Berita
Merajut Harmoni: Evaluasi Program Lintas Iman di Baciro Tunjukkan Cerita Perubahan Nyata
Yogyakarta – Mitra Wacana mengadakan kegiatan evaluasi akhir program “Merajut Kolaborasi Lintas Iman dalam Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme”di Aula Kalurahan Baciro, Selasa (27/5/2025) . Evaluasi ini dihadiri oleh 19 peserta dari berbagai lintas iman dan warga baciro yang sebelumnya telah mengikuti program yang diadakan oleh Mitra Wacana.
Program yang berlangsung selama tiga bulan ini menyasar perempuan, pemuda, serta tokoh masyarakat di Baciro. Dengan pendekatan komunitas dan perspektif gender, peserta diajak mengenali tanda-tanda intoleransi, menyusun langkah pencegahan, hingga memproduksi konten kampanye perdamaian bersama content creator.
Evaluasi ini bukan sekadar menilai pencapaian indikator, tetapi lebih dalam lagi: menggali cerita perubahan dari tiap peserta. Kegiatan dibuka dengan paparan singkat hasil implementasi program, disusul sesi penulisan dan pembacaan kisah dampak yang dirasakan peserta. Masing-masing cerita ditanggapi dengan penuh empati dan skoring partisipatif. Setiap peserta yang hadir menilai cerita perubahan peserta lain sehingga dalam proses skoring ini merupakan penilaian objektif dari peserta.
“Saya sangat mengapresiasi program dari Mitra Wacana ini. Kegiatan lintas iman seperti ini memberi ruang nyata untuk membangun silaturahmi lintas iman. Tidak sekadar teori, tapi benar-benar menghidupkan dialog. Harapannya, kegiatan seperti ini bisa terus dikembangkan, tidak hanya di Baciro, tapi juga di wilayah lain. Ini penting, karena selama ini wacana keberagaman hanya berhenti di ranah elit. Sementara itu, mereka yang paling rentan terdampak justru ada di tingkat akar rumput— RT, RW, ibu rumah tangga, dan warga. Mitra Wacana punya strategi yang tepat dengan menyasar langsung komunitas di tingkat bawah. Ke depan, perlu ada evaluasi menyeluruh untuk memperkuat gerakan ini, agar masyarakat di akar rumput tidak lagi menjadi korban dari isu-isu intoleransi yang dibicarakan hanya di ruang-ruang atas.”.” Ujar Abdul Halim FKUB Kota Yogyakarta
Cerita-cerita semacam ini menjadi bukti bahwa pendekatan dialog dan kolaborasi lintas iman yang dilakukan Mitra Wacana berhasil menyentuh sisi personal peserta. Dengan memberikan ruang dialog dan perjumpaan ini mereka semakin memahami keberagaman dan perbedaan antar kelompok / agama. Menghilangkan prasangka atau stigma yang selama ini mereka rasakan dari kelompok yang berbeda.
Menjelang akhir sesi, para peserta bersama fasilitator merumuskan rekomendasi strategis untuk keberlanjutan program. Seluruh peserta sepakat bahwa pengetahuan dan praktik baik yang dilakukan di baciro ini bisa dilakukan juga di komunitas atau organisasi masing-masing
Dalam pesan penutupnya, Ruliyanto, selaku Koordinator program dari Mitra Wacana, menyampaikan harapannya, “Kami tidak ingin program ini berhenti di sini. Evaluasi hari ini bukan akhir tetapi justru titik awal untuk kolaborasi menciptakan perdamain ke depan. Setiap orang memiliki perannya masing masing. Baciro punya potensi besar sebagai model harmoni sosial. Kami berharap, inisiatif ini bisa direplikasi di wilayah lain, dengan semangat kolaboratif yang sama.”
BANTUL, Mitra Wacana — Dua isu besar sekaligus mengemuka dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul, Rabu (3/6/2026). Di hadapan puluhan perwakilan ormas, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanto berbicara terus terang — mulai dari kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, hingga insiden pembubaran ibadah yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kondisi keuangan di Bantul sangat menurun karena berkurangnya dana transfer ke daerah. Meski begitu, Pemkab tetap berkomitmen untuk berusaha menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Bantul,” ujar Aris di Aula Bakesbangpol Lantai 2, Jalan Raya Bantul KM 7,5, Sewon, Bantul.
Tak hanya soal fiskal, Aris juga menyinggung langsung insiden yang belakangan viral di media sosial — pembubaran kegiatan ibadah oleh sekelompok ormas di wilayah Bantul. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan.
“Bantul sedang viral karena ada pembubaran ibadah oleh sekelompok ormas. Kita mesti memahami bahwa beribadah dilindungi oleh undang-undang,” tegasnya.
Lebih jauh, Aris mengungkapkan bahwa warga sekitar lokasi ibadah justru tidak merasa terganggu. Sebaliknya, kegiatan tersebut memberi manfaat ekonomi bagi mereka.
“Menurut masyarakat setempat, mereka merasa tidak terganggu dengan acara ibadah tersebut, justru diuntungkan karena bisa berjualan dan menjaga parkiran,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal tegas dari pemerintah daerah bahwa kebebasan beribadah adalah hak konstitusional yang wajib dijaga — dan ormas tidak seharusnya menjadi aktor yang mengancamnya.
Di tengah dua isu sensitif itu, Aris mengajak seluruh ormas yang hadir untuk kembali pada peran utamanya: menjaga kondusivitas dan mendukung program pembangunan. Ia secara khusus menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir setahun, serta visi besar Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan kesiapan dari semua pihak.
“Kami ingin mengingatkan kembali bahwa ormas mempunyai tujuan. Salah satunya terlibat dalam menjaga kondusivitas dan menyukseskan program pemerintah,” ujarnya.
Plt. Kepala Bakesbangpol Bantul, Yulius Suharta, menyebut forum ini sebagai momentum penting membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Perlu kebersamaan dan keterlibatan masyarakat untuk menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati,” kata Yulius.
Rapat koordinasi ini dihadiri sekitar 45 organisasi kemasyarakatan dari berbagai latar belakang — mulai dari Mitra Wacana, IWAPI, LDII, Paksi Katon, hingga puluhan ormas lainnya.
Keragaman peserta memperkuat bobot pesan yang disampaikan bahwa harmoni sosial di Bantul adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok semata.
Di tengah tekanan anggaran dan gesekan sosial yang mulai terasa, pemerintah Kabupaten Bantul tampaknya memilih jalan dialog — mengajak ormas duduk bersama, bukan sekadar menerima instruksi.
Yang kini dinantikan publik bukan hanya kata-kata, melainkan langkah nyata. Bagaimana Pemkab menindaklanjuti insiden pembubaran ibadah tersebut, dan bagaimana transparansi anggaran daerah benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. (Tnt).
Wabup Bantul Singgung Pembubaran Ibadah dan Tekanan Fiskal Daerah di Hadapan Puluhan Ormas
Mengkaji Transformasi Paradigma Rule by Law Menuju Keberanian Rule of Law (Autokratik Legalisme)
