Berita
Refleksikan Dampingan Komunitas TPPO, Mitra Wacana Monitoring Program Di 9 Desa Dampingan
Dalam mendukung Program Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan dari Bahaya Perdagangan Orang di Indonesia, Mitra Wacana melangsungkan Monitoring Program Periode Oktober 2024-Maret 2025 pada Sabtu (21/06/2025). Kegiatan yang berlangsung di Pondok Makan Omah Beji ini mengundang Lurah dari 9 Kalurahan di Kulon Progo. Di samping itu, pengurus forum perempuan dan kelompok media desa dari 9 Kalurahan ini juga turut menjadi peserta dalam kegiatan ini.
Dalam kegiatan ini, tim Mitra Wacana menggali data dari peserta berkaitan dengan keberlangsungan program di masyarakat dampingan selama enam bulan terakhir. “Ini merupakan pertemuan monitoring yang menjadi refleksi setelah 6 bulan (oktober-mei). Monitoring ini akan menggali apa perubahan-perubahan yang terjadi selama 6 bulan ini. Apa dampaknya dan kira-kira hal apa yang perlu ditingkatkan, nanti bisa disampaikan” ungkap Mu’azim dalam sambutannya.
Penggalian data dilakukan melalui metode Focus Group Discussion (FGD) yang didampingi oleh tim enumerator Mitra Wacana. Seluruh peserta dibagi menjadi lima kelompok FGD yakni kelompok Kalurahan, kelompok media desa, kelompok Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) dari Sentolo, Kokap dan Galur. Dalam FGD ini, enumerator mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait proses berjalannya program, tantangan, dampak serta masukan terhadap program yang dijalankan.
Ngatinem dari kelompok P3A pesisir kelurahan Banaran Galur mengaku setelah ada pendampingan dari Mitra Wacana banyak sekali manfaat yang dirasakan. “Kami mendapatkan banyak pengetahuan, semakin percaya diri tampil di forum publik untuk menyuarakan usulan kami di musyawarah kalurahan atau Musrenbangkal. Kami juga bisa mengakses dana desa untuk mensupport berbagai kegiatan di P3A. Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada mitra wacana yang selalu mendukung kami sehingga P3A semakin mandiri” ungkapnya.
Adapun dalam isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Lurah Sentolo menyatakan di Sentolo sendiri tidak pernah ada kasus perdagangan orang. Akan tetapi TKI ilegal itu pernah ada. Menurutnya walaupun belum ada, tapi kita tetap harus waspada karena di wilayah masyarakat kesulitan mencari pekerjaan sehingga mudah tertarik pada tawaran pekerjaan yang dianggap lebih mudah, cepat dan gajinya besar. Pihak kalurahan juga memiliki peranan penting untuk melindungi masyarakatnya dari perdagangan orang. “Apabila ada masyarakatnya yang akan ke luar negeri katakanlah, perlu kita cross-check, kita tanya kemana. Kemudian yang menyalurkan kerja itu apakah legal atau tidak” sambung lurah Sentolo.
Selain itu, pendampingan Mitra Wacana dalam hal TPPO juga telah membekali media desa untuk memproduksi konten di berbagai platform seperti YouTube dan Instagram. Sebagai contoh, media desa membuat konten dengan wawancara para mantan pekerja migran dan menyebarkannya melalui grup whatsapp Karangtaruna agar warga tahu tentang bahaya TPPO. Ika dari media desa Sangon membagikan upaya media desa mengkampanyekan pencegahan TPPO. “Yang pertama menyebarkan dulu, apa sih TPPO itu, mengkampanyekan melalui video pendek membahas tentang TPPO itu, bahayanya TPPO, dan cara menangani atau mencegah” ungkapnya.
Wiji Nurasih
Berita
Pertemuan LPLPP DIY dan DP3AP2 DIY Bahas Penguatan Program dan Isu Keadilan serta Kesetaraan Gender
Yogyakarta, 17 April 2026. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar pertemuan bersama DP3AP2 DIY pada Jumat (17/4). Pertemuan ini berlangsung dalam suasana dialogis dan kolaboratif, dengan fokus pada penguatan program serta peningkatan kapasitas dalam isu keadilan dan kesetaraan gender.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah peserta, antara lain Rofiqoh Widiastuti S.Sos., M.P.H (Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan) Farida Kartini (P), Renny A. Frachesty (P) Mida Mardhiyah (P) dari SRI Institute, serta Wahyu Tanoto (L) dari Mitra Wacana.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta mendiskusikan berbagai strategi penguatan program yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Isu keadilan dan kesetaraan gender menjadi pembahasan utama, mengingat pentingnya memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara setara oleh semua pihak.
Perwakilan dari DP3AP2 DIY menekankan bahwa sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program-program pemberdayaan. Sementara itu, perwakilan LPLPP DIY berbagi pengalaman lapangan terkait tantangan dan praktik baik dalam pendampingan komunitas berbasis perspektif gender.
Selain diskusi, pertemuan ini juga menjadi ruang berbagi pengetahuan dan peningkatan kapasitas, terutama dalam memperkuat pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender secara kontekstual dan aplikatif.
Diharapkan, hasil dari pertemuan ini dapat memperkuat kolaborasi antara LPLPP DIY dan DP3AP2 DIY, serta mendorong lahirnya program-program yang lebih responsif gender, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (Wtn).
