Opini
Sarjana, Ibu Rumah Tangga, dan Krisis Makna
Siti Novia, mahasiswa Pendidikan di UIN Raden Mas Said Surakarta, Program Studi Tadris (Pendidikan) Bahasa Indonesia
Menjelang Hari Ibu setiap 22 Desember, saya teringat pada fenomena yang terjadi di lingkungan tempat saya tinggal. Banyak perempuan di desa yang menempuh pendidikan tinggi dan bergelar sarjana, namun setelah menikah ia memilih menjadi ibu rumah tangga. Pilihan ini sering kali mengundang komentar sinis. Tidak sedikit yang berbisik, “Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga?”.
Mereka menilai bahwa perempuan yang sekolah tinggi dan akhirnya hanya di dapur serta mengurus anak adalah hal sia-sia. Padahal jika direnungkan lebih dalam, pilihan itu justru membuka ruang tentang makna sejati dari kesarjanaan. Dian Sastrowardoyo, seorang perempuan multitalent dan juga cerdas mengatakan, “Entah akan berkarier atau menjadi ibu rumah tangga, seorang perempuan wajib berpendidikan tinggi, karena ia akan menjadi seorang ibu.” Kalimat ini terasa menampar sekaligus menenangkan, karena mengingatkan bahwa pendidikan perempuan tidak pernah berhenti sebatas profesi saja, tetapi ia adalah bekal untuk kehidupan.
Pandangan masyarakat yang menilai kesuksesan hanya dari status pekerjaan tampaknya masih mengakar kuat, terutama di lingkungan pedesaan. Perempuan sarjana yang memutuskan untuk tidak bekerja di luar rumah sering kali dianggap “tidak memanfaatkan” gelarnya. Padahal semangat perjuangan perempuan Indonesia yang diperingati setiap 22 Desember melalui Hari Ibu, sesungguhnya bukan tentang siapa yang bekerja di ranah publik dan siapa yang berada di ranah domestik, melainkan tentang kebebasan perempuan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Sejarah mencatat bahwa Hari Ibu berawal dari Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928, sebuah tonggak perjuangan yang memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan keluarga, dan kesetaraan kesempatan bagi perempuan. Artinya, esensi Hari Ibu bukan sekadar mengagungkan peran domestik, tetapi menghargai segala bentuk pengabdian perempuan yang berangkat dari kesadaran dan pilihan.
Namun, di tengah arus sempitnya pola pikir masyarakat desa, muncul apa yang bisa disebut sebagai krisis makna kesarjanaan. Banyak yang menganggap perempuan berpendidikan tinggi telah kehilangan arti ketika tidak digunakan dalam pekerjaan formal. Gelar sarjana seolah diukur dari gaji dan jabatan, bukan dari seberapa besar ilmu itu memberi manfaat. Padahal, menjadi ibu rumah tangga bukan berarti berhenti berkontribusi. Seorang ibu yang berpendidikan tinggi dapat mengubah rumahnya menjadi ruang belajar pertama bagi anak-anaknya. Ia tidak sekadar memasak dan mengurus rumah, tetapi juga menanamkan nilai, membentuk karakter, dan melatih pola pikir kritis dalam keluarga. Pengetahuan yang didapat di bangku kuliah tentang psikologi, pendidikan, ekonomi, dan komunikasi justru menjadi bekal luar biasa dalam menjalankan peran keibuan. Sayangnya, hal semacam ini jarang dianggap sebagai bentuk aktualisasi diri, padahal di situlah makna sejati pendidikan itu hidup.
