Berita
Mahasiswa KKN Unand Bantu Nagari Sungai Kunyit Lakukan Pemetaan Penduduk Digital
Oleh: Rosidatul Arifah
Nagari Sungai Kunyit, Kabupaten Solok Selatan – Pemerintah Nagari Sungai Kunyit tengah melakukan pendataan penduduk berbasis digital yang berlangsung semenjak awal Juli hingga pertengahan Agustus tahun ini, yang mendapat dukungan dari mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Andalas (Unand). Melalui program kerja utama berbasis pemetaan, mahasiswa KKN ikut serta membantu pemetaan dan pendataan penduduk secara digital menggunakan aplikasi Simsalabim.
Program ini bertujuan mempermudah pengelolaan data kependudukan dengan metode yang lebih efektif dan efisien. Dengan pemetaan digital, informasi penduduk yang sebelumnya dicatat secara manual kini dapat diakses melalui sistem berbasis aplikasi.
Dalam program pemetaan ini, mahasiswa KKN melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga Nagari Sungai Kunyit, yang terdiri dari delapan jorong. Proses pendataan tidak hanya mencatat identitas keluarga, tetapi juga dilengkapi dengan pengambilan foto Kartu Keluarga (KK), foto kepala keluarga, foto rumah, dan data keluarga secara detail.
Ketua Kelompok KKN Unand, Dwi Rafilga, menjelaskan bahwa program ini merupakan program utama KKN yang berlangsung selama 43 hari dalam rangka membantu digitalisasi pendataan Nagari setempat.
“Program pemetaan ini merupakan tugas utama yang kami fokuskan selama menjalani KKN di Nagari Sungai Kunyit, melalui digitalisasi pendataan ini, diharapkan mempermudah administrasi dan verifikasi data penduduk setempat” Ujarnya.
Data tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi Simsalabim dengan memetakan persebaran penduduk secara digital. Setiap rumah kemudian ditandai dengan titik koordinat, sehingga pemerintah nagari dapat melihat lokasi penduduk secara real-time.
Wali Nagari Sungai Kunyit, Rusli Datuak Rangkayo Basa, menyambut baik program ini karena dianggap mempermudah proses administrasi.
“Bantuan dari mahasiswa KKN Unand dalam melakukan pendataan berbasis digital ini sangat membantu kami dalam mengetahui kondisi terkini rumah warga, pembaharuan data kependudukan, serta pemetaan titik koordinat rumah warga, dan membantu kami dalam proses administrasi” jelasnya.
Dengan data yang lebih terstruktur, nagari dapat mengambil keputusan berbasis fakta, misalnya dalam penyaluran bantuan sosial, perbaikan infrastruktur, atau program pemberdayaan masyarakat.
Inovasi ini sejalan dengan semangat digitalisasi pelayanan publik. Nagari Sungai Kunyit kini selangkah lebih maju menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis data. Dengan dokumentasi yang lengkap dan sistem yang terintegrasi, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
