web analytics
Connect with us

Berita

Mitra Wacana akan Adakan Semiloka bersama 83 Stakeholder di 3 Kecamatan (Jetis, Mergangsan, & Tegalrejo)

Published

on

   Kerangka Acuan

Semiloka UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Untuk Multi Stakeholder 3 Kecamatan; Jetis, Tegalrejo dan Mergangsan

Yogyakarta, 26 Juni 2019

 

Latar Belakang

Mitra Wacana adalah Lembaga sosial yang bergerak untuk penguatan informasi dan pendidikan bagi perempuan dan anak. Wilayah kerja Mitra Wacana berada di kota Yogyakarta dan Kulon Progo. Saat ini Mitra Wacana bekerjasama dengan Yayasan Inisiatif  Perubahan Akses Menuju Sehat (IPAS) Indonesia  sedang menjalankan program di wilayah Kota Yogyakarta dalam Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan Terintegrasi  (PEKERTi).

Penerima manfaat langsung  program ini adalah perempuan dan perempuan muda di 3 Kecamatan (Jetis, Tegalrejo dan Mergangsan) Kota Yogyakarta dengan wilayah sebagai berikut; Kecamatan Jetis (Kelurahan Bumijo, Cokrodiningratan dan Gowongan), Kecamatan Tegalrejo (Kelurahan Karangwaru, Kricak, Tegalrejo dan Bener), dan Kecamatan Mergangsan ( Kelurahan Brotokusuman, Keparakan, dan Wirogunan).

Tujuan dari program ini untuk penurunan kematian dan kesakitan ibu melalui pemberian informasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) komprehensif, termasuk tentang perencanaan kehamilan dan kontrasepsi, pencegahan dan penanganan Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD), termasuk diantaranya tentang Asuhan Paska Keguguran (APK) komprehensif dalam kerangka mencapai kesetaraan dalam aspek kesehatan reproduksi.

Kesehatan Reproduksi telah dimasukkan di dalam UU no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya di dalam bagian keenam, Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan (pasal 71 ayat 1). Kesehatan reproduksi adalah hak bagi setiap orang tanpa terkecuali.  Dalam   UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini telah diatur tentang hak masyarakat dan juga kewajiban Pemerintah dalam pelayanan Kesehatan Reproduksi. Pemerintah juga telah mengeluarkan aturan pelaksanaan tentang Kesehatan Reproduksi ini melalui Peraturan Pemerintah No.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi,

Walaupun telah 10 tahun diundangkan, namun banyak aparat pemerintah / pemerintah daerah maupun masyarakat yang belum mengetahui tentang UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tadi, Sebagai akibatnya, dapat menimbulkan pelayanan yang bleum maskimal dalam hal Kespro, juga tidak maksimalnya partisipasi masyarakat ataupun penggunaan pelayanan kespro oleh masyarakat.

Melihat kondisi tersebut diatas Mitra Wacana bermaksud membangun sinergitas multi stakeholder dari 3 Kecamatan (Mergangsan, Jetis dan Tegalrejo) untuk bersama-sama mempelajari Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan maupun PP 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

 

Tujuan

Semiloka ini bertujuan untuk sosialisasi UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya tentang Kesehatan Reproduksi dan PP No.61 tentang Kesehatan Reproduksi bagi stakeholder di 3 Kecamatan (Mergangsan, Jetis, dan Tegalrejo).

 

Tujuan Khusus:

  1. Meningkatkan pengetahuan peserta tentang UU N0 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan dan PP No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
  2. Meningkatkan kepedulian peserta tentang program Kespro di wilayah kerja peserta

 

Output

  1. Peserta mendapatkan informasi tentang UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 tentang Kesehatan Reproduksi
  2. Peserta dapat mengidentifikasi program Kespro yang perlu diselenggarakan atau ditingkatkan sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 maupun PP No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

 

Peserta

Peserta semiloka  ini akan diikuti oleh 83 peserta terdiri dari 68 Stakeholder dari 3 Kecamatan (Mergangsan, Jetis, dan Tegalrejo),  4 narasumber, 1 moderator, 7 Mitra Wacana.

 

Narasumber

  1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
  2. Kepala Puskesmas Jetis
  3. Kepala Puskesmas Mergangsan
  4. Kepala Puskesmas Tegalrejo

Panduan Pertanyaan untuk Dinkes Kota Yogya :

  1. Sosialisasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan terutama bagian keenam tentang kesehatan reproduksi
  2. Sosialisasi PP. No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi
  3. Program kespro yang sudah ada di kota Yogyakarta
  4. Pengalaman dan tantangan implementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan PP. No 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi

 

Panduan pertanyaan untuk Kepala Puskesmas Jetis, Mergangsan dan Tegalrejo:

  1. Data Kespro di Kecamatan
  2. Program kespro di kecamatan
  3. Pengalaman dan tantangan dalam pelaksanaan dan sosialisasi program kespro di kecamatan

 

 

  1. Waktu dan Tempat

Waktu

Pelatihan ini akan diselenggarakan Hari Rabu, 26 Juni 2019.

Jam 08.30 – 14.00 WIB

Tempat :

Hotel Arjuna

Jl. P Mangkubumi No. 44 Yogyakarta

Telp. (0274)4469444

 

Konfirmasi Kehadiran :

Ning : 085786813009

 

 

 

 

Daftar Peserta

  1. Camat Mergangsan
  2. Kepala KUA Mergangsan
  3. Kepala Puskesmas Mergangsan
  4. Kepala Polsek Mergangsan
  5. Danramil Mergangsan
  6. Lurah Wirogunan
  7. Lurah Keparakan
  8. Lurah Brontokusuman
  9. Ketua Karangtaruna Wirogunan
  10. Ketua Karangtaruna Brontokusuman
  11. Ketua Karangtaruna Keparakan
  12. Ketua PKK Kecamatan Mergangsan
  13. Ketua PKK Kelurahan Wirogunan
  14. Ketua PKK Kelurahan Keparakan
  15. Ketua PKK Kelurahan Brontokusuman
  16. Tokoh Agama Kelurahan Wirogunan
  17. Tokoh Agama Kelurahan Brontokusuman
  18. Tokoh Agama Kelurahan Keparakan
  19. Tokoh Masyarakat Kelurahan Wirogunan
  20. Tokoh Masyarakat Kelurahan Keparakan
  21. Tokoh Masyarakat Kelurahan Brontokusuman
  22. Camat Jetis
  23. Kepala KUA Jetis
  24. Kepala Puskesmas Jetis
  25. Kepala Polsek Mergangsan
  26. Danramil Jetis
  27. Lurah Bumijo
  28. Lurah Gowongan
  29. Lurah Cokrodiningratan
  30. Ketua Karangtaruna Bumijo
  31. Ketua Karangtaruna Gowongan
  32. Ketua Karangtaruna Cokrodiningratan
  33. Ketua PKK Kecamatan Jetis
  34. Ketua PKK Kelurahan Bumijo
  35. Ketua PKK Kelurahan Gowongan
  36. Ketua PKK Kelurahan Cokrodiningratan
  37. Tokoh Agama Kelurahan Bumijo
  38. Tokoh Agama Kelurahan Cokrodiningratan
  39. Tokoh Agama Kelurahan Gowongan
  40. Tokoh Masyarakat Kelurahan Bumijo
  41. Tokoh Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan
  42. Tokoh Masyarakat Kelurahan Gowongan
  43. Camat Tegalrejo
  44. Kepala KUA Tegalrejo
  45. Kepala Puskesmas Tegalrejo
  46. Kepala Polsek Tegalrejo
  47. Danramil Tegalrejo
  48. Lurah Tegalrejo
  49. Lurah Bener
  50. Lurah Kricak
  51. Lurah Karangwaru
  52. Ketua Karangtaruna Tegalrejo
  53. Ketua Karangtaruna Bener
  54. Ketua Karangtaruna Kricak
  55. Ketua Karangtaruna Karangwaru
  56. Ketua PKK Kecamatan Tegalrejo
  57. Ketua PKK Kelurahan Tegalrejo
  58. Ketua PKK Kelurahan Bener
  59. Ketua PKK Kelurahan Kricak
  60. Ketua PKK Kelurahan Karangwaru
  61. Tokoh Agama Kelurahan Tegalrejo
  62. Tokoh Agama Kelurahan Bener
  63. Tokoh Agama Kelurahan Kricak
  64. Tokoh agama Kelurahan Karangwaru
  65. Tokoh Masyarakat Kelurahan Tegalrejo
  66. Tokoh Masyarakat Kelurahan Karangwaru
  67. Tokoh Masyarakat Kelurahan Kricak
  68. Tokoh Masyarakat Kelurahan Bener
  69. 7 Mitra Wacana
  70. 1 Moderator
  71. 4 Narasumber

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

Bersatu Melawan Perdagangan Orang: JBPO Gelar Kegiatan Memperingati Bulan Anti Perdagangan Manusia Sedunia

Published

on

Pada hari Kamis (30/07/2026) Jaringan Jogja Bebas Perdagangan Orang (JBPO) menggelar kegiatan puncak acara untuk Peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia yang bertajuk “Menungso Ora Didol, Bersatu Melawan Eksploitasi”, kegiatan ini terlaksana di Aula Gedung B Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) Yogyakarta. Acara ini terselenggara atas dukungan kolaborasi dari Mitra Wacana, Pusat Kajian Law Gender Society Fakultas Hukum UGM, Beranda Migran, Talitha Kum Jaringan Yogyakarta, Rifka Annisa WCC, LBH Yogyakarta, LBH Apik Yogyakarta, Yayasan DIAN Interfidei, Indriyanati, Koppmi, Jarnas Anti Perdagangan  Orang, BP3MI DIY, dan Tier Two Coalition.  Rangkaian acara diisi dengan kegiatan talkshow sebanyak tiga sesi dengan topik yang berbeda dan diskusi mendalam bersama berbagai narasumber ahli, praktisi, dan aktivis yang bergerak di garis depan perlindungan hak asasi manusia.