Pendidikan tinggi seharusnya tidak dipahami sempit hanya sebagai sarana mencari pekerjaan, tetapi sebagai proses memanusiakan manusia. Seorang sarjana, apapun profesinya memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan ilmunya bagi kebaikan. Dalam konteks ibu rumah tangga, ilmu itu mungkin tidak tampil dalam laporan kerja atau sertifikat, melainkan dalam cara ia berbicara kepada anak, mengelola emosi, mengatur keuangan rumah tangga, hingga menanamkan nilai-nilai sosial kepada keluarga. Pendidikan menjadikan seorang ibu lebih siap mendidik generasi yang kritis dan berakhlak. Maka, jika seorang perempuan sarjana memilih menjadi ibu rumah tangga, itu bukan bentuk kegagalan, melainkan bentuk pengabdian yang berbeda wujudnya. Ia mendidik dari dalam rumah, tempat di mana nilai-nilai pertama kehidupan ditanamkan.
Sebagai mahasiswa perempuan, saya sering merenung tentang arah hidup setelah lulus kelak. Apakah saya akan berkarier, ataukah akan fokus pada keluarga. Pilihan itu tentu tidak mudah, karena masyarakat kerap memberi label terhadap keduanya. Bekerja dianggap mandiri dan berdaya, sedangkan menjadi ibu rumah tangga dianggap pasif dan bergantung. Padahal, keduanya bisa sama-sama bermakna bila dijalani dengan kesadaran. Seorang ibu rumah tangga sarjana tetap dapat berkarya di berbagai bidang, terlebih di era digital saat ini. Banyak ibu yang mengelola usaha daring, menulis, mengajar dari rumah, atau aktif di komunitas sosial. Dunia telah berubah, batas antara ruang domestik dan publik semakin kabur. Maka, menjadi ibu rumah tangga bukan berarti mengakhiri perjalanan intelektual, melainkan mengubah arah pengabdian. Seperti pesan Dian Sastrowardoyo, pendidikan tinggi tetap wajib bagi perempuan karena ia akan menjadi ibu, dan ibu adalah guru pertama dalam kehidupan.
Momentum Hari Ibu 22 Desember seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga ajang refleksi bagi kita semua untuk menghargai segala bentuk peran perempuan. Tidak ada yang salah dengan ibu rumah tangga bergelar sarjana. Justru dari merekalah lahir generasi yang berpikir kritis namun berakar pada kasih dan nilai. Gelar sarjana tidak akan pernah kehilangan makna selama ilmunya dihidupkan dalam tindakan. Di balik meja makan, seorang ibu bisa menanamkan nilai-nilai pendidikan yang lebih dalam daripada teori yang diajarkan di bangku kuliah. Di balik dapur, seorang ibu bisa melatih anaknya tentang tanggung jawab, kerja keras, dan kasih sayang. Maka, sudah saatnya masyarakat berhenti memandang sebelah mata perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga setelah ia menempuh pendidikan tinggi.
Hari Ibu adalah momen untuk merayakan keberanian perempuan menentukan arah hidupnya, bukan untuk membandingkan siapa yang lebih sukses antara ibu bekerja dan ibu rumah tangga. Sebab, keduanya memiliki peran penting dalam membangun bangsa. Pendidikan perempuan seberapapun tinggi tidak akan pernah sia-sia, karena ia akan selalu berbuah pada generasi berikutnya. Ibu yang berpendidikan adalah investasi sosial jangka panjang bagi bangsa. Maka, biarlah perempuan memilih dengan sadar jalan yang ingin ditempuh, karena setiap pilihan memiliki makna dan nilai tersendiri. Seorang sarjana yang menjadi ibu rumah tangga tetaplah sarjana sejati, bukan karena gelarnya, tetapi karena cara ia menerapkan ilmu dan cinta dalam kehidupan sehari-hari.
Adela Damanik, Mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Andalas
Bagaimana mungkin sebuah film sederhana yang sudah diputar hampir seabad lalu dapat melahirkan sebuah tradisi seni yang terus hidup hingga kini? Pertanyaan ini akan membawa kita pada sejarah perfilman Indonesia. Sebuah perjalanan panjang yang merekam perkembangan seni dalam menciptakan identitas bangsa. Mulai dari film yang tanpa suara hingga karya yang sudah melanglang buana di kancah film internasional.
