Berita
Jaringan ORMAS Jogja Sambangi KPU Kota Yogyakarta Usulkan Topik Debat PILKADA 2024

Published
6 months agoon
By
Mitra Wacana
Dalam upaya mewujudkan Pilkada Kota Yogyakarta yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai Organisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kepeduliannya. Melalui Yayasan LKiS, ribuan aspirasi telah berhasil dikumpulkan dan diserahkan langsung kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada 1 Oktober 2024.
Lebih dari 1.500 masukan dari warga telah diterima oleh KPU. Ragam isu yang diangkat dalam aspirasi ini sangatlah beragam, mulai dari isu-isu fundamental seperti toleransi, kebebasan berpendapat, dan keamanan, hingga isu-isu yang lebih spesifik terkait kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa warga Yogyakarta merindukan pemimpin yang mampu memenuhi hak dan melindungi warga negara.
Sementara itu, Ali Rohman dari LKiS menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara KPU dan masyarakat dalam merancang substansi debat. Sedangkan Juju Juliati dari SAPDA menyoroti pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya dengan tersedianya Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam kampanye maupun debat. Tanoto dari Mitra Wacana juga menambahkan bahwa politik uang menjelang pilkada harus dihindari. Arsyad dari LABDEM juga menekankan peran penting anak muda dan media dalam penyebaran informasi terkait pilkada.
KPU Kota Yogyakarta menyambut baik inisiatif warga dalam menyampaikan aspirasi. Lembaga penyelenggara pemilu ini berkomitmen untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan yang serius dalam menyusun materi debat calon kepala daerah. Harapannya, dengan melibatkan langsung suara rakyat, debat dapat menjadi ajang yang lebih relevan dan bermakna.
Dengan mempertimbangkan aspirasi yang telah disampaikan, debat calon kepala daerah diharapkan dapat menjadi forum yang lebih produktif. Para calon diharapkan dapat memaparkan visi dan misi mereka secara lebih konkret, serta memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan krusial yang diajukan oleh masyarakat.
Partisipasi aktif warga dalam proses demokrasi seperti ini patut diapresiasi. Melalui mekanisme penyerahan aspirasi, masyarakat telah menunjukkan bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada. Sehingga, gelaran pilkada di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menghasilkan pemimpin yang truly responsive to the needs of the people atau responsif terhadap kebutuhan rakyat. (Wtn).
You may like
Mewaspadai Radikalisme Digital: Mencegah Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme di Era Media Sosial
Sinau Sareng Mitra Wacana: Menakar Ulang Mitigasi Bencana yang Inklusif bagi Kelompok Rentan
Wujudkan Local Democracy, Yayasan LKiS bersama Election Corner UGM Menghadirkan Wali Kota Yogyakarta dalam Acara Pemimpin Mendengar
Berita
Mewaspadai Radikalisme Digital: Mencegah Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme di Era Media Sosial

