Opini
Ketika Ijazah Hanya Tiket Masuk ke Dunia yang Tak Siap Menerima
T.H. Hari Sucahyo,
alumnus Psikologi, peminat sosial humaniora
Laporan Dana Moneter Internasional yang menyebut angka pengangguran Indonesia diperkirakan mencapai 5 persen pada tahun 2025 seolah menjadi gema dari realitas yang sudah lama berdetak di tengah masyarakat: pendidikan tinggi tak lagi menjamin lapangan kerja, dan ijazah tak lebih dari simbol harapan yang kian usang. Peringkat ketiga tertinggi di Asia dalam hal pengangguran, hanya kalah dari Pakistan dan Cina, bukan prestasi, tapi peringatan yang menuntut refleksi mendalam. Lebih menyakitkan lagi, mereka yang menganggur bukan hanya lulusan sekolah dasar atau SMP, tapi juga mereka yang telah menghabiskan waktu dan biaya bertahun-tahun di bangku perguruan tinggi.
Fenomena ini menyingkap lapisan-lapisan masalah yang tak kasatmata namun sangat sistemik. Indonesia telah membanggakan diri dengan bonus demografi, tetapi lupa menyiapkan fondasi kuat agar bonus ini tidak berubah menjadi bumerang. Angkatan kerja yang melimpah bukan berarti produktivitas meningkat. Sebaliknya, tanpa keterampilan yang relevan dan infrastruktur ketenagakerjaan yang inklusif, kita hanya mencetak generasi frustrasi: muda, berpendidikan, namun tak tahu ke mana harus melangkah.
Ironisnya, banyak dari lulusan pendidikan menengah dan tinggi justru terdampar di sektor informal. Mereka menjadi pekerja lepas tanpa jaminan sosial, pedagang daring musiman, pengemudi ojek daring, atau buruh lepas yang hidup dari proyek ke proyek. Bukan karena mereka tak mau bekerja di sektor formal, tapi karena pintu itu seakan ditutup rapat, ter kunci oleh kualifikasi yang tak sesuai, pengalaman yang tak pernah dimiliki, atau sistem rekrutmen yang terlalu eksklusif. Dalam situasi ini, ijazah tak lebih dari selembar kertas yang hanya bisa dibanggakan di ruang tamu, tapi tak berguna saat harus menghadapi kerasnya realitas pasar tenaga kerja.
Pemerintah sering kali mengklaim bahwa pendidikan telah diperluas dan akses makin terbuka. Tapi apakah akses yang luas sebanding dengan kualitas? Apakah kurikulum yang diajarkan benar-benar menjawab tantangan dunia kerja yang berubah cepat? Kualitas keterampilan angkatan kerja kita yang rendah menjadi jawaban yang memilukan. Banyak lulusan tak dibekali dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan industri, dan lebih parah lagi, seringkali kehilangan kemampuan berpikir kritis, beradaptasi, dan bekerja sama serta kompetensi yang justru paling dibutuhkan di dunia kerja modern.
Masalah ini bukan semata soal pendidikan, tetapi juga cermin dari sistem ekonomi yang timpang. Dunia usaha sering kali memilih jalan pintas dengan mempekerjakan tenaga kerja murah, tanpa pelatihan, tanpa kepastian masa depan. Ketika produktivitas menjadi satu-satunya tolok ukur, manusia diperlakukan seperti mesin: diganti jika rusak, dibuang jika tak sesuai. Maka wajar jika anak-anak muda yang idealis, penuh harapan, akhirnya menjadi apatis. Mereka tak lagi percaya pada sistem yang tak memberi ruang bagi kemampuan dan kreativitas mereka.
Pemerintah memang telah meluncurkan berbagai program pelatihan, kartu prakerja, dan inisiatif lainnya. Tapi sayangnya, semua itu kerap terjebak dalam logika proyek: sukses di atas kertas, tapi tak berdampak nyata di lapangan. Pelatihan yang diberikan sering kali generik, tidak spesifik terhadap kebutuhan industri lokal, dan hanya menambah daftar panjang sertifikat, bukan keahlian. Kita butuh lebih dari sekadar pelatihan kilat. Kita membutuhkan perubahan paradigma: dari pendidikan yang menghafal menjadi pendidikan yang mencipta, dari pelatihan yang menyuap menjadi pelatihan yang mengasah.
