Berita
AUDIENSI DENGAN PJ BUPATI, MITRA WACANA FOKUS MENDORONG RAD DAN STRUKTUR GT TPPO
Muhammad Mansur
Isu TPPO akhir ini cukup mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupten Kulonprogo. Hal itu terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati No. 144 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas TPPO. Mengingat perkembangan Kulonprogo menuju daerah aeropolis dengan hadirnya bandara internasional di Kulonprogo. Dimana dampaknya selain kemajuan ekonomi dan pembangunan, ada juga kerentanan masalah sosial seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini disampaikan oleh kepala dinas sosial Drs.Yohanes Irianta M.Si dalam pembukaan acara audiensi pada jum’at, 27 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.
“Dengan hadirnya bandara YIA, Kulonprogo menjadi wilayah aeropolis yang punya kerentanan terhadap TPPO, bahkan dari informasi yang kami dapat ada 10 titik di wilayah kita yang rentan terhadap TPPO” ungkap beliau.
Kegiatan audiensi yang diinisiasi oleh Mitra Wacana ini turut dihadiri OPD Kabupaten Kulonprogo yang menjadi anggota gugus tugas TPPO. Kegiatan yang bertempat di ruang menoreh kantor bupati ini memaparkan tentang urgensi peran Gugus tugas TPPO, dan juga persoalan dalam gugus tugas yang masih belum jelas strukturnya.
Muazim manager program Mitra Wacana untuk pencegahan TPPO di Kulonprogo memaparkan proses pendampingan yang dilakukan di Kulonprogo dan kerjasama dengan Dinsos PPA untuk advokasi kebijakan.
” Kami sudah lama menjalin kerjasama dengan Dinsos dan OPD di Kulonprogo hingga terbitnya perbub tentang gugus tugas, namun masih banyak yang mesti dilakukan terutama siapa yang kemudian diduduk dalam struktur dan rencana aksi dari gugus tugas ini” ungkapnya dalam pemaparan.
Pemaparan tentang bagaimana urgensi peran gugus tugas mendapatkan respon positif dari Pejabat Bupati Drs. Tri Saktiayana M.Si. bahwa dalam rangka melindungi warganya negara harus hadir ditengah masyarakat sebagaimana amanat tujuan kita bernegara.
“Tujuan hadirnya negara itu melindungi warga, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia. Hadirnya perbub gugus tugas ini bagian dari itu semua. Silahkankan dipercepat saja, karena landasan konstitusionalnya sudah kuat”. Tegas beliau dalam arahannya kepada OPD Kulonprogo.
Hasil audiensi ini rencananya akan ditindaklanjuti dengan workshop untuk membahas rencana aksi daerah dan memperjelas struktur dalam gugus tugas TPPO.
Arsip
Menguatkan Ruang Kerja Bersama untuk Pemerintahan Terbuka, Mitra Wacana Berpartisipasi dalam Forum OGP Lokal DIY
Yogyakarta, 3 Desember 2025. Mitra Wacana hadir dalam Forum Open Government Partnership (OGP) Local yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Danurejan. Pertemuan ini berlangsung sejak pagi dan mempertemukan beragam lembaga yang selama ini terlibat dalam pelayanan publik, kebencanaan, kemanusiaan, pendidikan, serta kerja-kerja pemberdayaan masyarakat.
Lebih dari tiga puluh lembaga hadir, termasuk unsur pemerintah daerah, akademisi, lembaga humaniter, organisasi kebencanaan, filantropi, dan NGO. Bagi Mitra Wacana, kehadiran dalam forum ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman lapangan terkait kebutuhan warga, khususnya kelompok rentan yang sering kesulitan mengakses informasi dan layanan.
Acara dibuka oleh Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Setda DIY yang menggarisbawahi perlunya membangun ruang pertemuan yang memberi tempat bagi warga. Setelah itu, beberapa lembaga berbagi pengalaman. Dalam kesempatan tersebut, Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia (IDEA) memaparkan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang mengajak berbagai pihak bergerak bersama.
Sedangkan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY membagikan pembelajaran dari pendampingan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
Paparan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan pemerintahan terbuka akan lebih dinamis ketika pengalaman masyarakat menjadi bagian dari prosesnya. Mitra Wacana hadir membawa perspektif dari kerja pendampingan perempuan, anak, penyintas kekerasan, serta warga rentan. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Mitra Wacana menyampaikan beberapa hal yang perlu diperkuat dalam proses OGP DIY.
Pertama, ruang dialog yang memungkinkan warga berbagi pengalaman tanpa merasa dibatasi. Kedua, penyediaan data yang mudah diakses masyarakat. Ketiga, penyusunan kebijakan yang sejak awal mempertimbangkan kebutuhan kelompok yang sering luput dari pembahasan. Keempat, pentingnya menjaga keberlangsungan ruang keterlibatan warga, bukan hanya dalam bentuk pertemuan per tahun, tetapi melalui mekanisme yang jelas.
Masukan tersebut diterima sebagai bagian dari rangkaian ide yang kelak dipertimbangkan dalam penyusunan agenda tindak lanjut OGP Local DIY.
Pertemuan ini diikuti antara lain oleh Bappeda DIY, BPBD DIY, Dinas Sosial DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Forum PRB DIY, IDEA, YEU, SIGAB Indonesia, Human Initiative, Baznas DIY, Lazismu DIY, NU Care Lazisnu, MDMC PWM DIY, Kwarda Pramuka DIY, Konsorsium Pendidikan Bencana DIY, Mitra Wacana, IRE, YASANTI.
Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Mitra Wacana memperkuat komitmen untuk terlibat dalam penyusunan agenda pemerintahan terbuka di tingkat daerah. Mitra Wacana akan terus mengembangkan kerja sama lintas lembaga dan memastikan nilai-nilai keadilan, keberpihakan pada kelompok rentan, serta pelibatan warga tetap menjadi dasar dalam proses penyusunan kebijakan publik. (Tnt).
Pakaian Sekali Sorot
Ketika Memberi Menjadi Jerat: Tiga Wajah Tersembunyi Kemurahan Hati
