Berita
Refleksikan Dampingan Komunitas TPPO, Mitra Wacana Monitoring Program Di 9 Desa Dampingan
Dalam mendukung Program Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan dari Bahaya Perdagangan Orang di Indonesia, Mitra Wacana melangsungkan Monitoring Program Periode Oktober 2024-Maret 2025 pada Sabtu (21/06/2025). Kegiatan yang berlangsung di Pondok Makan Omah Beji ini mengundang Lurah dari 9 Kalurahan di Kulon Progo. Di samping itu, pengurus forum perempuan dan kelompok media desa dari 9 Kalurahan ini juga turut menjadi peserta dalam kegiatan ini.
Dalam kegiatan ini, tim Mitra Wacana menggali data dari peserta berkaitan dengan keberlangsungan program di masyarakat dampingan selama enam bulan terakhir. “Ini merupakan pertemuan monitoring yang menjadi refleksi setelah 6 bulan (oktober-mei). Monitoring ini akan menggali apa perubahan-perubahan yang terjadi selama 6 bulan ini. Apa dampaknya dan kira-kira hal apa yang perlu ditingkatkan, nanti bisa disampaikan” ungkap Mu’azim dalam sambutannya.
Penggalian data dilakukan melalui metode Focus Group Discussion (FGD) yang didampingi oleh tim enumerator Mitra Wacana. Seluruh peserta dibagi menjadi lima kelompok FGD yakni kelompok Kalurahan, kelompok media desa, kelompok Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) dari Sentolo, Kokap dan Galur. Dalam FGD ini, enumerator mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait proses berjalannya program, tantangan, dampak serta masukan terhadap program yang dijalankan.
Ngatinem dari kelompok P3A pesisir kelurahan Banaran Galur mengaku setelah ada pendampingan dari Mitra Wacana banyak sekali manfaat yang dirasakan. “Kami mendapatkan banyak pengetahuan, semakin percaya diri tampil di forum publik untuk menyuarakan usulan kami di musyawarah kalurahan atau Musrenbangkal. Kami juga bisa mengakses dana desa untuk mensupport berbagai kegiatan di P3A. Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada mitra wacana yang selalu mendukung kami sehingga P3A semakin mandiri” ungkapnya.
Adapun dalam isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Lurah Sentolo menyatakan di Sentolo sendiri tidak pernah ada kasus perdagangan orang. Akan tetapi TKI ilegal itu pernah ada. Menurutnya walaupun belum ada, tapi kita tetap harus waspada karena di wilayah masyarakat kesulitan mencari pekerjaan sehingga mudah tertarik pada tawaran pekerjaan yang dianggap lebih mudah, cepat dan gajinya besar. Pihak kalurahan juga memiliki peranan penting untuk melindungi masyarakatnya dari perdagangan orang. “Apabila ada masyarakatnya yang akan ke luar negeri katakanlah, perlu kita cross-check, kita tanya kemana. Kemudian yang menyalurkan kerja itu apakah legal atau tidak” sambung lurah Sentolo.
Selain itu, pendampingan Mitra Wacana dalam hal TPPO juga telah membekali media desa untuk memproduksi konten di berbagai platform seperti YouTube dan Instagram. Sebagai contoh, media desa membuat konten dengan wawancara para mantan pekerja migran dan menyebarkannya melalui grup whatsapp Karangtaruna agar warga tahu tentang bahaya TPPO. Ika dari media desa Sangon membagikan upaya media desa mengkampanyekan pencegahan TPPO. “Yang pertama menyebarkan dulu, apa sih TPPO itu, mengkampanyekan melalui video pendek membahas tentang TPPO itu, bahayanya TPPO, dan cara menangani atau mencegah” ungkapnya.
Wiji Nurasih
Arsip
Menguatkan Ruang Kerja Bersama untuk Pemerintahan Terbuka, Mitra Wacana Berpartisipasi dalam Forum OGP Lokal DIY
Yogyakarta, 3 Desember 2025. Mitra Wacana hadir dalam Forum Open Government Partnership (OGP) Local yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Danurejan. Pertemuan ini berlangsung sejak pagi dan mempertemukan beragam lembaga yang selama ini terlibat dalam pelayanan publik, kebencanaan, kemanusiaan, pendidikan, serta kerja-kerja pemberdayaan masyarakat.
Lebih dari tiga puluh lembaga hadir, termasuk unsur pemerintah daerah, akademisi, lembaga humaniter, organisasi kebencanaan, filantropi, dan NGO. Bagi Mitra Wacana, kehadiran dalam forum ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman lapangan terkait kebutuhan warga, khususnya kelompok rentan yang sering kesulitan mengakses informasi dan layanan.
Acara dibuka oleh Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Setda DIY yang menggarisbawahi perlunya membangun ruang pertemuan yang memberi tempat bagi warga. Setelah itu, beberapa lembaga berbagi pengalaman. Dalam kesempatan tersebut, Perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia (IDEA) memaparkan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang mengajak berbagai pihak bergerak bersama.
Sedangkan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana DIY membagikan pembelajaran dari pendampingan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
Paparan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan pemerintahan terbuka akan lebih dinamis ketika pengalaman masyarakat menjadi bagian dari prosesnya. Mitra Wacana hadir membawa perspektif dari kerja pendampingan perempuan, anak, penyintas kekerasan, serta warga rentan. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Mitra Wacana menyampaikan beberapa hal yang perlu diperkuat dalam proses OGP DIY.
Pertama, ruang dialog yang memungkinkan warga berbagi pengalaman tanpa merasa dibatasi. Kedua, penyediaan data yang mudah diakses masyarakat. Ketiga, penyusunan kebijakan yang sejak awal mempertimbangkan kebutuhan kelompok yang sering luput dari pembahasan. Keempat, pentingnya menjaga keberlangsungan ruang keterlibatan warga, bukan hanya dalam bentuk pertemuan per tahun, tetapi melalui mekanisme yang jelas.
Masukan tersebut diterima sebagai bagian dari rangkaian ide yang kelak dipertimbangkan dalam penyusunan agenda tindak lanjut OGP Local DIY.
Pertemuan ini diikuti antara lain oleh Bappeda DIY, BPBD DIY, Dinas Sosial DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Forum PRB DIY, IDEA, YEU, SIGAB Indonesia, Human Initiative, Baznas DIY, Lazismu DIY, NU Care Lazisnu, MDMC PWM DIY, Kwarda Pramuka DIY, Konsorsium Pendidikan Bencana DIY, Mitra Wacana, IRE, YASANTI.
Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Mitra Wacana memperkuat komitmen untuk terlibat dalam penyusunan agenda pemerintahan terbuka di tingkat daerah. Mitra Wacana akan terus mengembangkan kerja sama lintas lembaga dan memastikan nilai-nilai keadilan, keberpihakan pada kelompok rentan, serta pelibatan warga tetap menjadi dasar dalam proses penyusunan kebijakan publik. (Tnt).
Pakaian Sekali Sorot
Ketika Memberi Menjadi Jerat: Tiga Wajah Tersembunyi Kemurahan Hati
