Berita
Kunjungan KOPPMI dalam Kolaborasi bersama Purna Migran
Kamis, (20/03/2025) Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI), mengunjungi Mitra Wacana dalam diskusi mengenai tantangan dan tujuan dalam memperkuat hak-hak pekerja migran, pemberdayaan kelompok perempuan, dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh para migran yang kembali ke tanah air. Diskusi ini berfokus pada pendidikan, advokasi, dan pemberdayaan ekonomi di berbagai tingkatan, dari desa hingga provinsi dengan penekanan pada pemahaman hak asasi manusia dan isu gender serta mentoring kelompok ekonomi dalam hal ini pendampingan usaha dan akses pasar. KOPPMI menyoroti pentingnya dukungan masyarakat, kerja sama dengan lembaga lokal, dan kebutuhan untuk reintegrasi sosial dan ekonomi para migran yang kembali.
Memperkuat Kelompok Basis Melalui Advokasi
Diskusi ini membahas konteks dan tantangan dalam penguatan kelompok basis melalui pemahaman hak-hak pekerja, ekonomi, dan hukum paralegal. Penguatan ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang mendukung di tingkat desa dan melibatkan advokasi di tingkat kabupaten dan provinsi. Diskusi ini juga menyoroti pentingnya memahami hak asasi manusia dan masalah gender dalam pekerjaan mereka. Termasuk penggunaan media sosial dalam upaya advokasi mereka.
Kelompok Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Pedesaan
Diskusi juga membahas organisasi kelompok pemberdayaan perempuan di tiga kabupaten: daerah pegunungan, daerah pesisir, dan Urban, yakni Kokap, Galur dan Sentolo. Kelompok-kelompok ini, yang dikenal sebagai Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A), awalnya dibentuk untuk mendukung dalam penguatan kemandirian mantan pekerja migran, kemudian diperluas dengan perempuan di kawasan marginal. Kelompok-kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi perempuan di wilayah marginal dan berkontribusi pada pengembangan komunitas pedesaan mereka. Diskusi ini menyoroti pentingnya kerja sama dengan komunitas lokal dan masyarakat setempat, serta kebutuhan akan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Mitra Wacana juga menyebutkan keberhasilan satu kelompok P3A, Putri Arimbi, dalam mengakses dana desa dalam pelatihan dan upaya kelompok dalam pendidikan publik dan edukasi melalui diseminasi di kelompok PKK.
Tantangan Kelompok Perempuan dalam Akses dan Partisipasi di Tingkat Desa
Mitra Wacana membahas tantangan yang dihadapi oleh perempuan di komunitas mereka, termasuk akses terbatas terhadap informasi, hambatan budaya dan sosial, dan stigma yang terkait dengan partisipasi perempuan dalam organisasi. Dalam hal ini menyoroti pentingnya kemandirian ekonomi dan kepemimpinan perempuan, dan perlunya pendidikan gender dan partisipasi perempuan di tingkat desa.
Tantangan dan Dukungan untuk Purna Migran Paska Migrasi
Diskusi ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh purna migran dalam beradaptasi di lingkungan masyarakat paska migrasi, termasuk kesulitan reintegrasi bagi mereka yang kembali dari luar negeri dan stigma di desa mereka. KOPPMI menyebutkan pentingnya membentuk kelompok untuk memperkuat individu dengan melakukan diskusi dan penguatan kelompok ekonomi bersama.
Pemberdayaan Pekerja Migran yang Kembali di Indonesia
Diskusi juga membahas tantangan yang dihadapi ketika pekerja migran kembali ke Indonesia. Dalam hal ini perlunya menekankan reintegrasi sosial dan ekonomi, termasuk akses ke bantuan pemerintah serta mentoring pelatihan pemberdayaan ekonomi.
Berita
Bersatu Melawan Perdagangan Orang: JBPO Gelar Kegiatan Memperingati Bulan Anti Perdagangan Manusia Sedunia
Pada hari Kamis (30/07/2026) Jaringan Jogja Bebas Perdagangan Orang (JBPO) menggelar kegiatan puncak acara untuk Peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia yang bertajuk “Menungso Ora Didol, Bersatu Melawan Eksploitasi”, kegiatan ini terlaksana di Aula Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Yogyakarta. Acara ini terselenggara atas dukungan kolaborasi dari Mitra Wacana, Pusat Kajian Law Gender Society Fakultas Hukum UGM, Beranda Migran, Talitha Kum Jaringan Yogyakarta, Rifka Annisa WCC, LBH Yogyakarta, LBH Apik Yogyakarta, Yayasan DIAN Interfidei, Indriyanati, Koppmi, Jarnas Anti Perdagangan Orang, BP3MI DIY, dan Tier Two Coalition. Rangkaian acara diisi dengan kegiatan talkshow sebanyak tiga sesi dengan topik yang berbeda dan diskusi mendalam bersama berbagai narasumber ahli, praktisi, dan aktivis yang bergerak di garis depan perlindungan hak asasi manusia.
Acara dimulai dengan sambutan dari Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UGM. Ia menyampaikan harapan dengan adanya kegiatan ini, isu tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat lebih diperhatikan lagi untuk kedepannya, kemudian memberikan pengetahuan akan langkah-langkah dan rencana yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu perdagangan orang.
