Opini
Mengapa Harga BBM Mahal? Tata Kelola Pertamina dan Pengawasannya Dipertanyakan
Indrajid
Mahasiswa Komunikasi Digital dan Media, IPB University
Beberapa pekan terakhir, masyarakat kembali dihadapkan pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan ini menambah beban hidup, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang bergantung pada transportasi publik dan kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari.
Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, kenaikan harga BBM sering kali dikaitkan dengan faktor eksternal, seperti fluktuasi harga minyak dunia, biaya impor, dan nilai tukar rupiah. Namun, persoalan ini juga memunculkan pertanyaan lain: apakah tata kelola energi di Indonesia telah berjalan dengan baik?
Kecurigaan publik semakin menguat ketika Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 193,7 triliun, kasus ini menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di sektor energi dalam beberapa tahun terakhir.
Dugaan Korupsi dan Tata Kelola Pertamina
Dalam kasus ini, sejumlah pejabat Pertamina dan pihak terkait diduga melakukan berbagai penyimpangan dalam proses pengadaan minyak. Salah satu modus yang diungkap adalah praktik blending, yaitu mencampur minyak dengan kualitas lebih rendah untuk dijual sebagai produk dengan harga lebih tinggi.
Kejaksaan Agung menyebut bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi mempengaruhi kualitas BBM yang dikonsumsi masyarakat. Selain itu, terdapat dugaan markup dalam kontrak pengadaan minyak mentah yang menyebabkan lonjakan biaya yang tidak perlu, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kenaikan harga BBM di pasaran.
Dalam banyak kasus korupsi di sektor energi, transparansi sering kali menjadi tantangan utama. Proses pengadaan minyak dan distribusinya masih kurang terbuka bagi publik, sehingga ruang untuk penyalahgunaan tetap terbuka.
Dampak bagi Masyarakat dan Kepercayaan Publik
Ketika harga BBM naik, dampaknya tidak hanya terasa di sektor transportasi. Biaya produksi dan distribusi barang ikut meningkat, yang berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Masyarakat yang sudah terbebani oleh inflasi kini harus beradaptasi dengan kenaikan biaya hidup yang semakin tinggi.
Lebih dari itu, kasus ini juga memperburuk kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor energi nasional. Banyak pihak mempertanyakan apakah kebijakan harga BBM benar-benar berdasarkan kondisi pasar global, atau justru dipengaruhi oleh kepentingan bisnis tertentu.
Di beberapa negara, tata kelola energi lebih transparan dengan adanya mekanisme pengawasan independen yang kuat. Indonesia seharusnya belajar dari model ini untuk memastikan bahwa kebijakan energi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat.
Reformasi Tata Kelola Energi
Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam pengelolaan energi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang:
- Meningkatkan transparansi pengadaan minyak mentah dan produk kilang, dengan memberikan akses lebih luas bagi publik dan lembaga pengawas untuk meninjau kontrak dan kebijakan harga.
- Memperkuat pengawasan internal dan eksternal di Pertamina, agar mekanisme audit dan evaluasi dapat berjalan lebih efektif.
- Mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan, dengan mempercepat pengembangan sumber energi alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah.
- Menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku korupsi di sektor energi, untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa.
Dalam beberapa kasus besar, tekanan publik terbukti dapat mempercepat proses penegakan hukum dan mendorong perubahan kebijakan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawal kasus ini menjadi sangat penting.
Perubahan Harus Dimulai Sekarang
Kasus dugaan korupsi di Pertamina bukan hanya tentang penyimpangan keuangan, tetapi juga tentang bagaimana sumber daya energi nasional dikelola. Jika permasalahan ini tidak ditangani dengan serius, maka kepercayaan publik terhadap kebijakan energi akan semakin menurun, dan masyarakat akan terus menjadi korban dari tata kelola yang tidak transparan.
Langkah reformasi harus segera dilakukan, tidak hanya untuk menutup celah penyimpangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan energi yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat. Jika tidak, maka kenaikan harga BBM hanya akan menjadi siklus yang terus berulang, dengan rakyat yang selalu menjadi pihak yang paling dirugikan.
Adela Damanik, Mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Andalas
Bagaimana mungkin sebuah film sederhana yang sudah diputar hampir seabad lalu dapat melahirkan sebuah tradisi seni yang terus hidup hingga kini? Pertanyaan ini akan membawa kita pada sejarah perfilman Indonesia. Sebuah perjalanan panjang yang merekam perkembangan seni dalam menciptakan identitas bangsa. Mulai dari film yang tanpa suara hingga karya yang sudah melanglang buana di kancah film internasional.
Kisah ini dimulai pada tahun 1926, dengan hadirnya Loetoeng Kasaroeng, sebuah film tanpa suara yang disutradarai oleh L. Heuveldorp dan diproduksi oleh Java Film Company. Film ini diadaptasi dari legenda Jawa Barat dan menampilkan seorang gadis pribumi sebagai pemainnya. Film ini cukup sukses, karena diputar selama satu minggu di bioskop-bioskop kota Bandung, mulai 31 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927.
Tak sampai di situ, sejarah perfilman Indonesia dimulai sejak kembalinya seorang wartawan yang sempat ditangkap Belanda karena meliput Perjanjian Renville yang bebas pada 1949. Usmar Ismail kemudian mendirikan Perusahaan Film Nasional Indonesia (Perfini). Bersamaan dengan itu, Jamaluddin Malik mendirikan Perseroan Artis Film Indonesia (Persari). Dari sinilah lahir film Darah dan Doa. Syuting pertama film ini dimulai pada 30 Maret 1950. Film Darah dan Doa merupakan film yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan latar belakang kultura Indonesia. Itu sebabnya, tanggal 30 Maret ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. Sejak saat itu, film-film dijadikan sebagai alat penghibur.
Namun, pada perkembangannya muncul perbedaan pandangan dalam dunia perfilman Indonesia. Terbentuk dua kubu, yaitu kalangan seniman dan para pedagang film. Bagi para seniman, film harus memiliki kualitas dan nilai seni yang baik. Sementara itu, bagi pedagang film dan pengusaha bioskop, yang terpenting adalah menarik banyak penonton. Untuk menjembatani perbedaan tersebut, akhirnya disepakati diadakannya sebuah ajang nasional, yaitu Festival Film Indonesia (FFI) pertama pada tahun 1955.
Pada tahun 1962, Jamaludin Malik dan Usmar Ismail bekerja sama dengan produser Filipina untuk membuat Film Holiday in Bali yang merupakan film berwarna pertama. Dilanjutkan kerja sama dengan Singapura dalam membuat Film Bayangan di Waktu fajar. Tahun 1965 selanjutnya dibentuk dewan produksi film nasional yang menghasilkan sejumlah film percontohan antara lain Film Apa yang Kau Cari Palupi karya Asrul Sani. Pada tahun 1967, Film Apa yang Kau Cari Palupi menjadikan film pertama Indonesia yang mendapat penghargaan di ajang festival internasional.
Tiga puluh tahun sejak pertama kali digelar, pada tahun 1992 masa kerja Festival Film Indonesia (FFI) berhenti. Vakumnya ajang penghargaan ini beriringan dengan menurunnya produksi film nasional. Namun, memasuki dekade 2000-an, perfilman Indonesia kembali bergerak dengan hadirnya Petualangan Sherina karya Riri Riza, disusul oleh Ada Apa dengan Cinta? karya Rudi Sujarwo, yang berhasil menarik kembali minat penonton. Kebangkitan film-film ini kemudian membuka jalan bagi penyelenggaraan kembali FFI pada tahun 2004, yang kali ini difasilitasi oleh pemerintah, dan sejak saat itu FFI kembali digelar secara rutin sebagai wadah apresiasi bagi insan perfilman nasional.
Era baru perfilman Indonesia ditandai dengan munculnya sejumlah pemilik modal yang kembali berinvestasi dalam produksi film nasional. Dari situ lahirlah berbagai karya populer karya Nia Dinata seperti Ca-bau-kan karya Nia Dinata, Arisan!, Berbagi Suami. Pada saat yang sama, pelaku industri film dari kalangan China dan India juga ikut kembali bergerak dengan menghasilkan film-film laris, di antaranya Kafir karya Mardaly Sjarifdan Eiffel… I’m in Love Nasri Cheepy.
Sejarah panjang ini membuktikan bahwa perfilman Indonesia bukan sekadar hiburan, melainkan juga cermin budaya, identitas, dan dinamika masyarakat. Dari Loetoeng Kasaroeng hingga era film populer modern, perjalanan perfilman Indonesia akan terus menorehkan jejak baru di masa depan.
