Kulonprogo
Rencanakan Kegiatan Tahun 2024, Darma Taruna Sangon Adakan Musyawarah
Setiap organisasi pasti membutuhkan sebuah perencanaan kegiatan untuk mencapai visi misinya. Dengan melakukan perencanaan di awal tahun maka organisasi tersebut tau kemana arah yang akan ditujunya. Di awal tahun ini Karang taruna Darma Taruna Sangon (DTS) bersama Mitra Wacana mengadakan pertemuan rutin di rumah Arif salah satu anggota karang taruna pada sabtu, 6 januari 2023. Pertemuan yang dihadiri oleh 17 orang termasuk tim media sangon ini dimulai pukul 21.00-23.30 WIB. Pertemuan ini akan membahas tentang evalusi kegiatan di tahun 2023 dan membut perencanaan kegiatan tahun 2024.
Pertemuan dibuka oleh MC, dilanjutkan dengan sambutan tuan rumah, pengurus karang taruna dan acara inti musyawarah bersama. Musyawarah kali ini Jarod selaku Ketua Karang Taruna mengajak semua anggota yang hadir untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dari perencanaan tahun 2023. Setelah di analisis sekitar 75% perencanaan kegiatan di tahun 2023 terlaksana dan ada beberapa kegiatan yang belum sempat terealisasikan. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum terealisasikan di tahun 2023 maka akan realisasikan di tahun 2024 seperti sosialisasi tentang kenakalan remaja dan NAPZA.
Untuk menyusun perencanaan tahun 2024, Jarod mencoba menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menggali masukan dan usulan dari setiap anggota. Hal ini dilakukan karena kebanyakan anggota lebih cenderung memilih untuk diam dan ikut-ikut saja. Berkaca dari hal tersebut kemudian jarod ditemani oleh pendamping dari Mitra Wacana kemudian membagikan kertas agar setiap anggota. Setiap anggota yang sudah mendapatkan kertas kemudian mereka disuruh menuliskan harapan mereka untuk karang taruna di tahun 2024.
Setelah semua selesai kemudian di kumpulkan dan dibahas bersama.Dari berbagai usulan yang masuk, kemudian dikonfirmasi dan di pertajam lagi harapan-harapan sampai berupa sebuah kegiatan. Hasil diskusi inilah yang akan digunakan sebagai perencanaan kegiatan untuk tahun 2024.
Berita
Workshop DRPPA: Dalam Diskusi Bahas Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Efisiensi Anggaran
Workshop Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang diinisiasi oleh Mitra Wacana, Senin, (24/3/2025). Kegiatan yang diadakan di Balai Langit, Kalurahan Salamrejo ini merupakan transformasi dari program Rumah Bersama Indonesia (RBI), disesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah terbaru. Meski berganti nama, komitmen untuk mewujudkan desa yang inklusif bagi perempuan dan anak melalui pemenuhan hak serta perlindungan dari kekerasan tetap menjadi inti agenda.
Acara dihadiri oleh perwakilan tiga kalurahan (Salamrejo, Sentolo, Demangrejo), dan Mitra Wacana. Denagn tema “Strategi Pemberdayaan Perempuan di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran” mengemuka, menyoroti dampak kebijakan nasional seperti Inpres No. 1/2025, MBG (Makan Bergizi Gratis) dan efisiensi dana desa terhadap program pemberdayaan.
Dampak Kebijakan Pusat pada Perencanaan Desa
Pak Teguh, Lurah Sentolo, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pusat seringkali mengganggu perencanaan jangka panjang desa. “RPJMKal (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan) yang disusun 8 tahun harus menyesuaikan instruksi baru, seperti program ketahanan pangan yang tiba-tiba memerlukan penyertaan modal BUMDes. Ini berdampak pada alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak,” ujarnya.
Aji Jogoboyo, mewakili Lurah Demangrejo, menambahkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya mengalihkan dana tetapi memotongnya langsung. “Contohnya, anggaran untuk kelompok P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sempat tertunda, sehingga kami harus berkolaborasi dengan mitra seperti Mitra Wacana untuk menjaga keberlanjutan program,” paparnya.
Suara dari Kelompok Perempuan: Tantangan Nyata di Lapangan
Ibu Sri Hari Murtiati dari Tim Penggerak PKK Salamrejo menyoroti dampak langsung pemangkasan anggaran pada program pemberdayaan perempuan. “Terus terang, dampaknya terasa hingga ke tingkat bawah. Misalnya, program cor blok jalan dua jalur yang tidak ramah bagi ibu hamil atau kurangnya polisi tidur yang aman. Padahal, infrastruktur yang inklusif adalah hak dasar perempuan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan keprihatinan atas kasus perundungan (bullying) di Sentolo. “Kami berencana mengadakan sosialisasi di sekolah, tetapi anggaran yang dipotong membuat kegiatan ini terancam. Meski begitu, PKK berkomitmen untuk tetap bergerak, sekalipun dengan dana terbatas.”
Lebih lanjut, Ibu Sri menekankan pentingnya membangun ketangguhan perempuan. “Perempuan tangguh bukan hanya mampu mengelola ekonomi, tetapi juga menjadi ‘penyejuk’ dan ‘pemanas’ keluarga. Tanggung jawab kami besar: merawat suami, anak, sekaligus aktif di masyarakat. Karena itu, dukungan untuk PKK sebagai ujung tombak pemberdayaan perempuan dan anak harus tetap menjadi prioritas,” tandasnya.
Strategi Kolaborasi dan Inovasi Lokal
Pak Dani, Lurah Salamrejo, menekankan pentingnya memberdayakan perempuan sebagai kunci pembangunan. “65% penduduk kami adalah perempuan. Mereka adalah garda terdepan dalam pendidikan anak dan penguatan ekonomi keluarga. Kami fokus pada program non-fisik seperti pelatihan dan pendampingan,” tegasnya.
Sementara itu, Alfi dari Mitra Wacana mengapresiasi upaya desa melibatkan perempuan dalam forum diskusi. “Budaya ‘bisu’ pada perempuan masih jadi tantangan. Kehadiran perempuan sebagai pembicara hari ini adalah langkah progresif untuk membuka ruang partisipasi,” ujarnya.
Solusi di Tengah Tantangan
Beberapa solusi yang mengemuka antara lain:
- Kolaborasi dengan BUMDes dan Mitra: Memanfaatkan BUMDes untuk program MBG dan usaha lokal seperti peternakan ayam petelur di Demangrejo.
- Penguatan Kelembagaan Perempuan: Memastikan kelompok seperti KWT (Kelompok Wanita Tani) dan P3A mendapat pendampingan berkelanjutan.
- Advokasi Kebijakan Berperspektif Gender: Mendesak pemerintah pusat mempertimbangkan dampak efisiensi anggaran pada program pemberdayaan.
Workshop ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mendorong terwujudnya Generasi Emas 2045 melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Perubahan nama dari DRPPA ke RBI bukanlah hambatan, selama esensi pemenuhan hak perempuan dan anak tetap menjadi prioritas.