Jika tak segera ditangani, angka 5 persen pengangguran hanyalah awal dari masalah yang lebih besar. Pengangguran terdidik adalah bom waktu sosial. Mereka yang merasa gagal dalam sistem cenderung kehilangan arah, mudah terjerumus ke dalam tindakan destruktif, baik secara personal maupun sosial. Ketimpangan akan makin dalam, kepercayaan publik pada negara menurun, dan demokrasi kehilangan pijakan stabilnya. Kita tidak sedang menghadapi sekadar soal ekonomi, tetapi soal masa depan bangsa.
Namun, di balik semua ini, ada harapan jika kita mau jujur dan berani berubah. Negara perlu berhenti sekadar membangun gedung-gedung sekolah atau kampus baru, dan mulai berinvestasi pada kualitas pengajar, perbaikan kurikulum, serta menjalin kerja sama erat dengan dunia usaha. Dunia usaha pun harus diberi insentif untuk mau membina, bukan hanya memanfaatkan. Di sisi lain, masyarakat perlu didorong untuk melihat pendidikan bukan hanya sebagai tangga sosial, tetapi sebagai jalan untuk mencipta nilai.
Pendidikan vokasi harus dikuatkan, bukan dipandang sebagai pilihan kedua. Keterampilan digital, pemikiran kreatif, kewirausahaan sosial—semua ini harus menjadi bagian dari DNA pendidikan kita. Anak-anak muda perlu dilatih untuk tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga menciptakan pekerjaan. Pemerintah daerah juga tak bisa lepas tangan. Mereka harus tahu sektor unggulan lokal, menciptakan ekosistem kerja yang kondusif, dan bukan hanya menunggu investor datang.
Kita perlu mengakui bahwa selama ini kita memaksa anak-anak muda untuk berlari di lintasan yang tak jelas ujungnya. Kita mendesak mereka meraih gelar, tapi tidak menyediakan jembatan menuju pekerjaan yang layak. Maka tak heran jika banyak yang tersesat. Jika tak segera dibenahi, Indonesia akan menjadi negeri dengan segudang sarjana, tapi miskin makna.
Bukan sekadar angka pengangguran yang perlu kita takuti, melainkan ketidakmampuan kita membaca arah zaman. Dunia berubah cepat, dan kita tak bisa terus berlari di tempat. Generasi muda Indonesia layak mendapatkan lebih dari sekadar janji. Mereka butuh sistem yang adil, dunia kerja yang inklusif, dan pendidikan yang memberdayakan. Bukan nanti. Tapi sekarang.
Zahid Fatiha
Mahasiswa tahun terakhir dan pengamat kegiatan mahasiswa
Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana telah dikenalkan oleh Kwee tek Hoay mencakup poin-poin seperti; (1) Pendidikan dan Pengajaran (2) Penelitian dan Pengembangan (3) Pengabdian kepada Masyarakat. Hal tersebut yang kemudian berusaha untuk diterapkan oleh universitas-universitas di Indonesia kepada para mahasiswanya. Mahasiswa pun dengan semangat juang yang dimilikinya berusaha semaksimal mungkin dalam mencoba menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berbagai upaya yang dapat dilakukannya. Aspek pendidikan dan pengajaran selalu dimaksimalkan dengan kegiatan mengajar di ruang kelas yang sekarang sudah berkembang menjadi pembelajaran dua arah dengan memberikan ruang bagi para mahasiswa untuk berbicara dikelas dalam posisi yang bisa dikatakan sejajar dengan dosen ataupun sedikit dibawahnya. Tidak hanya kegiatan mengajar dalam kelas, universitas juga seringkali mengadakan acara seminar ataupun forum diskusi yang menambah wawasan diluar konteks materi pelajaran didalam kelas. Dalam aspek penelitian dapat dikatakan bahwa dalam satu dekade terakhir penelitian baik yang dilakukan oleh mahasiswa, pengajar, ataupun kolaborasi antara keduanya sudah banyak tersebar di universitas seluruh Indonesia. Banyak inovasi-inovasi yang telah dilahirkan saat ini berasal dari penelitian-penelitian yang dilakukan di universitas, baik itu merupakan inovasi teknologi ataupun inovasi sosial.
