web analytics
Connect with us

Berita

Dinamika Gender di Organisasi Lokal

Published

on

Yogyakarta — Diskusi bertajuk Exploring Gender Dynamics in Local Organisations: How They Contribute to Public’s Gender Equality Awareness digelar pada Senin, 2 Maret 2026, di kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PKBI DIY).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Australian Volunteers Program ini menghadirkan perwakilan dari 10 lembaga di Yogyakarta untuk berbagi praktik, tantangan, dan strategi dalam memperkuat kesadaran kesetaraan gender di masyarakat.

Acara menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Nurul Sa’adah dari Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA), Fransiska Vena dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia DIY, serta Ruli Malay dari Keluarga Besar Waria Yogyakarta (KEBAYA). Diskusi dipandu oleh perwakilan Australian Volunteers Program Indonesia dan berlangsung interaktif selama lebih dari tiga jam. Dalam pemaparannya, Nurul Sa’adah menegaskan bahwa isu difabilitas tidak dapat dilepaskan dari perspektif gender. Menurutnya, perempuan difabel, anak difabel, maupun difabel dengan identitas gender beragam menghadapi lapis kerentanan yang berbeda dibandingkan kelompok lainnya.

“Pendekatan yang hanya melihat difabilitas tanpa mempertimbangkan konstruksi gender akan menghasilkan kebijakan dan program yang timpang,” ungkapnya.

Nurul menambahkan bahwa ruang-ruang advokasi perlu memastikan akses, partisipasi bermakna, serta perlindungan dari kekerasan berbasis gender bagi penyandang difabilitas.

Sementara itu, Fransiska Vena dari PKBI DIY menekankan pentingnya ruang perjumpaan komunitas. Ruang semacam itu, menurutnya, menjadi tempat belajar bersama sekaligus wadah memperkaya perspektif. Dalam kerja-kerja pemberdayaan, dialog lintas komunitas membuka kemungkinan lahirnya pemahaman yang lebih utuh tentang persoalan gender di tingkat akar rumput. “Ketika komunitas bertemu, berbagi pengalaman, dan mendengarkan satu sama lain, kesadaran tumbuh lebih organik. Perspektif tidak dibangun dari satu arah,” jelasnya.

Fransiska juga menyampaikan bahwa organisasi lokal memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan realitas sosial warga. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan resistensi budaya, tetapi juga keterbatasan sumber daya dan dukungan kebijakan. Oleh sebab itu, kolaborasi antar lembaga dinilai sebagai langkah penting untuk memperluas dampak advokasi.

Pandangan lain disampaikan Ruli Malay dari KEBAYA. Ruli menegaskan bahwa keragaman gender bukan fenomena baru. Dalam berbagai catatan sejarah dan praktik budaya Nusantara, identitas gender yang beragam telah hadir sejak lama. “Keragaman gender sudah ada jauh sebelum istilah-istilah modern dikenal. Yang berubah adalah cara masyarakat memandang dan meresponsnya,” ujarnya. Ruli turut membagikan pengalaman personal sebagai transpuan. Dalam forum tersebut, Ruli menyampaikan bahwa pernah mengalami penyerangan beberapa kali oleh kelompok tertentu karena identitas gendernya.

Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa perjuangan kesetaraan tidak hanya berbicara tentang pengakuan, tetapi juga soal keamanan dan hak hidup yang bermartabat. Ruli berharap ruang diskusi seperti ini dapat memperkuat solidaritas lintas komunitas sekaligus mendorong perlindungan yang lebih nyata bagi kelompok rentan.

Diskusi berkembang pada pertanyaan tentang bagaimana organisasi lokal dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai kesetaraan gender.

Sejumlah peserta dari 10 lembaga yang hadir berbagi praktik baik, mulai dari pendidikan komunitas, pendampingan korban kekerasan, hingga kampanye berbasis media sosial. Tantangan yang mengemuka antara lain masih kuatnya stigma, minimnya literasi gender, serta resistensi dari sebagian kelompok masyarakat.

