Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yang dikenal sebagai PP Tunas. Kebijakan ini mulai diterapkan secara efektif pada 28 Maret 2026 dan menjadi salah satu langkah paling ambisius pemerintah dalam mengatur ruang digital yang selama ini dinilai semakin sulit dikendalikan.

Di tengah derasnya arus informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial oleh anak-anak, pemerintah menilai perlindungan tidak lagi cukup dilakukan melalui imbauan semata. Platform digital kini dianggap memiliki tanggung jawab yang sama besar dengan orang tua dan sekolah dalam menjaga keamanan anak di ruang siber.

Aturan tersebut mengatur pembatasan akses berdasarkan kelompok usia dan tingkat risiko layanan digital. Anak di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan menggunakan layanan digital berisiko rendah yang memang dirancang khusus untuk anak, itupun dengan persetujuan orang tua atau wali. Sementara anak usia 13 hingga 15 tahun masih dapat mengakses layanan tertentu dengan pengawasan dan izin orang tua. Untuk remaja usia 16 sampai 17 tahun, akses terhadap layanan digital lebih luas diberikan, termasuk ke platform dengan tingkat risiko lebih tinggi, namun tetap berada di bawah persetujuan wali.

Pemerintah juga memastikan bahwa akun milik anak di bawah 16 tahun pada platform media sosial umum akan dinonaktifkan secara bertahap. Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak pada sejumlah platform populer seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Threads, X, hingga Roblox.

Di balik keputusan tersebut, pemerintah membawa alasan yang tidak sederhana. Dalam beberapa tahun terakhir, ruang digital menjadi tempat yang semakin akrab bagi anak-anak Indonesia, tetapi sekaligus menyimpan ancaman yang tidak kecil. Paparan konten seksual, perundungan siber, manipulasi algoritma, hingga kecanduan media sosial menjadi persoalan yang terus meningkat dan sulit diawasi sepenuhnya oleh keluarga.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata-mata larangan akses, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola digital yang lebih aman bagi anak. Negara ingin memastikan bahwa teknologi tidak berkembang tanpa pagar perlindungan yang jelas.

Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kelompok pemerhati anak. Aktivis perlindungan anak, Fahira Idris, misalnya, menyebut pembatasan usia sebagai langkah penting untuk memperkuat keamanan anak di ruang digital. Namun, menurutnya, keberhasilan aturan ini sangat bergantung pada kesiapan ekosistem digital secara keseluruhan.

Ia menyoroti empat hal yang dinilai krusial: batas usia yang jelas, sistem verifikasi umur yang benar-benar andal, perlindungan data pribadi saat proses verifikasi dilakukan, serta sanksi tegas terhadap platform yang tidak patuh. Tanpa itu semua, aturan dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas administratif yang mudah dilewati.

“Perlindungan anak di ruang digital tidak bisa hanya dibebankan kepada negara,” demikian pandangan yang berulang kali disampaikan para aktivis perlindungan anak. Orang tua, sekolah, dan perusahaan teknologi harus berjalan bersama dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat.

Namun kebijakan ini juga memunculkan kritik serius, terutama dari kelompok hak asasi manusia. Amnesty International Indonesia menilai pembatasan menyeluruh terhadap akses media sosial berpotensi menjadi solusi yang terlalu sederhana untuk masalah yang jauh lebih kompleks.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengingatkan bahwa anak-anak juga memiliki hak untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, dan mengekspresikan diri di ruang digital. Jika pembatasan dilakukan tanpa pendekatan pendidikan dan pendampingan yang memadai, maka negara dinilai berisiko mengurangi hak partisipasi anak di era digital.

Kritik tersebut memperlihatkan dilema besar yang kini dihadapi banyak negara: bagaimana melindungi anak dari bahaya internet tanpa menjauhkan mereka dari manfaat teknologi itu sendiri.

Sebab pada akhirnya, tantangan terbesar dari kebijakan ini bukan hanya pada aturan tertulis, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan. Verifikasi usia masih menjadi persoalan yang rumit. Platform digital belum semuanya memiliki sistem pemeriksaan umur yang kuat, sementara anak-anak juga dikenal cepat menemukan celah melalui akun palsu atau akses diam-diam.

Karena itu, banyak pihak menilai pembatasan usia tidak akan efektif jika berdiri sendiri. Edukasi orang tua, literasi digital di sekolah, mekanisme pelaporan yang mudah, hingga desain platform yang lebih ramah anak tetap menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan.

Di era ketika layar ponsel telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah media sosial aman atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah orang dewasa sudah cukup siap mendampingi generasi yang tumbuh sepenuhnya di dunia digital?

Ruliyanto