Berita
Peluncuran Buku Panduan “Deteksi Dini Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme”: Upaya Ciptakan Lingkungan Harmonis
Yogyakarta, 26 Juni 2025 – Mitra Wacana hari ini secara resmi meluncurkan buku berjudul “Deteksi Dini Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme” dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Balai Kalurahan Baciro. Peluncuran buku panduan ini merupakan satu langkah strategis dalam memperkuat pemahaman masyarakat dalam melakukan pencegahan intoleransi, radikalisme dan ekstremisme di sekitarnya.
Buku ini disusun berdasarkan hasil kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan Mitra Wacana yang didukung oleh Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI) selama 3 bulan di kelurahan Baciro. Setiap kegiatan Mitra Wacana selalu melibatkan dari berbagai unsur masyarakat mulai dari PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Orang muda dan organisasi lintas iman. Buku panduan praktis ini dibuat sesuai dengan masukan dan konteks permasalahan yang ada di lapangan.
Lurah Baciro, Bapak Sutikno, dalam sambutannya menyampaikan, “Semoga buku ini membantu kita untuk mengerti dan familiar bagaimana cara-cara praktisnya dalam pencegahan Intoleransi, Radikalisme dan Ektremisme (IRE), dan saya berharap Kalurahan Baciro menjadi representatif daerah yang toleran, selain itu bapak dan ibu yang hadir pada hari ini juga dapat menyebarkan atau meneruskan gagasan pencegahan IRE sekaligus menjadi kader pendeteksi dini pencegahan IRE. ”
Acara peluncuran dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Pemerintah Kalurahan Baciro, aparat keamanan seperti babinsa dan bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, FKUB Kota Yogyakarta, dan kelompok perempuan. Acara tersebut dimulai dengan pemaparan isi buku panduan praktis secara garis besar kepada para peserta. Pemaparan berlangsung interaktif, setiap peserta diberikan untuk berbagi pandangan terkait buku yang disusun dan membagikan pengalaman terkait upaya pencegahan intoleransi di wilayahnya.
Buku ini memuat berbagai informasi mulai dari memahami pengertian, ciri-ciri, dan bentuk intoleransi, radikalisme dan ekstremisme, indicator yang ada di masyarakat. selain itu juga dibahas bagaimana cara melindungi diri dari IRE, strategi pencegahan dan mekanisme pelaporan apabila terjadi indikasi IRE di sekitarnya.
Ruliyanto, Manager Program Pencegahan IRE dan penyusun buku ini, menjelaskan, “Buku ini tidak hanya berfokus pada definisi dan ancaman IRE saja, melainkan kami mencamtumkan formulir laporan dan penerimaan laporan sekaligus mekanimsmenya, jadi masyarakat dapat mengerti jika adanya indikasi tindakan IRE dilingkungan sekitar harus melapor atau mendiskusikannya kemana, sehingga pembaca dapat lebih mudah mengidentifikasi tanda-tanda awal dan mengambil tindakan yang tepat.”
Dengan diluncurkannya buku “Deteksi Dini Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme”, Kalurahan Baciro berharap dapat menginspirasi wilayah lain untuk turut serta dalam upaya pencegahan yang sama. Inisiatif ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya masyarakat yang semakin rukun, damai, dan berdaya dalam menangkal segala bentuk ancaman terhadap persatuan.
Buku ini akan didistribusikan secara gratis kepada seluruh elemen masyarakat di Kalurahan Baciro dan akan dijadikan salah satu materi utama dalam berbagai program sosialisasi dan pelatihan yang akan datang.
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