Published
2 days agoon
15 May 2025By
Mitra Wacana
Jumat, 9 Mei 2025, Mitra Wacana berkolaborasi dengan Mahasiswa Magang mengadakan diskusi bersama. Diskusi ini menghadirkan teman-teman dari berbagai latar belakang keberagaman. Tema yang diangkat terasa sangat relevan dengan kondisi saat ini: Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme, khususnya dalam konteks digital yang kian kompleks.
Di tengah derasnya arus informasi yang membanjiri lini masa kita setiap hari, bentuk penyebaran paham radikal dan intoleran pun telah berubah wajah. Jika dahulu radikalisme menyebar lewat mimbar, buku, atau ceramah, kini ia menjelma lewat algoritma media sosial. Platform seperti TikTok, Telegram, YouTube, dan sejenisnya telah menjadi ladang subur penyebaran kebencian, prasangka, dan ide-ide ekstrem. Ironisnya, konten-konten ini sering kali dikemas dengan sangat menarik—visual yang apik, narasi yang meyakinkan, dan dibungkus dalam bahasa anak muda yang akrab—sehingga sulit dikenali sebagai ancaman sejak awal.
Kita sering kali lupa bahwa intoleransi tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh pelan-pelan dari kegagalan kita menghargai perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya bisa beragam: penolakan pembangunan rumah ibadah, larangan atribut keagamaan di ruang publik, atau bahkan kos-kosan yang secara terang-terangan hanya menerima penghuni dari agama tertentu. Sekilas tampak sepele, tapi di baliknya tersembunyi cara pandang eksklusif yang tak memberi ruang pada keragaman.
Lebih jauh lagi, radikalisme dan ekstremisme berkembang dalam tiga tahap yaitu cara pandang, sikap, dan tindakan. Ketika seseorang merasa paling benar, mulai mudah melabeli orang lain sebagai “kafir”, dan menolak hidup berdampingan, itu adalah tanda-tanda awal dari bahaya yang lebih besar. Dalam konteks sosial, hal ini kerap diperparah oleh ketimpangan ekonomi, rasa terpinggirkan, dan sentimen bahwa identitas kelompoknya sedang diserang. Perasaan-perasaan inilah yang kerap menjadi bahan bakar bagi radikalisme, terutama ketika disulut oleh informasi yang tidak benar.
Media sosial memperburuk situasi ini. Algoritma hanya menunjukkan apa yang ingin kita lihat, memperkuat bias, mempersempit pandangan, dan menutup ruang dialog. Akibatnya, pengguna terjebak dalam echo chamber yang memperkuat keyakinan sendiri tanpa pernah mendapat perspektif lain. Ditambah lagi dengan maraknya hoaks dan ujaran kebencian, polanya menjadi semakin mengkhawatirkan.
Yang membuat situasi semakin rumit adalah jenis-jenis hoaks yang kini semakin canggih. Ada hoaks yang menyamar sebagai humor atau satire, ada pula yang mencampur informasi palsu dengan fakta, bahkan ada yang memanipulasi video agar terlihat benar. Hoaks semacam ini bukan sekadar kebohongan biasa—ia bisa menjadi pemicu konflik sosial yang besar. Kita pernah melihat dampaknya, seperti pada konflik Ambon atau insiden Tolikara. Satu informasi menyesatkan bisa berubah menjadi bara api dalam hitungan jam.
Melawan semua ini jelas tidak cukup hanya dengan seruan toleransi. Diperlukan langkah yang lebih konkret, seperti memperkuat literasi digital masyarakat, mengajarkan cara memilah informasi, serta membongkar cara berpikir eksklusif yang sering menjadi akar masalah. Kita juga perlu lebih kritis terhadap narasi-narasi publik—termasuk kebijakan pemerintah—yang mengandung bias atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
Yang kita butuhkan adalah ruang-ruang inklusif yang tidak sekadar menerima keberagaman, tetapi juga merayakannya. Ruang di mana setiap orang, dari latar belakang apa pun, merasa aman dan dihargai. Ini bukan hal utopis. Ini bisa dimulai dari kebiasaan sederhana: memilih informasi yang kita baca, membagikan konten yang memperluas wawasan, dan berhenti menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya.
Pada akhirnya, dunia digital memang tidak bisa kita hindari. Tapi kita masih punya kendali atas cara kita bersikap di dalamnya. Kita bisa memilih untuk curiga satu sama lain, atau memilih untuk saling belajar dan memahami. Di era ini, pilihan itu hadir dalam bentuk yang sangat sederhana—apa yang kita klik, siapa yang kita ikuti, dan konten seperti apa yang kita bagikan.
Maka, mari kita bijak dalam menyaring informasi. Karena dari situlah inklusivitas bisa tumbuh, diskriminasi bisa dicegah, dan keberagaman bisa menjadi kekuatan, bukan ancaman. Ini bukan hanya soal dunia maya—ini soal bagaimana kita membentuk masyarakat yang adil dan damai di dunia nyata.
Penulis : Oksafira

Mewaspadai Radikalisme Digital: Mencegah Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme di Era Media Sosial

Sinau Sareng Mitra Wacana: Menakar Ulang Mitigasi Bencana yang Inklusif bagi Kelompok Rentan

Sinau Sareng Mitra Wacana: Menakar Ulang Mitigasi Bencana yang Inklusif bagi Kelompok Rentan

Wujudkan Local Democracy, Yayasan LKiS bersama Election Corner UGM Menghadirkan Wali Kota Yogyakarta dalam Acara Pemimpin Mendengar

Click with Caution: Keeping Indonesian Kids Safe Online
