web analytics
Connect with us

Berita

Pentingnya Pendidikan Seks untuk Menghindari Sex Tidak Aman dan Beresiko

Published

on

Yogyakarta (1/12), Mitra Wacana mengadakan refleksi program PEKERTI bersama para kader perempuan kecamatan Jetis yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Jetis. Acara dibuka oleh pembawa acara dan dilanjutkan sambutan dari Direktur Mitra Wacana, Imelda Zuhaida. Selanjutnya, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdapat fasilitator yang mendampingi.

Yaya, Wemphy, Lita, Ines, Isna, dan Nabila, yang merupakan peserta refleksi program PEKERTI dalam sharing session dengan fasilitatornya, mengungkapkan bahwa sebelum bergabung dengan program Mitra Wacana, pengetahuannya terkait Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) masih minim. Sebab, yang mereka dapatkan di sekolah hanya dasar-dasarnya saja, yang itu termuat dalam mata pelajaran biologi. Ada pula info terkait reproduksi hanya didapatkan dari ibu mereka, tapi itu hanya sebatas ketika menstruasi. Mereka juga mengungkapkan tidak pernah mendapat pendidikan tersebut secara komprehensif sebelum bergabung program Mitra Wacana.

Sedangkan ketika ditanya mengenai persepsi terkait persoalan remaja yang mengalami KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan), Yaya mengatakan bahwa penyebab dari adanya KTD yaitu dikarenakan kurangnya pendidikan seksualitas atau kesehatan reproduksi.

Sedangkan untuk penanganan yang sesuai terhadap orang yang mengalami KTD, Yaya mengimbuhkan, harus memberikan dukungan dan bersedia menjadi support system untuknya, serta memberikan informasi ke layanan yang sesuai.

Terkait korban KTD yang dinikahkan, Novi menuturkan, belum tentu pernikahan itu merupakan solusi. Sebab, dampak KTD terhadap perempuan lebih besar dibanding laiki-laki. Hal itu dilihat dari pengalaman biologis perempuan yang lebih panjang dari pada laki-laki. Jika dilihat dari fungsi alat reproduksi selain untuk hubungan seksual, perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Sedangkan laki-laki hanya mimpi basah dan hubungan seksual.

Muadzim, selaku fasilitator dalam kelompok remaja ini molontarkan pertanyaan, “Seandainya pasangan atau pacar mengajak untuk berhubungan seksual, bagaimana respon kalian sebagai perempuan?.” Para peserta dengan serentak menjawab menolak. Sebab, mereka tidak mau dan belum siap menanggung resikonya, baik secara biologis maupun sosial.

Terkait latar belakang seorang remaja yang melakukan sex secara tidak aman dan berganti-ganti pasangan, Orin mengatakan, hal tersebut merupakan persoalan yang kompleks, ada yang berangkat dari keluarga broken home, kondisi ekonomi keluarga, merasa ketagihan, dan lain-lain. Lantas, ketika ia ditanya terkait temannya yang divonis dengan HIV/AIDS karena melakukan sex tidak aman tersebut, Orin menanggapi bahwa dirinya masih tetap berteman dengan mereka. Sebab, ia sudah tahu terkait fakta serta mitos HIV/AIDS yang selama ini banyak disalahpahami oleh masayarakat pada umumnya.

Sedangkan Putri, sebelum ia mendapat paparan pengetahuan terkait Kesehatan Reproduksi, persepsi yang muncul ketika mengetahui ada korban pemerkosaan yang membuang bayi maupun seseorang yang hamil di luar nikah, ia mengatakan hal tersebut merupakan tindakan negatif. Selain itu, kerap kali ia menyalahkan pada pihak perempuannya. Namun saat ini, pola pemikiran itu sudah berubah. Yaitu lebih pada bagaimana cara seorang perempuan itu agar mendapat pengetahuan mengenai Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR).

Sebelum forum diakhiri, Muadzim mengimbuhkan, bahwa semua orang berhak mendapat akses kesehatan dan pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi.

Para peserta dengan serentak memberi saran dan masukan kepada program PEKERTI Mitra Wacana, terkait harus adanya kader laki-laki dalam forum seperti ini. Dengan harapan, laki-laki maupun perempuan bisa saling menghargai hak satu sama lain.

“Idealnya berbicara tentang kesetaraan, seharusnya tidak hanya untuk perempuan saja. Tapi seharusnya juga melibatkan peran laki-laki, terutama  terkait pendidikan kesehatan reproduksi, “imbuh Muadzim sekaligus menjadi penutup pertemuan. []

Reporter: Septia Annur Rizkia

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

Mitra Wacana Dorong Pemerintah Perkuat Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia

Published

on

Jakarta, 10 November 2025 — Mitra Wacana turut berpartisipasi aktif dalam Konsultasi Nasional tentang Akses terhadap Pelindungan Sosial yang Layak dan Berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Migrant Forum in Asia (MFA) bekerja sama dengan Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), dan Solidaritas Perempuan, dengan dukungan dari IOM melalui program Migration, Business and Human Rights in Asia (MBHR Asia) yang didanai oleh Uni Eropa dan Pemerintah Swedia.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan serikat buruh ini bertujuan untuk memperkuat advokasi dan sinergi kebijakan dalam menjamin akses perlindungan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik di tahap pra-penempatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke tanah air.

Dalam sesi diskusi, berbagai isu krusial mencuat, mulai dari minimnya akses pendidikan dan lapangan kerja yang layak di dalam negeri hingga praktik perekrutan yang tidak adil dan jeratan hutang yang menjerat calon pekerja migran. Kondisi ini, menurut para peserta, memperlihatkan bagaimana kemiskinan struktural masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.

“Ketika pemerintah tidak menyediakan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak, masyarakat akhirnya mencari penghidupan di luar negeri. Tapi di sana pun mereka menghadapi eksploitasi dan kekerasan, bahkan ada yang tidak kembali dengan selamat,” ungkap salah satu peserta diskusi yang menyoroti rentannya posisi pekerja migran di berbagai negara penempatan.

Mitra Wacana, melalui perwakilannya Nurmalia, menegaskan pentingnya tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga internasional agar pekerja migran dan keluarganya memperoleh jaminan sosial yang adil.

“Negara harus hadir secara konkret, tidak hanya menjadikan PMI sebagai pahlawan devisa, tetapi juga memastikan mereka terlindungi dari hulu ke hilir. Kami mendesak pemerintah untuk memperkuat kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan perwakilan Indonesia di luar negeri, agar sistem perlindungan berjalan efektif dan tidak ada lagi korban yang dipulangkan tanpa pemulihan yang layak,” tegas Nurmalia, mewakili Mitra Wacana.

Konsultasi nasional ini juga merekomendasikan penguatan kebijakan jaminan sosial lintas negara serta sistem reimbursement yang memungkinkan pekerja mendapatkan layanan kesehatan sebelum dipulangkan. Para peserta berharap hasil diskusi ini menjadi pijakan bagi advokasi regional dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada pekerja migran.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperluas jaringan advokasi dan mendorong pembentukan kebijakan yang tidak hanya melindungi pekerja migran, tetapi juga memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga mereka di tanah air.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending