Berita
Jaringan ORMAS Jogja Sambangi KPU Kota Yogyakarta Usulkan Topik Debat PILKADA 2024
Dalam upaya mewujudkan Pilkada Kota Yogyakarta yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai Organisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kepeduliannya. Melalui Yayasan LKiS, ribuan aspirasi telah berhasil dikumpulkan dan diserahkan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada 1 Oktober 2024.
Lebih dari 1.500 masukan dari warga telah diterima oleh KPU. Ragam isu yang diangkat dalam aspirasi ini sangatlah beragam, mulai dari isu-isu fundamental seperti toleransi, kebebasan berpendapat, dan keamanan, hingga isu-isu yang lebih spesifik terkait kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa warga Yogyakarta merindukan pemimpin yang mampu memenuhi hak dan melindungi warga negara.
Sementara itu, Ali Rohman dari LKiS menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara KPU dan masyarakat dalam merancang substansi debat. Sedangkan Juju Juliati dari SAPDA menyoroti pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya dengan tersedianya Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam kampanye maupun debat. Tanoto dari Mitra Wacana juga menambahkan bahwa politik uang menjelang pilkada harus dihindari. Arsyad dari LABDEM juga menekankan peran penting anak muda dan media dalam penyebaran informasi terkait pilkada.
KPU Kota Yogyakarta menyambut baik inisiatif warga dalam menyampaikan aspirasi. Lembaga penyelenggara pemilu ini berkomitmen untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan yang serius dalam menyusun materi debat calon kepala daerah. Harapannya, dengan melibatkan langsung suara rakyat, debat dapat menjadi ajang yang lebih relevan dan bermakna.
Dengan mempertimbangkan aspirasi yang telah disampaikan, debat calon kepala daerah diharapkan dapat menjadi forum yang lebih produktif. Para calon diharapkan dapat memaparkan visi dan misi mereka secara lebih konkret, serta memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan krusial yang diajukan oleh masyarakat.
Partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi seperti ini patut diapresiasi. Melalui mekanisme penyerahan aspirasi, masyarakat telah menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada. Sehingga, gelaran pilkada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menghasilkan pemimpin yang truly responsive to the needs of the people atau responsif terhadap kebutuhan rakyat. (Wtn).
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