Acara dimulai dengan sambutan dari Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UGM. Ia menyampaikan harapan dengan adanya kegiatan ini, isu tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat lebih diperhatikan lagi untuk kedepannya, kemudian memberikan pengetahuan akan langkah-langkah dan rencana yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu perdagangan orang.

Kemudian dilanjut dengan sambutan dari Arif Sugeng Widodo M.Phil selaku Dewan Pengawas Mitra Wacana, Arif menyampaikan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang perlu adanya kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat, supaya pencegahan tidak hanya berhenti dalam ruang diskusi, tapi bisa diamalkan dalam kerja praktis.

Untuk talkshow sesi pertama materi yang dipaparkan bertajuk Menghadapi Wajah Baru Perdagangan Orang: Kolaborasi untuk Perlindungan dan Penegakan Hukum, sesi ini diisi oleh tiga pemateri yaitu Eni Lestari (Chair International Migrant Alliance), Muhammad Ilyas Prakananda,S.Kom,M.Kom (Kepala BP3MI DIY), Sri Wiyanti Eddyono SH, LLM (HR), PHD (Dosen Fakultas Hukum UGM). Pada sesi talkshow pertama ketiga pembicara menjelaskan bagaimana menghadapi dan mencegah perdagangan orang yang memiliki pola baru dalam melakukan aksinya, sesi ini salah satu pembicara mengatakan bahwa aktivitas migrasi berubah menjadi tujuan untuk bertahan hidup karena banyaknya krisis global yang terjadi. Pada sesi ini juga menyoroti walaupun peraturan hukum di Indonesia terlihat banyak, tetapi pada realitanya terdapat kontradiksi antara UU satu dengan yang lain.

Di Indonesia peraturan hukum terlihat sudah banyak, tapi ternyata terdapat kontradiksi antara UU tersebut.”

Lanjut pada talkshow sesi kedua, tema yang diangkat adalah Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang: Pengorganisasian, advokasi, kampanye, pendampingan hukum dan psikologis. Pada sesi ini diisi oleh SR. Anastasia (Koordinator Talitha Kum Jaringan Yogyakarta), Mona Iswandari (Koordinator Divisi Riset dan Advokasi Mitra Wacana), Indiah Wahyu Andari.S.Psi (Direktur Rifka Anisa WCC), dan Kharisma Wardhatul K,S.H,M.H. (Direktur LBH Yogyakarta). Pada talkshow sesi kedua ini para pembicara menyampaikan bahwa perlu adanya kolaborasi dalam pencegahan dan penanganan untuk isu TPPO baik hukum atau psikologis pada korban. Di sesi ini juga menyoroti bahwa korban bukan hanya dari kalangan orang dewasa tetapi juga meluas sampai ke pelajar. Kemudian dalam penanganan psikologis dapat dilakukan dengan mendengarkan tanpa menghakimi  serta memberikan rasa aman bagi korban. Sesi terakhir pada talkshow kedua ini menekankan bahwa perlu adanya penguatan terhadap pemahaman dan kesadaran hukum.

 

“Kepedulian aparat penegak hukum masih sangat minim. Dalam restitusi korban TPPO masih sangat sulit, karena proses yang banyak hambatan yang terjadi.”

Selanjutnya pada talkshow sesi terakhir dengan tema Berbagai modus perdagangan orang; dari student trafficking, nikah pesanan serta peran jaringan lintas iman dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Pada sesi ini akan diisi oleh Hanindha Kristy (Direktur Beranda Migran), Neti Hasiah (LBH APIK), Pdt. A. Elga J. Sarapung (Direktur Yayasan DIAN Interfidei). Pada sesi talkshow ketiga ini berisi bentuk bentuk dari modus perdagangan orang, yang bukan hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga para pelajar. Dalam modusnya berbentuk seperti tawaran magang dan tawaran nikah pesanan. Pada sesi ini juga menyoroti pentingnya jaringan antar agama dalam melakukan pencegahan dan dan penanganan perdagangan orang, hal ini karena human trafficking adalah persoalan kemanusiaan yang sangat serius sehingga jaringan antar agama juga penting untuk telibat.

Dalam sesi diskusi, peserta menunjukkan antusiasme yang besar dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan yang bervariatif di setiap rangkaian sesi talkshow yang. Kemudian pertanyaan dari peserta juga dijawab dengan jawaban yang informatif oleh para pembicara.

Sebagai penutup acara, JBPO memberikan harapan bahwa kegiatan pencegahan ini bukan hanya tanggung jawab lembaga saja tetapi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia harus berkolaborasi untuk berupaya dalam pencegahan dan memberikan perlindungan kepada korban-korban tindak pidana perdagangan orang. Serta diharapkan peserta bisa menyebarluaskan informasi yang diperoleh saat mengikuti kegiatan, agar kegiatan ini tidak hanya berhenti dalam bentuk ruang diskusi, tapi bisa diimplementasikan dalam kerja praktis.

Meilina Salsabila (Mahasiswa Magang UNS)

Continue Reading
Advertisement NYL2026
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending