Berita
Kunjungan KOPPMI dalam Kolaborasi bersama Purna Migran
Kamis, (20/03/2025) Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI), mengunjungi Mitra Wacana dalam diskusi mengenai tantangan dan tujuan dalam memperkuat hak-hak pekerja migran, pemberdayaan kelompok perempuan, dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh para migran yang kembali ke tanah air. Diskusi ini berfokus pada pendidikan, advokasi, dan pemberdayaan ekonomi di berbagai tingkatan, dari desa hingga provinsi dengan penekanan pada pemahaman hak asasi manusia dan isu gender serta mentoring kelompok ekonomi dalam hal ini pendampingan usaha dan akses pasar. KOPPMI menyoroti pentingnya dukungan masyarakat, kerja sama dengan lembaga lokal, dan kebutuhan untuk reintegrasi sosial dan ekonomi para migran yang kembali.
Memperkuat Kelompok Basis Melalui Advokasi
Diskusi ini membahas konteks dan tantangan dalam penguatan kelompok basis melalui pemahaman hak-hak pekerja, ekonomi, dan hukum paralegal. Penguatan ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang mendukung di tingkat desa dan melibatkan advokasi di tingkat kabupaten dan provinsi. Diskusi ini juga menyoroti pentingnya memahami hak asasi manusia dan masalah gender dalam pekerjaan mereka. Termasuk penggunaan media sosial dalam upaya advokasi mereka.
Kelompok Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pedesaan
Diskusi juga membahas organisasi kelompok pemberdayaan perempuan di tiga kabupaten: daerah pegunungan, daerah pesisir, dan Urban, yakni Kokap, Galur dan Sentolo. Kelompok-kelompok ini, yang dikenal sebagai Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A), awalnya dibentuk untuk mendukung dalam penguatan kemandirian mantan pekerja migran, kemudian diperluas dengan perempuan di kawasan marginal. Kelompok-kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi perempuan di wilayah marginal dan berkontribusi pada pengembangan komunitas pedesaan mereka. Diskusi ini menyoroti pentingnya kerja sama dengan komunitas lokal dan masyarakat setempat, serta kebutuhan akan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Mitra Wacana juga menyebutkan keberhasilan satu kelompok P3A, Putri Arimbi, dalam mengakses dana desa dalam pelatihan dan upaya kelompok dalam pendidikan publik dan edukasi melalui diseminasi di kelompok PKK.
Tantangan Kelompok Perempuan dalam Akses dan Partisipasi di Tingkat Desa
Mitra Wacana membahas tantangan yang dihadapi oleh perempuan di komunitas mereka, termasuk akses terbatas terhadap informasi, hambatan budaya dan sosial, dan stigma yang terkait dengan partisipasi perempuan dalam organisasi. Dalam hal ini menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi dan kepemimpinan perempuan, dan perlunya pendidikan gender dan partisipasi perempuan di tingkat desa.
Tantangan dan Dukungan untuk Purna Migran Paska Migrasi
Diskusi ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh purna migran dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat paska migrasi, termasuk kesulitan reintegrasi bagi mereka yang kembali dari luar negeri dan stigma di desa mereka. KOPPMI menyebutkan pentingnya membentuk kelompok untuk memperkuat individu dengan melakukan diskusi dan penguatan kelompok ekonomi bersama.
Pemberdayaan Pekerja Migran yang Kembali di Indonesia
Diskusi juga membahas tantangan yang dihadapi ketika pekerja migran kembali ke Indonesia. Dalam hal ini perlunya menekankan reintegrasi sosial dan ekonomi, termasuk akses ke bantuan pemerintah serta mentoring pelatihan pemberdayaan ekonomi.
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
