Berita
Wujudkan Local Democracy, Yayasan LKiS bersama Election Corner UGM Menghadirkan Wali Kota Yogyakarta dalam Acara Pemimpin Mendengar
Dalam rangka memonitor tindak lanjut visi dan misi Wali Kota Yogyakarta, Yayasan LKiS bersama Election Corner UGM mengadakan acara Pemimpin Mendengar (Selasa, 13/05/2025). Acara yang dilaksanakan di Selasar Barat FISIPOL UGM ini menghadirkan Hasto Wardoyo selaku Wali Kota Yogyakarta. Pada kesempatan ini berbagai organisasi masyarakat dan komunitas di kota Jogja menyampaikan aspirasinya terkait beberapa isu di Jogja untuk ditanggapi secara langsung oleh Wali Kota.
Acara ini diawali dengan pembacaan isu-isu aktual di Kota Yogyakarta. Setidaknya ada lima isu yang dibahas dalam acara ini antara lain: isu inklusivitas, ketenagakerjaan dan ekonomi rakyat, pendidikan dan pembangunan sosial, urban housing serta isu sampah dan lingkungan. Pada sesi ini juga dipaparkan komitmen Walikota ketika kampanye. Perwakilan dari beberapa komunitas pun turut menyuarakan permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kelima isu tersebut.
Bu Sariroh dalam isu ketenagakerjaan menyampaikan bahwa di Jogja terdapat 400 buruh gendong. Buruh gendong menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja daripada waktu yang dia habiskan di rumah. Akan tetapi dari sekian banyak buruh gendong misalnya saja yang bekerja di pasar Beringharjo, mereka tidak mendapatkan fasilitas toilet gratis dan safe house. Karena pendapatan yang tidak menentu, buruh gendong pun berjuang untuk mendapatkan toilet gratis. Selain itu, dinas pasar pernah menjanjikan sebuah ruangan kosong sebagai tempat istirahat buruh gendong. Akan tetapi, tindak lanjutnya belum ada hingga saat ini. Menanggapi hal ini, Hasto menyampaikan bahwa toilet sudah digratiskan untuk buruh gendong, sedangkan fasilitas safe house masih diusahakan oleh pemerintah kota.
Usulan lain dalam isu ini adalah adanya harapan agar para pekerja informal mendapatkan dukungan BPJS ketenagakerjaan. Pekerja informal juga diharapkan bisa masuk dalam pembahasan UU ketenagakerjaan. Hal ini tidak terlepas dari realitas pekerja informal di Jogja jumlahnya sangat banyak dan memerlukan perlindungan.
Dalam isu pendidikan, disampaikan bahwa pendidikan di Jogja masih memiliki banyak masalah misalnya dalam hal penanganan ijazah dan perlunya penambahan jumlah sekolah negeri di area blank spot. Selain itu, masih adanya praktik penjualan kain seragam dengan harga yang mahal di sekolah. Meskipun hal tersebut telah dilarang, akan tetapi pengawasannya di lapangan masih kurang efektif. Pungutan terhadap siswa juga masih terjadi walaupun dalam peraturan dilarang ada pungutan dari jenjang SD hingga SMP.
Dari komunitas Kalijawi mengusulkan konsep perumahan gotong royong. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan memang sudah mengintervensi penataan perumahan di Sultan Ground, akan tetapi permasalahan hunian kumuh tidak hanya ada di Sultan Ground. Permasalahan lainnya berkaitan dengan akses air yang semakin sulit. Masyarakat harus berebut air di pagi hari. Air dari PDAM alirannya kecil dan biayanya mahal dan 90% sumur di bantaran sungai tercemar ecoli yang memperparah kasus stunting di Yogyakarta.
Kemudian dalam isu sampah dan lingkungan, Ibu Syarifah dari bank sampah menyampaikan bahwa bank sampah dikelola oleh ibu-ibu dan lansia masih dibiayai secara swadaya. Di samping itu, biaya penggerobag sampah yang berkisar Rp. 30.000 hingga Rp. 100.000 memberatkan untuk masyarakat miskin. Di TPS, sampah masih tercampur dan belum terpilah dengan baik. Maka dari itu dari bank sampah mengharapkan peta jalan pengelolaan sampah lima tahun kedepan.
Walikota Hasto berkomitmen untuk membuat 156 perubahan dalam 100 hari pertama ia menjabat. Masing-masing dinas akan memiliki tiga quick win. Walikota juga mengadakan open house setiap rabu dari jam 05.00-09.00 pagi sehingga masyarakat dapat mengkomunikasikan secara langsung terkait berbagai hal. Dia juga merencanakan agar semua difabel mendapatkan pendidikan gratis serta sesegera mungkin membangun sekolah baru di area blank spot Umbulharjo. Secara keseluruhan, Hasto mengatakan telah mencatat semua masukan yang disampaikan dalam forum ini dan akan mengupayakan realisasinya pada lima tahun masa jabatannya.
Prof. Dr. Amalinda S., Dosen DPP Fisipol UGM menanggapi bahwa forum semacam ini merupakan harapan dari desentralisasi. Forum Pemimpin Mendengar merupakan bentuk demokrasi lokal yang sangat konkret. Dulu demokrasi di Yunani juga berlangsung melalui forum semacam ini yang mana masyarakat telah memiliki inisiatif. Dia berkomentar, Kota Yogyakarta kondisinya sangat berbeda dengan wilayah kabupaten lain di Provinsi DIY. Akan tetapi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta tetap memerlukan koordinasi lintas wilayah administratif.
Wiji Nurasih – Divisi Riset dan Advokasi
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
