web analytics
Connect with us

Arsip

Pelayanan Kesehatan Reproduksi Yang Inklusif Bagi Difabel

Published

on

Ada apa dengan KPK ?

Agus Rahmad Hidayat
Mahasiswa

Jum’at (9/7/2021) Talkshow sinau sareng #36 Mitra Wacana kali ini ditemani oleh narasumber Solih Muhdlor, Koordinator Divisi GEDSI Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta, dengan tema yang diangkat “Pelayanan Kesehatan Reproduksi Yang Inklusif Bagi Difabel” selama satu jam.

Dalam talkshow kali ini, narasumber mengungkapkan problem pelayanan kesehatan reproduksi dan informasi bagi disabilitas saat ini sering sekali tidak memiliki akses pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai. Kebutuhan-kebutuhan seperti pendidikan, KTP, perawatan dan lain-lain sangat sulit mereka dapatkan, apalagi menyangkut kebutuhan kesehatan reproduksi. 

Pemenuhan layanan kesehatan reproduksi memiliki banyak hambatan dan tantangan bagi teman-teman penyandang disabilitas, seperti layanan dalam mengakses informasi. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dalam sulitnya mengakses informasi terkait dengan layanan-layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berada di dekat mereka. Informasi yang didapatkan belum tentu dimengerti dan dipahami dalam tindak lanjut informasi tersebut. 

Penyandang disabilitas membutuhkan informasi kesehatan reproduksi yang lengkap, ramah, inklusif dan mudah di pahami. Penting juga mendapatkan sosialisasi kesehatan reproduksi agar terhindar dari kekerasan seksual, penyakit menular seksual, kekerasan fisik, aborsi tidak aman, beban ganda, nikah dini yang tentunya sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas.

Pemenuhan layanan kesehatan reproduksi bagi disabilitas memiliki hak yang sama seperti haid, kehamilan yang bermasalah, menghadapi sistem reproduksi yang bermasalah sejak awal dan lain sebagainya. Upaya pemenuhan kesehatan seksual reproduksi dapat dilakukan dengan memberikan aksesbilitas informasi, pelayanan dan fasilitas, pelibatan pendampingan atau orang tua, lembaga pendidikan untuk sosialisasi dan peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi, dan  kerjasama pemerintah  

Layanan yang diperlukan bagi disabilitas adalah layanan yang inklusif dan ramah bagi disabilitas serta memiliki program layanan yang menjangkau disabilitas, akomodasi dalam akses layanan yang penuh, memanfaatkan dan mencegah kondisi disablitas agar tidak menjadi lebih buruk.

Continue Reading
2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: Kebutuhan Kelompok Rentan dalam Mengakses Layanan Kekerasan Berbasis Gender di Masa Pandemi - Yayasan Pulih

Leave a Reply

Arsip

Kunjungan Koordinasi Penguatan Jejaring Sosial di Kantor Mitra Wacana

Published

on

Kegiatan kunjungan koordinasi dan penguatan jejaring dalam rangka pengumpulan data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Cluster Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dilaksanakan pada Jumat (3/4) di kantor Mitra Wacana.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Tim yang ditugaskan dalam kegiatan ini adalah Peddy dan Fahmi dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (Dit-Rehsos-RTS & KPO). Kehadiran tim bertujuan untuk melakukan koordinasi langsung serta memperkuat jejaring kerja sama dengan lembaga pendamping di tingkat lapangan.

Kunjungan tersebut diterima oleh Wahyu Tanoto selaku Ketua Mitra Wacana, bersama beberapa staff: Muazim, Mansur, dan Ruli. Dalam suasana dialog yang terbuka, pihak Mitra Wacana memaparkan profil organisasi, termasuk visi, misi, serta ruang lingkup kerja yang selama ini berfokus pada isu kemanusiaan dan pelindungan kelompok rentan.

Selain itu, Mitra Wacana juga berbagi pengalaman dalam melakukan pendampingan dan advokasi, khususnya terkait isu perdagangan orang. Berbagai praktik baik (best practices), tantangan di lapangan, serta strategi intervensi yang telah dilakukan menjadi bagian penting dalam diskusi tersebut.

Hal ini memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kasus serta kebutuhan riil yang dihadapi korban.

Diskusi berlangsung interaktif dengan penekanan pada pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, maupun komunitas lokal.

Pendekatan partisipatif dinilai menjadi kunci dalam menghasilkan data yang akurat sekaligus memperkuat respons perlindungan sosial.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga pendamping, sehingga upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Kunjungan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus membangun komunikasi dan memperluas kerja sama di masa mendatang. (Tnt).

Continue Reading
Advertisement NYL2026
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending