web analytics
Connect with us

Berita

Dinamika Gender di Organisasi Lokal

Published

on

Yogyakarta — Diskusi bertajuk Exploring Gender Dynamics in Local Organisations: How They Contribute to Public’s Gender Equality Awareness digelar pada Senin, 2 Maret 2026, di kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI DIY).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Australian Volunteers Program ini menghadirkan perwakilan dari 10 lembaga di Yogyakarta untuk berbagi praktik, tantangan, dan strategi dalam memperkuat kesadaran kesetaraan gender di masyarakat.

Acara menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Nurul Sa’adah dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), Fransiska Vena dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia DIY, serta Ruli Malay dari Keluarga Besar Waria Yogyakarta (KEBAYA). Diskusi dipandu oleh perwakilan Australian Volunteers Program Indonesia dan berlangsung interaktif selama lebih dari tiga jam. Dalam pemaparannya, Nurul Sa’adah menegaskan bahwa isu difabilitas tidak dapat dilepaskan dari perspektif gender. Menurutnya, perempuan difabel, anak difabel, maupun difabel dengan identitas gender beragam menghadapi lapis kerentanan yang berbeda dibandingkan kelompok lainnya.

“Pendekatan yang hanya melihat difabilitas tanpa mempertimbangkan konstruksi gender akan menghasilkan kebijakan dan program yang timpang,” ungkapnya.

Nurul menambahkan bahwa ruang-ruang advokasi perlu memastikan akses, partisipasi bermakna, serta perlindungan dari kekerasan berbasis gender bagi penyandang difabilitas.

Sementara itu, Fransiska Vena dari PKBI DIY menekankan pentingnya ruang perjumpaan komunitas. Ruang semacam itu, menurutnya, menjadi tempat belajar bersama sekaligus wadah memperkaya perspektif. Dalam kerja-kerja pemberdayaan, dialog lintas komunitas membuka kemungkinan lahirnya pemahaman yang lebih utuh tentang persoalan gender di tingkat akar rumput. “Ketika komunitas bertemu, berbagi pengalaman, dan mendengarkan satu sama lain, kesadaran tumbuh lebih organik. Perspektif tidak dibangun dari satu arah,” jelasnya.

Fransiska juga menyampaikan bahwa organisasi lokal memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan realitas sosial warga. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan resistensi budaya, tetapi juga keterbatasan sumber daya dan dukungan kebijakan. Oleh sebab itu, kolaborasi antar lembaga dinilai sebagai langkah penting untuk memperluas dampak advokasi.

Pandangan lain disampaikan Ruli Malay dari KEBAYA. Ruli menegaskan bahwa keragaman gender bukan fenomena baru. Dalam berbagai catatan sejarah dan praktik budaya Nusantara, identitas gender yang beragam telah hadir sejak lama. “Keragaman gender sudah ada jauh sebelum istilah-istilah modern dikenal. Yang berubah adalah cara masyarakat memandang dan meresponsnya,” ujarnya. Ruli turut membagikan pengalaman personal sebagai transpuan. Dalam forum tersebut, Ruli menyampaikan bahwa pernah mengalami penyerangan beberapa kali oleh kelompok tertentu karena identitas gendernya.

Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa perjuangan kesetaraan tidak hanya berbicara tentang pengakuan, tetapi juga soal keamanan dan hak hidup yang bermartabat. Ruli berharap ruang diskusi seperti ini dapat memperkuat solidaritas lintas komunitas sekaligus mendorong perlindungan yang lebih nyata bagi kelompok rentan.

Diskusi berkembang pada pertanyaan tentang bagaimana organisasi lokal dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai kesetaraan gender.

Sejumlah peserta dari 10 lembaga yang hadir berbagi praktik baik, mulai dari pendidikan komunitas, pendampingan korban kekerasan, hingga kampanye berbasis media sosial. Tantangan yang mengemuka antara lain masih kuatnya stigma, minimnya literasi gender, serta resistensi dari sebagian kelompok masyarakat.

Melalui dialog yang berlangsung terbuka, peserta sepakat bahwa kerja-kerja kesetaraan gender memerlukan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Perspektif gender perlu diintegrasikan dalam setiap program organisasi, termasuk dalam isu difabilitas, kesehatan reproduksi, maupun pemberdayaan ekonomi. Selain itu, penting pula memastikan bahwa kelompok dengan identitas gender beragam memiliki ruang aman untuk berpartisipasi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring organisasi lokal dalam mendorong transformasi sosial yang inklusif. Dengan mempertemukan berbagai latar belakang lembaga, diskusi tidak hanya menjadi ajang bertukar gagasan, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk menghadirkan keadilan gender dalam praktik kehidupan.

Di akhir acara, para peserta menyatakan harapan agar forum serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala. Ruang dialog dinilai penting untuk menjaga semangat kolaborasi sekaligus merespon dinamika sosial yang terus berkembang.

Kesadaran bahwa isu gender bersinggungan dengan banyak aspek kehidupan menjadi landasan untuk terus memperluas kerja sama lintas sektor di Yogyakarta. (Tnt).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

Hari Pengungsi Sedunia 2026 Melampaui Kebencian, Merawat Kemanusiaan: Resiliensi Rohingya dan Solidaritas yang Menjaga Harapan

Published

on

Pada Kamis, 25 Juni 2026 Koalisi Milk Tea Alliance for Refugees yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Beranda Migran, KontraS, Marsinah.id, dan International Migrants Alliance (IMA) menggelar diskusi publik bertajuk “Bertahan di Tengah Kebencian: Resiliensi Rohingya dan Solidaritas yang Menjaga Harapan” dalam rangka memperingati Hari Pengungsi Sedunia 2026.