Kemudian dilanjut dengan sambutan dari Arif Sugeng Widodo M.Phil selaku Dewan Pengawas Mitra Wacana, Arif menyampaikan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang perlu adanya kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat, supaya pencegahan tidak hanya berhenti dalam ruang diskusi, tapi bisa diamalkan dalam kerja praktis.
Untuk talkshow sesi pertama materi yang dipaparkan bertajuk Menghadapi Wajah Baru Perdagangan Orang: Kolaborasi untuk Perlindungan dan Penegakan Hukum, sesi ini diisi oleh tiga pemateri yaitu Eni Lestari (Chair International Migrant Alliance), Muhammad Ilyas Prakananda,S.Kom,M.Kom (Kepala BP3MI DIY), Sri Wiyanti Eddyono SH, LLM (HR), PHD (Dosen Fakultas Hukum UGM). Pada sesi talkshow pertama ketiga pembicara menjelaskan bagaimana menghadapi dan mencegah perdagangan orang yang memiliki pola baru dalam melakukan aksinya, sesi ini salah satu pembicara mengatakan bahwa aktivitas migrasi berubah menjadi tujuan untuk bertahan hidup karena banyaknya krisis global yang terjadi. Pada sesi ini juga menyoroti walaupun peraturan hukum di Indonesia terlihat banyak, tetapi pada realitanya terdapat kontradiksi antara UU satu dengan yang lain.
“Di Indonesia peraturan hukum terlihat sudah banyak, tapi ternyata terdapat kontradiksi antara UU tersebut.”
Lanjut pada talkshow sesi kedua, tema yang diangkat adalah Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang: Pengorganisasian, advokasi, kampanye, pendampingan hukum dan psikologis. Pada sesi ini diisi oleh SR. Anastasia (Koordinator Talitha Kum Jaringan Yogyakarta), Mona Iswandari (Koordinator Divisi Riset dan Advokasi Mitra Wacana), Indiah Wahyu Andari.S.Psi (Direktur Rifka Anisa WCC), dan Kharisma Wardhatul K,S.H,M.H. (Direktur LBH Yogyakarta). Pada talkshow sesi kedua ini para pembicara menyampaikan bahwa perlu adanya kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan untuk isu TPPO baik hukum atau psikologis pada korban. Di sesi ini juga menyoroti bahwa korban bukan hanya dari kalangan orang dewasa tetapi juga meluas sampai ke pelajar. Kemudian dalam penanganan psikologis dapat dilakukan dengan mendengarkan tanpa menghakimi serta memberikan rasa aman bagi korban. Sesi terakhir pada talkshow kedua ini menekankan bahwa perlu adanya penguatan terhadap pemahaman dan kesadaran hukum.
“Kepedulian aparat penegak hukum masih sangat minim. Dalam restitusi korban TPPO masih sangat sulit, karena proses yang banyak hambatan yang terjadi.”
Selanjutnya pada talkshow sesi terakhir dengan tema Berbagai modus perdagangan orang; dari student trafficking, nikah pesanan serta peran jaringan lintas iman dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Pada sesi ini akan diisi oleh Hanindha Kristy (Direktur Beranda Migran), Neti Hasiah (LBH APIK), Pdt. A. Elga J. Sarapung (Direktur Yayasan DIAN Interfidei). Pada sesi talkshow ketiga ini berisi bentuk bentuk dari modus perdagangan orang, yang bukan hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga para pelajar. Dalam modusnya berbentuk seperti tawaran magang dan tawaran nikah pesanan. Pada sesi ini juga menyoroti pentingnya jaringan antar agama dalam melakukan pencegahan dan dan penanganan perdagangan orang, hal ini karena human trafficking adalah persoalan kemanusiaan yang sangat serius sehingga jaringan antar agama juga penting untuk telibat.
Dalam sesi diskusi, peserta menunjukkan antusiasme yang besar dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan yang bervariatif di setiap rangkaian sesi talkshow yang. Kemudian pertanyaan dari peserta juga dijawab dengan jawaban yang informatif oleh para pembicara.
Sebagai penutup acara, JBPO memberikan harapan bahwa kegiatan pencegahan ini bukan hanya tanggung jawab lembaga saja tetapi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia harus berkolaborasi untuk berupaya dalam pencegahan dan memberikan perlindungan kepada korban-korban tindak pidana perdagangan orang. Serta diharapkan peserta bisa menyebarluaskan informasi yang diperoleh saat mengikuti kegiatan, agar kegiatan ini tidak hanya berhenti dalam bentuk ruang diskusi, tapi bisa diimplementasikan dalam kerja praktis.
Meilina Salsabila (Mahasiswa Magang UNS)
Bersatu Melawan Perdagangan Orang: JBPO Gelar Kegiatan Memperingati Bulan Anti Perdagangan Manusia Sedunia
SIARAN PERS Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia & Peluncuran Kertas Posisi Urgensi Revisi UU PTPPO “Menuju Dua Dekade Tanpa Pembaruan, Korban Terus Berjatuhan” Tier Two Coalition
