Berita
Mitra Wacana akan Adakan Semiloka bersama 83 Stakeholder di 3 Kecamatan (Jetis, Mergangsan, & Tegalrejo)
Published
6 years agoon
By
Mitra Wacana
Kerangka Acuan
Semiloka UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Untuk Multi Stakeholder 3 Kecamatan; Jetis, Tegalrejo dan Mergangsan
Yogyakarta, 26 Juni 2019
Latar Belakang
Mitra Wacana adalah Lembaga sosial yang bergerak untuk penguatan informasi dan pendidikan bagi perempuan dan anak. Wilayah kerja Mitra Wacana berada di kota Yogyakarta dan Kulon Progo. Saat ini Mitra Wacana bekerjasama dengan Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat (IPAS) Indonesia sedang menjalankan program di wilayah Kota Yogyakarta dalam Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan Terintegrasi (PEKERTi).
Penerima manfaat langsung program ini adalah perempuan dan perempuan muda di 3 Kecamatan (Jetis, Tegalrejo dan Mergangsan) Kota Yogyakarta dengan wilayah sebagai berikut; Kecamatan Jetis (Kelurahan Bumijo, Cokrodiningratan dan Gowongan), Kecamatan Tegalrejo (Kelurahan Karangwaru, Kricak, Tegalrejo dan Bener), dan Kecamatan Mergangsan ( Kelurahan Brotokusuman, Keparakan, dan Wirogunan).
Tujuan dari program ini untuk penurunan kematian dan kesakitan ibu melalui pemberian informasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) komprehensif, termasuk tentang perencanaan kehamilan dan kontrasepsi, pencegahan dan penanganan Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD), termasuk diantaranya tentang Asuhan Paska Keguguran (APK) komprehensif dalam kerangka mencapai kesetaraan dalam aspek kesehatan reproduksi.
Kesehatan Reproduksi telah dimasukkan di dalam UU no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya di dalam bagian keenam, Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan (pasal 71 ayat 1). Kesehatan reproduksi adalah hak bagi setiap orang tanpa terkecuali. Dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini telah diatur tentang hak masyarakat dan juga kewajiban Pemerintah dalam pelayanan Kesehatan Reproduksi. Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan pelaksanaan tentang Kesehatan Reproduksi ini melalui Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi,
Walaupun telah 10 tahun diundangkan, namun banyak aparat pemerintah / pemerintah daerah maupun masyarakat yang belum mengetahui tentang UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tadi, Sebagai akibatnya, dapat menimbulkan pelayanan yang bleum maskimal dalam hal Kespro, juga tidak maksimalnya partisipasi masyarakat ataupun penggunaan pelayanan kespro oleh masyarakat.
Melihat kondisi tersebut diatas Mitra Wacana bermaksud membangun sinergitas multi stakeholder dari 3 Kecamatan (Mergangsan, Jetis dan Tegalrejo) untuk bersama-sama mempelajari Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun PP 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
Tujuan
Semiloka ini bertujuan untuk sosialisasi UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya tentang Kesehatan Reproduksi dan PP No.61 tentang Kesehatan Reproduksi bagi stakeholder di 3 Kecamatan (Mergangsan, Jetis, dan Tegalrejo).
Tujuan Khusus:
- Meningkatkan pengetahuan peserta tentang UU N0 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan dan PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- Meningkatkan kepedulian peserta tentang program Kespro di wilayah kerja peserta
Output
- Peserta mendapatkan informasi tentang UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 tentang Kesehatan Reproduksi
- Peserta dapat mengidentifikasi program Kespro yang perlu diselenggarakan atau ditingkatkan sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 maupun PP No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
Peserta
Peserta semiloka ini akan diikuti oleh 83 peserta terdiri dari 68 Stakeholder dari 3 Kecamatan (Mergangsan, Jetis, dan Tegalrejo), 4 narasumber, 1 moderator, 7 Mitra Wacana.
Narasumber
- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
- Kepala Puskesmas Jetis
- Kepala Puskesmas Mergangsan
- Kepala Puskesmas Tegalrejo
Panduan Pertanyaan untuk Dinkes Kota Yogya :
- Sosialisasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terutama bagian keenam tentang kesehatan reproduksi
- Sosialisasi PP. No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi
- Program kespro yang sudah ada di kota Yogyakarta
- Pengalaman dan tantangan implementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan PP. No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi
Panduan pertanyaan untuk Kepala Puskesmas Jetis, Mergangsan dan Tegalrejo:
- Data Kespro di Kecamatan
- Program kespro di kecamatan
- Pengalaman dan tantangan dalam pelaksanaan dan sosialisasi program kespro di kecamatan
- Waktu dan Tempat
Waktu
Pelatihan ini akan diselenggarakan Hari Rabu, 26 Juni 2019.
