Berita
Talitha Kum dan Mitra Wacana Kolaborasi Gen Z Kampanyekan Anti-TPPO
Jaringan Muda Talitha Kum Galang Aksi Bersama untuk Lawan Perdagangan Orang
Senin, (17/03/2025)– Jaringan muda Talitha Kum Indonesia, yang fokus pada isu pemberantasan perdagangan orang (TPPO), menggandeng Mitra Wacana dalam kolaborasi strategis untuk mengkampanyekan kesadaran anti-TPPO di kalangan Generasi Z. Kolaborasi ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan edukatif, mulai dari talkshow hingga program kepemimpinan nasional, guna memperkuat peran pemuda dalam melawan kejahatan kemanusiaan tersebut.
Talkshow Pemuda: Suarakan TPPO di Hari Anti-Perdagangan Manusia
Kolaborasi akan dimulai dengan acara talkshow interaktif bertema “Generasi Z Beraksi: Stop Eksploitasi Manusia!” yang digelar pada Juli mendatang, bertepatan dengan World Day Against Trafficking in Persons (Hari Anti-Perdagangan Manusia Sedunia) pada di Bulan Juli. Acara ini akan menghadirkan aktivis muda, penyintas TPPO, dan praktisi hukum untuk membahas dampak TPPO serta langkah konkret yang bisa diambil pemuda. Talkshow ini diharapkan menjadi platform edukasi dan advokasi untuk mendorong partisipasi aktif Gen Z dalam pencegahan TPPO.
Youth Camp hingga National Youth Leader: Bangun Kapasitas Pemuda
Kolaborasi tak berhenti di talkshow. Talitha Kum dan Mitra Wacana akan melanjutkan sinergi melalui program National Youth Leader, yang diawali dengan kegiatan Youth Camp dari perwakilan komunitas muda di sejumlah kota di Indonesia di Bulan November nanti. Youth Camp akan melatih puluhan pemuda dari jaringan Talitha Kum dan komunitas mitra untuk menjadi agen perubahan dengan pendalaman materi seputar pencegahan TPPO, literasi digital, serta strategi kampanye kreatif. Peserta yang terpilih kemudian akan dibina dalam program National Youth Leader dari edukasi berbagai aspek multi isu sampai dengan produksi konten kampanye untuk mengimplementasikan proyek kampanye di daerah masing-masing daerah melalui media sosial dalam skala nasional.
“Generasi Z adalah generasi yang melek teknologi dan punya pengaruh besar di media sosial. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan suara mereka menjadi motor penggerak dalam melindungi kelompok rentan dari jerat TPPO,” ujar Koordinator Jaringan Muda Talitha Kum.
Sementara itu, perwakilan Mitra Wacana menegaskan komitmennya untuk mendukung kolaborasi lintas generasi ini. “Pemuda bukan hanya masa depan, tapi juga pemegang peran kunci dalam mengubah narasi. Bersama Talitha Kum, kami ingin memperkuat kapasitas mereka agar mampu merancang kampanye yang relevan dan berdampak luas,” jelas Ruliyanto.
Targetkan Puluhan Pemuda Terlibat
Kedua lembaga menargetkan setidaknya puluhan pemuda dari beberapa kota di Indonesia akan terlibat dalam program ini sepanjang 2025-2027 . Kampanye digital juga akan digencarkan melalui konten kreatif di media sosial.
Kolaborasi ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk menekan angka TPPO yang masih tinggi, terutama di daerah rentan seperti NTT, Kalimantan, dan Sumatra. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat, pada 2023, terdapat lebih dari 2.000 korban TPPO di Indonesia, dengan 60% di antaranya adalah perempuan dan anak.
Dengan semangat “Nothing About Us Without Us”, Talitha Kum dan Mitra Wacana berharap inisiatif ini dapat menjadi model kolaborasi antar-generasi dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan secara berkelanjutan.
Berita
Workshop DRPPA: Dalam Diskusi Bahas Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Efisiensi Anggaran
Workshop Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang diinisiasi oleh Mitra Wacana, Senin, (24/3/2025). Kegiatan yang diadakan di Balai Langit, Kalurahan Salamrejo ini merupakan transformasi dari program Rumah Bersama Indonesia (RBI), disesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah terbaru. Meski berganti nama, komitmen untuk mewujudkan desa yang inklusif bagi perempuan dan anak melalui pemenuhan hak serta perlindungan dari kekerasan tetap menjadi inti agenda.
