Berita
Kunjungan KOPPMI dalam Kolaborasi bersama Purna Migran
Kamis, (20/03/2025) Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI), mengunjungi Mitra Wacana dalam diskusi mengenai tantangan dan tujuan dalam memperkuat hak-hak pekerja migran, pemberdayaan kelompok perempuan, dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh para migran yang kembali ke tanah air. Diskusi ini berfokus pada pendidikan, advokasi, dan pemberdayaan ekonomi di berbagai tingkatan, dari desa hingga provinsi dengan penekanan pada pemahaman hak asasi manusia dan isu gender serta mentoring kelompok ekonomi dalam hal ini pendampingan usaha dan akses pasar. KOPPMI menyoroti pentingnya dukungan masyarakat, kerja sama dengan lembaga lokal, dan kebutuhan untuk reintegrasi sosial dan ekonomi para migran yang kembali.
Memperkuat Kelompok Basis Melalui Advokasi
Diskusi ini membahas konteks dan tantangan dalam penguatan kelompok basis melalui pemahaman hak-hak pekerja, ekonomi, dan hukum paralegal. Penguatan ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang mendukung di tingkat desa dan melibatkan advokasi di tingkat kabupaten dan provinsi. Diskusi ini juga menyoroti pentingnya memahami hak asasi manusia dan masalah gender dalam pekerjaan mereka. Termasuk penggunaan media sosial dalam upaya advokasi mereka.
Kelompok Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pedesaan
Diskusi juga membahas organisasi kelompok pemberdayaan perempuan di tiga kabupaten: daerah pegunungan, daerah pesisir, dan Urban, yakni Kokap, Galur dan Sentolo. Kelompok-kelompok ini, yang dikenal sebagai Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A), awalnya dibentuk untuk mendukung dalam penguatan kemandirian mantan pekerja migran, kemudian diperluas dengan perempuan di kawasan marginal. Kelompok-kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi perempuan di wilayah marginal dan berkontribusi pada pengembangan komunitas pedesaan mereka. Diskusi ini menyoroti pentingnya kerja sama dengan komunitas lokal dan masyarakat setempat, serta kebutuhan akan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Mitra Wacana juga menyebutkan keberhasilan satu kelompok P3A, Putri Arimbi, dalam mengakses dana desa dalam pelatihan dan upaya kelompok dalam pendidikan publik dan edukasi melalui diseminasi di kelompok PKK.
Tantangan Kelompok Perempuan dalam Akses dan Partisipasi di Tingkat Desa
Mitra Wacana membahas tantangan yang dihadapi oleh perempuan di komunitas mereka, termasuk akses terbatas terhadap informasi, hambatan budaya dan sosial, dan stigma yang terkait dengan partisipasi perempuan dalam organisasi. Dalam hal ini menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi dan kepemimpinan perempuan, dan perlunya pendidikan gender dan partisipasi perempuan di tingkat desa.
Tantangan dan Dukungan untuk Purna Migran Paska Migrasi
Diskusi ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh purna migran dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat paska migrasi, termasuk kesulitan reintegrasi bagi mereka yang kembali dari luar negeri dan stigma di desa mereka. KOPPMI menyebutkan pentingnya membentuk kelompok untuk memperkuat individu dengan melakukan diskusi dan penguatan kelompok ekonomi bersama.
Pemberdayaan Pekerja Migran yang Kembali di Indonesia
Diskusi juga membahas tantangan yang dihadapi ketika pekerja migran kembali ke Indonesia. Dalam hal ini perlunya menekankan reintegrasi sosial dan ekonomi, termasuk akses ke bantuan pemerintah serta mentoring pelatihan pemberdayaan ekonomi.
Berita
Workshop DRPPA: Dalam Diskusi Bahas Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Efisiensi Anggaran
Workshop Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang diinisiasi oleh Mitra Wacana, Senin, (24/3/2025). Kegiatan yang diadakan di Balai Langit, Kalurahan Salamrejo ini merupakan transformasi dari program Rumah Bersama Indonesia (RBI), disesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah terbaru. Meski berganti nama, komitmen untuk mewujudkan desa yang inklusif bagi perempuan dan anak melalui pemenuhan hak serta perlindungan dari kekerasan tetap menjadi inti agenda.
