Berita
Gandeng ORMAS, Bakesbangpol Bantul Gelar FGD untuk Pilkada Damai
Pemerintah Kabupaten Bantul, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), mengadakan acara Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Mewujudkan Pilkada Kabupaten Bantul yang Damai dan Sejuk” pada Kamis, 14 November 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Batik Erlin, Pajangan, Bantul, ini diharapkan dapat menciptakan suasana aman dan kondusif menjelang Pilkada. Kepala Kesbangpol Bantul, melalui Supriyanta, menyampaikan harapan agar Pilkada di Bantul dapat berjalan lancar dan damai.
Dalam upayanya menjaga suasana tersebut, Supriyanta menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan roadshow di 17 kapanewon, melibatkan tokoh-tokoh agama untuk berperan aktif dalam menjaga kedamaian melalui dialog-dialog masyarakat. Supriyanta menambahkan bahwa dukungan dari organisasi masyarakat di Bantul diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik sosial selama Pilkada.
Acara FGD ini menghadirkan beberapa narasumber. Iptu Darmanto, Kasat Intelkam Polres Bantul, memaparkan tentang pemetaan potensi konflik menjelang Pilkada. Ia mengingatkan bahwa menjaga kondisi kondusif ini adalah hasil kerja bersama yang perlu dilanjutkan oleh semua pihak. Dari tim Kewaspadaan Dini Bantul, Nugroho Pramuarso menyampaikan bahwa situasi keamanan masih kondusif, dan tahapan kampanye hingga saat ini berlangsung aman.
Kapten Agung dari jajaran TNI turut hadir untuk menekankan netralitas TNI dalam pemilu dan Pilkada, mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan negara di atas dukungan pada calon tertentu. Peserta FGD yang hadir meliputi berbagai organisasi, Peserta yang hadir dalam acara FGD ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Bantul. Di antaranya, Tim Kewaspadaan Dini dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang aktif terlibat dalam pemantauan kondisi sosial. Selain itu, terdapat perwakilan dari Cetar Pemerhati Perempuan dengan lima anggotanya, serta organisasi budaya Paksi Katon yang juga hadir dengan lima perwakilan.
Perkumpulan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) mengirimkan tiga anggotanya, begitu juga dengan Senkom Mitra Polri, yang turut menghadiri acara ini. Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) ikut serta dengan tiga perwakilan, menunjukkan komitmen komunitas pedagang dalam mendukung Pilkada yang damai. Dari wilayah pesisir, hadir pula tiga perwakilan dari Perkumpulan Pantauan Breaker Pantai Selatan (PANTAS).
Partisipasi media juga terlihat dengan kehadiran tiga anggota dari Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) dan Perkumpulan Wartawan Online Indonesia (IWOI). Gerakan Bhakti Cendana dan Perkumpulan Relawan Keamanan Rakso Indonesia masing-masing mengirim tiga wakilnya, serta Perkumpulan Mitra Wacana Kabupaten Bantul yang turut memberikan dukungan bagi terciptanya suasana Pilkada yang aman dan damai di Bantul.
Acara FGD diakhiri dengan sesi dialog antara peserta dan narasumber, di mana peserta berdiskusi aktif tentang keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam menjaga kedamaian selama Pilkada. Kegiatan ini berlangsung lancar hingga penutupan yang diakhiri dengan sesi ramah tamah.
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