Melalui dialog yang berlangsung terbuka, peserta sepakat bahwa kerja-kerja kesetaraan gender memerlukan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Perspektif gender perlu diintegrasikan dalam setiap program organisasi, termasuk dalam isu difabilitas, kesehatan reproduksi, maupun pemberdayaan ekonomi. Selain itu, penting pula memastikan bahwa kelompok dengan identitas gender beragam memiliki ruang aman untuk berpartisipasi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring organisasi lokal dalam mendorong transformasi sosial yang inklusif. Dengan mempertemukan berbagai latar belakang lembaga, diskusi tidak hanya menjadi ajang bertukar gagasan, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk menghadirkan keadilan gender dalam praktik kehidupan.

Di akhir acara, para peserta menyatakan harapan agar forum serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala. Ruang dialog dinilai penting untuk menjaga semangat kolaborasi sekaligus merespon dinamika sosial yang terus berkembang.

Kesadaran bahwa isu gender bersinggungan dengan banyak aspek kehidupan menjadi landasan untuk terus memperluas kerja sama lintas sektor di Yogyakarta. (Tnt).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

Mitra Wacana Hadiri Diskusi Publik Perempuan Dorong Pertanian Lestari dan Keadilan Agraria

Published

on

Yogyakarta — Dalam rangka memperingati International Women’s Day (IWD) 2026, Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Pertanian Lestari: Gerakan Kedaulatan Pangan dan Keadilan Agraria” pada Sabtu (7/3/2026) di Kantor DPRD Kota Yogyakarta.

Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat peran perempuan dalam perjuangan kedaulatan pangan, keadilan agraria, serta merespons tantangan perubahan iklim.

Diskusi dipandu oleh Hikmah Diniyah sebagai moderator dan menghadirkan sejumlah pemantik diskusi, yakni Sisil dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta, Yohana dari Kelompok Perempuan Petani Kharisma, serta Nasih, dosen pertanian dari Universitas Gadjah Mada.

Para pemantik memaparkan pandangan mengenai praktik pertanian berkelanjutan, tantangan yang dihadapi perempuan petani, serta pentingnya dukungan kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang adil dan berkelanjutan.
Selain paparan dari para narasumber, kegiatan ini juga diisi dengan sesi berbagi pengalaman dari peserta yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, komunitas, hingga kelompok perempuan petani.

Dalam sesi ini, para peserta saling bertukar cerita mengenai pengalaman bertani, tantangan yang dihadapi di lapangan, hingga strategi mempertahankan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berpihak pada petani kecil.

Istiatun dari Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat suara perempuan dalam isu pangan dan agraria. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pangan keluarga sekaligus merawat ekosistem pertanian.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga dan organisasi, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Forum LSM Yogyakarta, LBH Yogyakarta, PKBI DIY, Rifka Annisa, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Yogyakarta. Turut hadir pula komunitas perempuan petani dari Kulonprogo dan Umbulharjo serta berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya.

Selain itu, sejumlah lembaga pendidikan dan media kampus juga ikut berpartisipasi, seperti LPM Arena, LPM Ekspresi UNY, LPM Sikap UPN Veteran Yogyakarta, dan LPM Teropong STPMD. Organisasi lain yang hadir di antaranya Arkom Indonesia, IDEA Indonesia, SETAM, YASANTI, LKIS, serta Mitra Wacana.

Diskusi ini ditutup dengan rencana penyampaian press release sebagai bentuk diseminasi hasil pembahasan kepada publik. Melalui kegiatan ini, para peserta berharap isu kedaulatan pangan, keadilan agraria, serta peran strategis perempuan dalam menjaga keberlanjutan pertanian dapat semakin mendapat perhatian luas dari masyarakat maupun pembuat kebijakan. (Tnt).

Continue Reading
Advertisement NYL2026
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending