Berita
Gandeng ORMAS, Bakesbangpol Bantul Gelar FGD untuk Pilkada Damai
Published
1 year agoon
By
Mitra Wacana
Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Mewujudkan Pilkada Kabupaten Bantul yang Damai dan Sejuk” pada Kamis, 14 November 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Batik Erlin, Pajangan, Bantul, ini diharapkan dapat menciptakan suasana aman dan kondusif menjelang Pilkada. Kepala Kesbangpol Bantul, melalui Supriyanta, menyampaikan harapan agar Pilkada di Bantul dapat berjalan lancar dan damai.
Dalam upayanya menjaga suasana tersebut, Supriyanta menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan roadshow di 17 kapanewon, melibatkan tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif dalam menjaga kedamaian melalui dialog-dialog masyarakat. Supriyanta menambahkan bahwa dukungan dari organisasi masyarakat di Bantul diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik sosial selama Pilkada.

Acara FGD ini menghadirkan beberapa narasumber. Iptu Darmanto, Kasat Intelkam Polres Bantul, memaparkan tentang pemetaan potensi konflik menjelang Pilkada. Ia mengingatkan bahwa menjaga kondisi kondusif ini adalah hasil kerja bersama yang perlu dilanjutkan oleh semua pihak. Dari tim Kewaspadaan Dini Bantul, Nugroho Pramuarso menyampaikan bahwa situasi keamanan masih kondusif, dan tahapan kampanye hingga saat ini berlangsung aman.
Kapten Agung dari jajaran TNI turut hadir untuk menekankan netralitas TNI dalam pemilu dan Pilkada, mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan negara di atas dukungan pada calon tertentu. Peserta FGD yang hadir meliputi berbagai organisasi, Peserta yang hadir dalam acara FGD ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Bantul. Di antaranya, Tim Kewaspadaan Dini dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang aktif terlibat dalam pemantauan kondisi sosial. Selain itu, terdapat perwakilan dari Cetar Pemerhati Perempuan dengan lima anggotanya, serta organisasi budaya Paksi Katon yang juga hadir dengan lima perwakilan.
Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) mengirimkan tiga anggotanya, begitu juga dengan Senkom Mitra Polri, yang turut menghadiri acara ini. Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) ikut serta dengan tiga perwakilan, menunjukkan komitmen komunitas pedagang dalam mendukung Pilkada yang damai. Dari wilayah pesisir, hadir pula tiga perwakilan dari Perkumpulan Pantauan Breaker Pantai Selatan (PANTAS).

Partisipasi media juga terlihat dengan kehadiran tiga anggota dari Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) dan Perkumpulan Wartawan Online Indonesia (IWOI). Gerakan Bhakti Cendana dan Perkumpulan Relawan Keamanan Rakso Indonesia masing-masing mengirim tiga wakilnya, serta Perkumpulan Mitra Wacana Kabupaten Bantul yang turut memberikan dukungan bagi terciptanya suasana Pilkada yang aman dan damai di Bantul.
Acara FGD diakhiri dengan sesi dialog antara peserta dan narasumber, di mana peserta berdiskusi aktif tentang keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam menjaga kedamaian selama Pilkada. Kegiatan ini berlangsung lancar hingga penutupan yang diakhiri dengan sesi ramah tamah.
You may like
Berita
Mitra Wacana Dorong Pemerintah Perkuat Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
Published
4 days agoon
11 November 2025By
Mitra Wacana
Jakarta, 10 November 2025 — Mitra Wacana turut berpartisipasi aktif dalam Konsultasi Nasional tentang Akses terhadap Pelindungan Sosial yang Layak dan Berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Migrant Forum in Asia (MFA) bekerja sama dengan Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Solidaritas Perempuan, dengan dukungan dari IOM melalui program Migration, Business and Human Rights in Asia (MBHR Asia) yang didanai oleh Uni Eropa dan Pemerintah Swedia.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan serikat buruh ini bertujuan untuk memperkuat advokasi dan sinergi kebijakan dalam menjamin akses perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik di tahap pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air.
Dalam sesi diskusi, berbagai isu krusial mencuat, mulai dari minimnya akses pendidikan dan lapangan kerja yang layak di dalam negeri hingga praktik perekrutan yang tidak adil dan jeratan hutang yang menjerat calon pekerja migran. Kondisi ini, menurut para peserta, memperlihatkan bagaimana kemiskinan struktural masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
“Ketika pemerintah tidak menyediakan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak, masyarakat akhirnya mencari penghidupan di luar negeri. Tapi di sana pun mereka menghadapi eksploitasi dan kekerasan, bahkan ada yang tidak kembali dengan selamat,” ungkap salah satu peserta diskusi yang menyoroti rentannya posisi pekerja migran di berbagai negara penempatan.
Mitra Wacana, melalui perwakilannya Nurmalia, menegaskan pentingnya tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga internasional agar pekerja migran dan keluarganya memperoleh jaminan sosial yang adil.
“Negara harus hadir secara konkret, tidak hanya menjadikan PMI sebagai pahlawan devisa, tetapi juga memastikan mereka terlindungi dari hulu ke hilir. Kami mendesak pemerintah untuk memperkuat kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan perwakilan Indonesia di luar negeri, agar sistem perlindungan berjalan efektif dan tidak ada lagi korban yang dipulangkan tanpa pemulihan yang layak,” tegas Nurmalia, mewakili Mitra Wacana.
Konsultasi nasional ini juga merekomendasikan penguatan kebijakan jaminan sosial lintas negara serta sistem reimbursement yang memungkinkan pekerja mendapatkan layanan kesehatan sebelum dipulangkan. Para peserta berharap hasil diskusi ini menjadi pijakan bagi advokasi regional dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada pekerja migran.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperluas jaringan advokasi dan mendorong pembentukan kebijakan yang tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga mereka di tanah air.








