Berita
Talkshow bersama Dinkes Kota Yogyakarta, Bahaya Preeklampsia bagi Ibu Hamil
Senin, (29/04/2019) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bersama Mitra Wacana bersinergi dalam Talkshow di Radio Sonora 97.4 FM Jogja dengan tema “Informasi Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan: Bahaya Preeklampsia bagi Ibu Hamil” pukul 11.00-12.00 Wib. Kepala Seksi Kesehatan keluarga & Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dr. Riska Novriana menyampaikan Preeklampsia saat ini menjadi perhatian dinkes kota Yogyakarta, dimana menjadi salah satu fokus kesehatan masyarakat selain Stunting.
Preeklampsia adalah Komplikasi kehamilan berpotensi berbahaya yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kerusakan pada sistem organ lain, paling sering hati dan ginjal dan sampai saat ini belum dapat diketahui penyebabnya. dr. Rina sapaan Kasi Kesehatan Keluarga tersebut juga mengatakan, istilah umum Preeklampsia ialah keracunan kehamilan karena tekanan darah yang tinggi.
dr. Rina menghimbau pentingnya untuk berkonsultasi dan mengecek tekanan darah sebelum dan selama proses kehamilan, dimana sekarang layanan tersebut sudah sangat komprehensif. Layanan tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui puskesmas, seperti konsultasi bersama psikolog puskesmas, KIA, dan dokter. Ditambahkan dr. Rina saat ini baru terindikasi 1 pasien dengan Preeklampsia di Kota Yogyakarta.
Talkshow bersama Dinkes Kota Yogyakarta merupakan rangkaian promosi layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan bersama 3 Puskesmas di Kecamatan Jetis, Mergangsan, dan Tegalrejo dalam Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan Terintegrasi (Pekerti). Mitra Wacana bersama IPAS dalam Program Pekerti, gencar mengajak masyarakat untuk mengetahui dan memanfaatkan adanya layanan konseling tersebut. Penerima manfaat langsung program Pekerti adalah perempuan dan perempuan muda. Tujuan dari program ini adalah untuk penurunan kematian ibu melalui pemberian informasi HKSR komprehensif, termasuk tentang perencanaan kehamilan dan kontrasepsi, pencegahan dan penanganan KTD, termasuk diantaranya tentang APK komprehensif.
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) sejatinya bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi. Hanya saja, publik belum banyak mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait hak tersebut.
Di sisi lain, media massa memiliki peran kunci untuk menyampaikan edukasi HKRS ini ke masyarakat yang seluas-luasnya.
Namun, jurnalis dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, Pito Agustin Rudiana menganggap, hingga kini belum banyak pemberitaan yang mengupas tuntas mengenai permasalahan tersebut.
“Jurnalis hanya memotret kasus pada hilir atau permukaannya saja, tidak mencoba mengulik penyebab atau hulunya,” kata Pito dalam Edukasi HKSR melalui Gebyar Kesehatan Reproduksi, di Taman Bangirejo Yogyakarta, Sabtu (14/9/2019).
Akibatnya, lanjut Pito, informasi yang sering muncul di media lebih banyak menyoroti angka-angka kasus, ketimbang menyajikan informasi yang komprehensif tentang HKSR untuk masyarakat.
Namun itu menurutnya, tak lepas dari kurangnya literasi wartawan tentang permasalahan gender dan kesehatan reproduksi. Pito mencontohkan, ketika melakukan peliputan tentang kasus pemerkosaan, akar masalahnya justru sering luput dari pemberitaan
“Padahal, informasi yang clear dari jurnalis itu bisa berbahaya bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara Direktur Mitra Wacana Yogyakarta, Imelda Zuhaida berpendapat bahwa derasnya arus informasi yang bisa diakses dari berbagai media, termasuk di internet tidak serta-merta membuat membuat masyarakat paham tentang HKSR.
Imelda menambahkan, perempuan dan perempuan muda yang rentan menghadapi masalah HKSR, seperti Kehamilan Tak Direncanakan (KTD) itu salah satu penyebabnya karena kurang akses informasi dan pemahaman tentang itu.
“Mereka lebih banyak mengakses informasi itu dari internet yang tidak selalu bisa dipertanggung-jawabkan kebenarannya.Kemudian baru mereka sharing ke teman-teman sebayanya. Jadi larinya bukan ke keluarganya,” sesal Imelda.
Hal itu, kata Imelda, yang justru berakibat fatal bagi keseharan reproduksi mereka, atau bahkan mengancam keselamatan jiwa mereka, saat menghadapi permasalahan ataupun melakukan tindakan-tindakan untuk mengakhiri masalah KTD.
Oleh karenanya, Mitra Wacana bersama Yayasan Ipas Indonesia menggagas Program penguatan Reproduksi Terintegrasi berbasis masyarakat. Pihaknya juga menggandeng Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, melalui layanan kesehatan reproduksi di puskesmas-puskesmas.
Imelda mengaku, hingga sekarang Mitra Wacana telah mendampingi masyarakat dari 10 kelurahan di kecamatan Tegalrejo, Jetis, dan Mergangsan Kota Yogyakarta.
“Kuncinya, dengan menjadikan mereka sebagai subyek dalam mengkampanyekan HKSR ini di media,” jelasnya. (Rep-01)
(Sumber: https://kabarkota.com/pemahaman-minim-hak-kesehatan-seksual-dan-reproduksi-terabaikan/ )