Jam 08.30 – 14.00 WIB
Tempat :
Hotel Arjuna
Jl. P Mangkubumi No. 44 Yogyakarta
Telp. (0274)4469444
Konfirmasi Kehadiran :
Ning : 085786813009
Daftar Peserta
- Camat Mergangsan
- Kepala KUA Mergangsan
- Kepala Puskesmas Mergangsan
- Kepala Polsek Mergangsan
- Danramil Mergangsan
- Lurah Wirogunan
- Lurah Keparakan
- Lurah Brontokusuman
- Ketua Karangtaruna Wirogunan
- Ketua Karangtaruna Brontokusuman
- Ketua Karangtaruna Keparakan
- Ketua PKK Kecamatan Mergangsan
- Ketua PKK Kelurahan Wirogunan
- Ketua PKK Kelurahan Keparakan
- Ketua PKK Kelurahan Brontokusuman
- Tokoh Agama Kelurahan Wirogunan
- Tokoh Agama Kelurahan Brontokusuman
- Tokoh Agama Kelurahan Keparakan
- Tokoh Masyarakat Kelurahan Wirogunan
- Tokoh Masyarakat Kelurahan Keparakan
- Tokoh Masyarakat Kelurahan Brontokusuman
- Camat Jetis
- Kepala KUA Jetis
- Kepala Puskesmas Jetis
- Kepala Polsek Mergangsan
- Danramil Jetis
- Lurah Bumijo
- Lurah Gowongan
- Lurah Cokrodiningratan
- Ketua Karangtaruna Bumijo
- Ketua Karangtaruna Gowongan
- Ketua Karangtaruna Cokrodiningratan
- Ketua PKK Kecamatan Jetis
- Ketua PKK Kelurahan Bumijo
- Ketua PKK Kelurahan Gowongan
- Ketua PKK Kelurahan Cokrodiningratan
- Tokoh Agama Kelurahan Bumijo
- Tokoh Agama Kelurahan Cokrodiningratan
- Tokoh Agama Kelurahan Gowongan
- Tokoh Masyarakat Kelurahan Bumijo
- Tokoh Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan
- Tokoh Masyarakat Kelurahan Gowongan
- Camat Tegalrejo
- Kepala KUA Tegalrejo
- Kepala Puskesmas Tegalrejo
- Kepala Polsek Tegalrejo
- Danramil Tegalrejo
- Lurah Tegalrejo
- Lurah Bener
- Lurah Kricak
- Lurah Karangwaru
- Ketua Karangtaruna Tegalrejo
- Ketua Karangtaruna Bener
- Ketua Karangtaruna Kricak
- Ketua Karangtaruna Karangwaru
- Ketua PKK Kecamatan Tegalrejo
- Ketua PKK Kelurahan Tegalrejo
- Ketua PKK Kelurahan Bener
- Ketua PKK Kelurahan Kricak
- Ketua PKK Kelurahan Karangwaru
- Tokoh Agama Kelurahan Tegalrejo
- Tokoh Agama Kelurahan Bener
- Tokoh Agama Kelurahan Kricak
- Tokoh agama Kelurahan Karangwaru
- Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalrejo
- Tokoh Masyarakat Kelurahan Karangwaru
- Tokoh Masyarakat Kelurahan Kricak
- Tokoh Masyarakat Kelurahan Bener
- 7 Mitra Wacana
- 1 Moderator
- 4 Narasumber
You may like
Berita
Mitra Wacana Dorong Pemerintah Perkuat Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
Published
3 days agoon
11 November 2025By
Mitra Wacana
Jakarta, 10 November 2025 — Mitra Wacana turut berpartisipasi aktif dalam Konsultasi Nasional tentang Akses terhadap Pelindungan Sosial yang Layak dan Berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Migrant Forum in Asia (MFA) bekerja sama dengan Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Solidaritas Perempuan, dengan dukungan dari IOM melalui program Migration, Business and Human Rights in Asia (MBHR Asia) yang didanai oleh Uni Eropa dan Pemerintah Swedia.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan serikat buruh ini bertujuan untuk memperkuat advokasi dan sinergi kebijakan dalam menjamin akses perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik di tahap pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air.
Dalam sesi diskusi, berbagai isu krusial mencuat, mulai dari minimnya akses pendidikan dan lapangan kerja yang layak di dalam negeri hingga praktik perekrutan yang tidak adil dan jeratan hutang yang menjerat calon pekerja migran. Kondisi ini, menurut para peserta, memperlihatkan bagaimana kemiskinan struktural masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
“Ketika pemerintah tidak menyediakan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak, masyarakat akhirnya mencari penghidupan di luar negeri. Tapi di sana pun mereka menghadapi eksploitasi dan kekerasan, bahkan ada yang tidak kembali dengan selamat,” ungkap salah satu peserta diskusi yang menyoroti rentannya posisi pekerja migran di berbagai negara penempatan.
Mitra Wacana, melalui perwakilannya Nurmalia, menegaskan pentingnya tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga internasional agar pekerja migran dan keluarganya memperoleh jaminan sosial yang adil.
“Negara harus hadir secara konkret, tidak hanya menjadikan PMI sebagai pahlawan devisa, tetapi juga memastikan mereka terlindungi dari hulu ke hilir. Kami mendesak pemerintah untuk memperkuat kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan perwakilan Indonesia di luar negeri, agar sistem perlindungan berjalan efektif dan tidak ada lagi korban yang dipulangkan tanpa pemulihan yang layak,” tegas Nurmalia, mewakili Mitra Wacana.
Konsultasi nasional ini juga merekomendasikan penguatan kebijakan jaminan sosial lintas negara serta sistem reimbursement yang memungkinkan pekerja mendapatkan layanan kesehatan sebelum dipulangkan. Para peserta berharap hasil diskusi ini menjadi pijakan bagi advokasi regional dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada pekerja migran.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperluas jaringan advokasi dan mendorong pembentukan kebijakan yang tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga mereka di tanah air.
