Arsip
Kesbangpol Bantul dan 117 ORMAS Deklarasikan Pemilu Damai di Kopi Puncak Rindu
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul mengadakan deklarasi damai bersama 117 Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dengan tema “Damai dalam Kebhinekaan” di Kopi Puncak Rindu, Kedung, Guwosari, Kapanewon Pajangan. Deklarasi ini dihadiri oleh beberapa ormas di Bantul, pejabat, dan institusi terkait pada Selasa (17/1023).
Tujuan deklarasi ini adalah untuk menciptakan kondisi aman dan damai dalam rangka mencapai kesuksesan pelaksanaan pemilu, Pileg, dan Pilkada 2024.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo, mengajak ORMAS untuk mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu yang damai. Joko Purnomo juga meminta ormas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan berkoordinasi dengan jajaran penyelenggara pemilu.
Sementara itu, Sumardiyono, wakil dari Kodim 0729 Bantul, menekankan pentingnya menjaga NKRI dan menciptakan situasi damai kondusif menjelang pemilu. Beliau juga berharap ormas dapat menjadi ujung tombak dalam mewujudkan hal tersebut.
Deklarasi tersebut merupakan langkah dan terobosan dari Kesbangpol dengan Ormas demi menciptakan kondisi aman dan damai menjelang pemilu. Ormas memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di masyarakat. Dengan deklarasi ini, ormas berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang damai dan demokratis.
Adapun Pesan yang disampaikan dalam deklarasi ini adalah pentingnya menjaga kedamaian dan persatuan dalam keberagaman. Pemilu merupakan pesta demokrasi yang mesti diselenggarakan dengan damai dan tertib. Ormas diharapkan menjadi agen perdamaian dan menjaga stabilitas sosial politik di masyarakat. (Tnt).
Kegiatan kunjungan koordinasi dan penguatan jejaring dalam rangka pengumpulan data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Cluster Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dilaksanakan pada Jumat (3/4) di kantor Mitra Wacana.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
Tim yang ditugaskan dalam kegiatan ini adalah Peddy dan Fahmi dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (Dit-Rehsos-RTS & KPO). Kehadiran tim bertujuan untuk melakukan koordinasi langsung serta memperkuat jejaring kerja sama dengan lembaga pendamping di tingkat lapangan.
Kunjungan tersebut diterima oleh Wahyu Tanoto selaku Ketua Mitra Wacana, bersama beberapa staff: Muazim, Mansur, dan Ruli. Dalam suasana dialog yang terbuka, pihak Mitra Wacana memaparkan profil organisasi, termasuk visi, misi, serta ruang lingkup kerja yang selama ini berfokus pada isu kemanusiaan dan pelindungan kelompok rentan.
Selain itu, Mitra Wacana juga berbagi pengalaman dalam melakukan pendampingan dan advokasi, khususnya terkait isu perdagangan orang. Berbagai praktik baik (best practices), tantangan di lapangan, serta strategi intervensi yang telah dilakukan menjadi bagian penting dalam diskusi tersebut.
Hal ini memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kasus serta kebutuhan riil yang dihadapi korban.
Diskusi berlangsung interaktif dengan penekanan pada pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, maupun komunitas lokal.
Pendekatan partisipatif dinilai menjadi kunci dalam menghasilkan data yang akurat sekaligus memperkuat respons perlindungan sosial.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga pendamping, sehingga upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.
Kunjungan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi dan memperluas kerja sama di masa mendatang. (Tnt).
