web analytics
Connect with us

Berita

Jaringan ORMAS Jogja Sambangi KPU Kota Yogyakarta Usulkan Topik Debat PILKADA 2024

Published

on

Dalam upaya mewujudkan Pilkada Kota Yogyakarta yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai Organisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kepeduliannya. Melalui Yayasan LKiS, ribuan aspirasi telah berhasil dikumpulkan dan diserahkan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada 1 Oktober 2024.

Lebih dari 1.500 masukan dari warga telah diterima oleh KPU. Ragam isu yang diangkat dalam aspirasi ini sangatlah beragam, mulai dari isu-isu fundamental seperti toleransi, kebebasan berpendapat, dan keamanan, hingga isu-isu yang lebih spesifik terkait kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa warga Yogyakarta merindukan pemimpin yang mampu memenuhi hak dan melindungi warga negara.

Sementara itu, Ali Rohman dari LKiS menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara KPU dan masyarakat dalam merancang substansi debat. Sedangkan Juju Juliati dari SAPDA menyoroti pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya dengan tersedianya Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam kampanye maupun debat. Tanoto dari Mitra Wacana juga menambahkan bahwa politik uang menjelang pilkada harus dihindari. Arsyad dari LABDEM juga menekankan peran penting anak muda dan media dalam penyebaran informasi terkait pilkada. 

KPU Kota Yogyakarta menyambut baik inisiatif warga dalam menyampaikan aspirasi. Lembaga penyelenggara pemilu ini berkomitmen untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan yang serius dalam menyusun materi debat calon kepala daerah. Harapannya, dengan melibatkan langsung suara rakyat, debat dapat menjadi ajang yang lebih relevan dan bermakna.

Dengan mempertimbangkan aspirasi yang telah disampaikan, debat calon kepala daerah diharapkan dapat menjadi forum yang lebih produktif. Para calon diharapkan dapat memaparkan visi dan misi mereka secara lebih konkret, serta memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan krusial yang diajukan oleh masyarakat.

Partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi seperti ini patut diapresiasi. Melalui mekanisme penyerahan aspirasi, masyarakat telah menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada. Sehingga, gelaran pilkada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menghasilkan pemimpin yang truly responsive to the needs of the people atau responsif terhadap kebutuhan rakyat. (Wtn).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Berita

Human Trafficking Month – 30th of July 2026

Published

on

Anna de Muinck Keizer university of Amsterdam

The month July is recognized as Anti-Human Trafficking Month (Bulan Anti Perdagangan Manusia) in Indonesia, a nationwide campaign dedicated to raise awareness about human trafficking and promoting coordinated action against exploitation. Human trafficking remains a significant human rights issue in Indonesia. Women, children and migrant workers are vulnerable to exploitation, including forced labour, sexual exploitation, forced marriage and online recruitment scams. Factors such as poverty, limited employment opportunities, unequal access to education and misinformation increase’s people’s vulnerability.

On the 30th of July 2026, organizations, academics, government representatives and community members gathered at the Faculty of Law of Universitas Gadjah Mada (UGM) for an event dedicated to this Anti-Human Trafficking Month. Mitra Wacana collaborated with various organizations to aim to raise awareness about human trafficking while promoting collaboration in prevention, protection and victim support.

The event opened with participant registration, followed by an opening ceremony featuring welcoming remarkss and a cultural performance. Throughout the day, visitors could also explore a small Bazar, filled with products from local entrepreneurs and creating space for community engagement alongside the educational program.

The day consisted of several panel discussions featuring experts from universities, migrant worker organizations, government members, and legal institutions. The event started with a panel discussion that discussed the theme ‘Facing the New Face of Human Traffiking: Collaboration for Protection and Law Enforcement’. The speakers discussed the increasing vulnerability of migrant workers, online recruitment methods, and the need for stronger legal protection and law enforcement.

The second panel discussion talked about the ‘Collaboration on Prevention and Handling of Human Trafficking: Organizing, Advocacy, Campaigns, Legal and Psychological Assistance’. The presentations from the different organizations emphasized the importance of collaboration between professionals from different sectors, including lawyers, psychologist, educators and local communities.

The last discussion discussed the theme ‘Various Modes of Human Trafficking: from student trafficking, arranged marriages and the role of interfaith networks in preventing and handling human trafficking’. The panel explored the diverse and evolving forms of human trafficking, emphasizing that exploitation can occur in a variety of social and cultural contexts.

Overall, the event provided an opportunity to increase awareness and to strengthen the collaboration between organizations committed to addressing and preventing the human trafficking issue in Indonesia. Through knowledge sharing, practical discussions and community engagement the event reinforced the message that preventing exploitation requires collective responsibility. This message is reflected in the slogan ‘Humans are not for sale, united against exploitation’.

Continue Reading

Trending