Sana Ulaili
Ketua Solidaritas Perempuan Yogyakarta

Dalam beberapa hari ini, masyarakat dikejutkan dengan berita tentang rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 1,5juta ton, dengan alasan untuk stock pangan selama masa pandemi. Rencana ini memunculkan reaksi dari para petani, bahwa rencana ini tidak masuk akal karena panen pada tahun ini sangat baik dan bisa mencukupi kebutuhan pangan beras. Hal ini baru pada sektor beras, belum lagi pada persoalan kebijakan impor pangan lainnya, air khususnya. Indonesia masih mengalami ketergantungan impor sayur dan buah.
Kebijakan pemerintah ini sontak memunculkan ancaman terkait kedaulatan pangan, pada aspek liberalisasi pangan. Disamping 6 elemen lainnya, yaitu kenekaragaman hayati, keanekaragaman sumber genetik, pambaruan agraria, gender equality, pertanian berkelanjutan, HAM, dan pekerja imigran pertanian (LA VIA CAMPESINA).

Ditambah lagi dengan kebijakan pengelolaan air yang menjadi otonomi BUMN, padahal air menjadi kebutuhan berbagai macam sektor, seperti listrik, pertanian, perikanan. Kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang sejatinya semakin membuka peluang privatisasi dan komersialisasi air dengan minimnya kontrol masyarakat terlebih perempuan, karena tidak adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola air.

Pangan dan air adalah dua elemen yang sangat terkait, tanpa adanya ketersediaan air yang cukup, maka ketersediaan pangan akan terancam. Belum lagi dua hal ini dihadapkan pada persoalan perubahan iklim yang menjadi ancaman khusus. Kemarau panjang dan hujan berkepanjangan berimplikasi serius pada ketersediaan pangan, dan juga air.

Dan warga yang paling terdampak adalah perempuan. Perempuan karena fungsi tubuhnya terkait dengan organ reproduksi, sangat membutuhkan ketersediaan air bersih. Problem air karena kapitalisasi dan karena krisis iklim, menyebabkan perempuan mengalami beban ganda, yaitu bekerja untuk pemenuhan kebutuhan air dan pangan. Krisis iklim menyebabkan perempuan harus mampu beradaptasi secara pangan dan air.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghargai air. menghargai air adalah menghargai perempuan dan pangan. Menghargai air adalah tidak menjadikan air sebagai object kapitalisasi yang dimonopoli oleh segelintir orang. Menghargai air adalah mengelola air sehingga semua bisa mengakses dalam prinsip keadilan gender dan keberlangsungan alam, pangan, dan air itu sendiri.

Sudahkah kita berdaulat atas air dan pangan kita?