Acara dihadiri oleh perwakilan tiga kalurahan (Salamrejo, Sentolo, Demangrejo), dan Mitra Wacana. Denagn tema “Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran” mengemuka, menyoroti dampak kebijakan nasional seperti Inpres No. 1/2025, MBG (Makan Bergizi Gratis) dan efisiensi dana desa terhadap program pemberdayaan.
Dampak Kebijakan Pusat pada Perencanaan Desa
Pak Teguh, Lurah Sentolo, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pusat seringkali mengganggu perencanaan jangka panjang desa. “RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) yang disusun 8 tahun harus menyesuaikan instruksi baru, seperti program ketahanan pangan yang tiba-tiba memerlukan penyertaan modal BUMDes. Ini berdampak pada alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak,” ujarnya.
Aji Jogoboyo, mewakili Lurah Demangrejo, menambahkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya mengalihkan dana tetapi memotongnya langsung. “Contohnya, anggaran untuk kelompok P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sempat tertunda, sehingga kami harus berkolaborasi dengan mitra seperti Mitra Wacana untuk menjaga keberlanjutan program,” paparnya.
Suara dari Kelompok Perempuan: Tantangan Nyata di Lapangan
Ibu Sri Hari Murtiati dari Tim Penggerak PKK Salamrejo menyoroti dampak langsung pemangkasan anggaran pada program pemberdayaan perempuan. “Terus terang, dampaknya terasa hingga ke tingkat bawah. Misalnya, program cor blok jalan dua jalur yang tidak ramah bagi ibu hamil atau kurangnya polisi tidur yang aman. Padahal, infrastruktur yang inklusif adalah hak dasar perempuan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinan atas kasus perundungan (bullying) di Sentolo. “Kami berencana mengadakan sosialisasi di sekolah, tetapi anggaran yang dipotong membuat kegiatan ini terancam. Meski begitu, PKK berkomitmen untuk tetap bergerak, sekalipun dengan dana terbatas.”
Lebih lanjut, Ibu Sri menekankan pentingnya membangun ketangguhan perempuan. “Perempuan tangguh bukan hanya mampu mengelola ekonomi, tetapi juga menjadi ‘penyejuk’ dan ‘pemanas’ keluarga. Tanggung jawab kami besar: merawat suami, anak, sekaligus aktif di masyarakat. Karena itu, dukungan untuk PKK sebagai ujung tombak pemberdayaan perempuan dan anak harus tetap menjadi prioritas,” tandasnya.
Strategi Kolaborasi dan Inovasi Lokal
Pak Dani, Lurah Salamrejo, menekankan pentingnya memberdayakan perempuan sebagai kunci pembangunan. “65% penduduk kami adalah perempuan. Mereka adalah garda terdepan dalam pendidikan anak dan penguatan ekonomi keluarga. Kami fokus pada program non-fisik seperti pelatihan dan pendampingan,” tegasnya.
Sementara itu, Alfi dari Mitra Wacana mengapresiasi upaya desa melibatkan perempuan dalam forum diskusi. “Budaya ‘bisu’ pada perempuan masih jadi tantangan. Kehadiran perempuan sebagai pembicara hari ini adalah langkah progresif untuk membuka ruang partisipasi,” ujarnya.
Solusi di Tengah Tantangan
Beberapa solusi yang mengemuka antara lain:
- Kolaborasi dengan BUMDes dan Mitra: Memanfaatkan BUMDes untuk program MBG dan usaha lokal seperti peternakan ayam petelur di Demangrejo.
- Penguatan Kelembagaan Perempuan: Memastikan kelompok seperti KWT (Kelompok Wanita Tani) dan P3A mendapat pendampingan berkelanjutan.
- Advokasi Kebijakan Berperspektif Gender: Mendesak pemerintah pusat mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran pada program pemberdayaan.
Workshop ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong terwujudnya Generasi Emas 2045 melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perubahan nama dari DRPPA ke RBI bukanlah hambatan, selama esensi pemenuhan hak perempuan dan anak tetap menjadi prioritas.