Kisah ini dimulai pada tahun 1926, dengan hadirnya Loetoeng Kasaroeng, sebuah film tanpa suara yang disutradarai oleh L. Heuveldorp dan diproduksi oleh Java Film Company. Film ini diadaptasi dari legenda Jawa Barat dan menampilkan seorang gadis pribumi sebagai pemainnya. Film ini cukup sukses, karena diputar selama satu minggu di bioskop-bioskop kota Bandung, mulai 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.
Tak sampai di situ, sejarah perfilman Indonesia dimulai sejak kembalinya seorang wartawan yang sempat ditangkap Belanda karena meliput Perjanjian Renville yang bebas pada 1949. Usmar Ismail kemudian mendirikan Perusahaan Film Nasional Indonesia (Perfini). Bersamaan dengan itu, Jamaluddin Malik mendirikan Perseroan Artis Film Indonesia (Persari). Dari sinilah lahir film Darah dan Doa. Syuting pertama film ini dimulai pada 30 Maret 1950. Film Darah dan Doa merupakan film yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan latar belakang kultura Indonesia. Itu sebabnya, tanggal 30 Maret ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. Sejak saat itu, film-film dijadikan sebagai alat penghibur.
Namun, pada perkembangannya muncul perbedaan pandangan dalam dunia perfilman Indonesia. Terbentuk dua kubu, yaitu kalangan seniman dan para pedagang film. Bagi para seniman, film harus memiliki kualitas dan nilai seni yang baik. Sementara itu, bagi pedagang film dan pengusaha bioskop, yang terpenting adalah menarik banyak penonton. Untuk menjembatani perbedaan tersebut, akhirnya disepakati diadakannya sebuah ajang nasional, yaitu Festival Film Indonesia (FFI) pertama pada tahun 1955.
Pada tahun 1962, Jamaludin Malik dan Usmar Ismail bekerja sama dengan produser Filipina untuk membuat Film Holiday in Bali yang merupakan film berwarna pertama. Dilanjutkan kerja sama dengan Singapura dalam membuat Film Bayangan di Waktu fajar. Tahun 1965 selanjutnya dibentuk dewan produksi film nasional yang menghasilkan sejumlah film percontohan antara lain Film Apa yang Kau Cari Palupi karya Asrul Sani. Pada tahun 1967, Film Apa yang Kau Cari Palupi menjadikan film pertama Indonesia yang mendapat penghargaan di ajang festival internasional.
Tiga puluh tahun sejak pertama kali digelar, pada tahun 1992 masa kerja Festival Film Indonesia (FFI) berhenti. Vakumnya ajang penghargaan ini beriringan dengan menurunnya produksi film nasional. Namun, memasuki dekade 2000-an, perfilman Indonesia kembali bergerak dengan hadirnya Petualangan Sherina karya Riri Riza, disusul oleh Ada Apa dengan Cinta? karya Rudi Sujarwo, yang berhasil menarik kembali minat penonton. Kebangkitan film-film ini kemudian membuka jalan bagi penyelenggaraan kembali FFI pada tahun 2004, yang kali ini difasilitasi oleh pemerintah, dan sejak saat itu FFI kembali digelar secara rutin sebagai wadah apresiasi bagi insan perfilman nasional.
Era baru perfilman Indonesia ditandai dengan munculnya sejumlah pemilik modal yang kembali berinvestasi dalam produksi film nasional. Dari situ lahirlah berbagai karya populer karya Nia Dinata seperti Ca-bau-kan karya Nia Dinata, Arisan!, Berbagi Suami. Pada saat yang sama, pelaku industri film dari kalangan China dan India juga ikut kembali bergerak dengan menghasilkan film-film laris, di antaranya Kafir karya Mardaly Sjarifdan Eiffel… I’m in Love Nasri Cheepy.
Sejarah panjang ini membuktikan bahwa perfilman Indonesia bukan sekadar hiburan, melainkan juga cermin budaya, identitas, dan dinamika masyarakat. Dari Loetoeng Kasaroeng hingga era film populer modern, perjalanan perfilman Indonesia akan terus menorehkan jejak baru di masa depan.