Poin ketiga terkait ‘Pengabdian kepada Masyarakat’ adalah poin yang menurut penulis keberhasilan maupun realisasinya belum secemerlang dua poin sebelumnya. Walau perlu diakui, bahwa di lingkungan sekitar penulis ada beberapa kawan maupun dosen yang gemar mengabdi pada masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan adalah kualitas yang terlalu jauh antara seseorang yang sudah lama mengabdi dengan seseorang yang baru mulai mencoba untuk memasuki dunia pengabdian. Ditambah dengan poin output dari pengabdian itu sendiri yang memang pada dasarnya ditujukan untuk kembali pada masyarakat, sehingga jarang sekali ada upaya-upaya untuk membagikan ilmu ataupun pengalaman yang dimiliki oleh seorang pengabdi didalam lingkup universitas. Mahasiswa juga terbatas pada durasi waktu mengabdi yang biasanya hanya bersifat mingguan atau paling lamapun hanya sampai tiga bulan, hal tersebut dikarenakan mahasiswa hanya memiliki waktu yang efektif untuk melakukan pengabdian selama itu sebelum memulai kembali kegiatan perkuliahan.
Adapun hal lainnya dapat disebabkan oleh perbedaan latar belakang setiap orang yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan terhadap pengabdian. Dari pandangan penulis, umumnya mereka berlatar belakang dari keluarga dengan tingkatan ekonomi menengah hingga keatas ataupun orang yang tumbuh dan besar di lingkungan perkotaan memiliki minat yang lebih rendah untuk melakukan pengabdian. Berbeda dengan orang yang berasal dari desa ataupun dari keluarga ekonomi menengah yang mana orang dengan latar belakang seperti ini biasanya sudah tumbuh dengan kebiasaan membantu banyak orang di lingkungan sekitarnya sehingga orang-orang seperti ini memiliki minat yang besar terhadap kegiatan pengabdian.
Upaya universitas dalam mengamalkan poin ‘Pengabdian pada Masyarakat’ ialah dengan menerapkan mata kuliah ‘Kuliah Kerja Nyata’ (KKN) yang dimana dalam mata kuliah ini umumnya mahasiswa akan dikelompokkan dan akan dikirim ke desa-desa tertentu dimana mahasiswa disana akan melakukan pengabdian dalam kurun waktu tertentu dan diharapkan dapat memberikan dampak pembangunan di desa yang dituju. Mata kuliah ini tentunya mendapatkan respon yang campur aduk, mulai dari menyambutnya dengan positif hingga negatif. Mata kuliah ini juga sering dikatakan sebagai pemanasan dalam rangka menyambut kehidupan bermasyarakat dikarenakan mahasiswa akan merasakan interaksi langsung dengan masyarakat sekitar demi mencapai tujuan yang diharapkan.
KKN cenderung memberikan sudut pandang baru yang berkesan bagi para mahasiswa mengenai kehidupan, baik itu kesan yang baik ataupun buruk. Bagi penulis sendiri, KKN memberikan kesan tentang bagaimana kita harus dapat mengkomunikasikan terkait dengan apa yang menjadi keinginan kita dan kemudian belajar untuk men-toleransikan proses atau hasil apapun yang akan terjadi nantinya. KKN ataupun kehidupan bermasyarakat pada umumnya memang pada akhirnya terkait bagaimana kita dapat melatih untuk mengendalikan ego kita dalam mewujudkan ekspetasi yang dimiliki.
Mengesampingkan interaksi dengan masyarakat, sebelum berbaur dengan masyarakat umumnya mahasiswa harus dapat memahami perbedaan nilai yang ada di kelompoknya sendiri. Kelompok yang pastinya terdiri dari banyak anggota pada akhirnya akan terdiri dari berbagai macam kepribadian dengan cara mereka menjalani hidup yang berbeda satu sama lain. Disini mahasiswa akan mulai melihat perbedaan-perbedaan yang ada dan akan mulai belajar terkait dengan sifat kompromi dan toleransi yang kedepannya akan sangat berguna dalam menjalani hidup. Dalam pengalaman penulis sendiri yang pernah menangani satu kelompok KKN melihatnya sebagai tantangan yang lumayan sulit untuk dihadapi yang pada akhirnya berhasil memberikan dampak positif bagi penulis ketika selesai melewati tantangan tersebut dimana penulis merasa sedikit mengetahui lebih baik terkait sifat orang-orang di sekitar dan bagaimana cara mengatasinya. Hal seperti inilah yang rasanya tidak akan pernah ditemukan didalam pelajaran yang berlangsung selama berjam-jam di ruangan kelas.
