus pada isu pemberantasan perdagangan orang (TPPO), menggandeng Mitra Wacana dalam kolaborasi strategis untuk mengkampanyekan kesadaran anti-TPPO di kalangan Generasi Z. Kolaborasi ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan edukatif, mulai dari talkshow hingga program kepemimpinan nasional, guna memperkuat peran pemuda dalam melawan kejahatan kemanusiaan tersebut.
Talkshow Pemuda: Suarakan TPPO di Hari Anti-Perdagangan Manusia
Kolaborasi akan dimulai dengan acara talkshow interaktif bertema “Generasi Z Beraksi: Stop Eksploitasi Manusia!” yang digelar pada Juli mendatang, bertepatan dengan World Day Against Trafficking in Persons (Hari Anti-Perdagangan Manusia Sedunia) pada di Bulan Juli. Acara ini akan menghadirkan aktivis muda, penyintas TPPO, dan praktisi hukum untuk membahas dampak TPPO serta langkah konkret yang bisa diambil pemuda. Talkshow ini diharapkan menjadi platform edukasi dan advokasi untuk mendorong partisipasi aktif Gen Z dalam pencegahan TPPO.
Youth Camp hingga National Youth Leader: Bangun Kapasitas Pemuda
Kolaborasi tak berhenti di talkshow. Talitha Kum dan Mitra Wacana akan melanjutkan sinergi melalui program National Youth Leader, yang diawali dengan kegiatan Youth Camp dari perwakilan komunitas muda di sejumlah kota di Indonesia di Bulan November nanti. Youth Camp akan melatih puluhan pemuda dari jaringan Talitha Kum dan komunitas mitra untuk menjadi agen perubahan dengan pendalaman materi seputar pencegahan TPPO, literasi digital, serta strategi kampanye kreatif. Peserta yang terpilih kemudian akan dibina dalam program National Youth Leader dari edukasi berbagai aspek multi isu sampai dengan produksi konten kampanye untuk mengimplementasikan proyek kampanye di daerah masing-masing daerah melalui media sosial dalam skala nasional.
“Generasi Z adalah generasi yang melek teknologi dan punya pengaruh besar di media sosial. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan suara mereka menjadi motor penggerak dalam melindungi kelompok rentan dari jerat TPPO,” ujar Koordinator Jaringan Muda Talitha Kum.
Sementara itu, perwakilan Mitra Wacana menegaskan komitmennya untuk mendukung kolaborasi lintas generasi ini. “Pemuda bukan hanya masa depan, tapi juga pemegang peran kunci dalam mengubah narasi. Bersama Talitha Kum, kami ingin memperkuat kapasitas mereka agar mampu merancang kampanye yang relevan dan berdampak luas,” jelas Ruliyanto.
Targetkan Puluhan Pemuda Terlibat
Kedua lembaga menargetkan setidaknya puluhan pemuda dari beberapa kota di Indonesia akan terlibat dalam program ini sepanjang 2025-2027 . Kampanye digital juga akan digencarkan melalui konten kreatif di media sosial.
Kolaborasi ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk menekan angka TPPO yang masih tinggi, terutama di daerah rentan seperti NTT, Kalimantan, dan Sumatra. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat, pada 2023, terdapat lebih dari 2.000 korban TPPO di Indonesia, dengan 60% di antaranya adalah perempuan dan anak.
Dengan semangat “Nothing About Us Without Us”, Talitha Kum dan Mitra Wacana berharap inisiatif ini dapat menjadi model kolaborasi antar-generasi dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan secara berkelanjutan.
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