Acara dihadiri oleh perwakilan tiga kalurahan (Salamrejo, Sentolo, Demangrejo), dan Mitra Wacana. Denagn tema “Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran” mengemuka, menyoroti dampak kebijakan nasional seperti Inpres No. 1/2025, MBG (Makan Bergizi Gratis) dan efisiensi dana desa terhadap program pemberdayaan.
Dampak Kebijakan Pusat pada Perencanaan Desa
Pak Teguh, Lurah Sentolo, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pusat seringkali mengganggu perencanaan jangka panjang desa. “RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) yang disusun 8 tahun harus menyesuaikan instruksi baru, seperti program ketahanan pangan yang tiba-tiba memerlukan penyertaan modal BUMDes. Ini berdampak pada alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak,” ujarnya.
Aji Jogoboyo, mewakili Lurah Demangrejo, menambahkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya mengalihkan dana tetapi memotongnya langsung. “Contohnya, anggaran untuk kelompok P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sempat tertunda, sehingga kami harus berkolaborasi dengan mitra seperti Mitra Wacana untuk menjaga keberlanjutan program,” paparnya.
Suara dari Kelompok Perempuan: Tantangan Nyata di Lapangan
Ibu Sri Hari Murtiati dari Tim Penggerak PKK Salamrejo menyoroti dampak langsung pemangkasan anggaran pada program pemberdayaan perempuan. “Terus terang, dampaknya terasa hingga ke tingkat bawah. Misalnya, program cor blok jalan dua jalur yang tidak ramah bagi ibu hamil atau kurangnya polisi tidur yang aman. Padahal, infrastruktur yang inklusif adalah hak dasar perempuan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinan atas kasus perundungan (bullying) di Sentolo. “Kami berencana mengadakan sosialisasi di sekolah, tetapi anggaran yang dipotong membuat kegiatan ini terancam. Meski begitu, PKK berkomitmen untuk tetap bergerak, sekalipun dengan dana terbatas.”
Lebih lanjut, Ibu Sri menekankan pentingnya membangun ketangguhan perempuan. “Perempuan tangguh bukan hanya mampu mengelola ekonomi, tetapi juga menjadi ‘penyejuk’ dan ‘pemanas’ keluarga. Tanggung jawab kami besar: merawat suami, anak, sekaligus aktif di masyarakat. Karena itu, dukungan untuk PKK sebagai ujung tombak pemberdayaan perempuan dan anak harus tetap menjadi prioritas,” tandasnya.
Strategi Kolaborasi dan Inovasi Lokal
Pak Dani, Lurah Salamrejo, menekankan pentingnya memberdayakan perempuan sebagai kunci pembangunan. “65% penduduk kami adalah perempuan. Mereka adalah garda terdepan dalam pendidikan anak dan penguatan ekonomi keluarga. Kami fokus pada program non-fisik seperti pelatihan dan pendampingan,” tegasnya.
Sementara itu, Alfi dari Mitra Wacana mengapresiasi upaya desa melibatkan perempuan dalam forum diskusi. “Budaya ‘bisu’ pada perempuan masih jadi tantangan. Kehadiran perempuan sebagai pembicara hari ini adalah langkah progresif untuk membuka ruang partisipasi,” ujarnya.
Solusi di Tengah Tantangan
Beberapa solusi yang mengemuka antara lain:
- Kolaborasi dengan BUMDes dan Mitra: Memanfaatkan BUMDes untuk program MBG dan usaha lokal seperti peternakan ayam petelur di Demangrejo.
- Penguatan Kelembagaan Perempuan: Memastikan kelompok seperti KWT (Kelompok Wanita Tani) dan P3A mendapat pendampingan berkelanjutan.
- Advokasi Kebijakan Berperspektif Gender: Mendesak pemerintah pusat mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran pada program pemberdayaan.
Workshop ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong terwujudnya Generasi Emas 2045 melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perubahan nama dari DRPPA ke RBI bukanlah hambatan, selama esensi pemenuhan hak perempuan dan anak tetap menjadi prioritas.
