Arsip
Workshop Mekanisme Pelindungan Warga dari Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang
Kulon Progo, 6-7 Desember 2023, Mitra Wacana mengadakan workshop bagi perwakilan P3A dan kelompok Media Desa dengan tema “Mekanisme Pelindungan Warga dari Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang” yang dilaksanakan 2 hari pad tanggal 6-7 Desember 2023 bertempat di Hotel ibis Yogyakarta International Airport, Kulon Progo. Kegiata ini bertujuan guna mendukung adanya regulasi dan mekanisme ditingkat kalurahan dan kabupaten yang melindungi warga agar terbebas jeratan perdagangan orang.
Pelaksanaan workshop menghadirkan berbagai narasumber, mulai dari Kepala BP3MI DIY, Kapolres Kulon Progo, Kepala Dinas Sosial PPA, Kepala Dinas Tenaga Kerja KP, Ketua Perkumpulan Mitra Wacana dan Fasilitator Pegiat Mitra Wacana.
Dalam kurun 2020-2021 terlaporkan 1.581 menjadi korban perdagangan orang di Indonesia. Di Kulon Progo sendiri, belum ada laporan resmi warga kulon progo yang menjadi korban TPPO. Namun pada kenyataanya 20% Pekerja Migran rentan menjadi korban TPPO, praktek pengangkatan anak secara ilegal, perjodohan untuk melunasi hutang, penipuan lowongan pekerjaan, pemagangan kerja unprosedural dan prostitusi online sangat erat dengan kejahatan kemanusiaan ini.
Sejak juni 2023 hingga saat ini eskalasi korban TPPO semakin tinggi setidaknya ada 29 korban yang telah di identifikasi, fakta tersebut membuktikan Kulon Progo sangat rentan menjadi wilayah transit/perlintasan TPPO.
Pada hari pertama Kerentanan, upaya pencegahan dan penanganan TPPO di bidang Ketenagakerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo, Drs. Nur Wahyudi, MM mengatakan, pihaknya mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini karena sangat membantu dalam tugas-tugs Dinas Tenaga Kerja Organisasi Kulon Progo, Nur Wahyudi juga menambahkan, informasi dan edukasi dalam workshop tersebut tentunya secara berjenjang dapat diteruskan kembali di lingkup yang lebih kecil dari kelurahan, pedukuhan, hingga masyarakat.
Ditambahkan, “Jadilah pekerja migran Indonesia yang aman, sesuai dengan prosedur yang ada sehingga memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat juga bangsa dan negara.”, ucap Nur Wahyudi.
Dalam kegiatan hari kedua , diawali dengan ice breking berupa senam, kemudian dilanjutkan mereview materi hari pertama, dan mengidentifikasi terkait permasalahan, situasi dan kondisi migrasi dan isu perdagangan orang di tingkat kelurahan. Dalam kegiatan ini juga diselingi dengan shearing dari perwakilan P3A terkait permasalahan tersebut. Kemudain setelah itu dilanjutkan dengan shearing terkait pemahaman berbasis UU dan Kebijakan daerah yaitu UU PPMI No 18 Tahun 2017 dan Perbub TPPO. Kegiatan ini guna meningkatkan pemahaman peserta terkait alur, mekanisme dan kewenanagn masing-masing tingkatan. Kemudian dilanjutkan dengan praktik terkait hal tersebut. Kegiatan praktik ini dilakukan oleh perwakilan peserta setiap daerah didampingi oleh teman-teman dari Mitra wacana. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait UU PPMI No.18 tahun 2017, ditutup dengan pembuatan rancangan tindak lanjut oleh setiap P3A dan kalurahan masing-masing.
(Oleh Aviara)
Arsip
Menguatkan Ruang Kerja Bersama untuk Pemerintahan Terbuka, Mitra Wacana Berpartisipasi dalam Forum OGP Lokal DIY
Yogyakarta, 3 Desember 2025. Mitra Wacana hadir dalam Forum Open Government Partnership (OGP) Local yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Danurejan. Pertemuan ini berlangsung sejak pagi dan mempertemukan beragam lembaga yang selama ini terlibat dalam pelayanan publik, kebencanaan, kemanusiaan, pendidikan, serta kerja-kerja pemberdayaan masyarakat.
Lebih dari tiga puluh lembaga hadir, termasuk unsur pemerintah daerah, akademisi, lembaga humaniter, organisasi kebencanaan, filantropi, dan NGO. Bagi Mitra Wacana, kehadiran dalam forum ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman lapangan terkait kebutuhan warga, khususnya kelompok rentan yang sering kesulitan mengakses informasi dan layanan.
Acara dibuka oleh Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Setda DIY yang menggarisbawahi perlunya membangun ruang pertemuan yang memberi tempat bagi warga. Setelah itu, beberapa lembaga berbagi pengalaman. Dalam kesempatan tersebut, Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia (IDEA) memaparkan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang mengajak berbagai pihak bergerak bersama.
Sedangkan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY membagikan pembelajaran dari pendampingan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
Paparan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan pemerintahan terbuka akan lebih dinamis ketika pengalaman masyarakat menjadi bagian dari prosesnya. Mitra Wacana hadir membawa perspektif dari kerja pendampingan perempuan, anak, penyintas kekerasan, serta warga rentan. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Mitra Wacana menyampaikan beberapa hal yang perlu diperkuat dalam proses OGP DIY.
Pertama, ruang dialog yang memungkinkan warga berbagi pengalaman tanpa merasa dibatasi. Kedua, penyediaan data yang mudah diakses masyarakat. Ketiga, penyusunan kebijakan yang sejak awal mempertimbangkan kebutuhan kelompok yang sering luput dari pembahasan. Keempat, pentingnya menjaga keberlangsungan ruang keterlibatan warga, bukan hanya dalam bentuk pertemuan per tahun, tetapi melalui mekanisme yang jelas.
Masukan tersebut diterima sebagai bagian dari rangkaian ide yang kelak dipertimbangkan dalam penyusunan agenda tindak lanjut OGP Local DIY.
Pertemuan ini diikuti antara lain oleh Bappeda DIY, BPBD DIY, Dinas Sosial DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Forum PRB DIY, IDEA, YEU, SIGAB Indonesia, Human Initiative, Baznas DIY, Lazismu DIY, NU Care Lazisnu, MDMC PWM DIY, Kwarda Pramuka DIY, Konsorsium Pendidikan Bencana DIY, Mitra Wacana, IRE, YASANTI.
Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Mitra Wacana memperkuat komitmen untuk terlibat dalam penyusunan agenda pemerintahan terbuka di tingkat daerah. Mitra Wacana akan terus mengembangkan kerja sama lintas lembaga dan memastikan nilai-nilai keadilan, keberpihakan pada kelompok rentan, serta pelibatan warga tetap menjadi dasar dalam proses penyusunan kebijakan publik. (Tnt).
