web analytics
Connect with us

Berita

Film Sebagai Media Kampanye Pencegahan Perdagangan Orang

Published

on

Melakukan kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti membuat diskusi, lokakarya, membuat gambar atau mural, membuat poster sampai dengan membuat video untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dengan perkembangan teknologi saat ini yang semakin canggih , maka semakin memudahkan kita untuk menyebarkan informasi tersebut lewat media social.

Hal ini juga menjadi pertimbangan kita dalam memilih bentuk media yang akan kita pakai dalam menyebarkan informasi agar banyak orang yang melihatnya. Menurut Kantor Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mencatat 90 persen penduduk usia di atas 10 tahun gemar menonton televisi, tapi tidak suka membaca buku. Ini membuktikan bahwa masyarakat di Indonesia lebih menyukai video / film dibandingkan tulisan yang panjang lebar.

Minggu (28/03/2021) Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak (P3A) Rengganis bersama Tim Media Desa Kalurahan Salamrejo melakukan pertemuan di kediaman Ravita Dusun Klebakan dihadiri oleh 16 orang . Melihat data dan fakta diatas, maka pertemuan tersebut membahas strategi kampanye kolaboratif antara P3A dan tim media desa yang memutuskan membuat film sebagai media kampanyenya. Dalam diskusi tersebut tim media desa dan P3A sepakat untuk membuat film dokumenter mantan buruh migran.

Rencananya pembuatan film documenter ini akan mengangkat kisah nyata dan pengalaman dari Bu Sekti (Ketua P3A Rengganis) yang pernah menjadi pekerja migran dan mengalami kekerasan saat bekerja di Arab Saudi. Film dokumenter yang akan dibuat tersebut juga akan memperlihatkan kepada kita semua bagaimana dampak dari pemberangkatan pekerja migran unprosedural seperti pemalsuan data, kontrak kerja yang tidak sesuai sampai dengan hal – hal yang sering tidak disadari oleh pekerja migran kalau ternyata dirinya terkena trafficking.

Sebelum ke pembuatan film dokumenter tersebut, tim terlebih dahulu akan melakukan survey untuk menggali informasi langsung dilapangan. Survey ini sangat penting karena untuk memastikan informasi yang kita sampaikan lewat film dukumenter sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu juga sebagai bahan untuk menentukan siapa saja kelompok sasaran dari pembuatan film tersebut. Survey akan dilakukan di setiap dusun oleh tim media desa dan juga anggota P3A dan memastikan kerahasiaan responden atau relawan yang bersedia memberikan informasi.

Tujuan dari pembuatan film ini menurut bu jumini sebagai anggota P3A adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar sadar bahwa trafficking itu merupakan masalah bersama dan bisa menimpa siapa saja. Kebanyakan dari kita ingin keluar negeri karena ingin merubah nasib akan tetapi tidak semua yang berangkat keluar negeri berhasil dan sukses, malah sebagian dari mereka mengalami kekerasan sampai ada yang meninggal di luar negeri. Selain itu juga trafficking tidak hanya dialami oleh mereka yang keluar negeri saja tetapi bisa juga dialami oleh orang-orang yang bekerja di dalam negeri / luar kota.

Bu sekti menambahkan bahwa kita sering tidak sadar kalau kita mengalami trafficking, padahal trafficking itu mulai dari awal seperti pengurusan dokumen yang dipalsukan, tidak diberikan keahlian yang dibutuhkan oleh agensi, tidak diberikan kontrak kerja sampai dengan tidak sesuainya jam kerja dan penempatan seperti yang sudah dituangkan dalam kontrak kerja. Hal-hal tersebut harus kita perhatikan sebelum kita berangkat ke luar negeri. Sebaiknya kita memahami betul bagaimana caranya migrasi yang aman dan procedural sesuai dengan peraturan pemerintah imbuhnya.

(jj)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas

Published

on

BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.

“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.

Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.

“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.

Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.

“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.

Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.

Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.

“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.

“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.

Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.

Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.

Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.

Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).

Continue Reading
Advertisement NYL2026
Advertisement
Advertisement

Twitter

Trending