Berangkat dari keprihatinan kolektif atas krisis kemanusian global terkait masih terombang-ambingnya nasib pengungsi dalam gelombang ketidakpastian.  Peringatan tahun ini mengusung tema globall “Until Everyone is Safe” yang dimaksudkan untuk kembali menegaskan bahwa keselamatan, perlindungan, dan kehidupan yang layak merupakan bagian dari martabat sebagai manusia yang melekat secara inheren dan harus dinikmati semua orang tanpa terkecuali.

Ruang dialog diskusi ini secara garis besar  menyoroti peningkatan sentimen anti-pengungsi, penyebaran disinformasi, pengabaian atas hak-hak dasar, serta tantangan perlindungan yang dihadapi pengungsi Rohingya di Indonesia.

Diskusi dibuka oleh Ketua YLBHI, Muhammad Isnur. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pengungsi merupakan bagian dari komitmen kemanusiaan yang melekat dalam sejarah dan konstitusi Indonesia.

“Gangguan yang mengakar dari kebencian terhadap pengungsi bukan hanya ancaman bagi para pengungsi itu sendiri, tetapi juga merupakan gangguan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, konstitusi, dan kebangsaan kita,” ujarnya.

Diskusi ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Atika Paraswaty, Ketua Perkumpulan SUAKA dan Al Fadhil, S.Pd.I., M.H., Direktur Yayasan Geutanyoe. Dalam paparannya, Ketua Perkumpulan SUAKA Atika Paraswaty menjelaskan bahwa hingga Maret 2026 terdapat 12.238 pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, dengan sekitar 2.700 di antaranya merupakan pengungsi Rohingya. Kelompok pengungsi dari Myanmar, termasuk Rohingya, menjadi kelompok terbesar kedua setelah Afghanistan.

Atika menjelaskan bahwa peningkatan xenofobia yang secara spesifik menargetkan kelompok pengungsi Rohingya bukanlah fenomena yang muncul secara alami. Melainkan suatu pola sistemik yang didorong oleh disinformasi yang terstruktur, minimnya pengetahuan publik mengenai akar krisis Rohingya, lemahnya narasi tandingan, serta manipulasi terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi lokal. Fenomena ini semakin diperkeruh pula dengan semakin dinormalisasinya ujaran-ujaran yang sarat akan xenofobia.

“Cara kita memandang kelompok lain dapat dibentuk oleh disinformasi. Ketika kebencian terus dinormalisasi, empati perlahan hilang dan kekerasan menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Karena itu, empati harus menjadi fondasi utama perlindungan pengungsi,” ujar Atika.

Atika turut menyoroti berbagai insiden penolakan terhadap pengungsi Rohingya yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari pengusiran paksa di lokasi penampungan hingga penolakan pendaratan kapal pengungsi. Ia menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang perlu diwaspadai bersama.

Senada dengan penjelasan Atika, Direktur Yayasan Geutanyoe Al Fadhil mengingatkan bahwa pengungsi Rohingya menghadapi berbagai tantangan serius selama berada di Indonesia. Tantangan tersebut mencakup penolakan dari sebagian masyarakat, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, larangan bekerja secara legal, berkurangnya bantuan kemanusiaan, serta lambannya proses penempatan ke negara ketiga (resettlement).

Meski demikian, Al Fadhil menekankan bagaimana di tengah tantangan tersebut, masih banyak praktik solidaritas yang tumbuh di tingkat komunitas. Salah satu contohnya terjadi saat banjir melanda Lhokseumawe pada akhir 2025. Ketika pengungsi Rohingya turut membantu warga terdampak dengan menyalurkan logistik dan dukungan kemanusiaan.

“Pengungsi bukanlah kriminal. Mengungsi adalah pilihan terakhir ketika seseorang tidak lagi memiliki tempat yang aman untuk hidup. Aksi kemanusiaan tidak boleh dibatasi oleh apa pun selain nilai kemanusiaan itu sendiri,” tegas Al Fadhil.

Para pembicara kemudian juga ikut menyorot pentingnya kehadiran Negara melalui penguatan kebijakan perlindungan pengungsi  di Indonesia. Meski Indonesia telah memiliki mandat Negara melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, berbagai organisasi masyarakat sipil menilai masih diperlukan penguatan kerangka hukum yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar para pengungsi, khususnya perempuan dan anak-anak.

Melalui peringatan Hari Pengungsi Sedunia 2026, Koalisi Masyarakat Sipil bersama-sama mengajak publik untuk lebih kritis terhadap informasi yang beredar, menolak dan memutus penyebaran penyebaran ujaran kebencian, serta semakin memperkuat solidaritas terhadap kelompok-kelompok yang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik, persekusi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dokumentasi kegiatan dapat diakses di laman berikut, sedangkan tayangan ulang dapat disaksikan di halaman berikut.

Narahubung:

Iman Amirullah

Milk Tea Alliance Indonesia for Refugees

0895630677404 / kimberanda.migran@gmail.com

Continue Reading
Advertisement NYL2026
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending