Berita
Sosialisasi Hak Anak Digencarkan, DPRD dan DP3AP2 DIY Turun ke Kelurahan
Yogyakarta — Upaya memperkuat perlindungan anak terus digencarkan oleh DP3AP2 DIY bersama DPRD DIY melalui sosialisasi pokok pikiran (pokir) hak anak di tingkat kelurahan. Sejak 8 hingga 20 April 2026, kegiatan ini telah menjangkau lima kelurahan di Kota Yogyakarta, yakni Giwangan, Prenggan, Bener, Kricak, dan Gunungketur.
Setiap kegiatan diikuti sekitar 50 peserta dari unsur masyarakat, dengan durasi pelaksanaan sekitar tiga jam. Sosialisasi ini menjadi ruang edukasi sekaligus dialog antara pemerintah dan warga terkait isu-isu perlindungan anak yang kian kompleks, terutama di era digital.
Anggota DPRD DIY dari Partai PSI, Stevanus Christian Handoko, dalam pemaparannya menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Ia menyoroti meningkatnya ancaman eksploitasi anak di ruang digital, termasuk praktik grooming dan cyberbullying, yang menuntut penguatan literasi digital serta sistem perlindungan yang responsif.
Selain itu, pendekatan berbasis budaya lokal juga menjadi sorotan dalam sosialisasi ini. Materi Pelindungan Anak di Yogyakarta yang disampaikan oleh narasumber Muazim dari Mitra Wacana menekankan pentingnya nilai-nilai kearifan lokal dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, sekaligus memperkuat peran keluarga dan komunitas sebagai pelindung utama anak.
DP3AP2 DIY menargetkan kegiatan ini akan dilaksanakan sebanyak 17 kali di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman. Melalui sosialisasi berkelanjutan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap hak anak semakin meningkat, sekaligus mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi tumbuh kembang anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