KKN pada akhirnya memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat melihat beragam pola pikir yang ada disekitarnya, terkait bagaimana masyarakat pada umumnya terutama orang-orang di sekitar menanggapi hidup. Sekedar berbeda cara mencuci baju, menaruh piring kotor, dan memegang gagang sapu hingga pada poin-poin yang lebih penting terkait skala prioritas dan manajemen keuangan akan menjadi suatu pandangan yang benar- benar memberi pengetahuan baru, setidaknya bagi penulis. Mahasiswa akan dihadapkan pada poin dimana ia mulai meragukan nilai yang ia miliki ketika dibentur dengan nilai yang berada pada masyarakat sehingga KKN pada akhirnya menjadi ajang mencari nilai yang tepat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Berbicara terkait prinsip, merupakan hal yang wajar apabila semua orang ingin mempertahankan prinsip yang dimiliki. Dalam melaksanakan KKN, pastinya akan sering terjadi benturan prinsip antara mahasiswa baik dengan sesama rekannya atau dengan masyarakat di tempat pengabdian. Yang jadi masalah ialah bagaimana pada akhirnya mahasiswa memecahkan masalah ini, yang tentunya akan menjadi hasil yang sangat menentukan bagi keberlangsungan KKN. Tentu penulis melihat bahwa dalam beberapa skenario mahasiswa dengan senang hati menurunkan standarnya demi sekedar nilai kelulusan di Mata Kuliah KKN. Akan tetapi, penulis merasa bahwa esensi dari KKN ialah bagaimana cara kita berusaha dalam menyampaikan apa yang kita gagas kepada masyarakat.
Output Mata Kuliah KKN dari sudut pandang penulis masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada dasarnya, memang sulit untuk mengukur keberhasilan dari poin ketiga Tri Dharma Perguruan Tinggi ini dikarenakan pengimplementasiannya yang melibatkan pihak ketiga yaitu masyarakat. Berbeda dengan pendidikan dan penelitian yang dapat diukur keberhasilannya didalam lingkungan kampus, keberhasilan pengabdian harus diukur melalui respon masyarakat yang umumnya sulit diukur hanya dalam periode KKN yang berjalan singkat. Secara logika pun nampaknya memang mustahil bagi sekelompok mahasiswa yang untuk membaur dan memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat di wilayah tertentu yang sudah menjalani hidup selama bertahun-tahun.
Pada akhirnya, penulis berpendapat bahwa universitas harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pelaksanaan KKN agar dampak yang diberikan dari kegiatan ini dapat dirasakan oleh masyarakat. Aspek keberlanjutan disini ialah dimana universitas perlu menjalin komunikasi dengan desa dalam bentuk desa binaan agar universitas tidak perlu repot mencari lagi desa-desa baru tiap semesternya. Dengan hubungan desa binaan, diharapkannya universitas dapat melakukan komitmen dalam jangka tahunan untuk berjanji terus mengirimkan kelompok KKNnya ke desa tersebut agar pembangunan yang diusahakan oleh mahasiswa yang menjalaninya dapat terus berlanjut. Karena dari apa yang penulis lihat dari kondisi di universitas penulis, pihak universitas cenderung mengganti wilayah yang digunakan untuk KKN tiap semesternya. Hal ini yang membuat pembangunan di desa tujuan terasa kurang maksimal. Karena umumnya dalam durasi KKN yang umumnya berjalan selama 1-2 bulan, mahasiswa hanya sanggup untuk membuat fondasi sistem namun tidak sempat untuk mengajari masyarakat tentang bagaimana menjalankan sistem yang dibuat. Sehingga pada akhirnya, sistem yang sudah susah payah dibuat cenderung berakhir terbengkalai karena masyarakat tidak tahu cara mengunakannya.
KKN menurut penulis merupakan bentuk implementasi yang bagus dari pengamalan poin ketiga Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun dalam prosesnya, masih banyak yang harus dibenahi. Hal-hal seperti teknis KKN yang disediakan oleh universitas harus lebih dipikirkan lagi terkait jangka panjangnya terhadap masyarakat, agar usaha yang telah dilakukan oleh mahasiswa tidak berakhir dengan sia-sia. Dari pihak mahasiswa pun harus dapat lebih mengendalikan ego dengan baik dan mulai mengamalkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, karena mau bagaimanapun juga kehidupan KKN merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
Harapan dari penulis adalah agar Program KKN ini dapat bertahan dan tidak tergerus oleh kebijakan-kebijakan baik dari universitas atau pemerintah. Justru seharusnya pemerintah ataupun universitas memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir keperluan KKN di daerah. Apabila program ini mendapat dukungan penuh dari pihak-pihak pemangku kepentingan baik berupa dukungan dana ataupun akomodasi, maka tidak menutup kemungkinan implementasi dari poin ketiga Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat terlaksana dengan baik.
