web analytics
Connect with us

Berita

Gebyar Kesehatan Reproduksi: Peran Media dalam Menyuarakan Kesehatan Reproduksi

Published

on



YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) sejatinya bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi. Hanya saja, publik belum banyak mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait hak tersebut.

Di sisi lain, media massa memiliki peran kunci untuk menyampaikan edukasi HKRS ini ke masyarakat yang seluas-luasnya.

Namun, jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Pito Agustin Rudiana menganggap, hingga kini belum banyak pemberitaan yang mengupas tuntas mengenai permasalahan tersebut.

Jurnalis dari AJI Yogyakarta, Pito Agustin Rudiana (kiri) saat menyampaikan Edukasi HKSR melalui Gebyar Kesehatan Reproduksi, di Taman Bangirejo Yogyakarta, Sabtu (14/9/2019). (dok. kabarkota.com)
Jurnalis dari AJI Yogyakarta, Pito Agustin Rudiana (kiri) saat menyampaikan Edukasi HKSR melalui Gebyar Kesehatan Reproduksi, di Taman Bangirejo Yogyakarta, Sabtu (14/9/2019). (dok. kabarkota.com)

“Jurnalis hanya memotret kasus pada hilir atau permukaannya saja, tidak mencoba mengulik penyebab atau hulunya,” kata Pito dalam Edukasi HKSR melalui Gebyar Kesehatan Reproduksi, di Taman Bangirejo Yogyakarta, Sabtu (14/9/2019).

Akibatnya, lanjut Pito, informasi yang sering muncul di media lebih banyak menyoroti angka-angka kasus, ketimbang menyajikan informasi yang komprehensif tentang HKSR untuk masyarakat.

Namun itu menurutnya, tak lepas dari kurangnya literasi wartawan tentang permasalahan gender dan kesehatan reproduksi. Pito mencontohkan, ketika melakukan peliputan tentang kasus pemerkosaan, akar masalahnya justru sering luput dari pemberitaan

“Padahal, informasi yang clear dari jurnalis itu bisa berbahaya bagi masyarakat,” tegasnya.

Salah satu kegiatan di Gebyar Kesehatan Reproduksi (dok. Kabarkota.com)

Sementara Direktur Mitra Wacana Yogyakarta, Imelda Zuhaida berpendapat bahwa derasnya arus informasi yang bisa diakses dari berbagai media, termasuk di internet tidak serta-merta membuat membuat masyarakat paham tentang HKSR.

Imelda menambahkan, perempuan dan perempuan muda yang rentan menghadapi masalah HKSR, seperti Kehamilan Tak Direncanakan (KTD) itu salah satu penyebabnya karena kurang akses informasi dan pemahaman tentang itu.

“Mereka lebih banyak mengakses informasi itu dari internet yang tidak selalu bisa dipertanggung-jawabkan kebenarannya.Kemudian baru mereka sharing ke teman-teman sebayanya. Jadi larinya bukan ke keluarganya,” sesal Imelda.

Hal itu, kata Imelda, yang justru berakibat fatal bagi keseharan reproduksi mereka, atau bahkan mengancam keselamatan jiwa mereka, saat menghadapi permasalahan ataupun melakukan tindakan-tindakan untuk mengakhiri masalah KTD.

Oleh karenanya, Mitra Wacana bersama Yayasan Ipas Indonesia menggagas Program penguatan Reproduksi Terintegrasi berbasis masyarakat. Pihaknya juga menggandeng Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, melalui layanan kesehatan reproduksi di puskesmas-puskesmas.

Imelda mengaku, hingga sekarang Mitra Wacana telah mendampingi masyarakat dari 10 kelurahan di kecamatan Tegalrejo, Jetis, dan Mergangsan Kota Yogyakarta.

“Kuncinya, dengan menjadikan mereka sebagai subyek dalam mengkampanyekan HKSR ini di media,” jelasnya. (Rep-01)
(Sumber: https://kabarkota.com/pemahaman-minim-hak-kesehatan-seksual-dan-reproduksi-terabaikan/ )



Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Kunjungan Volunteer Mitra Wacana ke Desa Hargorejo

Published

on

Oleh India Lewis & Charli Kay

Volunteer Mitra Wacana

Pada Rabu, 5/6/2024, kami, volunteer Mitra Wacana India dan Charli dari Australia, berkunjung ke desa Hargoreja untuk melaksanakan presentasi relasi gender. Kunjungannya merupakan kesempatan khusus untuk membagi pengetahuan lintas-budaya, hingga ada banyak pembelajaran yang terjadi bagi kedua sisi.

Presentasinya mencakup tiga aspek relasi gender, yaitu peran gender di sekolah, peran gender dalam pacaran, dan peran perempuan dalam tenaga kerja. Sebagai pemandu diskusi, kami membahas keadaan isu ini di Australia, sambil bertanya kepada ibu-ibu di sana tentang pengalaman mereka. Kami mencari beberapa kemiripan dan perbedaan antara kedua budaya kita. Ternyata ada cukup banyak kemiripan terkait dengan sekolah. Kami membahas stereotip seperti perempuan yang lebih suka pelajaran humaniora, dan laki-laki yang lebih suka sains dan matematika.

Ibu-ibu dari Hargorejo setuju bahwa ini merupakan masalah di Indonesia yang mencegah perempuan dari bekerja dalam bidang sains dan matematika. Namun, ada cukup banyak perbedaan antara Australia dan Indonesia dalam dunia pacaran dan pernikahan. Rata-rata, perempuan Australia menikah pada usia 27, dan laki-laki pada usia 33. Usia rata-rata ini lebih rendah di Indonesia; 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Akhirnya, kami membahas beberapa alasan untuk kekurangan jumlah Perempuan yang masuk ke tenaga kerja di kedua negara kita. Salah satunya adalah ketidaktersediaan alat kontrasepsi, dan ibu-ibunya penasaran bertanya tentang metode kontrasepsi di Australia.

Kunjungannya diakhiri dengan percakapan yang lebih kasual, dan tentu saja foto bersama. Untuk saling berbagi budaya masing-masing merupakan aktivitas yang sangat penting dan bermanfaat. Dari sesi ini, kami mendapat perspektif baru terhadap budaya kami berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh ibu-ibu Indonesia. Semoga, ibu-ibunya juga bermanfaat dari perspektif kami, dan bisa belajar tentang budaya Australia dan budayanya sendiri.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending